Media Online : www.duasatu.net

News

Pemerintah

Hukrim

Advertorial

Video

Rabu, 15 Oktober 2025

Camat Rimbo Ulu Akan Cek APBDes Ada Tidaknya Biaya Bantuan Hukum Kades Sukadamai Yang Gugat Warganya

Camat Rimbo Ulu, Joko Kisworo, SP/foto: Ist

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Berjalannya proses gugatan perdata sengketa tanah antara pemerintah desa (Pemdes) selaku penggugat yakni kepala desa (Kades), Untung Swastadi lawan warganya sendiri Agus Salim Lubis sebagai tergugat, tak luput dari sorotan publik terhadap anggaran yang di keluarkan oleh Pemdes Sukadamai, Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi untuk pendampingan hukum di pengadilan. 

Berkaitan dengan hal tersebut, Camat Rimbo Ulu Joko Kisworo, di konfirmasi wartawan melalui sambungan telpon, Selasa 14 Oktober 2025, mengaku tidak ingat apakah anggaran bantuan hukum untuk desa Sukadamai, ada atau tidaknya dalam anggaran pendapatan belanja desa (RAPBDes). 

Selain itu Joko juga membenarkan, bahwa setiap RAPBDes sebelum di sahkan menjadi APBDes, harus dilakukan evaluasi terlebih dulu di tingkat Kecamatan. 

" Nanti kita tengok dulu APBDes nya setelah itu akan saya informasikan,"ujar Camat Rimbo Ulu, Joko Kisworo singkat. (ARDI

Dir RSUD STS Kab Tebo Tanggapi Langsung Pernyataan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jambi

Direktur RSUD STS Kab Tebo, dr Oktavienni/foto: Ist

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Direktur rumah sakit umum daerah sultan thaha saifuddin (RSUD STS) Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, Oktavienni langsung menanggapi pernyataan kepala Ombudsman RI perwakilan Jambi terkait pelayanan kesehatan yang di keluhkan oleh masyarakat, Rabu 15 Oktober 2025.

"Kita humas RSUD STS Kab Tebo sudah mencari tahu tentang ini tapi tidak jelas pasien ini mau ke poli mana, karena kita sudah menggunakan aplikasi jaminan kesehatan nasional (JKN) mobile untuk pelayanan dokter spesialis," tulis Oktavienni kepada reporter duasatu. 

" Jika pasien sudah memakai JKN mobile harus dia tahu kapan harus datang ke rumah sakit (RS) sesuai antrian yang sudah ada d JKN, untuk dimulai jam 10 ada beberapa dokter. Karena dokter spesialis kita cuma 1 orang, mereka melakukan visit (mengunjungi pasien) dan operasi dahulu baru ke poliklinik. 

Dokter spesialis yang ada saat ini adalah dr bedah, mata, THT dan saraf kita masih 1 orang,"katanya.

" Untuk kasus yang ini kita tidak jelas mau ke poli mana ibu ini. 

" Tapi tetap untuk pelayanan akan terus kami evaluasi," ungkap Oktavienni melalui pesan singkat whatsapp. (ARDI

Terima Keluhan Masyarakat, Ombudsman Jambi Ingatkan Dir RSUD STS Tebo, Begini Katanya

Masyarakat saat antri menunggu pelayanan di RSUD STS Kab Tebo/foto: dok Ombudsman RI perwakilan Jambi

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Ombudsman RI perwakilan Jambi meminta pelayanan rumah sakit umum daerah sultan thaha saifuddin (RSUD STS) Kabupaten Tebo agar dapat terus di tingkatkan, karena pelayanan kesehatan adalah hal mendasar bagi masyarakat, pernyataan tersebut di tegaskan oleh kepala Ombudsman RI Jambi Saiful Roswandi, Rabu 15 Oktober 2025.

" Saya minta pelayanan di RSUD STS Kab Tebo harus terus di tingkatkan, dewan pengawasan mesti berfungsi,"ujar Saiful Roswandi melalui pesan singkat whatsapp. 

Saiful Roswandi melanjutkan, bahwa pelayanan kesehatan adalah hal yang sangat mendasar, bila Dirut RSUD STS Kab Tebo tak mampu meningkatkan layanan kesehatan untuk masyarakat boleh mengundurkan diri, dari pada posisinya disana hanya mempersulit pelayanan publik,"kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi Saiful Roswandi.

" Kita mendapat informasi bahwa warga mengeluhkan pelayanan di RSUD Tebo, hari ini, dan sampai siang belum juga memberikan layanannya,"ungkap Saiful Roswandi. 

Menanggapi pernyataan Ombudsman RI perwakilan Jambi, direktur RSUD STS Kab Tebo, dr Oktavienni melalui pesan whatsapp, saya telusuri dulu,"tulisnya singkat. (REDAKSI

Selasa, 14 Oktober 2025

Waduh..! Kepala BWSS VI Jambi Bilang, Mau Program P3A, Kudu Lapor Bakri dan Edi Purwanto

Kepala BWSS VI Jambi, Joni Rahalsyah/foto: Ist

JAMBI,DUASATU.NET- Sungguh ironi. Program pembangunan pemerintah yang ada di BWSS VI Jambi ternyata di atur oleh dua politisi Jambi. Konfirmasi tersebut disampaikan langsung oleh Kepala BWSS VI Jambi Joni Raslansyah. Menurut, jika kelompok Tani di Jambi mau mendapatkan Program P3A TGAI terlebih dahulu harus melapor ke Anggota DPR RI, H. Bakri dan Edi Purwanto. Menurutnya merekalah yang mengatur kelompok petani siapa saja yang mesti berhak mendapatkan Program tersebut. 

