Media Online : www.duasatu.net

News

Pemerintah

Hukrim

Advertorial

Video

Kamis, 04 Juni 2026

      Comment   

Rakor SPMB 2026/2027 Provinsi Jambi, Ombudsman Jambi Dorong Pelaksanaan Lebih Berintegritas

Foto: dok Ombudsman Jambi

JAMBI,DUASATU.NET- Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pelaksanaan SPMB (Sistem Penerimaan Murid Baru) Tahun Ajaran 2026/2027 di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tanggal 3 Juni 2026. 

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Provinsi Jambi, Panitia SPMB seluruh SMA/SMK/SLB se-Provinsi Jambi dan stakeholder lainnya.

Dalam kegiatan ini, Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Jambi, Abdul Rokhim, memberikan pengarahan kepada seluruh peserta terkait pelaksanaan SPMB tahun ini di Provinsi Jambi. Ia menyampaikan bahwa Ombudsman secara nasional selalu memberikan atensi khusus pada pelaksanaan SPMB tiap tahunnya.

"Ombudsman Pusat selalu meminta perwakilan untuk mengawasi SPMB di daerah masing-masing. Karena pelaksanaan program ini langsung bersinggungan dengan masyarakat banyak dan hak asasi manusia," jelas Rokhim.

Selain itu, Rokhim juga menyampaikan apresiasinya kepada Disdik Provinsi Jambi yang menyelenggarakn SPMB secara digital, khususnya di wilayah Kota Jambi. Dengan pelaksanaan SPMB secara digital akan membuat pelaksanaannya lebih transparan dan akuntabel.

Lebih lanjut, Ombudsman Jambi juga membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang mengikut proses SPMB ini. Jika ada dugaan maladministrasi terhadap pelaksanaannya, silahkan lapor ke Ombudsman Jambi.

"Kita akan menggunakan sistem RCO atau Reaksi Cepat Ombudsman untuk menyelesaikan laporan tersebut. Artinya laporan akan diselesaikan hari itu juga," sebut Rokhim.

Untuk mendukung program RCO tersebut, Rokhim juga meminta kerja sama Dinas Pendidikan dan juga panitia di sekolah untuk menjalin komunikasi yang baik. "Jadi kita akan bentuk focal point khusus menyelasaikan laporan SPMB. Karena pelaksanaannya singkat, proses penyelesaian laporannya juga kita percepat," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Disdik Provinsi Jambi M Umar MY mengatakan bahwa pelaksanaan SPMB akan dilaksanakan 8 Juni mendatang. Tahap pertama akan dibuka dulu jalur afirmasi dan juga mutasi.

Untuk jalur afirmasi, Umar mengatakan bahwa ini dibuka untuk mengakomodir siswa yang putus sekolah dan kurang mampu. Ini menjadi salah satu perhatian Pemprov Jambi agar tidak ada lagi anak yang tidak sekolah.

"Kami juga berharap SPMB ini menjadi gerbang untuk melanjutkan pendidikan yang berkualitas bagi generasi muda Jambi. Kita juga berharap pihak terkait ikut menyukseskan pelaksanaannya," tutup Umar.

Redaksi
      Comment   

DPRD Tebo Ungkap Regulasi Plafon, Item Yang Tidak Dapat Dibiayai PT SMI Diakomodir di APBD-P 2026

Rapat Banggar DPRD Tebo dengan TAPD/foto: dok duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Ketua DPRD Tebo melalui wakil ketua I, Ihsanuddin di dampingi Waka II Sahendra dan anggota badan anggaran (Banggar) dari fraksi Nasdem, Mursalin, menyatakan bahwa penjelasan telah di sampaikan oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) terkait dengan berkurangnya plafon pinjaman daerah yang awalnya Rp140 milyar bekurang menjadi sekitar Rp100 milyar pasca di tekennya MOU antara Pemda dan PT SMI. 

Ihsanuddin menjelaskan, bahwa kemarin yang menjadi pertanyaan temen-temen dewan adalah awalnya pinjaman daerah dari pt sarana multi infrastruktur (PT SMI) senilai Rp140 milyar, cuma di realisasikan kurang dari Rp100 milyar. 

