Media Online : www.duasatu.net

News

Pemerintah

Hukrim

Advertorial

Video

Rabu, 24 Juni 2026

      Comment   

Kukuhkan Pejabat BPKP, Gubernur Al Haris Pertegas Komitmen Bersama Kawal Keuangan Daerah

Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH bersama Kepala Perwakilan BPKP Jambi Zulherizal/foto: dok diskominfo Pemprov Jambi

JAMBI,DUASATU.NET- Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH mengukuhkan Zulherizal sebagai Kepala Perwakilan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan) Provinsi Jambi, menggantikan Mardiyanto Arif Rakhmadi. Pengukuhan tersebut berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa (23/06/2026) pagi. 

Hadir pada kesempatan tersebut para unsur Forkopimda Provinsi Jambi, Bupati/Wali Kota, Pimpinan Instansi Vertikal, para Pejabat BPKP Provinsi Jambi, para kepala OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan undangan lainnya. 

Dalam sambutan dan arahannya Gubernur Al Haris menegaskan kepada semua pihak untuk bersinergi membangun komitmen bersama untuk mengawal penggunaan keuangan daerah yang harus dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Gubernur Al Haris juga menyampaikan bahwa saat ini jabatan Kepala BPKP adalah setara dengan Menteri. Hal ini menunjukkan pentingnya peranan BPKP. Ia menilai bahwa peran BPKP tidak hanya sebatas melakukan audit, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam memberikan kajian dan rekomendasi terhadap berbagai kebijakan pembangunan.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Al Haris menegaskan pentingnya peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mengawal jalannya program pembangunan dan pengelolaan keuangan negara di daerah. 

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan BPKP menjadi kunci untuk memastikan setiap program pemerintah berjalan tepat sasaran, efektif, dan bebas dari penyimpangan. 

“Kita perlu merapatkan barisan mengawal program pusat di daerah agar tepat sasaran, efektif, dan efisien, serta tidak menimbulkan kerugian negara. Keuangan yang masuk di Jambi ini tugas kita untuk mengawalnya,” ungkap Gubernur Al Haris.

Dijelaskan Gubernur Al Haris, BPKP tidak hanya berperan dalam masalah tetapi juga bagaimana dapat melakukan kajian dalam mengambil langkah-langkah kebijakan di lapangan. 

“Rekomendasi dari BPKP itu luar biasa mencermati apapun hal-hal yang seperti kebijakan. Saya sering meminta BPKP untuk mengkaji apakah suatu kebijakan ini bisa diterapkan di daerah. Maka sering saya itu meminta BPKP untuk mengkaji menilai, menganalisa. Itulah bahan saya nanti mengambil keputusan,” jelasnya.

Gubernur Al Haris juga meminta agar pemerintah daerah bersama BPKP bersinergi dan dapat bergerak cepat ketika menemukan indikasi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran. 

Langkah cepat tersebut, menurutnya, sangat penting untuk mencegah potensi kerugian negara yang lebih besar. “Kita harus cepat dalam mengambil langkah kalau ada indikasi penyimpangan, agar tidak banyak kerugiannya. Silahkan audit cepat apabila ada informasi dari media. Kita audit agar bisa dibenahi,” tegasnya.

Selain itu, Gubernur Al Haris juga meminta agar Bupati/Wali Kota jika bimbang dalam mengambil langkah-langkah strategis di lapangan, boleh menyurati BPKP dan meminta analisa untuk menentukan kebijakan. 

“Alhamdulillah, setiap rekomendasi yang dikasih ke saya, saya baca dan ditindaklanjuti apa yang menjadi saran dari BPKP pada kita. Dan kajian tersebut tepat sekali. 

Ke depan, kita semua bekerja dengan sungguh-sungguh bahwa tugas kita hari ini bagaimana mengawal keuangan negara ini agar betul-betul dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya supaya rakyat kita merasakan. 

Meskipun kondisi negara di dunia ini tidak baik-baik saja, tapi kita berusaha agar Indonesia khususnya Jambi ini tetap stabil. Ekonomi kita juga cukup baik, rakyat juga nyaman sehingga pembangunan di daerah berlangsung dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya. (ARD)
      Comment   

Sosialisasikan Gerakan Jambi Bersholawat di Kerinci, Hesti Haris: Jadikan Sholawat Energi Positif Dalam Mendidik Generasi Berakhlak

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Hj. Hesnidar Haris, SE, bersama TP PKK Kabupaten Kerinci/foto: dok diskominfo Pemprov Jambi

KERINCI,DUASATU.NET- Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Hj. Hesnidar Haris, SE (Hesti Haris), mengajak seluruh masyarakat menjadikan sholawat sebagai energi positif dalam membangun keluarga yang harmonis serta mendidik generasi muda yang berakhlak mulia. 