"Kalau anda ingin mendapatkan Program P3A Mesti lapor dulu ke H. Bakri dan Edi Purwanto" ucap sumber mendengarkan penjelasan Kepala Balai BWSS VI Jambi, Joni Rahalsyah.

Pernyataan Kepala Balai tersebut sangatlah janggal. Sebagai pimpinan, tentu tak layak distell orang lain untuk melaksanakan program pembangunan di Jambi yang merupakan wilayahnya. Semestinya kepala Balai mampu melaksanakan program tersebut secara adil dan jujur demi pembangunan yang merata di Jambi.

Kepala Ombudsman Jambi, Saiful Roswandi menyayangkan sikap kepala Balai yang dinilai tidak profesional. Sebagai pejabat publik, semestinya ia harus bersikap adil dan profesional dalam melaksanakan program pembangunan. Kalau ia mudah di stel oleh seseorang maka, program pembangunan tersebut menjadi salah arah. Dan daerah Kabupaten yang ada di Jambi sangat di rugikan.

"Sebagai pejabat publik, ia tidak boleh begitu. Pembangunan bisa tidak merata dan Daerah sangat dirugikan kalau program di atur pihak luar, " ujar Saiful Roswandi. (REDAKSI

Komisi II DPRD Serahkan Rekomendasi Penyelesaian PT TI Kepada Bupati Tebo

Pimpinan dan ketua komisi II DPRD Tebo saat sidak ke lahan perkebunan warga yang bermitra dengan PT TI beberapa waktu lalu/foto: redaksiduasatu

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Pasca inspeksi mendadak (Sidak) pimpinan DPRD ke lokasi perkebunan masyarakat yang bermitra dengan PT Tebo Indah (PT TI) beberapa waktu yang lalu, akhirnya komisi II DPRD Tebo resmi memberikan beberapa poin rekomendasi kepada pemerintah kabupaten (Pemkab) Tebo. 

Sebelum rekomendasi di keluarkan, Komisi II DPRD Tebo melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan kepala BPN, kepala dinas (Kadis) Disbunakan, Kesbangpol dan kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) Tebo Timur, yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Tebo, Tibrani, di dampingi kordinator Komisi II, Selasa 14 Oktober 2025, diruang badan anggaran (Banggar). 

Wakil ketua DPRD Kab Tebo, Sahendra,  selaku koordinator Komisi II menjelaskan, RDP di lakukan dalam rangka menindak lanjuti permasalahan perizinan hak guna usaha (HGU) PT TI. 

Dari hasil kesimpulan RDP, Komisi II, DPRD Tebo, menyampaikan lima poin rekomendasi kepada pemerintah kabupaten (Pemkab) Tebo. 

Rekomendasi tersebut tegas Sahendra, adalah merupakan atensi kami terkait pengaduan dan permintaan masyarakat kepada Komisi II DPRD Tebo, diantaranya terdapat kawasan-kawasan tertentu yang terdampak oleh izin HGU PT TI, seperti permukiman masyarakat, jalan, masjid dan fasilitas umum lainnya. 

" Oleh karena itu kami Komisi II DPRD menyampaikan rekomendasi ke Pemkab Tebo untuk penyelesaian pelepasan HGU PT TI kepada masyarakat. 

" Rencananya rekomendasi Komisi II DPRD akan kami serahkan langsung hari ini kepada Bupati Tebo," pungkas Sahendra. (ARDI

Wagub Sani Tekankan Sinergi Pemerintah dan BAZNAS Perkuat Peran Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan

Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I/foto: diskominfo pemprov jambi

JAMBI,DUASATU.NET– Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I membuka secara resmi Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jambi Tahun 2025. Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat peran BAZNAS sebagai lembaga resmi pengelola zakat, infak, dan sedekah secara amanah, profesional, dan berkeadilan, bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin (13/10/2025) malam.

Dalam sambutan dan arahannya Wagub Sani menyampaikan bahwa zakat bukan hanya kewajiban individual, tetapi juga merupakan instrumen sosial ekonomi yang mampu menghadirkan keadilan dan pemerataan kesejahteraan. 

“BAZNAS adalah mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat ekonomi umat. Melalui sinergi antara Pemerintah Provinsi Jambi dan BAZNAS, kita dapat memperkuat ekosistem zakat produktif yang tidak hanya menolong sesaat, tetapi juga memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan,” ujar Wagub Sani.

Wagub Sani juga menegaskan, peran BAZNAS sangat relevan dalam mewujudkan program Asta Cita Pemerintah Provinsi Jambi yang berorientasi pada kesejahteraan, keadilan sosial, dan kemajuan umat. Ia berharap Rakorda ini menjadi forum untuk memperkuat kolaborasi, menyatukan visi, serta menyusun langkah strategis yang adaptif terhadap tantangan zaman, termasuk digitalisasi, transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kepercayaan publik.