" Sudah kami pertanyakan regulasinya dengan TAPD, awalnya pinjaman daerah senilai Rp140 milyar telah di tetapkan di paripurna DPRD Tebo namun berkurang menjadi Rp100 milyar, dan ternyata semua nilainya kembali kepada pihak PT SMI termasuk penggunaan anggaran yang menentukan PT SMI," ujar Ihsan, Rabu 3 Juni 2026 di ruang kerjanya. . 

" Terkait pinjaman Rp140 milyar yang telah di sepakati menjadi Rp100 milyar tersebut, nilainya di dalam APBD tahun 2026 tidak di kurangi tetap pada angka Rp140 milyar, "kata Ihsan. 

Namun untuk menutupi itu kami sudah paksakan kepada TAPD, kalau memang harus di ubah, kita ubah, menurut TAPD akan di carikan dari sumber dana lain untuk mengakomodir dari beberapa item yang di biayai PT SMI tapi tidak dapat di biayai atau dipenuhi,"lanjutnya.

" Kalau tidak dapat terpenuhi maka akan di laksanakan di APBD Perubahan tahun 2026 ini,"ucap Ihsan meyakini. 

Reporter
ARDI

Rabu, 03 Juni 2026

      Comment   

Bung Karno, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Tebo Dukung Sikap Tegas Presiden Copot Kepala BGN

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Tebo, Karno, A.Md/foto: Ist

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi Karno, yang kerap di panggil Bung Karno, mendukung penuh sikap tegas Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan pergantian pucuk pimpinan badan gizi nasional (BGN) Dadan Hindayana," ujarnya saat di temui di gedung DPRD Tebo, Rabu 3 Juni 2026.

Bung Karno mengatakan, bahwa Bapak Presiden selalu monitoring, kinerja seluruh kabinetnya termasuk BGN pada akhirnya pimpinan BGN dan beberapa wakilnya di ganti. 

Langkah tersebut membuktikan bahwa Presiden selalu mendengarkan masukan dari berbagai pihak, Kementerian terkait maupun masyarakat termasuk penerima manfaat maka  bergizi gratis (MBG),"ucap Bung Karno. 

Semoga dengan kepemimpinan baru BGN dapat melaksanakan program prioritas, serta perbaikan di seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG), serta menghadirkan mafaat nyata terutama dalam hal peningkatan kualitas gizi bagi masyarakat,"kata Bung Karno singkat. 

Reporter
ARDI
      Comment   

Rapat Banggar, TAPD Jelaskan Soal Pinjaman Daerah, Ke DPRD Tebo Pasca Pemda Teken MOU Dengan PT SMI

Ketua DPRD Tebo, Khalis Mustiko di dampingi Waka I dan Waka II DPRD Tebo pimpin rapat diruang Banggar/foto: dok duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Tim badan anggaran (Banggar) dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, menggelar rapat untuk meminta penjelasan dan klarifikasi tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) terkait pinjaman daerah ke pt sarana multi infrastruktur (PT SMI) pasca MOU di tandatangani oleh pemerintah daerah (Pemda). 

Rapat di pimpin oleh Ketua DPRD Tebo, Khalis Mustiko, di dampingi wakil ketua (Waka) I Ihsanuddin dan Waka II Sahendra yang dihadiri seluruh anggota Banggar, Rabu 3 Juni 2026.

Sementara TAPD Kab Tebo di hadiri oleh assisten III Himawan Susanto, Plt kepala Bapperida, Arif Budiman dan kepala badan keuangan daerah (Bakeuda) Hendry Nora bersama staf. 

Kepala Bakeuda, Hendry Nora usai rapat menjelaskan, kita telah menyampaikan dan menjelaskan kegiatan proyek fisik yang di biayai melalui pinjaman daerah kepada DPRD pasca ditanda tanganinya MOU PT SMI dengan Pemkab Tebo. 

" Kami juga menjelaskan, MOU yang telah dilaksanakan senilai lebih kurang Rp99, 86 milyar, sudah ditandatangani, dan di saksikan oleh Ketua bersama Wakil Ketua DPRD serta Bupati dan Wabup Tebo," lanjutnya..

Hendry Nora memastikan, kegiatan di biayai PT SMI yang telah disahkan dalam APBD 2026 tidak berubah, masih di anggaran Rp140 milyar. " Namun proyek yang tidak terakomodir melalui PT SMI di akomodir melalui sumber dana lain, itu sudah kita sampaikan dalam rapat Banggar tadi. 

