Tim III Kab Tebo Pantau Pelaksanaan Pencoblosan Pilkades Mangun Jayo

www.duasatu.net    10.6.26    Comment   

Tim III Kab Tebo Pantau Pelaksanaan Pencoblosan Pilkades Mangun Jayo

Salah satu calon kepala desa Mangun Jayo,usai melakukan pencoblosan/foto: dok duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Setelah melalui rangkaian dan tahapan panjang dan melelahkan, akhirnya pelaksanaan pemungut suara pemilihan kepala desa (Pilkades) di 54 desa dalam Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, resmi di gelar secara serentak, pada Rabu 10 Juni 2026.

Pilkades serentak 54 desa tersebut langsung di pantau oleh tim dari Kabupaten. 

Didesa Mangun Jayo, Kec Tebo Tengah, dan Sumay pelaksanaan pemungutan suara Pilkades di pantau oleh tim III dengan di ketuai oleh sekretaris daerah (Sekda) didampingi Sahli Bid. KSDM, Inspektur, Kadis Pusif, Kadis LH-Hub, Kabag Umum, Kabag PSDAAP, Dir RSUD STS. 

Ketua Tim III Kab Tebo, melalui Kadis Pusif Ade Nofriza, mengatakan, hari ini kami melakukan pemantauan Pilkades serentak tahun 2026 dan saat ini kami berada di desa Mangun Jayo, Kec Tebo Tengah. 

" Setelah melakukan komunikasi dengan panitia Pilkades, dan Plt Kades, sejauh ini kondisi pelaksanaan di desa Mangun Jayo sedang melakukan proses pencoblosan, dimana ada dua calon, dengan jumlah mata pilih sekitar 2963 pemilih dan mudah-mudahan kita berharap berjalan lancar dari awal hingga akhir, "ujar Ade, kepada sejumlah wartawan, Rabu 10 Juni 2026.

Ade melanjutkan, informasi yang kita dapat dari panitia Pilkades, dikarenakan di desa Mangun Jayo ada beberapa lokasi jarak tempuhnya masih sangat jauh sehingga pihak panitia sedang mendorong seluruh masyarakat yang terdata dalam daftar pemilih tetap (DPT) sudah memenuhi kriteria untuk melakukan pencoblosan, dapat hadir ke TPS. 

" Hasil komunikasi kita dengan panitia posisinya pencoblosan dilaksanakan di satu lokasi supaya akses pengamanan, komunikasi dan koordinasi dapat berjalan dengan baik,"pungkas Ade Nofriza. 

Reporter

ARDI

Terus Bergulir, Hero: Hibah Tanah Untuk Jalan TMMD, Bukan Buat Kepentingan Perusahaan

www.duasatu.net    9.6.26    Comment   

Terus Bergulir, Hero: Hibah Tanah Untuk Jalan TMMD, Bukan Buat Kepentingan Perusahaan

Gambar: Ilustrasi

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Rencana penggunaan jalan TMMD ruas jalan Kunangan - Sungai Bengkal oleh PT MontD'Or Oil Tungkal Ltd kembali tuai penolakan dari masyarakat. Salah satunya datang dari Hero Samudra, warga yang disebut turut menghibahkan sebagian lahannya saat pelebaran jalan dilaksanakan melalui program TMMD.

Hero menyatakan, tanah yang dihibahkan masyarakat ke pemerintah saat pembangunan jalan TMMD dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan umum dan akses masyarakat, bukan untuk kepentingan operasional perusahaan.

" Kami menghibahkan tanah dengan ikhlas karena jalan ini untuk masyarakat. Tujuannya jelas, agar akses warga menjadi lebih baik, mendukung aktivitas pertanian, perkebunan, pendidikan dan pelayanan masyarakat. Bukan untuk kepentingan perusahaan," tegas Hero saat dikonfirmasi, Selasa 9 Juni 2026.

Lanjut Hero, sejak awal masyarakat mendukung program TMMD karena di yakini akan memberikan manfaat luas bagi warga Tebo Ilir. Bahkan sejumlah warga rela menyerahkan sebagian lahannya tanpa meminta ganti rugi demi terwujudnya pembangunan jalan tersebut.