Sementara itu, Ketua BAZNAS Provinsi Jambi, Muhammad Amin, S.Km., M.Kes., dalam laporannya menyampaikan bahwa potensi zakat di Jambi sangat besar. Berdasarkan kajian awal, potensi zakat yang dapat dihimpun mencapai hingga Rp.100 miliar per tahun, bahkan jika sektor strategis seperti BUMN, BUMD, serta sektor migas dilibatkan, potensinya dapat mencapai Rp.2,5 triliun. Ia menegaskan komitmen BAZNAS Provinsi Jambi untuk fokus pada pengentasan kemiskinan ekstrem yang masih menyentuh 7,9% penduduk Jambi, atau sekitar 4.000 jiwa.

“Fokus kami adalah bagaimana mustahik dapat dipercepat menjadi muzakki. Dengan dukungan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, zakat akan menjadi penggerak ekonomi umat,” ujarnya. 

Amin juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jambi yang telah meningkatkan dukungan hibah untuk memperkuat kelembagaan dan program BAZNAS.

Sementara itu juga, Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Ahmad, dalam arahannya menegaskan bahwa BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang menjadi bagian tak terpisahkan dari pemerintahan. Ia mendorong sinergi antara pemerintah daerah dan BAZNAS untuk memperkuat kelembagaan, jaringan, dan infrastruktur, termasuk dukungan APBD, perkantoran, serta kemitraan dengan dunia usaha dan lembaga keuangan.

“Potensi zakat di Jambi sangat besar, bahkan mencapai Rp.5 triliun. Dengan fasilitasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta jaringan yang kuat, zakat dapat menjadi kekuatan strategis dalam mendukung pembangunan daerah,” ucapnya.

Dalam Rakorda ini juga dilakukan penyerahan secara simbolis sejumlah program BAZNAS Provinsi Jambi, diantaranya: Z-Auto, Bantuan Rumah Layak Huni BAZNAS (RLHB), serta Kolaborasi Bantuan Sanitasi bersama Balai Perumahan Sumatera IV. Selain itu, juga dilakukan Launching Asosiasi Amil Zakat Republik Indonesia (AAZRI) Se-Provinsi Jambi.

Sebagai bentuk apresiasi, BAZNAS Provinsi Jambi memberikan penghargaan kepada Muzakki Konsisten dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) terbaik. Penghargaan Muzakki Loyal diberikan kepada Irfan Hasandi, S.Mn., M.A.B., Dr. A.A. Miftah, M.Ag, dan dr. Panji. Sementara itu, kategori UPZ Terbaik diberikan kepada 13 instansi, yakni: Dinas Kehutanan, Dinas Sosdukcapil, BKD, Disbudpar, Disperindag, DP3AP2, Diskominfo, Biro Kesra, Biro Organisasi, Biro Ekonomi, Biro Hukum, Kanwil Kemenag, dan Satpol PP.

Rangkaian acara ditutup dengan penyerahan surat kesediaan hibah lahan oleh Ketua BAZNAS Provinsi Jambi Muhammad Amin, S.Km., M.Kes., sebagai wujud komitmen penguatan kelembagaan zakat di daerah.

Turut hadir dalam acara ini, Anggota DPD RI Abu Bakar Jamalia, Anggota DPRD Provinsi Jambi Rusli Kamal Siregar, Wali Kota Jambi Dr. dr. H. Maulana, MKM, Wakil Bupati Muaro Jambi, Wakil Bupati Bungo, Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat, Wakil Bupati Sarolangun, serta Komisioner BAZNAS Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi. (ARD)

Gubernur Al Haris Tinjau Pembangunan Dapur MBG, Bedah Rumah dan Kesiapan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Tebo

Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH/foto: diskominfo pemprov jambi

TEBO,DUASATU.NET- Usai mengikuti Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Tebo dalam rangka HUT ke-26 Kabupaten Tebo tahun 2025, Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH berserta Bupati Tebo H. Agus Rubiyanto, S.E., M.M dan para OPD terkait langsung meninjau pembangunan fasilitas dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tebo dan Bedah Rumah serta Koperasi Merah Putih Desa Bedaro Rampak, Kecamatan Tebo Tengah, Jalan Padang Lamo, Kilometer 4, Senin (13/10/2025) siang.

Pada kesempatan tersebut Gubernur Al Haris menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi terus mendorong percepatan pelaksanaan Program Prioritas Nasional yang sedang berjalan sebagai wujud dukungan terhadap Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. "Kita semua harus bersinergi dalam upaya percepatan pelaksanaan program tersebut, termasuk saat ini dalam proses percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, percepatan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat, khususnya di Kabupaten Tebo, sampai dimana kemajuannya," jelas Gubernur Al Haris.

"Tadi sudah kita lihat semua ruangan di dapur MBG, pengaturan dapur MBG ini sangat penting, jarak kesekolah juga, agar sewaktu mengantarkan makanan bisa berjalan dengan baik," lanjutnya. 

