Rekanan Turap Pagar Puding: Soal 5 Persen Ditahan Kita Tidak Tau Alasan Detailnya
Rekanan pelaksana lapangan, Joko Suhariyanto/foto: dok duasatu.net
Rekanan pelaksana lapangan, Joko Suhariyanto/foto: dok duasatu.net
TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Fraksi partai Nasdem Mursalin, dalam rapat paripurna (Rapurna) penyampaian pandangan akhir (Panhir) LKPJ Bupati Tebo tahun 2025 meminta kepada Bupati dan wakil bupati Tebo untuk sama-sama turun mengecek hasil akhir pelaksanaan proyek pembangunan rehabilitasi dan rekonstruksi (RR) jalan reged beton serta tanggul penahan sungai/turap, hibah dari BNPB di desa Pagar Puding, Kecamatan Sumay, tahun anggaran 2025 senilai Rp20,4 milyar.
Menanggapi anggota DPRD Tebo fraksi Nasdem, di dampingi Sekda, Wabup Tebo Nazar Efendi, usai mengikuti Rapurna menuturkan, bahwa dalam proses pembangunan turap Pagar Puding sebenarnya kami sudah berkali-kali turun secara pemantauan baik kegiatan yang terjadwal maupun tidak terjadwal.
" Kami berterimakasih terhadap kondisi yang di laporkan tadi karena ini masih dalam masa pemeliharaan, tentu akan di tindaklanjuti segera,"tegas Nazar.
Selain itu tegas Nazar, kami ingin duit yang kita kelola dan di dapat ini hasilnya maksimal,"lanjutnya.
Terhadap temuan lima persen hasil reviu Inspektorat Kab Tebo Nazar mengatakan, kalau memang harus di tindaklanjuti maka harus di tindaklanjuti.
Namun sisa anggaran lima persen dari hibah BNPB yang belum di bayarkan masih bisa di gunakan atau tidak, Nazar menegaskan, dana dari BNPB itu ada mekanismenya tapi beberapa bulan harus di selesaikan kalau tidak tentu di kembalikan ke pusat.
Kalau melihat untuk saat ini sisa anggaran lima persen dari BNPB tersebut, karena sudah bulan April, harus di kembalikan," pungkas Wabup Tebo Nazar Efendi, Senin 13 April 2026.
Reporter
ARDI
Mursalin, anggota DPRD Tebo Fraksi Nasdem/foto: duasatu.net
TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Tebo sampaikan pandangan akhirnya terhadap LKPJ Bupati Tebo Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD, di bacakan oleh Mursalin.
Disampaikan Fraksi NasDem bahwa arah pembangunan daerah harus tetap berlandaskan UUD 1945 dan Pancasila, serta mengedepankan prinsip keberlanjutan dengan menjaga keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Dalam hal ini Fraksi NasDem menilai pelaksanaan program pemerintah daerah sepanjang tahun 2025 masih jauh dari harapan. Sejumlah program prioritas dinilai tidak tercapai, bahkan di tengah meningkatnya beban keuangan daerah.
Proyek turap serta rekonstruksi jalan dan tanggul sungai di Desa Pagar Puding jadi sorotan dan catatan fraksi partai Nasdem.
Menurut pandangan Fraksi NasDem proyek tersebut bermasalah, mulai dari kualitas pekerjaan yang rendah, ketidaksesuaian dengan RAB dan desain, hingga adanya indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan.
“Secara fisik, bangunan sudah menunjukkan keretakan dan penurunan. Ini berpotensi menimbulkan kerugian negara,” tegas Mursalin.
Tak hanya itu, Fraksi NasDem juga menemukan adanya kesalahan administratif, seperti penulisan prasasti proyek yang tidak sesuai. Mereka menilai kondisi ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat.
Selain itu, Fraksi NasDem juga menyoroti minimnya penerangan jalan umum (PJU) di sejumlah ruas jalan kabupaten. Kondisi ini dinilai bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 serta berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Di sisi lain, pengadaan videotron juga menjadi perhatian. Fraksi NasDem menilai program tersebut belum menjadi prioritas, mengingat kondisi sektor pendidikan di Kabupaten Tebo masih memprihatinkan, seperti banyaknya ruang kelas rusak dan kualitas tenaga pendidik yang perlu ditingkatkan.
“Anggaran seharusnya difokuskan pada sektor yang lebih mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ungkapnya.
Dalam bidang lingkungan hidup, Fraksi NasDem menilai kondisi tahun 2025 berada pada level yang mengkhawatirkan. Tingkat pencemaran darat, air, dan udara disebut semakin tinggi, sementara implementasi peraturan daerah terkait lingkungan dinilai belum optimal.
Selain itu, lemahnya penegakan hukum, pengelolaan sampah dan limbah yang belum maksimal, serta belum terintegrasinya kebijakan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (SDGs) menjadi catatan serius.
Meski demikian, Fraksi NasDem menyatakan persetujuan terhadap rencana penambahan anggaran melalui APBD Perubahan untuk mendukung ekonomi kerakyatan, khususnya sektor UMKM. Namun, mereka menegaskan bahwa penggunaan anggaran tersebut harus tepat sasaran dan akan terus dievaluasi secara objektif.