Selain itu Hero mengaku keberatan apabila jalan yang dibangun dari hibah masyarakat dan anggaran pemerintah itu kemudian digunakan sebagai alternatif jalur perusahaan akibat kendala pembebasan lahan yang dihadapi pihak perusahaan.

" Kalau perusahaan butuh jalur untuk kegiatan usaha, seharusnya menempuh mekanisme sendiri sesuai aturan. Jangan sampai fasilitas yang dibangun untuk kepentingan masyarakat dialihkan menjadi solusi atas persoalan perusahaan," katanya.

Penolakan ini sejalan dengan pandangan sejumlah tokoh masyarakat yang menilai tanah yang dihibahkan warga ke pemerintah memiliki tujuan sosial yang jelas, yakni menunjang kepentingan umum. Dalam sejumlah pemberitaan sebelumnya disebutkan bahwa lahan di sepanjang Jalan TMMD dihibahkan masyarakat untuk pembangunan jalan publik dan bukan untuk operasional perusahaan.

Hero meminta Pemda, DPRD, dan pihak perusahaan membuka ruang dialog secara terbuka ke masyarakat sebelum mengambil keputusan apa pun terkait rencana penggunaan jalan TMMD tersebut.

"Kalau memang ada rencana pemanfaatan jalan untuk kepentingan perusahaan, masyarakat harus diberi penjelasan secara terbuka. Jangan sampai amanah masyarakat yang telah menghibahkan tanahnya justru bergeser dari tujuan awal,"ucapnya.

Tambah Hero, masyarakat pada prinsipnya tidak anti terhadap investasi. Namun investasi harus tetap menghormati hak masyarakat serta tujuan awal hibah tanah yang diberikan untuk kepentingan publik.

Polemik penggunaan Jalan TMMD oleh PT MontD'Or Oil Tungkal Ltd, masih jadi perhatian berbagai pihak. Sejumlah tokoh masyarakat, aktivis, dan DPRD Kab Tebo meminta agar setiap rencana pemanfaatan jalan tersebut dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, PT Montd'Or Tungkal Ltd memilih belum memberikan penjelasan kepada publik terkait polemik rencana penanaman pipa di jalan TMMD. Humas perusahaan, Muhammad Firdaus, yang dihubungi wartawan melalui pesan WhatsApp, panggilan telepon, dan pesan suara, belum memberikan respons hingga berita ini di tulis.

Padahal, sejumlah warga yang sebelumnya menghibahkan sebagian lahannya untuk pembangunan jalan menyatakan keberatan apabila fasilitas umum tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan perusahaan tanpa adanya komunikasi dan sosialisasi yang memadai kepada masyarakat. Sikap diam perusahaan pun memicu berbagai pertanyaan di kalangan warga mengenai dasar dan mekanisme rencana kegiatan tersebut. 

Redaksi

Dalam LHP BPK Jambi, Tak Ada Temuan Pada Proyek Hibah BNPB di Desa Pagar Puding, Kab Tebo

www.duasatu.net    8.6.26    Comment   

Dalam LHP BPK Jambi, Tak Ada Temuan Pada Proyek Hibah BNPB di Desa Pagar Puding, Kab Tebo

Komisi III DPRD Tebo saat Sidak beberapa bulan lalu/foto: dok duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Proyek rehabilitasi dan rekonstruksi (RR) tanggul sungai dan reged beton hibah dari badan nasional penanggulangan bencana (BNPB) senilai Rp20, 4 milyar tahun 2024 - 2025 di desa Pagar Puding, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi telah di lakukan audit oleh badan pemeriksaan keuangan (BPK) perwakilan Jambi. 

Berkaitan dengan hal itu, Inspektorat Kab Tebo, melalui Kasubag evaluasi dan pelaporan, Agustiawan, menjelaskan, bahwa berdasarkan dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK 2026, proyek hibah dari BNPB senilai Rp20, 4 milyar tahun anggaran 2025 di desa Pagar Puding di pastikan tidak terdapat temuan. 

" Dalam LHP BPK 2026 proyek pekerjaan hibah dari BNPB tersebut tidak ada temuan, nol rupiah,"ujar Agustiawan. 

Disisi lain, isu yang beredar menyebut proyek yang sempat menyita perhatian publik itu nilai temuannya mencapai 16 juta rupiah. Namun isu tersebut dibantah pihak Inspektorat.