Hal tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan Sosialisasi Gerakan Jambi Bersholawat yang dirangkaikan dengan Supervisi dan Evaluasi Gerakan PKK bersama TP PKK Kabupaten Kerinci di Aula Kantor Bupati Kerinci, Bukit Tengah Siulak, Kecamatan Siulak Mukai, Selasa (23/6/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Kerinci Monadi, S.Sos., M.Si., Ketua TP PKK Kabupaten Kerinci Novra Wenti Monadi, SE, Sekda Kabupaten Kerinci Zainal Efendi, S.P., M.Si., jajaran pengurus PKK, BAZNAS Kabupaten Kerinci, para pemangku kepentingan, serta undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Hesti Haris menegaskan bahwa Gerakan Jambi Bersholawat merupakan salah satu program strategis TP PKK Provinsi Jambi untuk memperkuat ketahanan keluarga melalui pembinaan spiritual dan penguatan nilai-nilai keagamaan.

Menurutnya, keluarga merupakan pondasi utama dalam mencetak generasi yang berkarakter, berakhlak, dan memiliki ketahanan moral yang kuat di tengah berbagai tantangan zaman.

"Keluarga menjadi pondasi utama dalam mencetak generasi yang berakhlak mulia. Karena itu, penguatan pendidikan agama harus terus dilakukan secara berkelanjutan," tegas Hesti Haris.

Ia menjelaskan bahwa sosialisasi Gerakan Jambi Bersholawat tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, melainkan ajakan nyata kepada masyarakat untuk membiasakan sholawat dalam kehidupan sehari-hari.

"Melalui gerakan ini, kita ingin menjadikan sholawat sebagai energi positif yang memperkuat upaya mendidik anak, menjaga kerukunan antarwarga, serta mendukung pembangunan Jambi yang beriman, berakhlak, dan sejahtera," ujarnya.

Hesti Haris juga mengajak seluruh kader PKK hingga tingkat RT dan RW untuk menjadi motor penggerak Gerakan Jambi Bersholawat dengan menyisipkan lantunan sholawat dalam berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari majelis taklim, arisan, hingga pelaksanaan 10 Program Pokok PKK.

"Selipkan sholawat dalam setiap program dan kegiatan kita. Insya Allah setiap langkah yang dilakukan akan mendapatkan keberkahan," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Hesti Haris turut menyoroti tantangan pengasuhan anak di era digital. Menurutnya, kemajuan teknologi memberikan banyak manfaat, namun juga membawa dampak negatif apabila tidak disertai pengawasan yang baik dari orang tua.

Ia menjelaskan bahwa akses terhadap perangkat digital seperti telepon pintar, tablet, media sosial, hingga game online dapat menjadi sarana belajar yang efektif. Namun di sisi lain, penggunaan yang berlebihan berpotensi menurunkan konsentrasi belajar, membentuk pola pikir serba instan, serta membuka peluang anak terpapar konten negatif.

"Internet tidak bisa dihapus dari kehidupan kita, tetapi bisa diatur. Kuncinya adalah pendampingan, bukan pelarangan total. Batasi waktu penggunaan gawai, imbangi dengan aktivitas fisik, dan luangkan waktu untuk berkomunikasi bersama keluarga," pesannya.

Kegiatan ini juga diisi dengan sesi motivasi, pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan keagamaan di lingkungan keluarga, serta penyusunan langkah tindak lanjut antara TP PKK Provinsi Jambi dan TP PKK Kabupaten Kerinci guna memastikan program berjalan optimal hingga tingkat masyarakat.

Sementara itu, Bupati Kerinci Monadi menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Gerakan Jambi Bersholawat di Kabupaten Kerinci. Menurutnya, program tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat nilai-nilai religius sekaligus mempererat kebersamaan di tengah masyarakat.

"Bersholawat tidak hanya membawa ketenangan hati dan memperkuat kecintaan kepada Rasulullah SAW, tetapi juga menjadi sarana membangun karakter generasi muda yang religius dan berakhlak," ujar Monadi.

Ia berharap Gerakan Jambi Bersholawat dapat terintegrasi dalam dunia pendidikan, mulai dari tingkat PAUD hingga sekolah menengah, sehingga memberikan dampak nyata dalam pembentukan karakter anak-anak dan remaja.

Sebelumnya, Ketua TP PKK Kabupaten Kerinci, Novra Wenti Monadi, menyampaikan bahwa kehadiran TP PKK Provinsi Jambi menjadi motivasi bagi seluruh kader PKK Kabupaten Kerinci untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan program pemberdayaan keluarga.