Usai meninjau dapur MBG, Gubernur Al Haris dan rombongan kemudian meninjau Bedah Rumah salah satu warga Tebing Tinggi Kabupaten Tebo yaitu pasangan suami istri Bapak M. Romi (36 tahun) dan Ratna (30 tahun), sebagai penerima manfaat. 

Menurut Gubernur Al Haris, program bantuan bedah rumah yang dilaksanakan melalui program Pro Jambi Tangguh dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya mereka yang tinggal di rumah tidak layak huni. “Kita ingin program ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Rumah yang layak huni adalah kebutuhan dasar, dan ini menjadi perhatian serius pemerintah,” ungkap Gubernur Al Haris.

Usai meninjau Bedah Rumah, Gubernur Al Haris beserta rombongan didampingi Bupati Tebo Agus Rubiyanto kemudian meninjau Koperasi Merah Putih Desa Bedaro Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo. 

Pada kesempatan ini Gubernur Al Haris mendorong pengurus Koperasi Merah Putih untuk menyediakan kebutuhan masyarakat terutama sembako dan pupuk. "Koperasi Merah Putih yang ada di desa-desa sebaiknya menyediakan apa saja kebutuhan pokok masyarakat, dan juga para petani membutuhkan pupuk, kita harus sediakan, juga gas elpiji, dan pembayaran listrik, dengan tujuan kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi beban ekonomi masyarakat, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan lebih mudah dan harga yang terjangkau," ucap Gubernur Al Haris.

"Dengan demikian, Koperasi Merah Putih dapat berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah," pungkasnya. (ARD)

Gubernur Jambi Dorong Legalisasi Sumur Minyak Rakyat, Tegaskan Keadilan Energi Pada Rapat Nasional Penanganan Sumur Minyak Masyarakat

Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH/foto: diskominfo pemprov jambi

JAKARTA,DUASATU.NET- Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH, yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET), menghadiri Rapat Tim Gabungan Penanganan Sumur Minyak Masyarakat yang digelar oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, pada Kamis (9/10/2025) di Ruang Sarulla, Gedung Kementerian ESDM, Jakarta Pusat.

Rapat ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan kerja sama antara BUMD, koperasi, dan UMKM energi daerah dalam pengelolaan sumur minyak rakyat. Agenda utama rapat mencakup dua hal penting, yakni penetapan hasil inventarisasi sumur minyak masyarakat dan pembinaan serta pengawasan pengelolaan ke depan.

Acara dipimpin langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, dan turut dihadiri oleh para pejabat tinggi negara serta kepala daerah penghasil migas di seluruh Indonesia.

Berdasarkan daftar undangan resmi bernomor 2334.Und/MG.04/DJM/2025 tertanggal 6 Oktober 2025, rapat ini dihadiri Para Menteri, Kapolda, dan Kepala Lembaga Negara, Bahas Sinergi Pusat-Daerah dalam Legalitas Sumur Minyak Rakyat di antaranya yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Investasi/Hilirisasi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri BUMN, Menteri Koperasi dan UKM, serta Kepala SKK Migas dan Kepala BPMA.

Hadir juga juga Panglima TNI, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jaksa Agung, Kepala BIN, serta para Kapolda daerah penghasil minyak seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Dari unsur pemerintah daerah, rapat ini turut dihadiri oleh Gubernur Aceh, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Jambi, Gubernur Jawa Tengah, dan Gubernur Jawa Timur, serta sejumlah bupati dari wilayah yang memiliki sumur minyak rakyat aktif.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jambi menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan tata kelola energi yang lebih adil dan berpihak kepada daerah penghasil migas. Sebagai Ketua ADPMET, ia menyampaikan bahwa daerah selama ini berkontribusi besar terhadap produksi energi nasional, namun belum sepenuhnya mendapatkan dukungan dan manfaat ekonomi yang seimbang.

“Daerah penghasil migas seperti Jambi memiliki ribuan masyarakat yang bergantung pada aktivitas sumur rakyat. Kita ingin memastikan kegiatan ini berjalan legal, aman, dan produktif, tanpa merugikan negara maupun masyarakat,” ujar Gubernur Jambi dalam rapat tersebut.

Ia menambahkan, penguatan kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan BUMD menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola migas yang berkelanjutan. “Kita perlu mempercepat legalisasi dan pembinaan agar sumur rakyat tidak lagi dianggap ilegal, melainkan bagian dari sistem produksi energi nasional yang sah dan berdaya saing,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Migas Laode Sulaeman melaporkan bahwa hasil inventarisasi nasional terhadap Sumur Minyak Masyarakat telah selesai. Dari ribuan titik yang terdata, hanya sebagian yang dinilai layak produksi sesuai standar teknis dan keselamatan kerja.

Pemerintah melalui Kementerian ESDM mendorong agar setiap provinsi segera menunjuk BUMD, koperasi, atau UMKM energi sebagai pengelola resmi. Langkah ini diharapkan mempercepat proses legalisasi, pembinaan, dan peningkatan kapasitas masyarakat penambang minyak.

“Kita ingin memastikan bahwa sumur rakyat dapat beroperasi dalam koridor hukum yang jelas, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi daerah dan masyarakat,” ujar Laode.

