Komisi III DPRD Tebo Perjuangkan Keluhan Warga, Kementerian Buka Peluang Dana Inpres Jalan

www.duasatu.net    26.6.26    Comment   

Komisi III DPRD Tebo Perjuangkan Keluhan Warga, Kementerian Buka Peluang Dana Inpres Jalan

Komisi III DPRD Tebo sampaikan usulan jalan/foto: dok Komisi III DPRD Tebo

JAKARTA,DUASATU.NET- Komisi III DPRD Kabupaten Tebo melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Kamis 25 Juni 2026 untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terkait kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Tebo.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi III DPRD Tebo didampingi Kasubbag TU dan Kepegawaian Setwan Tebo M. Subhi, S.Sos., M.E, Kabag Hukum Setda Tebo Suparizal, SH, serta Perencana Ahli Muda Bapperida Tebo Dian Saputra,.S.TP

Dalam pertemuan itu, H Ngatiran,.SE Anggota Komisi III DPRD Tebo fraksi Golkar menyampaikan bahwa kondisi jalan di Kabupaten Tebo masih menjadi keluhan utama masyarakat. Tercatat sekitar 513 kilometer jalan Kabupaten berada dalam kondisi rusak berat, sementara 56 kilometer jalan provinsi mengalami kerusakan ringan hingga berat.

Beberapa ruas jalan provinsi yang menjadi perhatian antara lain Ruas jalan Padang Lamo, Simpang Betung–Pintas, Pintas–Kuamang Kuning, Muara Tebo–Simpang Logpon, Simpang Logpon–Tanjung, dan Simpang Sawmill–Simpang Logpon.

Menurut Anggota DPRD Tebo 3 Periode ini, keterbatasan anggaran daerah akibat kebijakan efisiensi membuat penanganan jalan belum dapat dilakukan secara maksimal. Karena itu, Komisi III DPRD Tebo berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan melalui program pembangunan dan pendanaan infrastruktur.

"Kami berharap ada perhatian dari pemerintah pusat agar penanganan jalan rusak di Kabupaten Tebo dapat segera direalisasikan demi mendukung perekonomian dan mobilitas masyarakat," ujar Ngatiran.

Kunjungan ini merupakan upaya DPRD Tebo untuk memperjuangkan percepatan pembangunan infrastruktur dan menyampaikan langsung aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat.

Menanggapi hal tersebut, Kasubbid Wilayah 1B Direktorat Reservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I, Pinta Banua Raja Sitanggang, menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Tebo mengusulkan penanganan ruas-ruas jalan prioritas melalui Program Inpres Jalan Daerah (IJD/IPJ).

Menurutnya, usulan tersebut harus diajukan melalui kepala daerah dengan melengkapi seluruh persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan pemerintah pusat.

Ia juga mengapresiasi langkah Komisi III DPRD Tebo yang telah menyampaikan langsung kondisi infrastruktur jalan di daerah. Diharapkan, melalui Program Inpres Jalan Daerah, kebutuhan pembangunan dan perbaikan jalan di Kabupaten Tebo dapat memperoleh dukungan dari pemerintah pusat guna meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. 

Ketua Komisi III DPRD Tebo, Dimas Cahya Kusuma, mengatakan pihaknya besok akan melanjutkan koordinasi dengan anggota Komisi V DPR RI Dapil Jambi Edi Purwanto guna memperjuangkan dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Tebo. 

Menurutnya, sinergi antara DPRD, DPR RI, dan pemerintah pusat sangat penting untuk mempercepat realisasi kebutuhan infrastruktur yang menjadi aspirasi masyarakat Tebo. 

Reporter 

ARDI

Kab Tebo Dapat 480 Unit BSPS Dari Kementerian PKP, Kabid Perkim: Usulan Dari Provinsi Masih Dalam Proses

www.duasatu.net    26.6.26    Comment   

Kab Tebo Dapat 480 Unit BSPS Dari Kementerian PKP, Kabid Perkim: Usulan Dari Provinsi Masih Dalam Proses

Kabid Perkim PUPR Kab Tebo, Sofian Hadi, SE/foto: dok duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Akibat efisiensi anggaran,pemerintah kabupaten (Pemkab) Tebo, Provinsi Jambi, tidak menganggarkan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) melalui APBD, namun agar program terdapat tetap berjalan pemerintah telah mengajukan usulan bantuan stimulan perumahan swasta (BSPS) atau biasa disebut bedah rumah. 

Hal tersebut disampaikan oleh kepala dinas pekerjaan umum penataan ruang dan perumahan rakyat (PUPR) Kab Tebo, melalui Kabid perumahan dan kawasan permukiman (Perkim), Sofian Hadi, Jum'at 26 Juni 2026 di kantornya. 

Namun kemungkinan besar, Kab Tebo akan mendapatkan perbaikan RTLH melalui program BSPS dari Kementerian perumahan dan kawasan permukiman (PKP) ," lanjutnya. 

" Untuk kegiatan BSPS dari Kementerian PKP tersebut Kab Tebo mendapat kuota 480 unit. Sedangkan usulan kegiatan BSPS dari APBD Provinsi Jambi hingga saat ini masih dalam proses," kata Sofian. 