"Kehadiran Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi menjadi dorongan penting bagi kami untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan pelaksanaan program di lapangan," ujarnya.

Menurutnya, sinergi antara TP PKK Provinsi dan Kabupaten sangat penting untuk memastikan berbagai program pemberdayaan keluarga, kesehatan, pendidikan, gizi, serta penguatan nilai budaya dan keagamaan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, TP PKK Provinsi Jambi juga menyerahkan bantuan sebanyak 495 eksemplar buku panduan Belajar Mandiri Metode 30 Menit Bisa Membaca Al-Qur'an yang merupakan dukungan dari BAZNAS Provinsi Jambi bekerja sama dengan BAZNAS Kabupaten Kerinci.

Bantuan tersebut diharapkan mampu meningkatkan literasi Al-Qur'an di lingkungan keluarga serta memperkuat upaya mewujudkan masyarakat Jambi yang tidak hanya maju dari sisi pembangunan fisik, tetapi juga memiliki fondasi spiritual yang kuat, berkelanjutan, dan berkarakter Islami. (ARD)
      Comment   

Gubernur Al Haris: Program IJD Bukti Komitmen Membangun Infrastruktur Guna Tingkatkan Konektivitas Antar Wilayah

Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH/foto: dok diskominfo Pemprov Jambi

JAMBI,DUASATU.NET- Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH mengikuti secara daring dari Auditorium Rumah Dinas Gubernur dimana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan peresmian secara serentak program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) Tahun 2025 sepanjang 1.151 km di seluruh Indonesia pada Selasa (23/6/2026). 

Acara peresmian terpusat diselenggarakan di Ruas Kedundung-Bringkoning, Desa Lar Lar, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur. 

Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa peresmian ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur jalan guna meningkatkan konektivitas antarwilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta memperlancar distribusi barang dan jasa. 

“Alhamdulillah hari ini pak Presiden telah meresmikan Jalan Inpres Jalan Nasional dan Daerah (IJD) tahun yang 2025. Artinya pemerintah berkomitmen terus membangun jalan daerah kita ini, karena banyak daerah yang infrastrukturnya sudah mulai menurun, jalan mantapnya sudah menurun. Maka dengan program IJD ini kita berharap kembali jalan daerah normal seperti biasa,” ujar Gubernur Al Haris.

Dikatakan Gubernur Al Haris, dengan adanya program ini diharapkan kondisi jalan mantap akan terus meningkat. “Dan tentu banyak juga jalan yang tidak mungkin dikerjakan oleh daerah yang membutuhkan dana cukup besar, konstruksinya juga berat dan inilah fungsi IJD ini menjangkau hampir semua daerah yang kita anggap potensial ekonominya bagus sekali. Jambi juga demikian, ada 8 ruas jalan yang diresmikan oleh Presiden,” katanya.

Gubernur Al Haris juga menyampaikan, untuk tahun 2026 usulan ke balai dan ke pusat masing-masing daerah diberikan angka 100 miliar. 

“Meskipun nanti ada verifikasi, paling tidak kita akan lihat nanti mana yang prioritas mana yang urgent yang akan ditangani oleh balai nantinya di IJD nanti kita lihat semuanya,” ucapnya.

Gubernur Al Haris menambahkan bahwa di tahun 2025 ini Provinsi Jambi mendapatkan jalan dari program ini 38 km dan ini dinilai sangat membantu pemerintah Provinsi Jambi. ”38 km ini dari program IJD, kita juga mendapat yang multi years kalau ditotal kurang lebih 50 km, jika setiap tahun kita mendapat 50 km itu akan sangat membantu pemerintah daearah mengatasi jalan yang sudah mulai menurun fungsinya,” pungkas Gubernur Al Haris. (ARD)
      Comment   

Hj Hesti Haris Resmikan Rumah Dilan TP PKK Kab Kerinci dan Dukung UMKM di Taman Wisata Air Panas Semurup

Ketua TP PKK Provinsi Jambi Hj. Hesnidar Haris SE, didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Kerinci/foto: dok diskominfo Pemprov Jambi

SEMURUP,DUASATU.NET- Usai menghadiri Sosialisasi Gerakan Jambi Bersholawat dan kegiatan Supervisi Evaluasi Gerakan PKK, Ketua TP PKK Provinsi Jambi Hj. Hesnidar Haris SE (Hesti Haris) dengan didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Kerinci Novra Wenti, SE meresmikan Rumah Dilan (Rumah Pendidikan dan Keterampilan) TP PKK Kabupaten Kerinci di Semurup, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci, Selasa (23/06/2026).