Selain itu, Kementerian ESDM juga menegaskan pentingnya pengawasan lintas sektor, termasuk keterlibatan aparat penegak hukum dan lembaga pengawasan keuangan, untuk mencegah penyimpangan dalam implementasi program di daerah.

Sebagai Ketua ADPMET, Gubernur Jambi juga menyampaikan bahwa asosiasi daerah penghasil migas dan energi terbarukan siap menjadi mitra strategis pemerintah pusat dalam mempercepat hilirisasi dan transisi energi nasional.

 “ADPMET berkomitmen memperkuat kolaborasi antar daerah penghasil untuk memperjuangkan tata kelola migas yang berkeadilan dan mendorong hilirisasi berbasis ekonomi daerah. Ini penting agar nilai tambah energi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelasnya.

Dalam konteks ini, Jambi disebut sebagai salah satu provinsi dengan potensi besar pengembangan minyak rakyat dan energi terbarukan. Pemerintah Provinsi Jambi terus mendorong sinergi antara BUMD, koperasi, dan masyarakat penambang minyak tradisional agar kegiatan produksi berjalan aman, legal, dan berkelanjutan.

Hasil rapat menyepakati bahwa pembinaan terhadap pengelolaan sumur minyak masyarakat akan dilakukan secara bertahap selama empat tahun ke depan, dengan fokus pada peningkatan manajemen teknis, keselamatan kerja, dan kepatuhan lingkungan.

Pemerintah daerah diminta aktif melakukan koordinasi lintas sektor dengan Kementerian ESDM, SKK Migas, dan aparat keamanan untuk memastikan implementasi di lapangan berjalan sesuai aturan.

Rapat nasional ini menandai babak baru sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menata sektor minyak rakyat yang selama ini kerap berjalan di luar sistem formal. Melalui kerja sama yang lebih kuat antara Kementerian ESDM dan daerah penghasil migas, diharapkan tercipta tata kelola energi yang transparan, inklusif, dan berorientasi kesejahteraan rakyat.

“Program ini bukan hanya soal legalisasi, tapi soal keadilan energi bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutup Gubernur Jambi di akhir pertemuan. (ARD)

Gubernur Al Haris Ajak Bupati/Wali Kota Bangun Daerah Sengan Semangat Kebersamaan dan Inovasi

Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH/foto: diskominfo pemprov jambi

SAROLANGUN,DUASATU.NET- Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH mengemukakan, tantangan Kepala Daerah saat ini dalam membangun cukup berat dengan adanya potongan TKD berkurang, itu jangan dijadikan masalah, para Bupati/Wali Kota tetap membangun dengan semangat kebersamaan dengan tetap fokus pada visi dan misi pembangunan daerah dan  memanfaatkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak serta terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas pembangunan dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan mereka. 

Hal tersebut dikemukakannya saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sarolangun dalam rangka Peringatan Hari Jadi Ke-26 Kabupaten Sarolangun Tahun 2025, bertempat di Gedung Utama DPRD Kabupaten Sarolangun, Minggu (12/10/2025).

Dalam sambutan dan arahannya Gubernur Al Haris menyampaikan, Kabupaten Sarolangun telah menapaki perjalanan panjang sejak terbentuknya hingga hari ini. "Dalam kurun waktu 26 tahun, kita perlu perbanyak bersyukur atas banyak capaian dalam bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, pelayanan publik, maupun sektor ekonomi kreatif, terutama penurunan Stunting untuk Kabupaten Sarolangun jauh turun, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Sarolangun, DPRD, seluruh perangkat daerah, serta seluruh elemen masyarakat yang telah bersama-sama berkerja untuk penurunan Stunting dan membangun daerah ini dengan semangat gotong royong dan kerja keras," ucap Gubernur Al Haris.

"Pemerintah Provinsi Provinsi Jambi menyaksikan dengan penuh kebanggaan bagaimana Kabupaten Sarolangun terus menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam berbagai bidang. Pembangunan infrastruktur dasar terus meningkat, konektivitas antar wilayah semakin terbuka, pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien, serta ekonomi daerah tumbuh dengan arah yang semakin inklusif," Sambung Gubernur Al Haris.

Gubernur Al Haris menjelaskan, pada beberapa hari kemaren, dirinya bersama sejumlah kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menemui Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa,  

terkait rencana pemerintah pusat akan memangkas Transfer ke Daerah (TKD). "Kemaren Pak Menteri sudah dipanggil Presiden, kita mengharapkan ada respon positif atas curhat para Gubernur, kita sangat mengharapkan adanya perubahan," jelas Gubernur Al Haris.

Selain itu Gubernur Al Haris juga berharap kepada para anggota DPR RI utusan Jambi untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah memperjuangkan PI dari Perusahaan yang ada di Provinsi Jambi. "Kami sangat mengharapkan dorongan dari anggota DPR RI utusan Jambi atas dukungan terhadap PI (Participating Interest) 10 % dalam pengelolaan blok migas di Provinsi Jambi. Kami berharap agar PI 10% ini bisa segera terwujud, sebagai bagian dari upaya kita bersama untuk mendukung pembiayaan pembangunan di Provinsi Jambi, guna meningkatkan perekonomian, kemajuan, dan kesejahteraan masyarakat dan daerah,” ujar Gubernur Al Haris.

