Dari Rp140 M ke Rp100 M, Anggaran Dipangkas Dana Rp3 Miliar Jadi Penyelamat Jalan VII Koto Ilir

www.duasatu.net    7.5.26    Comment   

Dari Rp140 M ke Rp100 M, Anggaran Dipangkas Dana Rp3 Miliar Jadi Penyelamat Jalan VII Koto Ilir

Anggota DPRD Tebo saat di pendopo rumah dinas Bupati Tebo/foto: Ist

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Kabupaten Tebo kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026, Tebo berhasil meraih penghargaan pada kategori Pengendalian Inflasi, yang menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan daerah menjaga stabilitas ekonomi.

Atas capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Tebo memperoleh insentif fiskal sebesar kurang lebih Rp3 miliar dari pemerintah pusat sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pengendalian inflasi, khususnya pada sektor pangan dan daya beli masyarakat.

Informasi terkait pemanfaatan dana tersebut disampaikan oleh Anggota DPRD Tebo Dapil IV, Ahmad Paisol. Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan penyampaian Bupati Tebo dalam kegiatan coffee morning bersama DPRD di Ruang Makan VIP Rumah Dinas Bupati pada 4 Mei 2026, dana insentif itu akan dialokasikan untuk peningkatan infrastruktur jalan di Kecamatan VII Koto Ilir tahun ini.

“Dalam pertemuan tersebut, Bupati menyampaikan bahwa dana sekitar Rp3 miliar itu direncanakan untuk peningkatan kapasitas Jalan Benteng Kurung di Desa Balai Rajo, Kecamatan VII Koto Ilir tahun 2026 ini,” ujar Ahmad Paisol kepada media ini, Kamis (7/5/2026).

Politisi Fraksi Demokrat yang juga anggota Komisi III itu menyampaikan apresiasi atas langkah tersebut, sekaligus berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi menyuarakan kebutuhan pembangunan jalan dimaksud.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Bupati, sejumlah fraksi di DPRD, rekan-rekan Komisi III, serta media yang telah menyuarakan kondisi Jalan di Kecamatan VII Koto Ilir. Ini bukti bahwa aspirasi masyarakat benar-benar diperhatikan,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa peningkatan Jalan Benteng Kurung merupakan kebutuhan mendesak karena memiliki peran strategis dalam menunjang aktivitas ekonomi warga.

“Jalan ini sangat vital, baik untuk mobilitas masyarakat maupun distribusi hasil pertanian. Kami di DPRD akan mengawal agar pelaksanaannya tepat sasaran dan berkualitas,” tegas Paisol.

Lebih lanjut, ia berharap penghargaan di bidang pengendalian inflasi ini tidak hanya menjadi simbol prestasi, tetapi juga mendorong kebijakan yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat.

“Ini harus menjadi momentum memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif, agar setiap kebijakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.

SOROTAN ANGGARAN DAN PENYUSUTAN DANA PINJAMAN

Diberitakan sebelumnya, Komisi III DPRD Tebo menyoroti kebijakan anggaran, khususnya terkait skema pinjaman daerah dari PT SMI yang menjadi bagian dari pembahasan hearing LKPJ Bupati Tebo Tahun Anggaran 2025.

Diketahui, plafon pinjaman yang semula diusulkan sebesar Rp140 miliar dalam APBD 2026, hanya disetujui sekitar Rp100 miliar. Penyusutan nilai pinjaman ini berdampak langsung terhadap perubahan prioritas pembangunan.

Pada rencana awal, alokasi Rp140 miliar tersebut terdiri dari Rp60 miliar untuk pembangunan RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo dan Rp80 miliar untuk peningkatan infrastruktur jalan.

Rinciannya, sebesar Rp72 miliar untuk peningkatan jalan Blok E Kecamatan Rimbo Ilir menuju Jalan 21 Desa Perintis, serta Rp8 miliar untuk peningkatan jalan di Kecamatan VII Koto Ilir.