" Kami baru menerima LHPnya, kemarin, sejauh ini belum ada rekom tindaklanjut LHP kepada OPD masing - masing. Tidak ada temuan pada proyek BPBD," kilah Agus.

Sementara terlepas dari itu, kepala badan penanggung bencana daerah (BPBD) Kab Tebo, Joko Ardiawan ditemui dikantornya mengaku belum mendapat informasi resmi terkait dengan tidak adanya temuan BPK dalam proyek hibah RR dari BNPB desa Pagar Puding tersebut," katanya. 

" Kalau informasinya memang tidak ada temuan dalam LHP BPK, Alhamdulillah. Kami juga belum mendapatkan rekom tindaklanjut dari inspektorat,"ucap Joko. 

Joko bahkan tidak mendengar adanya isu temuan proyek turap yang beredar sebanyak 16 juta. " Saya belum dengar isu temuan itu. "Kami menunggu saja tindaklanjut yang disampaikan Inspektorat, kalau memang ada temuan," tutupnya.

Reporter

Kapolres Tebo: Tersangka AF, Nadik Salah Satu Ponpes Terancam 12 Tahun Penjara

www.duasatu.net    8.6.26    Comment   

Kapolres Tebo: Tersangka AF, Nadik Salah Satu Ponpes Terancam 12 Tahun Penjara

Kapolres Tebo, AKBP Triyanto, didampingi Kasat Reskrim Rimhot Nainggolan tunjukan barang bukti kejahatan/foto: ist

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Melalui konfrensi pers, Kapolres Tebo, AKBP Triyanto, Senin 8 Juni 2026 menyampaikan pengungkapan kasus tindak pidana persetubuhan dan pencabulan anak di bawah umur yang terjadi di salah satu pondok pesantren (Ponpes) di Kabupaten Tebo. 

Kronologis awal ungkap Triyanto, pada Kamis 4 Juni 2026 sekira pukul 20.00 Wib malam, Bhabinkamtibmas mendapat informasi dari masyarakat telah terjadi dugaan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak dibawah umur disalah satu Ponpes. 

Lanjutnya, kemudian tim unit reskrim Polsek Tengah Ilir dan Satreskrim Polres Tebo melakukan penyelidikan selanjutnya mengamankan terduga pelaku berinisial AF, dan di lakukan pemeriksaan secara intensif di Polsek, kita juga melakukan pengecekan tempat kejadian perkara (TKP). 

" Kemudian ditetapkan sebagai tersangka terhadap pelaku berinisial AF (37) tahun adalah merupakan pengasuh dan tenaga pendidik (Nadik) Ponpes tersebut,"ujar Triyanto.

Ungkap Triyanto, korban berjumlah 7 orang dan peristiwa ini terjadi sejak tahun 2024 hingga 2026. Dari pemeriksaan tersebut, kita mengamankan barang bukti berupa baju para korban, untuk dilakukan penyitaan. 

Selanjutnya kata Triyanto, di lakukan visum, dan hasilnya benar telah terjadi persetubuhan dan pencabulan terhadap para korban. 

" Pasal yang di persangkakan terhadap pelaku pasal 473 ayat 2 huruf b UU No1 tahun 2023 tentang KUHAP dan pasal 473 ayat 2 dan pasal 416 huruf b UU No1 tahun 2023 tentang KUHP, ancaman hukuman pidana paling lama 12 tahun penjara dan denda lima milyar rupiah," tegas Kapolres Tebo AKBP Triyanto. 

Reporter

ARDI

DPD Golkar Kab Tebo Serahkan Formasi Pengurus Baru

www.duasatu.net    7.6.26    Comment   

DPD Golkar Kab Tebo Serahkan Formasi Pengurus Baru

Penyerahan berkas formasi baru oleh ketua harian DPD II Golkar Kab Tebo Liga Marisa/gbr: Ist

JAMBI,DUASATU.NET- Tim Formatur hasil Musyawarah Daerah (Musda) ke VI DPD Golkar Kabupaten Tebo Tahun 2026 telah menuntaskan penyusunan dan pembahasan usulan susunan personalia pengurus DPD Golkar Kabupaten Tebo masa bakti 2026–2031.