Ditegaskan Gubernur Al Haris, berbagai aktivitas yang telah dilakukan akan menjadikan momen peringatan ulang tahun Kabupaten Sarolangun. "Mari kita maknai HUT Kabupaten Sarolangun sebagai wujud evaluasi seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong kemajuan daerah, sekaligus untuk memperbaiki berbagai kekurangan dan mempertahankan bahkan meningkatkan capaian dan hal-hal positif," tegas Gubernur Al Haris.

"Atas nama masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi, saya mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun ke-26 Kabupaten Sarolangun. Semoga Kabupaten yang kita cintai ini terus tumbuh menjadi daerah yang makmur, berdaya saing, dan berkeadilan sosial. Mari kita jaga sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Sarolangun agar semakin erat, dan semoga seluruh masyarakat Kabupaten Sarolangun senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa," pungkas Gubernur Al Haris.

Sementara itu, Bupati Sarolangun H. Hurmin dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas dukungan Gubernur Al Haris dan seluruh pihak yang telah berkontribusi terhadap kemajuan Kabupaten Sarolangun.

“Kami terus berkomitmen melanjutkan pembangunan yang inklusif. Dengan dukungan Provinsi dan Pemerintah Pusat, kami optimistis Sarolangun akan menjadi salah satu penopang utama perekonomian Jambi bagian barat,” kata Hurmin.

Sementara itu juga, Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun Ahmad Jani menyampaikan, ulang tahun Kabupaten Sarolangun merupakan bentuk rasa syukur atas perjalanan dan kemajuan yang telah dicapai selama ini. Dirinya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pendiri dan pendahulu pemimpin Kabupaten Sarolangun yang telah membangun dan meletakkan dasar bagi kemajuan Kabupaten Sarolangun sampai saat ini telah banyak kemajuannya. "Dengan merayakan ulang tahun kabupaten, masyarakat dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesyukuran atas kemajuan yang telah dicapai," ujar Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun tersebut.

HUT Kabupaten Sarolangun pada Rapat Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun Ahmad Jani, didampingi Wakil Ketua DPRD Sarolangun bersama anggota serta turut dihadiri Ketua TP-PKK Provinsi Jambi Hj. Hesnidar Haris, Anggota DPR RI Cek Hendar berserta istri, Edi Purwanto, Anggota DPD RI Dapil Provinsi Jambi Elviana, Abu Bakar Jamalia dan Bupati/Wali Kota se-Provinsi Jambi, para OPD Provinsi Jambi, Wakil Bupati Sarolangun Gerry Trisatwika, SE, Ketua TP-PKK Sarolangun Hj. Risha Fitria Hurmin, Wakil Ketua TP-PKK Sarolangun Ratna Shafira Nafitri Rolan, Sekda Sarolangun,  Forkopimda dan para OPD Kabupaten Sarolangun serta para undangan lainnya. (ARD)

Gubernur Al Haris: Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Transparan Untuk Kesejahteraan Masyarakat


www.duasatu.net - 10:27

Gubernur Jambi Dr Al Haris, S.Sos, MH foto bersama Pemkab Tebo/foto: diskominfo pemprov jambi

MUARATEBO,DUASATU.NET- Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH menekankan, memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. 

Setiap program, kegiatan, dan belanja daerah harus benar-benar diarahkan pada prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat terutama dalam bidang pelayanan dasar, pengendalian inflasi, penanggulangan kemiskinan. Pernyataan tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tebo dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-26 Kabupaten Tebo Tahun 2025, bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Tebo, Senin (13/10/2025).

Kehadiran orang nomor satu di Provinsi Jambi tersebut dalam rangka peringatan HUT ke-26 Kabupaten Tebo ini turut didampingi Ketua TP-PKK Provinsi Jambi Hj. Hesnidar Haris, SE dan dihadiri oleh Kepala OPD terkait di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi dan jajaran Pemerintah Kabupaten Tebo, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat serta para tamu undangan lainnya. 

Dalam sambutan dan arahannya Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa peringatan ulang tahun Kabupaten Tebo hari ini merupakan untuk mengingatkan perjalanan sejarah, meneguhkan semangat kebersamaan, dan memperkuat komitmen membangun daerah menuju masa depan yang lebih baik. 

Menurutnya Kabupaten Tebo telah menempuh perjalanan panjang dalam membangun daerah dan mensejahterakan masyarakatnya. Pembangunan yang dilakukan selama ini, baik dibidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, maupun ekonomi kreatif telah menunjukkan kemajuan yang patut disyukuri. 

"Atas nama masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi, saya mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun ke-26 Kabupaten Tebo. Semoga Kabupaten Tebo terus tumbuh menjadi daerah yang makmur, berdaya saing, dan berkeadilan sosial. 

Mari kita jaga sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Tebo agar semakin erat, dan semoga seluruh masyarakat Kabupaten Tebo senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa," ucap Gubernur Al Haris.