Namun, setelah nilai pinjaman menyusut menjadi sekitar Rp100 miliar, alokasi untuk Kecamatan VII Koto Ilir justru dihapus. Dalam skema terbaru, anggaran hanya dialokasikan sebesar Rp46 miliar untuk jalan Blok E Rimbo Ilir menuju Jalan 21 Desa Perintis, sementara sisanya difokuskan untuk pembangunan RSUD Sultan Thaha Saifuddin Tebo.

Kondisi inilah yang menjadi sorotan Komisi III DPRD Tebo. Dalam hearing bersama Dinas PUPR-PR pada 7 April 2026, Komisi III menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan, khususnya bagi wilayah yang terdampak penghapusan anggaran.

Anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat, Pahlepi, menyebut bahwa minimal Rp6 miliar dari total pinjaman tersebut seharusnya tetap dialokasikan untuk Kecamatan VII Koto Ilir.

“Minimal Rp6 miliar perlu dialokasikan ke VII Koto Ilir agar pemerataan pembangunan berjalan dan manfaat pinjaman benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Ahmad Paisol yang menilai kebutuhan infrastruktur di wilayah tersebut masih cukup tinggi dan tidak boleh diabaikan.

“Sudah sewajarnya ada porsi jelas untuk VII Koto Ilir. Angka Rp6 miliar cukup rasional agar pembangunan jalan bisa terlaksana optimal,” katanya.

Komisi III pun berharap Dinas PUPR-PR dapat mempertimbangkan kembali usulan tersebut dalam penyusunan prioritas kegiatan Tahun Anggaran 2026, dengan tetap mengedepankan asas pemerataan pembangunan antarwilayah.

Dengan terintegrasinya rencana penggunaan insentif Rp3 miliar untuk Jalan Benteng Kurung, langkah ini dinilai menjadi bagian dari respons atas aspirasi yang sebelumnya menguat, sekaligus menjadi ujian konsistensi pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan merata di Kabupaten Tebo. 

Redaksi

Apel Gelar Pasukan siaga Darurat Bencana Karhutla

www.duasatu.net    7.5.26    Comment   

Apel Gelar Pasukan siaga Darurat Bencana Karhutla

Pelaksanaan apel gelar pasukan siaga darurat bencana karhutla/foto: dok duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tebo, Provinsi Jambi, apel gelar pasukan siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) 2026 dengan melibatkan seluruh elemen, antara lain TNI-Polri, BPBD, Damkarmat, Manggala Agni, dan lainnya, Rabu 6 Mei 2026.

Bertindak sebagai Inspektur upacara (Irup) Bupati Tebo, Agus Rubiyanto, di hadiri wakil bupati (Wabup) Nazar Efendi, forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda), kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkab Tebo. 

Kepala BPBD Kab Tebo, Joko Ardiawan, mengatakan, kita melakukan apel gelar pasukan siaga darurat bencana Karhutla 2026 dihadiri seluruh pihak, Pemda TNI-Polri, Kejaksaan, pengusaha memiliki lahan dan masyarakat. 

Joko melanjutkan, kita berpedoman apa yang menjadi laporan dari BMKG Stasiun 1 Sultan Thaha Jambi, memang masih ada potensi curah hujan di Prov Jambi, khususnya Kab Tebo, masih ada hujan ringan yang terjadi pada sore, malam dan dini hari,"katanya, Kamis 7 Mei 2026.

Namun kita harus tetap siaga terkait potensi musim kekeringan dari fenomena el nino yang akan datang. Kami tetap berkoordinasi dengan BMKG dan perangkat lainnya, terkait dengan musim dan potensi bencana yang ada di Kab Tebo. 

Lanjutnya, baik itu banjir di sungai batanghari kita berkoordinasi dengan bendungan yang ada di Sumatera Barat, dan pergerakan angin melalui BMKG serta potensi adanya Karhutla,"jelas Joko. 