Saat kunjungan tersebut, Ketua TP PKK Provinsi Jambi dan rombongan meninjau langsung hasil pembinaan UMKM oleh TP PKK Kabupaten Kerinci dan meninjau keberadaan Toko PKK yang menyediakan berbagai oleh-oleh khas daerah. Produk yang dipasarkan meliputi makanan khas Kabupaten Kerinci dan kain batik lokal yang dinilai berkualitas.

Dalam arahannya Hj. Hesti Haris mengajak masyarakat dan wisatawan memanfaatkan fasilitas ini. "Di taman wisata Air Panas Semurup ini sudah tersedia oleh-oleh di Toko PKK. Bagi wisatawan yang berkunjung ke Air Panas Semurup, silahkan membeli oleh-oleh di sini," ujar Hesti. 

Ia menekankan pentingnya tindakan nyata meski dengan keterbatasan sumber daya. "Walaupun kondisi sekarang menantang, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Yang penting kita bergerak terus, memberi contoh kepada masyarakat dan membantu UMKM pemilik produk. Mudah-mudahan ekonomi tumbuh dan produk laris," ucapnya.

Dijelaskan Hesti Haris, Rumah Dilan dirancang menjadi pusat pelatihan keterampilan dan pengembangan wirausaha bagi masyarakat sekitar. "Saya harapkan fasilitas ini bukan sekadar tempat pajangan, melainkan dapat mengangkat ekonomi masyarakat lokal serta menjadi pusat pelatihan yang berkelanjutan,” jelasnya.

“Untuk tahap awal, program akan difokuskan pada pelatihan sederhana yang tidak memerlukan teknologi canggih, sambil menunggu dukungan lebih lanjut dari pemerintah untuk pengadaan peralatan," tambahnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Kerinci Novra Wenti, SE menyambut positif peresmian Rumah Dilan ini dan berharap bisa memanfaatkan gedung-gedung yang saat ini masih kosong agar bermanfaat bagi warga dan wisatawan. 

“Peresmian ini diharapkan turut mendorong penguatan UMKM lokal sekaligus menambah daya tarik pariwisata di kawasan Air Panas Semurup,” tutur Novra Wenti. Peresmian Rumah Dilan ini ditandai dengan pengguntingan pita oleh Ketua TP PKK Provinsi Jambi Hj. Hesti Haris bersama Ketua TP PKK Kabupaten Kerinci Novra Wenti. (ARD)
      Comment   

RRI Jambi Canangkan Zona Integritas, Gubernur Al Haris Tekankan Budaya Kerja Berintegritas

Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH/foto: dok Diskominfo Pemprov Jambi

JAMBI,DUASATU.NET- Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., menghadiri kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) Jambi, yang berlangsung di Auditorium LPP RRI Jambi, Selasa (23/6/2026).

Kegiatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen seluruh jajaran LPP RRI Jambi dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang bersih, akuntabel, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Dalam arahannya, Gubernur Al Haris mengajak seluruh insan RRI Jambi untuk menjadikan pembangunan Zona Integritas sebagai komitmen bersama yang dilandasi nilai-nilai integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.

"Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas rahmat dan ridho-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan yang sangat penting ini. Pencanangan Zona Integritas bukan hanya seremonial, tetapi merupakan komitmen nyata untuk membangun budaya kerja yang bersih, jujur, dan profesional," ujar Gubernur Al Haris.

Gubernur Al Haris menjelaskan bahwa sebagai lembaga penyiaran publik, RRI memiliki peran strategis sebagai media informasi pemerintah sekaligus media pelayanan publik yang dipercaya masyarakat. Oleh karena itu, seluruh pegawai dituntut memiliki integritas tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Menurut Gubernur Al Haris, predikat WBK dan WBBM harus menjadi motivasi bagi seluruh pegawai untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat pengawasan internal, serta menghindari segala bentuk penyimpangan yang dapat merugikan institusi maupun masyarakat.

"Ketika komitmen ini telah ditetapkan, maka seluruh jajaran harus berani menjaga dan menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Integritas harus menjadi budaya kerja yang melekat dalam setiap pelayanan kepada masyarakat," tegasnya.

Sementara itu, Kepala LPP RRI Jambi, Dadan Sutaryana, S.H., M.Si., menyampaikan bahwa pencanangan Zona Integritas merupakan tindak lanjut dari arahan LPP RRI Pusat. RRI Jambi menjadi salah satu dari sepuluh satuan kerja di lingkungan RRI yang dipersiapkan untuk mengikuti penilaian Zona Integritas menuju WBK dan WBBM tahun 2026.