Proyek di biayai PT SMI sudah bisa kita laksanakan, kontraknya setelah MOU. Hendry Nora menambahkan, bahwa proyek pekerjaan fisik yang didanai oleh PT SMI akan di biayai setelah progres di laksanakan. 

Reporter
ARDI

Selasa, 02 Juni 2026

      Comment   

Ini Yang Disampaikan Wabup Tebo Dalam Deklarasi Kampanye Damai Pilkades Serentak 2026


Wabup Tebo Nazar Efendi dalam sambutan Deklarasi Kampanye Damai Pilkades Serentak 2026

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Kampanye damai calon kepala desa (Cakades) di 54 desa pemilihan kepala desa (Pilkades) Serentak tahun 2026, resmi di gelar pendopo rumah dinas Bupati Tebo,  Selasa 2 Juni 2026.

Dalam kampanye damai, hadir wakil bupati (Wabup) Tebo, Nazar Efendi, di ikuti Kapolres Tebo, Dandim, Wakil Ketua DPRD Tebo, perwakilan Kejaksaan Negeri Tebo, organisasi perangkat daerah (OPD), para Kapolsek, Camat, Danramil se-Kab Tebo, Cakades dan panitia pelaksana Pilkades. 
‎
Wabup Tebo Nazar Efendi mengatakan, deklarasi kampanye damai adalah bagian dari tahapan Pilkades Serentak tahun 2026 yang bertujuan menciptakan suasana aman, tertib, dan kondusif selama proses pemilihan berlangsung.
‎
Pilkades Serentak Tahun 2026 di Kab Tebo di ikuti oleh 54 desa dengan total 143 Cakades yang akan memperebutkan kursi Kades,"ujar Nazar.
‎
Harapannya seluruh tahapan Pilkades hingga hari pemungutan suara pada 10 Juni 2026 hingga penetapan pemenang dapat berjalan dengan aman tanpa menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
‎
" Sampai hari ini situasi di Kab Tebo berjalan lancar. Apabila ada riak-riak kecil, semuanya dapat diselesaikan di tingkat bawah dengan baik,"lanjutnya.
‎
Kepada seluruh Cakades, tim sukses, dan panitia agar senantiasa menjaga sportivitas, netralitas, bersama-sama menciptakan kondisi yang kondusif selama proses Pilkades berlangsung," pintanya.
‎
Nazar menegaskan, pentingnya netralitas seluruh aparatur pemerintah, mulai dari perangkat daerah hingga perangkat desa.
‎
Selain itu Nazar berharap perangkat daerah sampai ke jajaran bawah, perangkat desa dan unsur lainnya, benar-benar menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkades Serentak tahun 2026," tegasnya.

Reporter
ARDI
      Comment   

Hasil RDP Komisi I DPRD Tebo Dengan Disdikbud Diantaranya Meminta Penyelesaian Melalui RJ

RDP Komisi I DPRD Tebo dengan Disdikbud, Kepsek SMP 22 dan sejumlah guru-guru/foto: dok duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- DPRD Tebo memfasilitasi rapat dengar pendapat umum (RDPU), menindaklanjuti hasil assesment kunjungan Komisi I ke SMPN 22 Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. 

RDPU dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Tebo, Yuzep Herman didampingi anggota dewan lainnya, di hadiri oleh kepala dinas (Kadis) pendidikan dan kebudayaan (Dikbud) Tebo, Haryadi, pengawas sekolah Plt Kepala SMPN 22 dan majelis guru, guru bimbingan konseling sekolah tersebut. 

Ketua Komisi I DPRD Tebo, Yuzep Herman mengatakan, bahwa RDP ini terkait permasalahan pada tanggal 13 Mei 2026 lalu tentang selisih paham yang terjadi dengan beberapa murid sekolah. 

Dalam RDP ibu korban memang tidak di undang, karena untuk kita mencari titik temu, apa nanti perlu di tindaklanjuti melalui rekomendasi DPRD atau seperti apa kami siap,"ujar Yuzep, Selasa 2 Juni 2026.

Yuzep menilai persoalan ini sesuai dalam berita acara maupun surat perjanjian dan lain sebagainya, sudah selesai, hanya saja masalahnya cuma satu, belum di tandatangani oleh pihak korban, sehingga terjadi pelaporan ke pihak aparat penegak hukum atau kepolisian. 

" Sehingga sampai saat ini sambung Yuzep, belum ada penyelesaiannya, oleh karena itu kami merujuk dengan cara melakukan pendekatan terlebih dahulu. 