Reporter

ARDI

Kisruh Soal Jalan TMMD, DPRD Tebo Tegaskan Bakal Panggil PT Montd’or Oil dan Pihak Desa

www.duasatu.net    7.5.26    Comment   

Kisruh Soal Jalan TMMD, DPRD Tebo Tegaskan Bakal Panggil PT Montd’or Oil dan Pihak Desa

Ketua Komisi III DPRD Tebo, Dimas Cahya Kusuma,SU, MH/foto: Ist

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Komisi III DPRD Kabupaten Tebo mulai menaikkan tensi dalam polemik dugaan penggunaan jalan TMMD oleh PT Montd’or Oil Tungkal Ltd. Ketua Komisi III, Dimas Cahya Kusuma, menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam jika perusahaan terus bungkam dan bergerak tanpa kejelasan di ruang publik.

Dimas secara terbuka mempertanyakan sikap perusahaan yang dinilai tertutup terhadap media, namun di saat yang sama di duga aktif melakukan manuver di lapangan.

“Ini yang jadi persoalan. Di depan publik diam, tapi di belakang ada pergerakan. Ini tidak sehat dan berpotensi memicu kecurigaan masyarakat,” tegasnya, saat dikonfirmasi media ini, Kamis (7/5/2026).

Di tengah situasi tersebut, informasi yang berkembang di lapangan juga mengindikasikan adanya upaya pendekatan yang dilakukan pihak perusahaan ke tingkat desa. Hal ini semakin memperkuat persepsi publik bahwa ada upaya mencari jalan alternatif di luar mekanisme terbuka.

Menanggapi hal itu, Dimas mengingatkan bahwa segala bentuk komunikasi atau pendekatan tidak boleh dilakukan secara tertutup apalagi tanpa melibatkan masyarakat luas.

“Kalau memang ada komunikasi ke pemerintah desa, itu harus transparan. Jangan ada kesan lobi-lobi tertutup yang justru menimbulkan kecurigaan. Semua harus dibuka ke publik,” ujarnya.

Ia meminta PT Montd’or Oil Tungkal Ltd segera menghentikan pola komunikasi tertutup dan mulai menjelaskan secara terbuka rencana penggunaan jalan tersebut, termasuk dasar hukum yang digunakan.

“Jangan main diam-diam. Kalau ada rencana, buka ke publik. Tunjukkan regulasinya, tunjukkan izinnya. Jangan sampai publik menilai ada sesuatu yang disembunyikan,” tegasnya.

Ia menegaskan, penggunaan jalan milik pemerintah daerah bukan perkara sederhana yang bisa dinegosiasikan secara terbatas, apalagi jika menyangkut jalan yang memiliki sejarah dari swadaya dan hibah masyarakat.

“Ini bukan jalan biasa. Ada sejarah, ada pengorbanan masyarakat. Tidak bisa tiba-tiba dialihkan fungsinya tanpa persetujuan warga,” katanya.

Lebih keras lagi, Komisi III juga mengingatkan Pemerintah Kabupaten Tebo agar tidak terseret dalam posisi yang merugikan kepercayaan publik.

“Kami ingatkan, pemerintah daerah jangan sampai terkesan menjadi humas perusahaan. Jangan membangun narasi sepihak yang justru membingungkan atau bahkan membodohi masyarakat dengan dalih kepentingan negara,” tegas Dimas.

Menurutnya, dalih “kepentingan negara” tidak boleh dijadikan tameng untuk mengabaikan prosedur hukum dan partisipasi masyarakat.

“Semua ada aturan mainnya. Tidak ada istilah kepentingan negara lalu aturan bisa dilompati. Justru negara harus hadir dengan aturan yang jelas dan transparan,” katanya.

Ia kembali menegaskan bahwa Perda Kabupaten Tebo Nomor 9 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sudah mengatur secara tegas mekanisme penggunaan jalan.