Menurut Dadan, pembangunan Zona Integritas merupakan langkah strategis untuk mewujudkan lembaga yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu memberikan pelayanan publik yang cepat, efektif, efisien, dan bebas dari pungutan liar.

"Pembangunan Zona Integritas mencakup enam area perubahan utama, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik," jelasnya.

Dikatakan Dadan, sebagai bentuk keseriusan dalam pembangunan Zona Integritas, RRI Jambi telah melakukan berbagai langkah awal, di antaranya melakukan studi dan konsultasi ke instansi yang telah berhasil meraih predikat Zona Integritas, seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jambi.

Dadan juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan Zona Integritas sangat bergantung pada komitmen dan kerja sama seluruh elemen organisasi, termasuk jajaran RRI Sungai Penuh yang turut mengikuti kegiatan secara daring.

"Kami mengajak seluruh insan RRI Jambi untuk tidak hanya memahami konsep integritas, tetapi juga mengimplementasikannya dalam setiap pelaksanaan tugas sehari-hari. Integritas harus menjadi budaya kerja dan landasan moral dalam melayani masyarakat," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Dadan juga memohon dukungan dari Pemerintah Provinsi Jambi, para pemangku kepentingan, serta masyarakat luas untuk turut mengawasi jalannya pelayanan publik di lingkungan RRI Jambi.

“Melalui pencanangan ini, LPP RRI Jambi optimistis dapat membangun budaya kerja yang berintegritas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang berkelanjutan,” pungkasnya. (ARD)
      Comment   

Pelaksanaan SPMB di Kab Tebo, MPLS Akan di Laksanakan 13-17 Juli 2026

Foto: Ilustrasi

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Diketahui sebelumnya bahwa sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk tahun ajaran 2026/2027 resmi di ganti menjadi jalur sistem penerimaan murid baru (SPMB) dan telah diasosiasikan oleh dinas pendidikan dan kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Tebo pada Kamis 9 April 2026 lalu. 

Sejauh ini berkaitan dengan pelaksanaan SPMB di Kab Tebo, kepala dinas (Kadis) Dikbud melalui Kasi sarana dan prasarana (Sarpras) pada bidang pendidikan dasar (Dikdas) Nobon, didampingi Kabid Dikdas, mengatakan, bahwa pelaksanaan SPMB saat ini tengah berjalan sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan. 

Hingga saat ini di Kab Tebo, ungkap Nobon, dalam pelaksanaannya tidak ada kendala pada peralihan dari PPDB ke SPMB,"katanya, Rabu 24 Juni 2026.

Nobon menjelaskan, setelah pelaksanaan SPMB ini berakhir, selanjutnya pihak sekolah akan melaksanakan dengan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) yang akan dilaksanakan pada tanggal 13-17 Juli 2026 mendatang. 

Sementara menyikapi atensi atau sorotan dari komisi pemberantasan korupsi (KPK), Nobon memastikan, pada saat sosialisasi sebelumnya sudah ada fakta integritas pelaksanaan SPMB tanpa gratifikasi. 

" Tidak pilih kasih dan pandang bulu terkait gratifikasi dalam pelaksanaan SPMB,"tegas Nobon. 

Selain itu Nobon juga menambahkan, bahwa SPMB ini ada tiga aturan, yaitu Zonasi, Prestasi dan Afirmasi. "Itu jadi pedoman sekolah-sekolah, namun yang di utamakan memang betul-betul ada di Zonasi setempat 75 persen. 

" Karena surat edaran dan petunjuk teknis (Juknis) juga sudah di sampaikan baik dari pusat maupun dari kita yang ditanda tangani oleh Bupati,"pungkas Nobon. 

Reporter
ARDI
      Comment   

Hj Hesti Haris: Religiusitas dan Kekompakan PKK Kunci Sukses Program Hingga Ke Tingkat Desa

Ketua TP PKK Provinsi Jambi Hj. Hesnidar Haris, SE foto bareng bersama Tim Pengerak PKK Kabupaten Kerinci/foto: dok Diskominfo Pemprov Jambi

JAMBI,DUASATU.NET- Ketua TP PKK Provinsi Jambi Hj. Hesnidar Haris, SE (Hesti Haris) menegaskan bahwa penguatan nilai religius dan kekompakan Tim Penggerak PKK menjadi kunci keberhasilan program pembangunan hingga ke tingkat desa. 

Pernyataan tersebut ditegaskannya saat menghadiri Sosialisasi Gerakan Jambi bersholawat dan Supervisi Evaluasi Gerakan PKK bersama Tim Pengerak PKK Kabupaten Kerinci, bertempat di Hall Desa Talang Tinggi, Kecamatan Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Selasa 23 Juni 2026 siang.