Dikatakan Gubernur Al Haris, Pemerintah Provinsi Jambi mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Tebo atas berbagai capaian pembangunan tersebut. Namun, perlu disadari bahwa keberhasilan itu bukanlah titik akhir. 

Masih banyak tantangan di depan yang harus dihadapi dengan tekad dan strategi yang matang. 

“Kita hidup di era yang penuh perubahan, globalisasi, dan disrupsi. Perubahan iklim, ketidakpastian ekonomi dunia, serta pergeseran pola sosial menuntut pemerintah daerah untuk semakin tanggap, adaptif, dan inovatif. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, pembangunan harus menjadi gerakan bersama antara pemerintah dan masyarakat," kata Gubernur Al Haris.

"Mari kita wujudkan cita-cita para pendahulu negeri ini, dan menjadi tugas seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Tebo melanjutkan pembangunan serta menjaga kebersamaan dan bekerja keras demi memberikan pengabdian terbaik bagi  masyarakat dan daerah,” lanjutnya.

Dijelaskan Gubernur Al Haris, banyak upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo dan semua pemangku kepentingan. 

Namun demikian, harus disadari bahwa selain ikhtiar yang dilakukan, HUT ini juga memaknai semangat Hari Jadi ke-26, serta untuk melanjutkan pembangunan yang lebih baik untuk Kabupaten Tebo. 

"Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Tebo dalam memberikan wajah dan nuansa pembangunan yang terus berkembang dan memberikan kenyamanan menuju Kabupaten Tebo yang Cerdas, Sehat, dan Sejahtera tahun 2030 turut berdampak pada capaian indikator makro yang jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya mengalami peningkatan, Capaian Pertumbuhan Ekonomi tahun 2024 sebesar 3,97 persen yang terus membaik, Angka kemiskinan tahun 2024 sebesar 6,12 persen turun dibanding tahun 2023 sebesar 6,46 persen, Indeks Pembangunan Manusia tahun 2024 sebesar 72,67 meningkat 0,68 persen dibanding tahun 2023 71,99, Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2024 sebesar 2,50 persen salah satu yang terendah di Provinsi Jambi. Yang menjadi catatan Prevalensi Stunting Kabupaten Tebo tahun 2024 sebesar 24,2%, salah satu angka stunting tertinggi di Provinsi Jambi," jelas Gubernur Al Haris. 

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Al Haris juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen melanjutkan program-program bantuan bagi masyarakat melalui Program Jaringan Majukan Jambi (PRO-JAMBI) dengan menu program, Pro-Jambi Cerdas; Pro-Jambi Sehat; Pro-Jambi Responsif; Pro-Jambi Tangguh; dan Pro-Jambi Agamis. "Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen memberikan dukungan baik berupa moril maupun materiil kepada setiap kabupaten/kota se-Provinsi Jambi,” pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Tebo H. Agus Rubiyanto, S.E., M.M dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Tebo yang telah bersama-sama mendukung pembangunan di Kabupaten Tebo, sehingga bisa mencapai saat ini. 

"Momentum ulang tahun Kabupaten Tebo sekaligus menjadi ajang evaluasi dan refleksi bagi masyarakat Tebo dalam membangun daerah menuju kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Pemerintah Kabupaten Tebo akan terus berkerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jambi serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan Kabupaten Tebo. 

Kita akan terus bersinergi untuk kemajuan Kabupaten Tebo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Dikatakan Bupati Tebo, sesuai dengan tema HUT ke-26 Kabupaten Tebo “Sinergi Menyeluruh Tebo Maju 2030”, Pemerintah Kabupaten Tebo akan terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jambi dalam mempercepat pembangunan, terutama dibidang peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan ekonomi dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas. 

"Dengan semangat, kerja keras, dan inovasi berkelanjutan, saya yakin Kabupaten Tebo mampu menjadi salah satu motor penggerak pembangunan diwilayah Provinsi Jambi. Semangat inilah yang harus terus dijaga dan diwariskan, agar cita-cita mewujudkan Kabupaten Tebo MAJU dan Jambi Mantap Berdaya Saing Berkelanjutan dapat tercapai," katanya.

Sementara itu juga, Ketua DPRD Kabupaten Tebo Khalis Mustiko dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat Tebo dan pemerintah Kabupaten Tebo. 

“Kami menyampaikan apresiasi atas pembangunan yang telah dicapai selama 26 tahun terakhir, hasil kolaborasi antara eksekutif dan legislatif. DPRD Kabupaten Tebo akan terus berkerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tebo dalam pengawasan untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tebo,” ucapnya. (ARD)

Senin, 13 Oktober 2025

DPRD Gelar Rapurna Istimewa HUT Kab Tebo Ke- 26 Tahun 2025

Foto bersama Gubernur Jambi Dr Al Haris, S. Sos, MH, bersama Ketua DPRD Tebo Khalis Mustiko, SH,, anggota dewan, dan Pemkab Tebo/foto: redaksiduasatu

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- 
Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) gelar rapat paripurna (Rapurna) dalam rangka memperingati hari ulang tahun (HUT) Kabupaten Tebo ke 26, Senin 13 Oktober 2025.