“Kalau izin belum lengkap, jangan ada aktivitas. Jangan dibalik. Ini jelas,” ujarnya.

Dalam nada yang lebih tegas, Dimas memastikan Komisi III tidak akan ragu menggunakan kewenangan pengawasan, termasuk memanggil pihak-pihak terkait jika tidak ada itikad baik untuk terbuka.

“Kalau terus bungkam dan tidak ada penjelasan resmi, Komisi III akan panggil. Perusahaan, OPD terkait, hingga pihak pemerintah desa yang terlibat akan kita minta hadir untuk menjelaskan secara terbuka,” tegasnya.

Ia menekankan, pemanggilan tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan upaya membuka seluruh persoalan secara terang di hadapan publik.

“Kita tidak mau ada permainan di balik layar. Semua harus dibuka di forum resmi. Biar jelas siapa berbuat apa, izinnya sampai di mana, dan apakah sudah sesuai aturan atau belum,” katanya.

Dimas juga memberi sinyal bahwa DPRD tidak akan mentolerir jika ditemukan indikasi pelanggaran prosedur atau pengabaian hak masyarakat.

“Kalau nanti ditemukan ada pelanggaran atau proses yang dipaksakan, tentu akan kita tindaklanjuti sesuai kewenangan DPRD. Ini tidak bisa dianggap sepele,” ujarnya.

Ia pun meminta perusahaan segera turun langsung ke masyarakat, melakukan sosialisasi terbuka, dan menghentikan pendekatan tertutup yang berpotensi memicu konflik.

“Jangan tunggu dipanggil baru bicara. Datangi masyarakat, jelaskan secara terbuka. Kalau tidak, situasi ini bisa semakin panas,” katanya.

Sebagai penutup, Dimas menegaskan bahwa DPRD tidak anti investasi, namun tidak akan memberi ruang bagi praktik yang mengabaikan aturan dan masyarakat.

“Investasi kita dukung, tapi bukan dengan cara-cara tertutup dan melanggar aturan. Kalau itu terus dilakukan, Komisi III akan berdiri di depan untuk memastikan kepentingan masyarakat tidak dikorbankan,” pungkasnya.

Redaksi

Keputusan Mengejutkan Diambil Jamhur Syah Tunda Maju di PAW Kades Sungai Pandan

www.duasatu.net    7.5.26    Comment   

Keputusan Mengejutkan Diambil Jamhur Syah Tunda Maju di PAW Kades Sungai Pandan

Jamhur Syah dampingi Zulkifli saat proses pendaftaran di panitia PAW Kades Sungai Pandan/foto: Ist

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Dalam suasana sederhana namun penuh makna, Jamhur Syah tampak hadir mendampingi Zulkifli saat proses pendaftaran di panitia pemilihan antar waktu (PAW) Kepala Desa Sungai Pandan. Momen tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam menjaga jalannya proses demokrasi di tingkat desa agar tetap kondusif dan bermartabat.

Di sisi lain, keputusan Jamhur Syah untuk menunda langkahnya maju sebagai calon turut menjadi perhatian publik. Beragam asumsi pun bermunculan, namun ia memilih menanggapinya dengan sikap tenang dan terbuka.

“Keputusan ini sudah saya pertimbangkan dengan matang. Saya ingin suasana tetap sejuk dan proses berjalan dengan baik,” ucap Jamhur dengan nada ramah.

Ia menegaskan bahwa penundaan tersebut bukanlah bentuk kemunduran, melainkan bagian dari upaya menjaga keseimbangan dalam dinamika yang berkembang.

“Bukan soal siap atau tidak siap, tapi bagaimana kita menempatkan kepentingan bersama di atas segalanya,” tambahnya, Rabu 6 Mei 2026

Kehadirannya dalam mendampingi proses pencalonan menunjukkan bahwa peran dan kontribusinya tetap berjalan. Baginya, demokrasi bukan hanya tentang kompetisi, tetapi juga tentang memberi ruang, menjaga harmoni, dan memastikan seluruh tahapan berlangsung secara damai.