Sofian melanjutkan, diharapkan dengan adanya BSPS dari Kementerian PKP maupun APBD Prov Jambi, RTLH di Kab Tebo dapat berkurang. 

Sementara itu berdasarkan data dari RTLH Kab Tebo berjumlah 6681, yang sudah di upload namun bisa saja data tersebut berubah. Sementara data usulan kita ke Kementerian PKP untuk Kab Tebo 1750 unit, dan ke Provinsi 1911 unit," ucap Sofian. 

Namun ternyata, ungkap Sofian Hadi, setelah di lakukan verifikasi oleh pihak Kementerian PKP, Kab Tebo cuma mendapat 480 unit yang akan di bagi per Kecamatan se Kab Tebo. 

Reporter

ARDI

Ombudaman Jambi Lakukan Layanan On The Spot di Disdukcapil Sarolangun

www.duasatu.net    26.6.26    Comment   

Ombudaman Jambi Lakukan Layanan On The Spot di Disdukcapil Sarolangun

Foto: dok Ombudsman Jambi

SAROLANGUN,DUASATU.NET- Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan On The Spot di Kabupaten Sarolangun, tepatnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL) ini dilaksanakan pada Rabu, 24 Juni 2026.

Kegiatan On The Spot ini merupakan program dari Keasistenan PVL Ombudsman Jambi untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan Ombudsman. Dalam kegiatan tersebut, Ombudsman membuka stand agar masyarakat yang berkunjung ke dinas dapat berkonsultasi ataupun melapor kepada Ombudsman secara langsung.

Kepala Keasistenan PVL Ombudsman Jambi, Indra, menyampaikan bahwa kegiatan On The Spot ini memang di pusatkan di tempat di mana masyarakat banyak mengakses pelayanan publik. Ini bertujuan agar masyarakat yang terkendala urusannya dapat mengadu ke Ombudsman.

"Selain kita menerima konsultasi masyarakat, kita juga sosialisaskan kepada masyarakat tentang pelayanan publik dan cara lapor ke Ombudsman," ujar Indra.

Dalam kesempatan itu, Ombudsman banyak menerima keluhan dari masyarakat terkait dengan persoalan pencetakan KTP. Pasalnya saat ini terjadi kerusakan dalam mesin cetak dan tengah diperbaiki. Indra dalam hal ini mendorong agar proses perbaikan tersebut segera diselesaikan.

Di samping membuka stand, Ombudaman juga memberikan materi tentang pelayanan publik dan maladministrasi kepada jajaran pegawai di Disdukcapil Sarolangun. Pengarahan ini merupakan permintaan dari Dinas agar seluruh pegawai menjadi lebih paham dan termotivasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Dalam momen kunjungan ini, kami meminta Ombudsman untuk meluangkan waktu memberikan pengarahan kepada jajaran pejabat dan pegawai di Disdukcapil," sebut Kepala Diadukcapil Sarolangun, Riduan.

Dalam pengarahan tersebut, juga diadakan dialog dan tanya jawab agar informasi yang disampaikan dapat dipahami.

Redaksi

Pasca Rakit Dibakar Massa, Polres dan Pemkab Tebo Patroli Gabungan, 1 Rakit PETI Dimusnahkan

www.duasatu.net    25.6.26    Comment   

Pasca Rakit Dibakar Massa, Polres dan Pemkab Tebo Patroli Gabungan, 1 Rakit PETI Dimusnahkan

Rakit PETI yang di musnahkan oleh petugas saat patroli gabungan Polres dan Pemkab Tebo/foto: dok duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Polres Tebo dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Provinsi Jambi melakukan patroll gabungan dalam rangka melaksanakan penertiban aktivitas penambang emas tanpa izin (PETI) menggunakan mesin jenis dompeng dialiran sungai Batanghari desa Teluk Langkap, Kecamatan Sumay. 

Penertiban ini di duga akibat aksi kejar-kejaran rakit PETI di sungai Batanghari di desa Puntikalo yang berujung pembakaran rakit oleh warga dan adanya laporan dugaan penyerangan terhadap anak Ketua BPD Teluk Langkap oleh tiga orang pelaku dompeng, terkait dengan aktivitas PETI, pada Senin 22 Juni 2026 lalu. 

Kapolres Tebo melalui Kabag Ops, AKP Jecky menegaskan, bahwa hari kami melaksanakan penertiban PETI di sekitar aliran sungai Batanghari yang berada di desa Teluk Langkap. 

Jecky menyebutkan, dalam kegiatan tersebut petugas menemukan satu rakit PETI mesin dompeng langsung di musnahkan dengan cara di bakar," tegasnya, Kamis 25 Juni 2026.

Lanjut Jecky, kami akan kembali melakukan patroli lagi apabila di temukan aktivitas PETI di sungai Batanghari untuk di lakukan tindakan. 

Diakui Jecky, sampai saat ini pihaknya tidak ada kendala, karena kita akan terus berkoordinasi dengan Pemda Tebo dan masyarakat, mensosialisasikan bahwa aktivitas PETI itu perbuatan melanggar aturan hukum. 