Penyelesaian susunan kepengurusan tersebut merupakan tindak lanjut dari amanat Musda VI yang kembali menetapkan Khalis Mustiko (KM) sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tebo sekaligus Ketua Formatur.

Atas mandat Ketua Formatur KM, Liga Marisa mewakili Ketua Formatur menyerahkan secara resmi hasil rapat Tim Formatur terkait susunan kepengurusan DPD Partai Golkar Kabupaten Tebo periode 2026–2031 kepada DPD Partai Golkar Provinsi Jambi.

Penyerahan dokumen tersebut diterima langsung oleh Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Jambi Ir H Ivan Wirata,.ST,.MM,.MT yang didampingi oleh Kepala Sekretariat Yuskandar alias ndek di Caffe Mutiara Senja, kawasan JBC, Kota Jambi, pada Sabtu Malam (6/6/2026) pukul 19.00 WIB.

Hal tersebut disampaikan oleh Dr. (C) Asari Syafii,.MH, Wakil Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jambi yang juga merupakan anggota Tim Formatur Musda VI Golkar Kabupaten Tebo utusan DPD Golkar Provinsi Jambi.

Menurut Asari Syafii, rampungnya penyusunan struktur kepengurusan ini menunjukkan komitmen dan soliditas kader Partai Golkar Kabupaten Tebo dalam menjalankan mekanisme organisasi sesuai ketentuan partai.

Selanjutnya, susunan pengurus yang telah diserahkan akan diproses oleh DPD Partai Golkar Provinsi Jambi sebelum diteruskan kepada DPP Partai Golkar untuk memperoleh pengesahan sesuai mekanisme organisasi yang berlaku.

Dengan selesainya tugas Tim Formatur, diharapkan kepengurusan DPD Partai Golkar Kabupaten Tebo periode 2026–2031 dapat segera dikukuhkan dan menjalankan program-program partai secara efektif, baik dalam penguatan organisasi, konsolidasi kader, maupun pengabdian kepada masyarakat menuju kemenangan Partai Golkar pada agenda politik mendatang.

Diberitakan sebelumnya, Musyawarah Daerah (Musda) VI DPD Partai Golkar Kabupaten Tebo yang digelar di Hotel Alya, Jumat (27/2/2026), menetapkan Khalis Mustiko (KM) kembali terpilih sebagai Ketua DPD Golkar Tebo periode 2026–2031 secara aklamasi.

Terpilihnya KM tanpa pesaing menunjukkan soliditas dan kekompakan kader Golkar di Kabupaten Tebo. Dalam sambutannya, KM menegaskan komitmennya untuk mempertahankan kejayaan partai sekaligus meningkatkan perolehan kursi pada Pemilu mendatang.

Saat ini Golkar memiliki delapan kursi di DPRD Tebo dan menargetkan bertambah menjadi sembilan kursi pada pemilu berikutnya.

Musda juga menetapkan tim formatur penyusun kepengurusan 2026–2031 yang terdiri dari Khalis Mustiko sebagai ketua formatur bersama As’ari Syafi'i, Liga Marisa, Asriyati, dan H Radi Hartono sebagai anggota.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris DPD Golkar Provinsi Jambi, Ivan Wirata, yang mewakili Ketua DPD Golkar Provinsi Jambi, Cek Endra. Golkar Tebo pun optimistis menghadapi agenda politik mendatang dengan mengandalkan konsolidasi dan soliditas kader. 

Redaksi

Keterbatasan Unit dan Personil Jadi Problem Penanganan Sampah di Kab Tebo, Begini Kata Kadis DLH-Hub

www.duasatu.net    7.6.26    Comment   

Keterbatasan Unit dan Personil Jadi Problem Penanganan Sampah di Kab Tebo, Begini Kata Kadis DLH-Hub

Gambar: Ilustrasi

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Persoalan sampah merupakan permasalahan yang cukup serius di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, selain unit angkut juga minimnya personil petugas kebersihan yang ada saat ini. 

Kepala dinas (Kadis) lingkungan hidup dan perhubungan (DLH-Hub) Kab Tebo, Eryanto, menjelaskan, pada sebelumnya usulan pengajuan terutama unit armada pengangkut sampah sudah di lakukan. 