Atas sikap tersebut, Zulkifli menyampaikan apresiasi sekaligus ucapan terima kasih kepada Jamhur Syah.

“Terima kasih banyak kepada Jamhur Syah yang telah memberikan ruang dan kesempatan bagi saya untuk maju dalam kontestasi PAW Kades Sungai Pandan. Saya juga mengapresiasi kedewasaan politik yang ditunjukkan beliau,” ujar Zulkifli.

Langkah ini pun dinilai sebagai cerminan kedewasaan dalam berpolitik, sekaligus membuka peluang bagi langkah-langkah strategis di masa yang akan datang.

Redaksi

Ketua KTM Bilang Mediasi Difasilitasi Disbunakkan Tebo Tak Ada Kejelasan Dari Pemerintah Terhadap Konflik Kemitraan PT TI

www.duasatu.net    7.5.26    Comment   

Ketua KTM Bilang Mediasi Difasilitasi Disbunakkan Tebo Tak Ada Kejelasan Dari Pemerintah Terhadap Konflik Kemitraan PT TI

Ketua dan anggota koperasi tujuan murni versi Hafizan Romy Faisal dikantor Disbunakkan Tebo/Foto: dok duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Difasilitasi oleh dinas perkebunan peternakan dan perikanan (Disbunakkan) Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, mediasi antara koperasi tujuan murni (KTM) versi Hafizan Romy Faisal, tidak di hadiri oleh manajemen perusahaan perkebunan kelapa sawit, pt tebo indah (PT TI), Rabu 6 Mei 2026.

Mediasi yang di laksanakan diaula kantor Disbunakkan Kab Tebo tersebut di hadiri Kadis Nakerkop, Kabid Koperasi, Kabag hukum Setda Tebo, Kabid penanganan konflik dan kewaspadaan nasional Kesbangpol. 

Ketua KTM Hafizan Romy Faisal menegaskan, bahwa kesimpulan dari keinginan kita terkait kemitraan pihak PT TI tidak hadir dalam suratnya mereka masih mengakui koperasi yang lama, sehingga kami anggap itu hanya alasan di buat-buat dan tidak punya dalil dia ngomong seperti itu. 

Pihak dinas tadi meminta kepada dinas tenaga kerja koperasi dan UKM (Disnaker kop) untuk memanggil pihak terkait namun sempat kami tolak karena bukan lagi ranahnya dinas karena ini persoalan legalitas kepengurusan koperasi," lanjutnya. 

Hal ini kata Romy dibuat-buat tidak ada substansinya disitu dan kami akan lakukan upaya, mungkin para petani dan masyarakat akan melakukan hal-hal yang belum bisa disampaikan disini. 

Sambung Romy, kami melihat tidak ada kejelasan dari pemerintah terhadap konflik kemitraan antara masyarakat petani dengan perusahaan KTM dengan PT TI,"tegasnya.

Sementara Kadis Bunakkan Kab Tebo, Heru Purnomo, menuturkan, bahwa kami berupaya memfasilitasi KTM dan PT TI, kita selaku pelayan masyarakat mereka meminta untuk di fasilitasi terhadap hubungan kemitraan. 

Diakui Heru, sedikit mediasi tidak berjalan dengan baik namun kita hormati dan hargai secara administratif dari pihak PT TI menyatakan sikap terkait dengan kemitraan KTM masih di bawah naungan Ardani,"katanya.

Heru menyebutkan, untuk selanjutnya, terkait kelembagaan ini akan di fasilitasi lebih lanjut dari OPD teknis Disnakerkop- UKM Tebo. 

Mediasi ini tidak bisa dianggap gagal namun ini bagian dari proses evaluasi dan tindaklanjut kedepan ada beberapa kesimpulan sudah kita ambil salah satunya terkait follow up kelembagaan yang dinaungi dinas koperasi,"tutup Heru. 