Tambah Yuzep, hari ini Disdikbud dan pihak terkait lainnya berupaya menemui Polres Tebo untuk mengetahui laporan tersebut ditindaklanjuti atau tidak. 

Selain itu Komisi I juga melakukan penekanan pengawasan terhadap guru SMPN 22 yang perlu di awasi agar setiap hari harus adanya koordinasi,"kata Yuzep. 

Mengingat ini tahun ajaran baru, Yuzep menekankan, tata tertib sekolah harus di tandatangani oleh wali murid sementara selama ini tidak ada. Dalam keputusan rapat ini nanti baru kita simpulkan, bila di perlukan mengajukan restorasi justice (RJ). 

Sekarang kita menunggu laporan dari Disdikbud setelaI hasil pertemuan dengan Polres Tebo, dnas selanjutnya akan memanggil pihak korban secara keseluruhan, baru dilaporkan ke Komisi I. 

Sementara Kadis Dikbud Kab Tebo, Haryadi menjelaskan, hasil dari RDP tadi kita tetap memediasi, sebenarnya sudah menginginkan damai, hanya ada satu dari sekian orang meneruskan ke pihak berwajib. 

" Kami dan Komisi I tadi akan memediasi lagi ke pihak-pihak secara keseluruhan, yang jelas secepatnya jangan sampai hal ini berlarut-larut. Intinya bagaimana kedua belah pihak bisa secepatnya berdamai,"tegas Haryadi. 

Reporter
ARDI
      Comment   

Cepat Tanggap, Polisi Antar Petugas Kebersihan Yang Sakit Kembali ke Rumah

Foto: dok Polres Lebak

LEBAKBANTEN,DUASATU.NET- Personel Pamapta Polres Lebak Polda Banten  bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat yang masuk melalui layanan Call Center 110 Polres Lebak terkait adanya seorang pria yang tergeletak di bahu jalan raya RT Hardiwinangun No 77 Kelurahan Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak. Selasa 2 Juni 2026, dini hari.

Pamapta I Polres Lebak Ipda Kusnandar S.Sos menjelaskan 
"Laporan tersebut diterima operator layanan 110 Polres Lebak sekitar pukul 04.40 WIB. Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas segera menuju lokasi guna memastikan kondisi yang dilaporkan warga.

Setibanya di lokasi, personel Pamapta I Polres Lebak  menemukan seorang pria yang diketahui bernama Suhaemi (63), warga Kampung Dukuh, Desa Rangkasbitung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak," terang Kusnandar.

"Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, yang bersangkutan diduga mengalami kelelahan setelah mendorong gerobak sampah saat menjalankan tugas sebagai petugas kebersihan. Kondisi fisiknya yang menurun akibat kelelahan dan masuk angin menyebabkan yang bersangkutan sempat tidak sadarkan diri di bahu jalan," tambahnya.

Petugas bersama warga kemudian memberikan pertolongan serta membantu mengantarkan Suhaemi ke rumahnya. Setelah memastikan kondisi yang bersangkutan membaik, petugas juga memberikan imbauan kepada keluarga agar memperhatikan kondisi kesehatan dan memastikan yang bersangkutan mendapatkan waktu istirahat yang cukup.

Sementara itu Kasihumas Polres Lebak Iptu Moestafa Ibnu Syafir  menambahkan bahwa respons cepat terhadap setiap laporan masyarakat merupakan komitmen Polres Lebak dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

" Kami mengapresiasi masyarakat yang telah memanfaatkan layanan Call Center 110 untuk melaporkan kejadian yang membutuhkan kehadiran polisi. Setiap informasi yang masuk akan kami tindak lanjuti dengan cepat dan profesional. Kehadiran anggota di lapangan merupakan bentuk nyata pelayanan Polri untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pertolongan," ujar Moestafa.

Kasihumas menambahkan, pihaknya juga mengimbau masyarakat agar selalu peduli terhadap kondisi lingkungan sekitar dan segera melaporkan apabila menemukan kejadian yang berpotensi mengganggu keamanan maupun keselamatan warga.

"Sinergi antara masyarakat dan kepolisian sangat penting dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif. Melalui layanan 110, kami siap memberikan pelayanan selama 24 jam kepada masyarakat Kabupaten Lebak," tutup Kasihumas.