Biasanya pengajuan dilakukan ke Bupati yang mekanismenya di turunkan ke tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) di tembuskan ke dewan karena kita perlu dukungannya. " Jangan sampai tidak di tembuskan, karena nanti dewan menyalahkan kita,"ujar Eryanto ditemui di kantornya, Jum'at 5 Juni 2026.

" Sebab problem kita ini keterbatasan personil dan peralatan, tapi tidak menghalangi kerja optimal kami untuk melaksanakan tugas dan fungsi (Tusi) kebersihan lingkungan hingga di dalam Kabupaten. 

" Apapun ceritanya, cuma lanjut Eryanto, kita perlu dukungan dari sisi kekurangan yang di miliki. Kerja tetap optimal, kalau kita kekurangan unit mobil, yang tadinya tidak terkejar sekali trip, bisa di lakukan dua trip dengan banyaknya volume sampah dapat di lakukan tiga trip. 

Cuma yang sering terkendala, kalau sampai banyak trip, untuk dua trip saja pengalaman kita seperti tenaga angkut yang di Kec Rimbo Bujang terkadang kerap mengeluh, kalau sopir mungkin tidak masalah,"imbuh Eryanto. 

Eryanto melanjutkan, upaya pengajuan unit armada baru sudah dilakukan, Bupati telah melakukan audensi ke kementerian untuk meminta unit, dari pengalaman lalu yang siap menyediakan unit biasanya di kementerian PU. 

Saat ini kita punya 4 mobil, 1 backup Sungai Bengkal dan Sungai Keruh yang 3 konsen di Tebo Tengah, itupun keteter sekali, kita punya Bentor tidak terkejar, makanya Bentor itu kadang kalau sudah kerja di wilayah tetapnya di perumahan, kita tarik ke lintas,"jelasnya.

" Saya tidak bosan-bosan menghimbau ke masyarakat kita Tebo Tengah, Rimbo Bujang, buanglah sampah malam hari tengah hari jangan lagi buang sampah, karena petugas ada jadwalnya. Mereka angkut jam 8.00 Wib pagi di lokasi itu, masyarakat ujug-ujug buang lagi jam 12.00 siang, apa tidak numpuk lagi disitu,"keluh Eryanto. 

Makanya saya sering mengimbau dan kasih tau Camat untuk sampaikan ke RT-RT, buanglah sampah di malam hari biar mudah diambil, supaya sampai sore biar steril dan bersih,"harapnya. Bisa dilihat di pengkolan Mataram Sakti KM7, disitu tidak ada penduduk tapi ada sampah, tapi tetap apapun ceritanya, Tusi kita harus ambil/angkut itu,"pungkasnya.

Reporter

ARDI

DPRD Tebo Bakal Pantau, Awasi Penggunaan Pinjaman Daerah, Cicilan Utang Ke PT SMI Dibahas di APBD-P 2026

www.duasatu.net    6.6.26    Comment   

DPRD Tebo Bakal Pantau, Awasi Penggunaan Pinjaman Daerah, Cicilan Utang Ke PT SMI Dibahas di APBD-P 2026

Waka I DPRD Tebo Ihsanuddin, Waka II Sahendra dan anggota Banggar, Mursalin/foto: dok duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Jalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasannya dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Tebo memastikan bakal pelototi penggunaan pinjaman daerah senilai Rp99, 86 milyar pasca di tandatanganinya MOU oleh pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Tebo dengan pt sarana multi infrastruktur (PT SMI). 

Penegasan ini disampaikan oleh wakil pimpinan dewan usai tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) di undang oleh badan anggaran (Banggar) untuk menyampaikan dan menjelaskan plafon anggaran pinjaman daerah yang telah di sahkan melalui paripurna, semula senilai Rp140 milyar menjadi Rp99, 86 milyar. 

" Kami sebagai wakil rakyat, kita tetap memantau dan awasi dalam penggunaan dana ini (pinjaman PT SMI),"kata Ihsanuddin, Rabu 3 Juni 2026.

Ihsan berharap, kami juga minta kepada teman-teman Media untuk sama-sama mengawasi biar ini bisa di rasakan manfaatnya untuk kepentingan rakyat masyarakat Kab Tebo,"tegasnya.

Selain itu terkait dengan angsuran atau cicilan utang pinjaman yang menjadi beban daerah, Waka II DPRD Tebo, Sahendra, menyatakan, sejauh ini kita belum mencapai kesitu,"ucapnya.