Reporter

ARDI

Sengketa Pilkades Teluk Rendah Ulu, Tim Cakades 01 Bersurat, Dinas PMD Tebo: Kita Tunggu Disposisi Bupati

www.duasatu.net    25.6.26    Comment   

Sengketa Pilkades Teluk Rendah Ulu, Tim Cakades 01 Bersurat, Dinas PMD Tebo: Kita Tunggu Disposisi Bupati

Foto: dok duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Sengkarut pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) Teluk Rendah Ulu, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, terus bergulir. 

Pasca pertemuan yang di inisiasi dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (PMD) Kab Tebo pada Senin 22 Juni 2026 lalu tidak menemui titik temu, tim calon kepala desa (Cakades) nomor urut 01 layangkan surat ke DPRD dan Bupati. 

Tim Cakades nomor urut 01 Hazinul Amri, mengatakan, bahwa hari ini kami baru saja menyampaikan surat kepada DPRD dan Bupati Tebo. 

" Surat yang di layangkan tersebut adalah dalam upaya menindaklanjuti pasca pertemuan di dinas PMD Kab Tebo, namun tidak membuahkan hasil atau titik temu,"ujarnya, Kamis 25 Juni 2026.

" Harapannya surat yang telah kita layangkan ke DPRD dan Bupati Tebo, terhadap sengketa pelaksanaan Pilkades Teluk Rendah Ulu dapat di bahas di RDP dan di selesaikan di tingkat majelis penyelesaian sengketa (MPS) Kab Tebo. 

Namun apabila di tingkat MPS, sengketa Pilkades Teluk Rendah Ulu tidak selesai, kemungkinan akan di lanjutkan ke tingkat pengadilan tata usaha negara (PTUN)," pungkas Amri singkat. 

Terpisah, pihak dinas PMD menyatakan tahapan bahwa Pilkades Teluk Rendah Ulu sudah selesai. Soal klaim yang di sampaikan oleh Cakades setelah diklarifikasi dengan para pihak memang tidak ditemukan permasalahan. Sementara itu dinas PMD saat ini tengah mempersiapkan surat keputusan Bupati tentang penetapan kepala desa hasil Pilkades serentak tahun 2026.

Melalui kepala bidang pemerintahan dan kelembagaan desa, Prayitno, Kamis 25 Juni 2026, menuturkan, untuk melangkah ke tingkat Majelis perselisihan tidak bisa dilakukan, karena memang tidak ditemukan permasalahan.

" Pilkades Teluk Rendah Ulu tidak di temukan permasalahan. Masa sanggah sudah berlalu, artinya sudah selesai,"ujar Prayitno. 

Sementara itu menanggapi Cakades 01 yang menyampaikan surat ke Bupati terkait pertemuan yang diwakili kuasa hukumnya, yang diklaim tidak ada hasil keputusan apapun. " Dinas PMD, sifatnya menunggu disposisi Bupati, bagaimana nanti untuk menanggapinya.

" Iya kita tunggu disposisi dari Bupati, karena kita belum lihat suratnya. Kadis juga mungkin sudah laporan terkait hasil mediasi yang sudah dilakukan,"ucap Prayitno.

Reporter

ARDI

Kepengurusan Periode 2026-2028 Resmi Dilantik, Muhtadi: SMSI Muaro Jambi Salah Satu Yang Terbaik di Provinsi Jambi

www.duasatu.net    24.6.26    Comment   

Kepengurusan Periode 2026-2028 Resmi Dilantik, Muhtadi: SMSI Muaro Jambi Salah Satu Yang Terbaik di Provinsi Jambi

Pengurus SMSI Kab Muaro Jambi/foto: dok SMSI Muaro Jambi

MUAROJAMBI,DUASATU.NET- Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Muaro Jambi periode 2026-2028 resmi dilantik di Aula Rumah Dinas Bupati Muaro Jambi, Rabu 24 Juni 2026.

Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua SMSI Provinsi Jambi, Muhtadi Putra Nusa. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno, Sekda Muaro Jambi Budhi Hartono, unsur Forkopimda, kepala OPD, tokoh pers, serta tamu undangan lainnya.

Prosesi pelantikan berlangsung khidmat dengan mengusung tema “Bersama SMSI, Membangun Informasi Berkualitas dan Transparan untuk Muaro Jambi.”

Ketua SMSI Muaro Jambi, Multazam, mengatakan pelantikan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran media siber dalam mendukung pembangunan daerah serta menyajikan informasi yang akurat dan objektif kepada masyarakat.

“SMSI Muaro Jambi harus menjadi lokomotif penggerak informasi yang terarah dan bermanfaat bagi masyarakat, serta mengambil peran penting dalam perkembangan peradaban di masa mendatang,” ujarnya.

Multazam juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi yang selama ini telah menjalin hubungan baik dengan insan pers. Menurutnya, sinergi tersebut perlu terus diperkuat demi mendukung pembangunan daerah.

Sementara itu, Ketua SMSI Provinsi Jambi Muhtadi Putra Nusa mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik. Ia berharap kepengurusan baru mampu menjaga soliditas organisasi dan meningkatkan kontribusi bagi masyarakat.

Menurut Muhtadi, SMSI Muaro Jambi merupakan salah satu organisasi SMSI kabupaten yang paling aktif dan berkembang di Provinsi Jambi.