Pada akhirnya, Fraksi NasDem menyatakan menerima LKPJ Bupati Tebo Tahun Anggaran 2025 dengan sejumlah catatan dan rekomendasi penting sebagaimana disampaikan, sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan.
Pada bagian akhir, Fraksi NasDem juga mengkritik sikap pemerintah daerah yang dinilai tidak menindaklanjuti pandangan dan rekomendasi fraksi selama ini. Mereka menilai kehadiran kepala OPD dalam pembahasan hanya sebatas formalitas tanpa menghasilkan perubahan nyata.
“Ini bukan sekadar kegiatan seremonial. Ini adalah tanggung jawab bersama dalam menjalankan amanah konstitusi,” tegasnya.
Reporter
ARDI
Ketua Fraksi PAN, Suryadi, SE/foto: dok duasatu.net
TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Fraksi PAN DPRD Kabupaten Tebo menyampaikan beberapa catatan strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tebo Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna, yang di gelar pada 13 April 2026.
Dalam pandangan fraksi tersebut dibacakan langsung oleh Ketua Fraksi PAN, Suryadi. Dalam penyampaiannya, Fraksi PAN menyoroti masih adanya sejumlah persoalan mendasar dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya terkait ketergantungan terhadap sektor primer.
Fraksi PAN menilai, kondisi tersebut menjadi salah satu hambatan dalam memenuhi kebutuhan belanja daerah.
Bupati Tebo diminta untuk mencari solusi konkret guna meningkatkan pendapatan daerah secara berkelanjutan.
Selain itu, Fraksi PAN juga menyoroti serapan anggaran di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai belum maksimal. Mereka mendorong agar ke depan seluruh OPD dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran, terutama pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.
Sektor infrastruktur, Fraksi PAN meminta pemerintah daerah untuk segera mengusulkan peningkatan kelas Jalan Padang Lamo dengan menyiapkan kajian teknis serta melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi. Langkah ini dinilai penting untuk membuka peluang investasi, khususnya di sektor industri kelapa sawit di wilayah VII Koto, VII Koto Ilir, Tebo Ulu, dan Serai Serumpun, yang diharapkan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat dan peningkatan pendapatan daerah.
Selain itu Fraksi PAN menegaskan, agar pemerintah daerah tetap memprioritaskan program pembangunan fisik yang telah direncanakan untuk tahun 2026, termasuk pembangunan rabat beton di Kelurahan Sungai Bengkal.
Pada sektor desa, Fraksi PAN menyoroti penggunaan 20 persen Dana Desa untuk program ketahanan pangan. Mereka meminta Bupati agar melakukan pengawasan secara optimal, sehingga program tersebut benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.
Tak hanya itu, dalam upaya penguatan UMKM, Fraksi PAN mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif menggelar kegiatan yang melibatkan banyak masyarakat, seperti bazar murah, event olahraga, serta kegiatan seni budaya. Kegiatan tersebut diyakini dapat meningkatkan perputaran ekonomi pelaku UMKM di daerah.
Kemudian Fraksi PAN juga meminta pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pemeliharaan terhadap sektor pariwisata, khususnya objek wisata Tanggo Rajo serta Stadion Srimaharaja Batu, sebagai bagian dari upaya menjaga aset daerah dan meningkatkan daya tarik publik.
Melalui berbagai catatan tersebut, Fraksi PAN berharap pemerintah daerah dapat menindaklanjuti secara serius demi peningkatan kinerja pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tebo.
Reporter
ARDI
Anggota DPRD Tebo Fraksi Partai Demokrat, Pahlepi/foto: dok duasatu.net
TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Pandangan Fraksi Partai Demokrat terhadap LKPJ Bupati Tebo Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Tebo, 13 April 2026, dibacakan oleh Pahlepi, anggota Fraksi Partai Demokrat.
Dalam penyampaiannya, Pahlepi menyampaikan bahwa Fraksi Demokrat memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah daerah, namun juga menyampaikan sejumlah catatan strategis yang perlu menjadi perhatian.
Pahlepi menegaskan agar pembangunan jalan rabat beton di Kelurahan Sungai Bengkal senilai sekitar Rp1 miliar tetap menjadi prioritas tahun 2026, karena telah masuk RKA Dinas PUPR, dibahas bersama Banggar, diparipurnakan, serta dipaparkan oleh PLT Kadis PUPR.
Selain itu, melalui pandangan yang dibacakannya, Pahlepi menyampaikan agar pinjaman dana PT SMI sebesar Rp46 miliar dapat dialokasikan minimal Rp6 miliar untuk pembangunan jalan di Kecamatan VII Koto Ilir.
Di bidang ketenagakerjaan, Pahlepi menyebut Fraksi Demokrat mendorong pendataan dan pengawasan tenaga kerja lokal maupun asing, serta peningkatan program pelatihan. Pahlepi juga menyampaikan perlunya pendataan ulang koperasi, pengawasan ketat, dan pemberian sanksi tegas terhadap koperasi tidak sehat.