" Kalau itu mungkin akan kita bahas nanti di rapat Banggar dalam pemaparan anggaran perubahan nanti dengan TAPD," ujar Sahendra singkat. 

Reporter

ARDI

Kadis LH-Hub: Sesuai SE Mendagri, Pemkab Tebo Lakukan Goro Secara Berkala

www.duasatu.net    5.6.26    Comment   

Kadis LH-Hub: Sesuai SE Mendagri, Pemkab Tebo Lakukan Goro Secara Berkala

Gotong royong jum'at 29 Juni 2026 lalu/foto: dok duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Kemarin kita telah menjalankan surat edaran (SE) menteri dalam negeri (Mendagri) No 600.11/889/SJ terkait gerakan asri, sehat, rapi dan indah (ASRI) waktu pertemuan di Sentul, bersama presiden untuk melakukan bersih-bersih di lingkungan daerah dan masyarakat,"ujar kepala dinas lingkungan hidup dan perhubungan (DLH-Hub) Kab Tebo, Eryanto, Jum'at 5 Juni 2026.

" Bukti konkret kita Pemkab Tebo telah melaksanakan itu bersama organisasi perangkat daerah (OPD) lain dan berjalan dengan baik,"lanjutnya.

Eryanto melanjutkan, yang namanya sampah setiap hari ada, sesuai dengan harapan Pemda Tebo, kita melaksanakan gotong royong (Goro) ini secara berkala. 

Melihat dimana titik-titik yang memang kita butuhkan untuk Goro bersama, karena di Kab Tebo ini, terutama jalan protokoler merupakan konsen untuk melaksanakan Goro, kemudian jalan ke stadion, pasar Bungur, fasilitas umum, sampai kegiatan dilakukan ke Kec Rimbo Bujang,"kata Eryanto. 

" Tapi untuk kegiatannya menyesuaikan lingkungan mana yang perlu di lakukan Goro, dan manfaatnya sangat besar. 

Goro Jum'at 29 Mei 2026 kemarin dengan keterbatasan petugas kebersihan dengan adanya Goro, sangat terbantu, apalagi akan mengahadapi penilaian Adipura di tahun 2026 ini tentunya kita harus bersiap diri. 

" Untuk itu kita akan susun jadwal dengan melihat situasi dan kondisi yang mana layak dilakukan Goro. Setelah dilakukan Goro ini dua minggu kedepan kita lihat misalnya kebersihan di GOR bermasalah nanti akan disampaikan ke Bupati dan wakil bupati untuk dilaksanakan Goro. 

Karena kita mengambil kegiatan Goro waktunya di hari Jum'at, berkala tapi kegiatannya situasional,"ucap Eryanto. 

Reporter

ARDI

Audiensi Dewan Energi Mahasiswa Prov Sumut Dengan Dishub Labura Terkait PAD LPJU Tak Membuahkan Hasil

www.duasatu.net    4.6.26    Comment   

Audiensi Dewan Energi Mahasiswa Prov Sumut Dengan Dishub Labura Terkait PAD LPJU Tak Membuahkan Hasil

Audiensi Dewan Energi mahasiswa dengan Dishub Labura/foto: dok Ifnu Sungkowo

LABURASUMUT,DUASATU.NET- Audiensi yang di lakukan Pemkab Labuhanbatu Utara (Labura) terhadap dewan energi mahasiswa Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terkait klarifikasi dan somasi dalam pengelolaan anggaran belanja tagihan lampu penerangan jalan umum (PJU) Kab Labura tahun anggaran 2025, pada Rabu 3 Juni 2026 di aula kantor dinas perhubungan tak membuahkan hasil. 

Sejumlah pejabat lingkup Pemkab Labura yang di undang antara lain Kadishub, Bapenda, BKAD, Kepala PLN UP3 Rantauprapat, Manager PLN Aek Kanopan, Manager PLN Aek Kota Batu dan Dewan Energi Mahasiswa. Namun audiensi tidak sebagaimana yang di harapkan hanya di hadiri oleh Kadishub dan kepala Bapenda, yang lain abstain tanpa alasan. 