“Dari sisi organisasi, komunikasi antaranggota, pelaksanaan program hingga hubungan kemitraan dengan berbagai pihak, SMSI Muaro Jambi menunjukkan perkembangan yang sangat baik dibandingkan sejumlah daerah lainnya,” katanya.

Ia menegaskan, pelantikan bukan sekadar seremonial organisasi, melainkan momentum memperkuat peran media siber dalam meningkatkan kualitas informasi publik sekaligus menjaga iklim demokrasi yang sehat.

Dalam kesempatan itu, Muhtadi juga memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi di bawah kepemimpinan Bupati Bambang Bayu Suseno. Menurutnya, hubungan yang terjalin antara pemerintah daerah dan insan pers selama ini berjalan harmonis tanpa mengurangi independensi media.

“Kedekatan tersebut bukan dalam arti mengurangi independensi pers, tetapi menunjukkan adanya komunikasi yang terbuka, kemitraan yang sehat, dan penghargaan terhadap fungsi pers sebagai pilar demokrasi,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus SMSI yang baru dilantik. Ia berharap SMSI terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat.

“Keterbukaan informasi publik sangat penting. Karena itu kami terus mendorong seluruh OPD agar memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat melalui media secara terbuka dan transparan,” katanya.

Bupati juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan insan pers dalam mendukung pembangunan daerah.

“Semua berjalan pada koridornya masing-masing, tetapi tujuan kita satu, yakni mewujudkan Muaro Jambi yang berkeadilan, berakhlak, maju dan unggul di sektor pertanian, industri serta pariwisata,” tandasnya.

Berikut nama-nama ketua dan pengurus SMSI Muaro Jambi yang dilantik hari ini.

Ketua : Multazam

Wakil Ketua bidang organisasi dan daerah : Ansori (radarjambi.co.id)

Wakil ketua bidang pendataan dan verifikasi : Muzakkir (tribunjambi.com)

Wakil ketua bidang hubungan antar lembaga dan kerjasama : Ari Mahdi (jambione.com)

Wakil Ketua Bidang Pendidikan

dan Pemberitaan : Safwan  (jambiekspres.diswa.id)

 

Wakil Ketua Bidang Hukum : Sudir Putra (beroyatnews.com)

 

Sekretaris : Raden Hasan Efendi (metrojambi.com).

Bendahara : Yasri (jambitv.co).

Departemen - departemen : 

Departemen hubungan antar lembaga dan kerjasama : Andil Antoni (penyengatnews.com) dan Rahmadhoni Yusal (jambiseru.com)

Departemen Pendataan dan Verifikasi : Haisun Hafis (jaripers.com). 

Departemen Pendidikan dan Pelantihan : Fadli (Bjnews.id).

Redaksi

Kukuhkan Pejabat BPKP, Gubernur Al Haris Pertegas Komitmen Bersama Kawal Keuangan Daerah

www.duasatu.net    24.6.26    Comment   

Kukuhkan Pejabat BPKP, Gubernur Al Haris Pertegas Komitmen Bersama Kawal Keuangan Daerah

Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH bersama Kepala Perwakilan BPKP Jambi Zulherizal/foto: dok diskominfo Pemprov Jambi

JAMBI,DUASATU.NET- Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH mengukuhkan Zulherizal sebagai Kepala Perwakilan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan) Provinsi Jambi, menggantikan Mardiyanto Arif Rakhmadi. Pengukuhan tersebut berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa (23/06/2026) pagi. 

Hadir pada kesempatan tersebut para unsur Forkopimda Provinsi Jambi, Bupati/Wali Kota, Pimpinan Instansi Vertikal, para Pejabat BPKP Provinsi Jambi, para kepala OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan undangan lainnya. 

Dalam sambutan dan arahannya Gubernur Al Haris menegaskan kepada semua pihak untuk bersinergi membangun komitmen bersama untuk mengawal penggunaan keuangan daerah yang harus dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Gubernur Al Haris juga menyampaikan bahwa saat ini jabatan Kepala BPKP adalah setara dengan Menteri. Hal ini menunjukkan pentingnya peranan BPKP. Ia menilai bahwa peran BPKP tidak hanya sebatas melakukan audit, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam memberikan kajian dan rekomendasi terhadap berbagai kebijakan pembangunan.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Al Haris menegaskan pentingnya peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mengawal jalannya program pembangunan dan pengelolaan keuangan negara di daerah. 

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan BPKP menjadi kunci untuk memastikan setiap program pemerintah berjalan tepat sasaran, efektif, dan bebas dari penyimpangan. 

“Kita perlu merapatkan barisan mengawal program pusat di daerah agar tepat sasaran, efektif, dan efisien, serta tidak menimbulkan kerugian negara. Keuangan yang masuk di Jambi ini tugas kita untuk mengawalnya,” ungkap Gubernur Al Haris.

Dijelaskan Gubernur Al Haris, BPKP tidak hanya berperan dalam masalah tetapi juga bagaimana dapat melakukan kajian dalam mengambil langkah-langkah kebijakan di lapangan. 