Reporter

ARDI

Klarifikasi Levi dan Soroti Etika Penyebaran Informasi Pribadi

www.duasatu.net    6.5.26    Comment   

Klarifikasi Levi dan Soroti Etika Penyebaran Informasi Pribadi

Gambar: Ilustrasi

LEBAKBANTEN,DUASATU.NET- Tanggapi pemberitaan yang beredar di salah satu media online terkait dugaan pungutan uang sebesar Rp1 juta, Pahlevi alias Pekuk sampaikan klarifikasi dan bantahan atas tuduhan yang dinilai merugikan nama baiknya.

Pahlevi menegaskan bahwa tuduhan adanya pungutan Rp1 juta itu tidak benar, saya tidak tahu-menahu soal itu, screenshot yang beredar diduga sengaja di buat untuk menjatuhkan nama baik saya,” ujarnya saat dikonfirmasi awak media. Rabu, 6 Mei 2026

Ia menjelaskan terkait dirinya yang sempat sulit dihubungi oleh wartawan,menurutnya, kondisi tersebut terjadi karena situasi darurat keluarga, bukan karena menghindar.

“ Awalnya saya berjanji untuk bertemu di Mapolres Lebak, namun saat itu kondisi ibu saya sedang sakit parah dan harus segera dibawa ke rumah sakit di Bogor. Saya sedang dalam perjalanan, dan terus ditelepon. Bukan panik, tapi situasi tidak memungkinkan, apalagi ibu saya terus merintih kesakitan. Terpaksa nomor tersebut saya blokir sementara,” jelasnya.

Terkait percakapan yang discreenshot dan dikaitkan dengan dugaan keterlibatan oknum aparat, Pahlevi menegaskan hal tersebut merupakan kesalahpahaman.

“Nama ‘WHD’ yang disebut dalam chat itu bukan merujuk pada seseorang atau oknum aparat tertentu. Itu murni kesalahpahaman,,yang jelas WHD bukan nama oknum polisi melainkan PT.Wasilah Hendita Dasra” tegasnya.

Ia juga menyinggung soal adanya dana untuk organisasi Kobam, yang menurutnya bukan pungutan, melainkan sebatas kebersamaan.

“Memang ada uang untuk teman-teman di Kobam, tapi itu hanya sekadar untuk ngopi, bukan pungutan seperti yang dituduhkan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Pahlevi mempertanyakan bagaimana percakapan pribadinya bisa tersebar ke pihak lain.

“Yang saya herankan, kenapa chat pribadi saya dengan teman bisa ada di tangan orang lain, kemudian di-screenshot dan disebarkan. Ini kan ranah pribadi. Apakah hal seperti ini tidak melanggar hukum?” ungkapnya.

Sementara itu, terkait dugaan keterlibatan oknum aparat berinisial WHD dalam aktivitas pertambangan di wilayah Bayah, yang bersangkutan juga memberikan klarifikasi saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.

“Saya tidak mengetahui adanya permintaan Rp1 juta per lubang seperti yang dituduhkan. Kalau memang ada, silakan dibuktikan secara jelas siapa yang meminta dan kepada siapa uang itu diberikan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan agar isu tersebut tidak berkembang menjadi spekulasi liar.

“Kalau memang ada dugaan pungli, silakan laporkan dengan bukti yang jelas. Jangan membuat isu ini menjadi bola liar. Sebutkan secara terang siapa yang meminta dan siapa yang memberi,” tegasnya.

Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya serta tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Selain itu, penyebaran tangkapan layar percakapan pribadi tanpa izin, terlebih jika merugikan pihak tertentu, berpotensi memiliki konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Reporter

A ABDULROHIM

Soroti Investigasi Kasus Meninggalnya Dokter Magang di Kuala Tungkal, Ini Saran Ombudsman

www.duasatu.net    6.5.26    Comment   

Soroti Investigasi Kasus Meninggalnya Dokter Magang di Kuala Tungkal, Ini Saran Ombudsman

Pimpinan Ombudsman RI, Nuzran Joher/foto: dok Ombudsman perwakilan Jambi

JAMBI,DUASATU.NET- Menanggapi kasus meninggalnya dr. Myta Aprilia Azmi di RSUD KH Daud Arif, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi atensi Ombudsman RI. Pasalnya, kasus ini terjadi diduga karena adanya tindakan yang tidak prosedural berupa beban kerja berlebih yang diterima korban. Saat ini pun Tim Investigasi dari Kemenkes juga sudah melakukan pemeriksaan.

Pimpinan Ombudsman RI, Nuzran Joher, dalam kunjungannya ke Provinsi Jambi menyoroti kasus tersebut. Ia juga sudah berkoordinasi dengan Kemenkes terkait proses investigasi yang dilakukan oleh tim terhadap kasus tersebut.

Nuzran menjelaskan bahwa lewat kejadian ini ia meminta agar pihak RSUD berbenah, khususnya dalam hal pengelolaan SDM. Ia meminta agar dilakukan audit jam kerja untuk tenaga kesehatan dan tenaga medis di RSUD tersebur.

"Kita minta RSUD menetapkan batas maksimal jam kerja, misalnya 60 jam per minggu, dan memastikan ada jeda istirahat setelah jaga malam," jelas Nuzran pada Rabu, 6 Mei 2026.

Selain itu, tambah Nuzran, perlu adanya digitalisasi dalam pengelolaan dan pengawasan jadwal jaga uang terintegrasi dengan Kemenkes. Jika RS memaksa dokter lembur tanpa izin, ada sistem peringatan secara otomatis.

Selanjutnya, Nuzran juga meminta agar dilakukan evaluasi terhadap RS Wahana secara ketat. Ia minta status "wahana" bagi rumah sakit yang terbukti melakukan eksploitasi beban kerja atau tidak menyediakan dokter pendamping yang aktif untuk dicabut.

"Harus ada juga jaminan asuransi kesehatan bagi seluruh tenaga kesehatan dan tenaga medis. Harus disesuaikan dengan beban dan risiko kerja," lanjut Nuzran

Sebagai penutup, Nuzran meminta RS untuk menyediakanakses konseling psikologis rahasia bagi dokter intern untuk menangani gejala stres kerja sebelum menjadi fatal.

Redaksi

Pimpinan Ombudsman, Nuzran Joher, Launching Posko Pengaduan Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026

www.duasatu.net    5.5.26    Comment   

Pimpinan Ombudsman, Nuzran Joher, Launching Posko Pengaduan Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026

Foto: dok Ombudsman perwakilan Jambi

JAMBI,DUASATU.NET- Untuk memastikan pengawasan penyelenggaraan ibadah haji di tahun ini berjalan optimal, Ombudsman RI telah membuka Posko Pengaduan Daring Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026. Pengawasan ini meliputi pelayanan di asrama haji, pelayanan di bandara, pelayanan ibadah haji di Tanah Suci, dan pelayanan inklusif bagi lansia dan disabilitas.

Pada Selasa, 5 Mei 2026, Ombudsman RI melakukan launching Posko Pengaduan tersebut pada momen keberangkatam Jemaah Calon Haji (JCH) asal Provinsi Jambi di Asrama Haji Provinsi Jambi. Peluncuran ini secara seremonial dilakukan oleh Anggota Ombudsman RI, Nuzran Joher, dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Jambi. Kegiatan ini juga disaksikan oleh Kakanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jambi, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jambi, dan para JCH Kloter BTH 13 asal Kota Jambi.