Kadishub Kab Labura,Irfan, menyambut baik apa yang menjadi atensi dari para mahasiswa tetapi hanya bisa mendengar, menampung aspirasi dan menjelaskan pengelolaan yang di lakukan oleh Dishub Labura terkait minimnya anggaran PJU hanya sekitar Rp70 juta untuk perawatan 7000an titik lampu jalan yang ada di Kab Labura. 

" Kami sudah banyak mengganti lampu di lapangan, tapi belum meng up-date datanya sampai saat ini.

Salah seorang mahasiswa, M Reza Adyan Saski sempat menanyakan selisih pembayaran lampu PJU yang sangat besar, sementara pemakaian kWh jauh dari yang di bayarkan Pemkab Labura kepada PLN. 

Belum lagi banyak lampu PJU yang padam, apabila dihitung  pembayaran lampu PJU terdapat selisih lebih kurang Rp7 milyar, kemana uangnya, belum lagi 10% yang kembali lagi ke masyarakat, seharusnya bisa menjadi PAD Pemkab Labura, sementara Kadishub tidak bisa memberi penjelasan karena ranahnya BKAD. 

Karena audiensi yang seharusnya dapat memberikan penjelasan terkait alokasi besaran pembayaran LPJU dan PAD yang di dapatkan ternyata tak membuahkan hasil.

Apabila atensinya tidak dijawab maka dewan energi mahasiswa Provinsi Sumut akan membuat laporan ke kejaksaan untuk bisa mendapat jawaban dari beberapa pertanyaan yang belum terjawab. 

Reporter

IFNU SUNGKOWO

Ini Jadwal Rencana Kepulangan Jama'ah Haji Asal Kab Tebo, Keloter 22 dan 24

www.duasatu.net    4.6.26    Comment   

Ini Jadwal Rencana Kepulangan Jama'ah Haji Asal Kab Tebo, Keloter 22 dan 24

Foto: dok Kemenhaj Kab Tebo

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Pasca rangkaian puncak ibadah haji tahun 1447H/2026 tuntas tuntas, kantor kementerian haji dan umrah (Kemenhaj) Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi telah menjadwalkan untuk kepulangan jama'ah haji kelompok terbang (Keloter) 22 dan 24 ke tanah air. 

Kepala kantor (Kakan) Kemenhaj Kab Tebo, Darmawi mengatakan, hingga saat ini kondisi 202 jama'ah haji di pastikan dalam keadaan sehat wal afiat dan saat ini sedang berada di Madinah untuk melaksanakan ibadah sunah. 

Darmawi menuturkan, pasca rangkaian puncak ibadah haji selesai semua dan selanjutnya untuk jadwal kepulangan jama'ah haji Kab Tebo yang masuk dalam Keloter 22 rencananya akan di pulangkan ke tanah pada Jum'at 26 Juni 2026 mendatang. 

" Sedangkan kepulangan bagi jama'ah haji Keloter 24 ketanah air di jadwalkan pada Senin 29 Juni 2029 mendatang," ujarnya singkat, Kamis 4 Juni 2026.

Reporter

ARDI

Rakor SPMB 2026/2027 Provinsi Jambi, Ombudsman Jambi Dorong Pelaksanaan Lebih Berintegritas

www.duasatu.net    4.6.26    Comment   

Rakor SPMB 2026/2027 Provinsi Jambi, Ombudsman Jambi Dorong Pelaksanaan Lebih Berintegritas

Foto: dok Ombudsman Jambi

JAMBI,DUASATU.NET- Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pelaksanaan SPMB (Sistem Penerimaan Murid Baru) Tahun Ajaran 2026/2027 di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tanggal 3 Juni 2026. 

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Provinsi Jambi, Panitia SPMB seluruh SMA/SMK/SLB se-Provinsi Jambi dan stakeholder lainnya.

Dalam kegiatan ini, Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Jambi, Abdul Rokhim, memberikan pengarahan kepada seluruh peserta terkait pelaksanaan SPMB tahun ini di Provinsi Jambi. Ia menyampaikan bahwa Ombudsman secara nasional selalu memberikan atensi khusus pada pelaksanaan SPMB tiap tahunnya.

"Ombudsman Pusat selalu meminta perwakilan untuk mengawasi SPMB di daerah masing-masing. Karena pelaksanaan program ini langsung bersinggungan dengan masyarakat banyak dan hak asasi manusia," jelas Rokhim.