Sosialisasi Gerakan Jambi bersholawat dan Supervisi Evaluasi Gerakan PKK ini turut dihadiri dan diikuti Ketua TP PKK Kabupaten Kerinci Novra Wenti Monadi, SE, Camat Siulak Mukai, anggota PKK Provinsi Jambi dan Kabupaten Kerinci beserta para kader PKK kecamatan dan desa, para para OPD terkait di lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci, serta para tokoh masyarakat dan undangan lainnya.

Dalam sambutan dan arahannya Hj. Hesti Haris menyatakan bahwa PKK melalui pelaksanaan 10 Program Pokoknya secara nyata membantu dan menunjang program-program pemerintah dalam pemberdayaan keluarga dan pembangunan desa / komunitas, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi kendala kapasitas kader. 

“Dokumen organisasi dan data menjadi rujukan penting, namun keberhasilan pelaksanaan program terletak pada kemampuan tim untuk menggerakkan masyarakat setempat. Buku-buku itu penting, tetapi yang menentukan adalah langkah nyata dan peran aktif kader di lapangan," ujar Hesti Haris.

Ketua TP PKK Provinsi Jambi tersebut juga menekankan pembagian tugas yang jelas dan pemanfaatan keunggulan setiap kader untuk menyentuh kelompok masyarakat berbeda, termasuk kelompok pengajian, pelajar, dan pelaku UMKM. 

Ia mencontohkan pentingnya memetakan potensi lokal sehingga intervensi program lebih tepat sasaran. "Setiap pokja memiliki kelebihan masing-masing untuk menyasar masyarakat. Dengan kerja sama yang baik, program akan menyentuh seluruh lapisan masyarakat," ucapnya.

Pada sesi tanya jawab, peserta membahas mekanisme pendataan anggota, pembentukan kelompok pengajian, serta peran UMKM dalam penguatan ekonomi keluarga. Beberapa kader juga berbagi praktik baik dalam mengorganisir kelompok pengajian dan kegiatan pemberdayaan ekonomi lokal.

Dalam rangka mendukung program TP PKK, Hj. Hesti Haris menyampaikan bahwa dukungan teknis dan fasilitasi terhadap kegiatan kelompok seperti pengajian dan pelatihan UMKM tetap diberikan. 

Untuk itu ia meminta agar semua pihak memanfaatkan fasilitas yang disediakan serta terus menjaga kekompakan agar manfaat program dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa.

Selain itu, dalam kesempatan tersebut Hj. Hesti Haris juga menekankan pentingnya pemantauan pertumbuhan anak, pemberian makanan bergizi seimbang, serta peran aktif kader PKK dalam mendampingi keluarga menghadapi tantangan gizi. 

“Kader PKK harus menjadi garda terdepan dalam edukasi gizi, mendeteksi dini masalah stunting, dan mengarahkan orang tua pada praktik pemberian makanan yang tepat,” jelasnya.

"Kegiatan ini bertujuan menurunkan angka stunting dan malnutrisi pada anak melalui pendekatan berbasis keluarga dan komunitas. TP PKK juga mendorong sinergi dengan dinas kesehatan, dinas sosial, dan program bantuan pangan agar intervensi gizi lebih holistik dan terukur," lanjutnya.

“Saya harap tercipta generasi anak yang lebih sehat dan cerdas. Rencana tindak lanjut mencakup pemantauan berkala, evaluasi capaian indikator gizi, serta penggalangan dukungan sumber daya untuk program gizi keluarga,” pungkasnya.

Pada kesempatan ini juga diserahkan bantuan sembako dan Al Qur'an kepada masyarakat yang kurang mampu di wilayah Kecamatan Siulak Mukai. (ARD)

Selasa, 23 Juni 2026

      Comment   

Kuasa Hukum Cakades 01 Sebut, Pertemuan di Kantor Dinas PMD Tebo Cacat Formil

Kuasa hukum Cakades nomor urut 01, Ilham/foto: dok duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Ilhami,
kuasa hukum calon kepala desa (Cakades) nomor urut 1 Desa Teluk Rendah Ulu menegaskan, pertemuan yang diinisiasi oleh dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (PMD) Kabupaten Tebo, Senin 22 Juni 2026 tidak menemui titik temu (deadlock). 

Agenda yang dilaksanakan oleh dinas PMD tidak menghasilkan klausul penyelesaian atau poin penetapan hukum apa pun. Ia menilai jalannya forum tersebut cacat formil dan tidak memiliki legitimasi serta dasar hukum (legal basis) yang kuat, "tegas Ilhami. 

"Undangan dan forum sama sekali tidak menghasilkan keputusan konkret (legal result) dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas,"lanjutnya.