Reporter
A ABDULROHIM

Senin, 01 Juni 2026

      Comment   

HUT Desa Karangkamulyan, Kab Lebak-Banten Ke 45 di Isi Dengan Tablig Akbar

Foto: dok A Abdulrohim

LEBAK,DUASATU.NET- Dalam Rangka Meriahkan HUT Hari ulang Tahun desa Karangkamulyan yang ke-45 Desa Karangkamulyan, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Banten, berlangsung meriah.Newsbin, Pada Senin, 1 juni 2026.

Hari Ulang Tahun yang ke-45 Desa Karangkamulyan jatuh pada Rabu 1 Juni 2026 bertepatan dengan Hari lahirnya Pancasila ini diinisiasi oleh Kepala Desa Karangkamulyan, serta  diikuti oleh seluruh perangkat desa, lembaga desa, paguyuban RT dan RW, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan seluruh Masyarakat Desa Karangkamulyan.

Hadir dalam Acara Hut Desa Karangkamulyan,kepala desa Karangkamulyan Mulyadi, KH MADSURI/ki Gludug, Camat Cihara, Danramil 0314/Panggarangan, Kapolsek Panggarangan, Tokoh Agama ,Tokoh masyarakat,toko pemuda ,dan masyarakat desa Karangkamulyan Mulyan.

Masyarakat Desa Karangkamulyan sangat antusias mengikuti acara hari ulang tahun ini. Acara HUT  Desa Karangkamulyan di isi dengan Gelar Tablig Akbar memperingati Hari ulang tahun desa Karangkamulyan yang ke 45 dengan tema MASARAKAT AKUR DESA MAKMUR  .

Kepala Desa Karangkamulyan, Mulyadi yang biasa disapa Jaro Mulyadi mengatakan acara Ulang Tahun Desa Karangkamulyan Berlangsung meriah karena kekompakan masyarakat.

"Acara Sangat meriah, masyarakat begitu antusias kompak untuk ikut serta merayakakan berlangsungnya acara ulang tahun desa tahun 2026 ini," ucapnya.

Tax lupa kepala desa karangkamulyan Mulyadi: mengucapkan terima kasih kepada semua unsur  yang telah ikut serta mensukseskan acara Ulang Tahun Desa Karangkamulyan tahun 2026 ini.

"Terima kasih kepada panitia pelaksana kegiatan, semua lapisan masyarakat serta seluruhnya yang ikut serta mendukung berlangsungnya acara Ulang Tahun Desa Karangkamulyan  yang jatuh pada satu Juni Tahun 2026 ini,

Sementara, Ketua Panitia Pelaksana Ulang Tahun Desa Karangkamulyan, Jamiludin mengatakan kegiatan tersebut atas kekompakan semua elemen masyarakat dan atas partisipasinya.

Acara Ulang Tahun yang ke-45 Desa Karangkamulyan ini bisa sukses atas kekompakan masyarakat

Jamil juga mengatakan acara Ulang Tahun Desa Karangkamulyan tahun ini berlangsung meriah, kondusif Semoga tahun depan HUT Karangkamulyan  lebih meriah lagi.

"Tentunya acara sangat meriah, berjalan lancar, dan untuk tahun depan akan kami agendakan lagi serta diusahakan lebih meriah lagi dari Tahun tahun sebelumnya nya ,"pungkasnya.

Reporter
A ABDULROHIM
      Comment   

Sekda: Di Kab Tebo Sudah Ada 13 SPPG

Sekda Tebo, Sindi tinjau SPPG/foto: Ist

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Tinjauan dapur makan bergizi gratis (MBG) atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG), karena sekretaris daerah (Sekda) merupakan salah satu kepala satuan tugas (Kasatgas) MBG Kabupaten Tebo, dan timnya ada dinas pertanian dan tanaman pangan dan Bappeda, kami mengajak untuk melihat langsung kesana," ujar Sekda Tebo Sindi, Jum'at 29 Mei 2026.

" Karena SPPG tersebut sudah satu bulan beroperasional dan kita tidak ingin kegiatan ini dampaknya terhadap anak-anak terutama di sekolah baik itu TK PAUD, SD, SMP dan SMA, jangan sampai ada hal-hal yang barang kali akan membuat mereka tidak mau lagi,"ungkap Sindi. 