Selain itu, Rokhim juga menyampaikan apresiasinya kepada Disdik Provinsi Jambi yang menyelenggarakn SPMB secara digital, khususnya di wilayah Kota Jambi. Dengan pelaksanaan SPMB secara digital akan membuat pelaksanaannya lebih transparan dan akuntabel.

Lebih lanjut, Ombudsman Jambi juga membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang mengikut proses SPMB ini. Jika ada dugaan maladministrasi terhadap pelaksanaannya, silahkan lapor ke Ombudsman Jambi.

"Kita akan menggunakan sistem RCO atau Reaksi Cepat Ombudsman untuk menyelesaikan laporan tersebut. Artinya laporan akan diselesaikan hari itu juga," sebut Rokhim.

Untuk mendukung program RCO tersebut, Rokhim juga meminta kerja sama Dinas Pendidikan dan juga panitia di sekolah untuk menjalin komunikasi yang baik. "Jadi kita akan bentuk focal point khusus menyelasaikan laporan SPMB. Karena pelaksanaannya singkat, proses penyelesaian laporannya juga kita percepat," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Disdik Provinsi Jambi M Umar MY mengatakan bahwa pelaksanaan SPMB akan dilaksanakan 8 Juni mendatang. Tahap pertama akan dibuka dulu jalur afirmasi dan juga mutasi.

Untuk jalur afirmasi, Umar mengatakan bahwa ini dibuka untuk mengakomodir siswa yang putus sekolah dan kurang mampu. Ini menjadi salah satu perhatian Pemprov Jambi agar tidak ada lagi anak yang tidak sekolah.

"Kami juga berharap SPMB ini menjadi gerbang untuk melanjutkan pendidikan yang berkualitas bagi generasi muda Jambi. Kita juga berharap pihak terkait ikut menyukseskan pelaksanaannya," tutup Umar.

Redaksi

DPRD Tebo Ungkap Regulasi Plafon, Item Yang Tidak Dapat Dibiayai PT SMI Diakomodir di APBD-P 2026

www.duasatu.net    4.6.26    Comment   

DPRD Tebo Ungkap Regulasi Plafon, Item Yang Tidak Dapat Dibiayai PT SMI Diakomodir di APBD-P 2026

Rapat Banggar DPRD Tebo dengan TAPD/foto: dok duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Ketua DPRD Tebo melalui wakil ketua I, Ihsanuddin di dampingi Waka II Sahendra dan anggota badan anggaran (Banggar) dari fraksi Nasdem, Mursalin, menyatakan bahwa penjelasan telah di sampaikan oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) terkait dengan berkurangnya plafon pinjaman daerah yang awalnya Rp140 milyar bekurang menjadi sekitar Rp100 milyar pasca di tekennya MOU antara Pemda dan PT SMI. 

Ihsanuddin menjelaskan, bahwa kemarin yang menjadi pertanyaan temen-temen dewan adalah awalnya pinjaman daerah dari pt sarana multi infrastruktur (PT SMI) senilai Rp140 milyar, cuma di realisasikan kurang dari Rp100 milyar. 

" Sudah kami pertanyakan regulasinya dengan TAPD, awalnya pinjaman daerah senilai Rp140 milyar telah di tetapkan di paripurna DPRD Tebo namun berkurang menjadi Rp100 milyar, dan ternyata semua nilainya kembali kepada pihak PT SMI termasuk penggunaan anggaran yang menentukan PT SMI," ujar Ihsan, Rabu 3 Juni 2026 di ruang kerjanya. . 

" Terkait pinjaman Rp140 milyar yang telah di sepakati menjadi Rp100 milyar tersebut, nilainya di dalam APBD tahun 2026 tidak di kurangi tetap pada angka Rp140 milyar, "kata Ihsan. 

Namun untuk menutupi itu kami sudah paksakan kepada TAPD, kalau memang harus di ubah, kita ubah, menurut TAPD akan di carikan dari sumber dana lain untuk mengakomodir dari beberapa item yang di biayai PT SMI tapi tidak dapat di biayai atau dipenuhi,"lanjutnya.

" Kalau tidak dapat terpenuhi maka akan di laksanakan di APBD Perubahan tahun 2026 ini,"ucap Ihsan meyakini. 

Reporter

ARDI