Dalam forum, kata Ilhami, pihak kuasa hukum mengajukan interupsi kepada Kadis PMD mempertanyakan kedudukan hukum atau legal standing dan relevansi pembuktian dari agenda yang sedang berlangsung.

"Kami pertanyakan klasifikasi agenda ini, apakah merupakan forum penyelesaian sengketa resmi di tingkat panitia Kabupaten.Juga mempertanyakan apa output dari pertemuan ini memiliki kekuatan hukum untuk membatalkan surat keputusan (SK) dinas PMD dan surat camat terdahulu, secara sepihak menyatakan, Pilkades Teluk Rendah Ulu tidak bermasalah,"ungkap Ilhami. 

Secara khusus, tim kuasa hukum mempertanyakan legitimasi yuridis panitia tingkat Kab yang menggunakan surat camat sebagai rujukan utama untuk menyatakan pelaksanaan Pilkades bersih dari masalah. 

Menurut Ilhami, panitia dinilai melakukan kelalaian hukum berat telah menerbitkan keputusan tanpa pemanggilan dan  klarifikasi, maupun konformitas terhadap pihak-pihak bersengketa (audi alteram partem). 

" Kalau panitia Kab  hanya bersandar pada surat camat tanpa memeriksa para pihak yang bersengketa, lalu apa fungsi dari seluruh surat keberatan dan berkas sanggahan yang telah kami sampaikan secara resmi sebelumnya. Tindakan mengabaikan surat keberatan kami ini merupakan bentuk pengabaian hak-hak prosedural klien kami,"katanya.

Selain itu Ilhami menyoroti Camat beserta panitia pemilihan dari tingkat desa hingga Kab telah melakukan pelanggaran regulasi yang fatal karena secara nyata menabrak ketentuan Perda Nomor 1 Tahun 2016, termasuk aturan pelaksana pada Perbup Nomor 2 Tahun 2016.

Ditegaskan Ilhami, berdasarkan pasal tersebut setiap perselisihan hasil Pilkades wajib diselesaikan melalui mekanisme yang terstruktur, akuntabel, dan mengedepankan asas keadilan dengan memeriksa pokok keberatan para pihak, bukan diputus secara sepihak secara berjenjang. 

Reporter
ARDI

Senin, 22 Juni 2026

      Comment   

Kejari Tebo Sita Rp245 Juta Dari Mantan Kades dan Bendahara Desa Sungai Pandan

Kajari Tebo, Dr Abdurachman/foto: dok duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Melalui keterangan persnya kepala kejaksaan negeri (Kejari) Tebo Abdurachman sampaikan press release penyitaan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pengelolaan APBDes Sungai Pandan Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, tahun 2023-2024.

Bahwa tim penyidik tindak pidana khusus (Tipidsus) Kejari Tebo, telah melakukan rangkaian yang cukup panjang, dalam APBDes Sungai Pandan ini ungkap Abdurachman, diawali penyelidikan yang dilaksanakan berdasarkan SOP, dan ketentuan SKB tiga menteri. 

" Maka dari itu dalam proses penyelidikan kami serahkan kepada APIP, yaitu Inspektorat Kab Tebo, dalam kinerjanya bersama tim penyelidik Kejari Tebo, telah dapat hasil perhitungan administrasi bersifat atau nominal yang tidak dapat di pertanggungjawabkan,"tegas Abdurachman, Senin 22 Juni 2026.

Lanjut Kajari, kami telah melakukan kegiatan untuk memanggil AF dan PW statusnya saat sebagai saksi untuk mengembalikan dari temuan yang telah di hitung oleh Inspektorat Tebo, namun tidak di indahkan oleh yang bersangkutan sampai tahun 2025 dan kami terbitkan kembali penyelidikan setelah di kembalikan Inspektorat ke Kejari Tebo untuk ditindaklanjuti. 

" Pada saat penyelidikan di akhir 2025 bulan November, di temukan ada uang senilai Rp245 juta, uang tersebut adalah diketahui di ambil oleh AF Rp195 juta dan PW Rp50 juta, total Rp245 juta,"ucap Abdurachman meyakini. 

Reporter
ARDI
      Comment   

Diduga Gegara Aktivitas PETI, Ketua BPD Teluk Langkap Laporkan Tiga Orang Ini Ke Polres Tebo

Ketua BPD Teluk Langkap, Amri Firdaus/foto: dok duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Tiga orang antara lain AN, DN dan DD, di duga telah melakukan penyerangan terhadap anak seorang ketua BPD Teluk Langkap, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, di laporkan ke Polres Tebo, Senin 22 Juni 2026.