“Rekomendasi dari BPKP itu luar biasa mencermati apapun hal-hal yang seperti kebijakan. Saya sering meminta BPKP untuk mengkaji apakah suatu kebijakan ini bisa diterapkan di daerah. Maka sering saya itu meminta BPKP untuk mengkaji menilai, menganalisa. Itulah bahan saya nanti mengambil keputusan,” jelasnya.

Gubernur Al Haris juga meminta agar pemerintah daerah bersama BPKP bersinergi dan dapat bergerak cepat ketika menemukan indikasi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran. 

Langkah cepat tersebut, menurutnya, sangat penting untuk mencegah potensi kerugian negara yang lebih besar. “Kita harus cepat dalam mengambil langkah kalau ada indikasi penyimpangan, agar tidak banyak kerugiannya. Silahkan audit cepat apabila ada informasi dari media. Kita audit agar bisa dibenahi,” tegasnya.

Selain itu, Gubernur Al Haris juga meminta agar Bupati/Wali Kota jika bimbang dalam mengambil langkah-langkah strategis di lapangan, boleh menyurati BPKP dan meminta analisa untuk menentukan kebijakan. 

“Alhamdulillah, setiap rekomendasi yang dikasih ke saya, saya baca dan ditindaklanjuti apa yang menjadi saran dari BPKP pada kita. Dan kajian tersebut tepat sekali. 

Ke depan, kita semua bekerja dengan sungguh-sungguh bahwa tugas kita hari ini bagaimana mengawal keuangan negara ini agar betul-betul dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya supaya rakyat kita merasakan. 

Meskipun kondisi negara di dunia ini tidak baik-baik saja, tapi kita berusaha agar Indonesia khususnya Jambi ini tetap stabil. Ekonomi kita juga cukup baik, rakyat juga nyaman sehingga pembangunan di daerah berlangsung dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya. (ARD)

Sosialisasikan Gerakan Jambi Bersholawat di Kerinci, Hesti Haris: Jadikan Sholawat Energi Positif Dalam Mendidik Generasi Berakhlak

www.duasatu.net    24.6.26    Comment   

Sosialisasikan Gerakan Jambi Bersholawat di Kerinci, Hesti Haris: Jadikan Sholawat Energi Positif Dalam Mendidik Generasi Berakhlak

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Hj. Hesnidar Haris, SE, bersama TP PKK Kabupaten Kerinci/foto: dok diskominfo Pemprov Jambi

KERINCI,DUASATU.NET- Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Hj. Hesnidar Haris, SE (Hesti Haris), mengajak seluruh masyarakat menjadikan sholawat sebagai energi positif dalam membangun keluarga yang harmonis serta mendidik generasi muda yang berakhlak mulia. 

Hal tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan Sosialisasi Gerakan Jambi Bersholawat yang dirangkaikan dengan Supervisi dan Evaluasi Gerakan PKK bersama TP PKK Kabupaten Kerinci di Aula Kantor Bupati Kerinci, Bukit Tengah Siulak, Kecamatan Siulak Mukai, Selasa (23/6/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Kerinci Monadi, S.Sos., M.Si., Ketua TP PKK Kabupaten Kerinci Novra Wenti Monadi, SE, Sekda Kabupaten Kerinci Zainal Efendi, S.P., M.Si., jajaran pengurus PKK, BAZNAS Kabupaten Kerinci, para pemangku kepentingan, serta undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Hesti Haris menegaskan bahwa Gerakan Jambi Bersholawat merupakan salah satu program strategis TP PKK Provinsi Jambi untuk memperkuat ketahanan keluarga melalui pembinaan spiritual dan penguatan nilai-nilai keagamaan.

Menurutnya, keluarga merupakan pondasi utama dalam mencetak generasi yang berkarakter, berakhlak, dan memiliki ketahanan moral yang kuat di tengah berbagai tantangan zaman.

"Keluarga menjadi pondasi utama dalam mencetak generasi yang berakhlak mulia. Karena itu, penguatan pendidikan agama harus terus dilakukan secara berkelanjutan," tegas Hesti Haris.

Ia menjelaskan bahwa sosialisasi Gerakan Jambi Bersholawat tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, melainkan ajakan nyata kepada masyarakat untuk membiasakan sholawat dalam kehidupan sehari-hari.

"Melalui gerakan ini, kita ingin menjadikan sholawat sebagai energi positif yang memperkuat upaya mendidik anak, menjaga kerukunan antarwarga, serta mendukung pembangunan Jambi yang beriman, berakhlak, dan sejahtera," ujarnya.

Hesti Haris juga mengajak seluruh kader PKK hingga tingkat RT dan RW untuk menjadi motor penggerak Gerakan Jambi Bersholawat dengan menyisipkan lantunan sholawat dalam berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari majelis taklim, arisan, hingga pelaksanaan 10 Program Pokok PKK.

"Selipkan sholawat dalam setiap program dan kegiatan kita. Insya Allah setiap langkah yang dilakukan akan mendapatkan keberkahan," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Hesti Haris turut menyoroti tantangan pengasuhan anak di era digital. Menurutnya, kemajuan teknologi memberikan banyak manfaat, namun juga membawa dampak negatif apabila tidak disertai pengawasan yang baik dari orang tua.