Pada sektor pelayanan publik, Pahlepi menuturkan Fraksi Demokrat menyoroti peningkatan pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS tanpa diskriminasi serta mendorong RSUD STS Tebo melakukan terobosan agar minat masyarakat berobat meningkat. Selain itu, Pahlepi juga meminta Satpol PP meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait penanganan ternak untuk menghindari keributan.
Lebih lanjut, Pahlepi menyampaikan masih adanya 4.442 warga yang belum melakukan perekaman KTP dan meminta Dinas Dukcapil segera mencari solusi. Ia juga menyoroti realisasi anggaran sejumlah OPD yang dinilai belum maksimal, termasuk Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata yang baru mencapai 93,33 persen.
Menutup pandangannya, Pahlepi menegaskan bahwa kebijakan dan penganggaran daerah harus berorientasi pada kepentingan masyarakat, peningkatan kesejahteraan, optimalisasi PAD, serta tetap menjaga kualitas pelayanan publik. Pahlepi juga menyampaikan apresiasi atas sinergi pemerintah daerah dan DPRD, sembari mengingatkan perlunya penajaman prioritas anggaran ke depan.
Reporter
ARDI
Anggota fraksi Gabung Golkar-PPP, Sulman Elfarisyi/foto: dok duasatu.net
TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Pada Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi tentang LKPJ Bupati Tebo TA 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 13 April 2026 di Aula Kantor DPRD Tebo, Fraksi Golkar menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap kinerja perangkat daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Tebo.
Dalam penyampaian pandangan Fraksi Golkar yang dibacakan oleh Sulman Elfarisyi, Fraksi Golkar menyoroti perlunya langkah konkret dari PERUMDA Tirta Muaro agar mampu meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Anggota Fraksi Golkar ini menilai perusahaan daerah tersebut perlu memperluas cakupan layanan, meningkatkan efisiensi operasional, serta mengoptimalkan potensi pelanggan baru.
Selain itu, Fraksi Golkar juga meminta kejelasan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tebo terkait rencana pinjaman daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Menurut Sulman Elfarisyi, pemerintah daerah perlu menjelaskan skema pembiayaan, kemampuan fiskal dalam pengembalian, serta prioritas ruas jalan yang akan dibangun agar manfaatnya merata bagi masyarakat.
Ia juga menyoroti masih banyaknya persoalan pengelolaan keuangan desa. Fraksi Golkar mendorong pemerintah daerah meningkatkan pembinaan dan pengawasan agar tata kelola keuangan desa lebih transparan dan akuntabel.
Di sektor kesehatan, Fraksi Golkar menilai anggaran obat habis pakai di puskesmas masih belum memadai dan berpotensi mempengaruhi kualitas pelayanan, sehingga perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian alokasi anggaran.
Dalam kesempatan tersebut, Sulman Elfarisyi turut menyampaikan dukungan Fraksi Golkar terhadap sikap Bupati Tebo yang tidak memberikan izin kepada kepala sekolah untuk maju sebagai calon kepala desa. Kebijakan tersebut dinilai tepat karena Kabupaten Tebo masih mengalami keterbatasan tenaga pendidik. Jika kepala sekolah yang juga guru kelas meninggalkan tugas, dikhawatirkan proses belajar mengajar akan terganggu.
Fraksi Golkar juga meminta kebijakan serupa diterapkan terhadap ASN tenaga kesehatan, mengingat keterbatasan tenaga medis di sejumlah fasilitas layanan kesehatan. Menurut Sulman, pembatasan tersebut bukan untuk menghambat hak politik ASN, melainkan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan.
“Fraksi Golkar mendukung langkah Bupati yang mengutamakan stabilitas pelayanan publik. Pendidikan dan kesehatan merupakan sektor mendasar yang harus tetap berjalan optimal demi kepentingan masyarakat,” tegas Sulman Elfarisyi.
Selain itu, Fraksi Golkar juga menyoroti konsistensi perencanaan pembangunan infrastruktur yang telah disepakati bersama. Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Tebo menegaskan bahwa kegiatan pembangunan jalan rabat beton di Kelurahan Sungai Bengkal yang bersumber dari dana opsen pajak sekitar Rp1 miliar telah tercantum dalam RKA Dinas PUPR Tahun Anggaran 2026, dibahas bersama Badan Anggaran, diparipurnakan, serta telah dipaparkan langsung oleh Kepala Dinas PUPR dalam hearing pembahasan RAPBD Tahun 2026.
Oleh karena itu, Fraksi Golkar merekomendasikan agar kegiatan tersebut tetap menjadi prioritas pelaksanaan pada Tahun Anggaran 2026. Namun demikian, Fraksi Golkar juga menyoroti adanya indikasi intervensi oknum dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang berpotensi menimbulkan perubahan terhadap kegiatan dimaksud.
Untuk itu, Fraksi Golkar meminta klarifikasi secara terbuka dan transparan guna menjaga konsistensi hasil pembahasan yang telah disepakati bersama antara DPRD dan pemerintah daerah.
Reporter
ARDI
Ad Placement
Subscribe di situs ini untuk mendapatkan update berita terbaru