Ketua BPD Teluk Langkap, Amri Firdaus usai melapor di SPKT Polres Tebo, menjelaskan bahwa kronologi keributan antara anaknya yang bernama Reynaldi dengan ketiga pelaku berujung tindakan kekerasan tersebut diduga terkait dengan aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) menggunakan mesin dompeng yang lokasinya tidak jauh dari rumah pelapor. 

Sebelum keributan, ungkap Amri, sudah di ingatkan atau ditegur agar aktivitas dompeng di hentikan lantaran pelaku sudah melewati batas dan perjanjian yang telah disepakati dengan masyarakat. Merasa tidak senang karena di tegur sehingga rombongan tiga orang pelaku ingin menyerang saya. 

" Pada saat akan menyerang datang anak saya berupaya melindungi saya namun salah seorang dari tiga pelaku mengarahkan senapan angin tanpa peluru menembak ke bagian bawah ke arah anak saya," ucap Amri. 

Setelah cekcok keributan itu pelaku bubar meninggalkan lokasi bahkan masyarakat juga sempat untuk menyerang pelaku. 

" Selepas kejadian itu kami langsung ke rumah Kades Teluk Langkap, untuk memediasi tiga orang tersebut mencari jalan keluar jangan sampai terjadi hal-hal kedepannya. Ternyata setelah di tunggu-tunggu sampai sore mereka tidak datang," pungkas Amri. 

Berharap kepada pihak kepolisian dapat menindaklanjuti laporan dan memproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku demi mendapatkan keadilan bagi anaknya,"imbuh Amri. 

Reporter
ARDI
      Comment   

DPRD Tebo Rapurna Penyampaian Nota Pengantar Ranperda Pelaksanaan APBD 2025

Penyerahan nota pengantar Wabup Tebo Nazar Efendi, pelaksanaan APBD tahun 2025 kepada Waka II DPRD Tebo,Sahendra didampingi Waka I DPRD Tebo,Ihsanuddin/foto: dok duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, gelar rapat paripurna (Rapurna) penyampaian nota pengantar rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran belanja daerah tahun 2025.

Rapurna di pimipin oleh Wakil Ketua II DPRD Tebo, Sahendra, di dampingi wakil ketua (Waka) I DPRD Tebo, Ihsanuddin, di hadiri seluruh anggota dewan sesuai quorum, Senin 22 Juni 2026.

Jalannya Rapurna tersebut di laksanakan di aula utama gedung DPRD Tebo. 

Dalam kesempatan tersebut hadir wakil bupati (Wabup) Tebo, Nazar Efendi, staf ahli Bupati, Sekda, para asisten, kepala bagian (Kabag), kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup pemerintah kabupaten (Pemkab) Tebo, forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) pejabat instansi vertikal serta undangan lainnya. 

Reporter
ARDI



      Comment   

Aksi Kejar-Kejaran Rakit PETI di Sungai Batanghari, di Tebo Jambi, Berujung di Bakar Massa

Satu buah rakit yang dibakar warga/foto: dok duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Heboh aksi kejar-kejaran rakit penambang emas tanpa izin (PETI) di sungai Batanghari oleh warga desa Puntikalo, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, berujung pembakaran, Senin 22 Juni 2026.

"Aksi kejar-kejaran sejumlah rakit PETI di picu atas keresahan warga terhadap aktivitas tambang ilegal yang dinilai telah merusak lingkungan dan melanggar aturan adat setempat," ujar salah seorang warga Puntikalo, Muslim. 

" Kekesalan warga memuncak lantaran sejumlah rakit telah memasuki wilayah desa Puntikalo. Menurut Muslim, lokasi penambangan berada di kawasan yang secara turun-temurun adalah wilayah desa Puntikalo dekat dengan perbatasan desa Teluk Langkap tidak di perbolehkan untuk aktivitas dompeng.

Dikatakan Muslim, dari zaman nenek moyang kami, kawasan itu tidak boleh di tambang. Siapa pun tidak diperbolehkan untuk aktivitas dompeng di sana. 

Sementara itu sesaat sebelum insiden terjadinya pembakaran, warga mengaku telah memperingati ke para pekerja PETI untuk menghentikan aktivitasnya namun tak di indahkan hingga memicu amarah warga. 

Spontan warga mengejar setidaknya ada lima buah rakit yang berada di sungai, sementara dari lima rakit satu buah dan pekerjanya berhasil di amankan warga. Tak cukup sampai disitu, satu buah rakit dompeng dibakar warga sebagai bentuk penolakan tegas dan pelampiasan terhadap aktivitas PETI di wilayah Punti Kalo.

Reporter
ARDI

 






Ad Placement

Politik

Pendidikan

Nasional