Ia menjelaskan bahwa akses terhadap perangkat digital seperti telepon pintar, tablet, media sosial, hingga game online dapat menjadi sarana belajar yang efektif. Namun di sisi lain, penggunaan yang berlebihan berpotensi menurunkan konsentrasi belajar, membentuk pola pikir serba instan, serta membuka peluang anak terpapar konten negatif.

"Internet tidak bisa dihapus dari kehidupan kita, tetapi bisa diatur. Kuncinya adalah pendampingan, bukan pelarangan total. Batasi waktu penggunaan gawai, imbangi dengan aktivitas fisik, dan luangkan waktu untuk berkomunikasi bersama keluarga," pesannya.

Kegiatan ini juga diisi dengan sesi motivasi, pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan keagamaan di lingkungan keluarga, serta penyusunan langkah tindak lanjut antara TP PKK Provinsi Jambi dan TP PKK Kabupaten Kerinci guna memastikan program berjalan optimal hingga tingkat masyarakat.

Sementara itu, Bupati Kerinci Monadi menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Gerakan Jambi Bersholawat di Kabupaten Kerinci. Menurutnya, program tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat nilai-nilai religius sekaligus mempererat kebersamaan di tengah masyarakat.

"Bersholawat tidak hanya membawa ketenangan hati dan memperkuat kecintaan kepada Rasulullah SAW, tetapi juga menjadi sarana membangun karakter generasi muda yang religius dan berakhlak," ujar Monadi.

Ia berharap Gerakan Jambi Bersholawat dapat terintegrasi dalam dunia pendidikan, mulai dari tingkat PAUD hingga sekolah menengah, sehingga memberikan dampak nyata dalam pembentukan karakter anak-anak dan remaja.

Sebelumnya, Ketua TP PKK Kabupaten Kerinci, Novra Wenti Monadi, menyampaikan bahwa kehadiran TP PKK Provinsi Jambi menjadi motivasi bagi seluruh kader PKK Kabupaten Kerinci untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan program pemberdayaan keluarga.

"Kehadiran Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi menjadi dorongan penting bagi kami untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan pelaksanaan program di lapangan," ujarnya.

Menurutnya, sinergi antara TP PKK Provinsi dan Kabupaten sangat penting untuk memastikan berbagai program pemberdayaan keluarga, kesehatan, pendidikan, gizi, serta penguatan nilai budaya dan keagamaan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, TP PKK Provinsi Jambi juga menyerahkan bantuan sebanyak 495 eksemplar buku panduan Belajar Mandiri Metode 30 Menit Bisa Membaca Al-Qur'an yang merupakan dukungan dari BAZNAS Provinsi Jambi bekerja sama dengan BAZNAS Kabupaten Kerinci.

Bantuan tersebut diharapkan mampu meningkatkan literasi Al-Qur'an di lingkungan keluarga serta memperkuat upaya mewujudkan masyarakat Jambi yang tidak hanya maju dari sisi pembangunan fisik, tetapi juga memiliki fondasi spiritual yang kuat, berkelanjutan, dan berkarakter Islami. (ARD)

Gubernur Al Haris: Program IJD Bukti Komitmen Membangun Infrastruktur Guna Tingkatkan Konektivitas Antar Wilayah

www.duasatu.net    24.6.26    Comment   

Gubernur Al Haris: Program IJD Bukti Komitmen Membangun Infrastruktur Guna Tingkatkan Konektivitas Antar Wilayah

Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH/foto: dok diskominfo Pemprov Jambi

JAMBI,DUASATU.NET- Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH mengikuti secara daring dari Auditorium Rumah Dinas Gubernur dimana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan peresmian secara serentak program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) Tahun 2025 sepanjang 1.151 km di seluruh Indonesia pada Selasa (23/6/2026). 

Acara peresmian terpusat diselenggarakan di Ruas Kedundung-Bringkoning, Desa Lar Lar, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur. 

Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa peresmian ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur jalan guna meningkatkan konektivitas antarwilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta memperlancar distribusi barang dan jasa. 

“Alhamdulillah hari ini pak Presiden telah meresmikan Jalan Inpres Jalan Nasional dan Daerah (IJD) tahun yang 2025. Artinya pemerintah berkomitmen terus membangun jalan daerah kita ini, karena banyak daerah yang infrastrukturnya sudah mulai menurun, jalan mantapnya sudah menurun. Maka dengan program IJD ini kita berharap kembali jalan daerah normal seperti biasa,” ujar Gubernur Al Haris.

Dikatakan Gubernur Al Haris, dengan adanya program ini diharapkan kondisi jalan mantap akan terus meningkat. “Dan tentu banyak juga jalan yang tidak mungkin dikerjakan oleh daerah yang membutuhkan dana cukup besar, konstruksinya juga berat dan inilah fungsi IJD ini menjangkau hampir semua daerah yang kita anggap potensial ekonominya bagus sekali. Jambi juga demikian, ada 8 ruas jalan yang diresmikan oleh Presiden,” katanya.

Gubernur Al Haris juga menyampaikan, untuk tahun 2026 usulan ke balai dan ke pusat masing-masing daerah diberikan angka 100 miliar. 