" Yang kita lihat di SPPG, pertama tentunya bahan-bahan yang kering seperti bawang merah, bawang putih, cabe, dan bahan basah, juga tidak mengandung formalin, ini yang harus di jaga,"tegas Sindi. 

Tentunya karena SPPG ini sudah berjalan sebulan mudah-mudahan sejauh ini tidak ada hal-hal yang di inginkan. Selain itu murid-murid di seputar SPPG jumlahnya ada sekitar 2539 penerima manfaat," ungkap Sindi. 

Selanjutnya SPPG yang ada di Kec Rimbo Ilir, sebentar lagi akan beroperasi, tanahnya di siapkan oleh Pemda Tebo yang pembiayaannya di danai oleh badan gizi nasional (BGN) pusat, dalam waktu dekat tinggal di launching. 

" Sementara itu SPPG yang ada sampai hari sudah ada 13. 

" Bagi SPPG yang belum kami datangi harus sesuai dengan SOP, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak di inginkan. 

Selain itu Sindi menambahkan, bahwa sampai dengan hari ini belum ada sekolah yang menolak MBG,"pungkasnya.

Reporter
ARDI

Minggu, 31 Mei 2026

      Comment   

Catat..! Ini Tanggal dan Lokasi Kampanye Damai Serentak 54 Cakades, Pilkades Tebo 2026

Foto: Ist


TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak 54 desa di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi tinggal menghitung hari, meski demikian pemerintah berharap pelaksanaanya nanti dapat berjalan dengan lancar aman dan kondusif. 

Kepala badan kesatuan bangsa dan politik (Kesbangpol) Kabupaten Tebo, Sugiyarto, mengatakan, bahwa setiap suskesi Pilkades di pastikan masing-masing kandidat punya tim sukses, segala upaya dan inovasi, tim melakukan penggalangan dan pertahanan untuk mendapatkan simpati masyarakat sebanyak-banyaknya. 

Dalam pelaksanaanya berebutan hak suara itu hal yang biasa dalam politik, karena masyarakat kita sebagian besar sudah mulai cerdas," lanjutnya. 

" Kami mengingatkan kepada para calon kepala desa (Cakades) majulah secara selektif jangan menghambur hamburkan uang tanpa di dukung oleh kemampuan atau kejelasan visi misi sehingga akan rugi secara finansial maupun moral, duit habis suara tak dapat,"kata Sugiyarto. 

Kemudian pemerintah daerah (Pemda) berharap dalam mengantisipasi Pilkades serentak 10 Juni 2026 mendatang dapat terlaksana secara aman dan kondusif. 

Sugiyarto melanjutkan, nanti pada Selasa 2 Juni 2026 akan di lakukan kampanye damai serentak di ikuti oleh kandidat dan panitia di 54 desa di Kab Tebo yang berlokasi di pendopo.

" Nanti pada saat itu Bupati dan tim Kab kembali mengingatkan kepada seluruh kandidat dan panitia untuk berlaku netral dan mempersiapkan segala sesuatunya secara detail sehingga harapannya pada hari H akan berjalan dengan mulus dan sukses tanpa ada hambatan yang berarti. 

Reporter
ARDI

Sabtu, 30 Mei 2026

      Comment   

Aktivitas PETI Diberantas, GEMAKATO: Polres dan Bupati Tebo Harus Carikan Solusi

Ketua Gemakato, Kab Tebo, Rengki Delfika/foto: Ist

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kabupaten Tebo, Prov Jambi masih jadi persoalan pelik. Di satu sisi merusak lingkungan secara masif, disisi lain, ratusan ribu kepala keluarga (KK) menggantungkan hidup dari penambangan liar.

Ketua umum gerakan mahasiswa Kab Tebo (GEMAKATO) Rengki Delfika menyampaikan pandangan tegas namun realistis terkait fenomena PETI, bahwa penambangan liar harus di tertibkan dengan cara humanis tanpa ada pihak yang di rugikan, karena dampaknya terhadap masyarakat kecil dan solusi itu tidak bisa sekadar larangan.

" Kalau dilarang, ratusan ribu KK yang menggantungkan hidup dari penambangan ini akan terguncang. Tapi kalau dibiarkan, lingkungan rusak, sumber daya alam kita menguap begitu saja tanpa kontribusi bagi kesejahteraan rakyat, pelaku PETI perlu di bimbing dan di kasih solusi tanpa ada yang dirugikan”. kata Rengki Delfika, Sabtu 30 Mei 2026.