Rapurna dipimpin oleh Ketua DPRD Tebo, Khalis Mustiko, SH di dampingi wakil ketua (Waka) I DPRD, Ihsanuddin, SP, Waka II DPRD, Sahendra, SE, Sekwan Arif Haryoko, SH di hadiri seluruh anggota dewan. 

Dalam Rapurna tersebut hadir Gubernur Jambi, Al Haris di dampingi Ketua DPRD, Bupati Tebo Agus Rubiyanto, Wabup Nazar Efendi. 

Hadir Bupati Kab/Kota dalam Prov Jambi dan Kab/Kota Prov tetangga, anggota DPR-RI, DPD-RI Dapil Jambi, para staf ahli, asisten dan Kabag pada Setda Tebo, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup pemerintah kabupaten (Pemkab) Tebo, Forkopimda, Forkopimcam, instansi vertikal lainnya, Kades Se-Kab Tebo, serta undangan lainnya. 

Gubernur Jambi Al Haris, menegaskan, dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan yang berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat, setiap program kegiatan dan belanja daerah harus benar-benar diarahkan pada prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat terutama di bidang pelayanan dasar, pengendalian inflasi dan penanggulangan kemiskinan,"ujarnya dalam kata sambutan. 

Selanjutnya, mengawali kata sambutan, bupati Tebo Agus Rubiyanto juga mengucapkan terimakasih kepada masyarakat telah sama-sama mendukung pembangunan di Kab Tebo bisa mencapai seperti sekarang ini. 

Agus menyebutkan, sesuai tema HUT ke 26, Kab Tebo, sinergi menyeluruh Tebo maju 2030, Pemkab Tebo akan terus bersinergi dengan Pemprov Jambi dalam mempercepat pembangunan terutama di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan ekonomi, dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan berintegritas. 

Pada kesempatan tersebut Ketua DPRD Tebo, Khalis Mustiko, mengucapkannya terima kasih kepada masyarakat dan Pemkab Tebo. " Kami menyampaikan apresiasi atas pembangunan yang telah dicapai selama 26 tahun terakhir, hasil kolaborasi antara eksekutif dan legislatif. 

DPRD Tebo akan terus bekerjasama dengan Pemkab Tebo dalam pengawasan untuk mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kab Tebo,"kata Khalis. (ARDI

Pemdes Sukadamai Gugat Warga, Jadi Atensi DPP Partai Gerindra, Begini Penjelasan DPC Gerindra Tebo

Ketua DPC partai Gerindra Pardamaean Ritonga kemeja merah maron, latar belakang pemeriksaan setempat objek sengketa tanah oleh hakim PN Tebo/foto: redaksiduasatu

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Politisi partai Gerindra besutan dan pemenang Pilpres 2024-2029, Prabowo Subianto melalui DPC Kabupaten Tebo Provinsi Jambi turut menyoroti polemik yang terjadi antara pemerintah desa (Pemdes) Sukadamai, Kecamatan Rimbo Ulu dengan warganya sendiri. 


Ketua DPC Partai Gerindra Kab Tebo, Pardamaean Ritonga/Parda menegaskan, bahwa kami beberapa hari yang lalu kami di utus dari DPP Gerindra untuk meninjau desa Sukadamai yang sudah menjadi bagian opini publik atau pemberitaan dan kami langsung ke lokasi. 

Parda mengungkapkan, seharusnya pemerintah menaungi rakyatnya dan kurang etis kalau pemerintah menggugat rakyat,"tegasnya, Senin 13 Oktober 2025 usai mengikuti paripurna HUT Kab Tebo ke 26 di gedung DPRD. 

Oleh karena itu ujar Parda, kami mengimbau melalui Fraksi Gerindra yang ada di DPRD Tebo, untuk menyampaikan ke pemerintah jangan hal ini menjadi sesuatu yang imagenya sangat negatif di tengah-tengah masyarakat dan memberikan ketidaknyamanan bagi masyarakat itu sendiri. 

" Dalam waktu dekat saya akan serahkan persoalan ini kepada Ketua Fraksi Gerindra yang ada di DPRD Tebo.

" Karena kita Gerindra ini berjuang tiada akhir, artinya Pak Prabowo berpesan, jangan sampai ada rakyatnya yang terzolimi. Maka Inshaallah Gerindra akan mempertanyakannya kepada pemerintah. 

Diungkapkan Parda, setelah kita kemarin turun ke lokasi, dan membaca sebagian daripada berita acaranya, memang benar sebelum desa itu ada, yang di gugat itu sudah memiliki lahan/tanah dan tinggal disana sebelum kemerdekaan bahkan semua bisa di buktikan dengan surat lengkap. 

" Makanya kita agak heran, dan jangan sampai kita tidak menzolimi dan menghakimi, tapi selayaknya. Karena ini paradoks yang seharusnya pemerintah mengayomi kok jadi menzolimi dan menghakimi rakyatnya, itu tidak boleh," sebut Parda. 

" Jadi nanti dari Fraksi Gerindra yang ada di DPRD Tebo, saya perintahkan untuk mempertanyakan langsung kepada pemerintah,"ucapnya. (ARDI)

 


Ad Placement

Politik

Pendidikan

Nasional