“Meskipun nanti ada verifikasi, paling tidak kita akan lihat nanti mana yang prioritas mana yang urgent yang akan ditangani oleh balai nantinya di IJD nanti kita lihat semuanya,” ucapnya.

Gubernur Al Haris menambahkan bahwa di tahun 2025 ini Provinsi Jambi mendapatkan jalan dari program ini 38 km dan ini dinilai sangat membantu pemerintah Provinsi Jambi. ”38 km ini dari program IJD, kita juga mendapat yang multi years kalau ditotal kurang lebih 50 km, jika setiap tahun kita mendapat 50 km itu akan sangat membantu pemerintah daearah mengatasi jalan yang sudah mulai menurun fungsinya,” pungkas Gubernur Al Haris. (ARD)

Hj Hesti Haris Resmikan Rumah Dilan TP PKK Kab Kerinci dan Dukung UMKM di Taman Wisata Air Panas Semurup

www.duasatu.net    24.6.26    Comment   

Hj Hesti Haris Resmikan Rumah Dilan TP PKK Kab Kerinci dan Dukung UMKM di Taman Wisata Air Panas Semurup

Ketua TP PKK Provinsi Jambi Hj. Hesnidar Haris SE, didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Kerinci/foto: dok diskominfo Pemprov Jambi

SEMURUP,DUASATU.NET- Usai menghadiri Sosialisasi Gerakan Jambi Bersholawat dan kegiatan Supervisi Evaluasi Gerakan PKK, Ketua TP PKK Provinsi Jambi Hj. Hesnidar Haris SE (Hesti Haris) dengan didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Kerinci Novra Wenti, SE meresmikan Rumah Dilan (Rumah Pendidikan dan Keterampilan) TP PKK Kabupaten Kerinci di Semurup, Kecamatan Air Hangat Barat, Kabupaten Kerinci, Selasa (23/06/2026).

Saat kunjungan tersebut, Ketua TP PKK Provinsi Jambi dan rombongan meninjau langsung hasil pembinaan UMKM oleh TP PKK Kabupaten Kerinci dan meninjau keberadaan Toko PKK yang menyediakan berbagai oleh-oleh khas daerah. Produk yang dipasarkan meliputi makanan khas Kabupaten Kerinci dan kain batik lokal yang dinilai berkualitas.

Dalam arahannya Hj. Hesti Haris mengajak masyarakat dan wisatawan memanfaatkan fasilitas ini. "Di taman wisata Air Panas Semurup ini sudah tersedia oleh-oleh di Toko PKK. Bagi wisatawan yang berkunjung ke Air Panas Semurup, silahkan membeli oleh-oleh di sini," ujar Hesti. 

Ia menekankan pentingnya tindakan nyata meski dengan keterbatasan sumber daya. "Walaupun kondisi sekarang menantang, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Yang penting kita bergerak terus, memberi contoh kepada masyarakat dan membantu UMKM pemilik produk. Mudah-mudahan ekonomi tumbuh dan produk laris," ucapnya.

Dijelaskan Hesti Haris, Rumah Dilan dirancang menjadi pusat pelatihan keterampilan dan pengembangan wirausaha bagi masyarakat sekitar. "Saya harapkan fasilitas ini bukan sekadar tempat pajangan, melainkan dapat mengangkat ekonomi masyarakat lokal serta menjadi pusat pelatihan yang berkelanjutan,” jelasnya.

“Untuk tahap awal, program akan difokuskan pada pelatihan sederhana yang tidak memerlukan teknologi canggih, sambil menunggu dukungan lebih lanjut dari pemerintah untuk pengadaan peralatan," tambahnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Kerinci Novra Wenti, SE menyambut positif peresmian Rumah Dilan ini dan berharap bisa memanfaatkan gedung-gedung yang saat ini masih kosong agar bermanfaat bagi warga dan wisatawan. 

“Peresmian ini diharapkan turut mendorong penguatan UMKM lokal sekaligus menambah daya tarik pariwisata di kawasan Air Panas Semurup,” tutur Novra Wenti. Peresmian Rumah Dilan ini ditandai dengan pengguntingan pita oleh Ketua TP PKK Provinsi Jambi Hj. Hesti Haris bersama Ketua TP PKK Kabupaten Kerinci Novra Wenti. (ARD)

RRI Jambi Canangkan Zona Integritas, Gubernur Al Haris Tekankan Budaya Kerja Berintegritas

www.duasatu.net    24.6.26    Comment   

RRI Jambi Canangkan Zona Integritas, Gubernur Al Haris Tekankan Budaya Kerja Berintegritas

Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH/foto: dok Diskominfo Pemprov Jambi

JAMBI,DUASATU.NET- Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., menghadiri kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Radio Republik Indonesia (RRI) Jambi, yang berlangsung di Auditorium LPP RRI Jambi, Selasa (23/6/2026).

Kegiatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen seluruh jajaran LPP RRI Jambi dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang bersih, akuntabel, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Dalam arahannya, Gubernur Al Haris mengajak seluruh insan RRI Jambi untuk menjadikan pembangunan Zona Integritas sebagai komitmen bersama yang dilandasi nilai-nilai integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.

"Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas rahmat dan ridho-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan yang sangat penting ini. Pencanangan Zona Integritas bukan hanya seremonial, tetapi merupakan komitmen nyata untuk membangun budaya kerja yang bersih, jujur, dan profesional," ujar Gubernur Al Haris.

Gubernur Al Haris menjelaskan bahwa sebagai lembaga penyiaran publik, RRI memiliki peran strategis sebagai media informasi pemerintah sekaligus media pelayanan publik yang dipercaya masyarakat. Oleh karena itu, seluruh pegawai dituntut memiliki integritas tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Menurut Gubernur Al Haris, predikat WBK dan WBBM harus menjadi motivasi bagi seluruh pegawai untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat pengawasan internal, serta menghindari segala bentuk penyimpangan yang dapat merugikan institusi maupun masyarakat.

"Ketika komitmen ini telah ditetapkan, maka seluruh jajaran harus berani menjaga dan menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Integritas harus menjadi budaya kerja yang melekat dalam setiap pelayanan kepada masyarakat," tegasnya.

Sementara itu, Kepala LPP RRI Jambi, Dadan Sutaryana, S.H., M.Si., menyampaikan bahwa pencanangan Zona Integritas merupakan tindak lanjut dari arahan LPP RRI Pusat. RRI Jambi menjadi salah satu dari sepuluh satuan kerja di lingkungan RRI yang dipersiapkan untuk mengikuti penilaian Zona Integritas menuju WBK dan WBBM tahun 2026.

Menurut Dadan, pembangunan Zona Integritas merupakan langkah strategis untuk mewujudkan lembaga yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu memberikan pelayanan publik yang cepat, efektif, efisien, dan bebas dari pungutan liar.

"Pembangunan Zona Integritas mencakup enam area perubahan utama, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik," jelasnya.

Dikatakan Dadan, sebagai bentuk keseriusan dalam pembangunan Zona Integritas, RRI Jambi telah melakukan berbagai langkah awal, di antaranya melakukan studi dan konsultasi ke instansi yang telah berhasil meraih predikat Zona Integritas, seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jambi.

Dadan juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan Zona Integritas sangat bergantung pada komitmen dan kerja sama seluruh elemen organisasi, termasuk jajaran RRI Sungai Penuh yang turut mengikuti kegiatan secara daring.

"Kami mengajak seluruh insan RRI Jambi untuk tidak hanya memahami konsep integritas, tetapi juga mengimplementasikannya dalam setiap pelaksanaan tugas sehari-hari. Integritas harus menjadi budaya kerja dan landasan moral dalam melayani masyarakat," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Dadan juga memohon dukungan dari Pemerintah Provinsi Jambi, para pemangku kepentingan, serta masyarakat luas untuk turut mengawasi jalannya pelayanan publik di lingkungan RRI Jambi.

“Melalui pencanangan ini, LPP RRI Jambi optimistis dapat membangun budaya kerja yang berintegritas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang berkelanjutan,” pungkasnya. (ARD)

Pelaksanaan SPMB di Kab Tebo, MPLS Akan di Laksanakan 13-17 Juli 2026

www.duasatu.net    24.6.26    Comment   

Pelaksanaan SPMB di Kab Tebo, MPLS Akan di Laksanakan 13-17 Juli 2026

Foto: Ilustrasi

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Diketahui sebelumnya bahwa sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk tahun ajaran 2026/2027 resmi di ganti menjadi jalur sistem penerimaan murid baru (SPMB) dan telah diasosiasikan oleh dinas pendidikan dan kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Tebo pada Kamis 9 April 2026 lalu. 

Sejauh ini berkaitan dengan pelaksanaan SPMB di Kab Tebo, kepala dinas (Kadis) Dikbud melalui Kasi sarana dan prasarana (Sarpras) pada bidang pendidikan dasar (Dikdas) Nobon, didampingi Kabid Dikdas, mengatakan, bahwa pelaksanaan SPMB saat ini tengah berjalan sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan. 

Hingga saat ini di Kab Tebo, ungkap Nobon, dalam pelaksanaannya tidak ada kendala pada peralihan dari PPDB ke SPMB,"katanya, Rabu 24 Juni 2026.

Nobon menjelaskan, setelah pelaksanaan SPMB ini berakhir, selanjutnya pihak sekolah akan melaksanakan dengan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) yang akan dilaksanakan pada tanggal 13-17 Juli 2026 mendatang. 

Sementara menyikapi atensi atau sorotan dari komisi pemberantasan korupsi (KPK), Nobon memastikan, pada saat sosialisasi sebelumnya sudah ada fakta integritas pelaksanaan SPMB tanpa gratifikasi. 

" Tidak pilih kasih dan pandang bulu terkait gratifikasi dalam pelaksanaan SPMB,"tegas Nobon. 

Selain itu Nobon juga menambahkan, bahwa SPMB ini ada tiga aturan, yaitu Zonasi, Prestasi dan Afirmasi. "Itu jadi pedoman sekolah-sekolah, namun yang di utamakan memang betul-betul ada di Zonasi setempat 75 persen. 

" Karena surat edaran dan petunjuk teknis (Juknis) juga sudah di sampaikan baik dari pusat maupun dari kita yang ditanda tangani oleh Bupati,"pungkas Nobon. 

Reporter

ARDI