Menurutnya, pendekatan yang selama ini diterapkan hanya menindak tegas tanpa memberi alternatif, tidak akan berhasil. Ia menggunakan perumpamaan menarik. “Ini seperti makan buah si Malakama. Dilarang, tapi kalau tidak dimakan orang bisa kelaparan. Begitu juga dengan PETI," ucapnya.

Aktivis GEMAKATO ini menawarkan solusi konkret. Seperti membuat kawasan pertambangan rakyat yang legal dan teratur. Dalam kawasan ini, masyarakat bisa menambang secara terbuka, tetapi dengan izin yang jelas, pengawasan lingkungan, dan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

"Kita harus buat satu regulasi, buat wilayah khusus untuk pertambangan rakyat yang memiliki izin pertambangan rakyat (IPR), dengan begitu, rakyat bisa bekerja dengan tenang, tidak lagi hidup dalam bayang-bayang operasi penertiban,” jelasnya. 

Dengan sistem ini juga, lanjut Rengki, pemerintah daerah harus segera memastikan bahwa hasil tambang memberi kontribusi nyata bagi pendapatan daerah, pembangunan kampung, dan kesejahteraan masyarakat dengan cara mengusulkan wilayah pertambangan rakyat (WPR).

Kondisi ini, lanjutnya, menciptakan situasi yang merugikan semua pihak. Masyarakat bekerja dalam ketidakpastian hukum, lingkungan rusak tanpa kontrol, dan negara kehilangan potensi pendapatan dari sektor tambang.

Ketua umum GEMAKATO menekankan, saatnya Bupati dan APH beralih dari pendekatan represif ke pendekatan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Ia harus mendorong pemerintah pusat untuk memberikan izin dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama untuk kepentingan rakyat kecil. 

"Sumber daya alam kita jangan sampai menguap begitu saja. Harus ada manfaatnya bagi rakyat, bagi pembangunan di kampung-kampung. Kalau tidak, buat apa kita punya emas, kalau rakyat tetap miskin,” tegasnya

Rengki menambahkan, soal PETI di Kab Tebo ini memang telah lama menjadi isu kompleks. “Aktivitas ini memang merusak sungai dan hutan, namun jika diberantas tanpa adanya solusi malah akan menimbulkan dampak negatif yang signifikan seperti kriminalisasi akan meningkat dan ditengah lapangan pekerjaan yang sempit ini ekonomi kelas bawah semakin parah,"tutupnya.

Reporter
ARDI
      Comment   

Sekda Tebo Rakor Virtual Dengan KPK Bahas Risiko Kerawanan Korupsi Dalam Penerbitan Amdal

Sekda bersama kepala OPD lingkup Pemkab Tebo Rakor Virtual dengan KPK/foto: dok duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Diketahui pada Jum'at 22 Mei 2026 lalu, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkab Tebo mengikuti secara virtual rapat koordinasi (Rakor) analisis risiko dan kerawanan korupsi dalam penerbitan dan implementasi oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK) membahas persoalan analisis dampak lingkungan (Amdal) di ruang rapat sekretaris daerah (Sekda) Tebo. 

Sekda Tebo, Sindi, kepada sejumlah wartawan menjelaskan, bahwa terkait dengan Amdal adalah apabila suatu kegiatan yang melebihi dari luas 2 hektar, syaratnya harus memiliki Amdal. 

" Amdal ini ungkap Sindi, di lakukan untuk mengurangi dampak terhadap kegiatan yang terjadi di sekitar masyarakat," ucapnya, Jum'at 29 Mei 2026.

Sindi menyebutkan, dalam Rakor tersebut KPK berpesan agar dalam melaksanakan Amdal melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat yang ada di sekitarnya. 

" Karena memang nanti dampaknya terhadap masyarakat sekitar juga,"tegas Sindi. 

Ujar Sindi, dalam pelaksanaan Amdal, memang harus betul-betul di kaji, menggunakan tenaga yang ahli dan profesional supaya kegiatan itu kedepan tidak berdampak kepada masyarakat sekitar. 

Dalam virtual Rakor dengan KPK, di ikuti DLH-Hub, Bapperida, Bakeuda, dinas PU, instansi yang masuk dalam tim Kabupaten,"pungkas Sindi. 

Reporter
ARDI

 






Ad Placement

Politik

Pendidikan

Nasional