Dalam sambutannya, Nuzran, menyampaikan bahwa peluncuran Posko Pengaduan ini dilakukan merupakan bentuk dari kolaborasi Ombudsman dengan Kementerian Haji dan Umrah untuk mengawasi pelayanan penyelenggaraan haji tahun ini. Pengawasan ini sendiri sudah menjadi atensi Ombudsman agar masyarakat bisa mendapatkan haknya dengan layak.

"Mudah-mudahan kehadiran Ombudsman bisa memberikan harapan bahwa penyelenggaraan haji akan lebih baik dan transparan. Ini juga menunjukkan negara hadir untuk Bersama masyarakat yang beribadah haji," jelas Nuzran.

Usai melakukan peluncuran Posko Pengaduan secara resmi, Nuzran dan jajaran juga melakukan pemantauan terhadap pos-pos pelayanan JCH di Asrama Haji tersebut. Termasuk juga kamar-kamar yang ditempati oleh Jemaah.

Dari pengawasan tersebut, Nuzran menyampaikan apresiasinya atas perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan penyelenggara. "Saya sudah beberapa kali menggunakan pelayanan haji dan umrah di Jambi sebelumnya. Saya akui untuk tahun ini sudah sangat baik," ujarnya.

Ombudsman sendiri membuka pengaduan tersebut secara One Stop Service. Artinya, pengaduan ditangani secara terpusat untuk seluruh JCH di Indonesia. Bagi masyarakat yang ingin melapor terkait penyelenggaraan pelayanan publik, dapat melapor secara langsung WA 08119093737 atau melalui email di team7@ombudsman.go.id.

Redaksi

Diberi Waktu Tiga Hari, Kementerian ATR Kantah Kab Tebo di Somasi

www.duasatu.net    5.5.26    Comment   

Diberi Waktu Tiga Hari, Kementerian ATR Kantah Kab Tebo di Somasi

Leo Siahaan, SH LBH and Partner/foto: dok duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET-Kementerian agraria dan tata ruang (ATR) kantor pertanahan (Kantah) Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi di somasi oleh lembaga bantuan hukum (LBH) and Partner terkait pengurusan sertipikat hak milik (SHM). 

Hal tersebut di katakan oleh LBH and Partner Leo Siahaan, bahwa dalam somasi tersebut kita meminta standar operasional prosedur (SOP) terhadap kepastian hukum masyarakat atau klien kami yang mengurus SHM hampir setahun tak kunjung selesai. 

Dijelaskannya, dari penyampaian pihak kantor pertanahan Kab Tebo kepada klien kami mereka bilang semuanya masih dalam proses, padahal segala sesuatu kewajiban administrasi dan pembayaran pajak sudah di bayarkan," ungkap Leo, Selasa 5 Mei 2026.

Sementara tegas Leo, kalau menurut PP No24/1997 batasi waktunya 98 hari kerja ini malah sudah hampir satu tahun tidak juga kunjung selesai. 

" Apalagi kita tahu BPN Tebo ini banyak masalah juga terkait sertipikat prona di zaman beberapa tahun lalu sampai kepala kantornya masuk dan sekarang ada permasalahan konflik antara PT Tebo Indah dengan masyarakat yang mana hak guna usaha (HGU) banyak menyasar masyarakat adalah produk BPN atau kementerian terkait. 

" Saya lihat BPN Tebo ini kurang terbuka terhadap masyarakat,"tegasnya.

Artinya kalau ke BPN sebagaimana yang kami sampaikan ini menanyakan SOP nya, berapa lama yang sebenarnya mulai pengurusan sampai sertipikat bisa terbit, karena bagaimana pun masyarakat selama ini didesak untuk mengurus legalitas tanah. 

Apabila tanah tidak digarap akan diambil oleh pemerintah, begitu masyarakat ada mengurus kenapa justru di persulit,"ujar Leo. 

" Terhadap somasi kita beri waktu selama tiga hari, surat somasi juga kita sampaikan ke Ombudsman perwakilan Jambi, kemudian komisi informasi Jambi. 

" Kalau belum juga ada tanggapan dari BPN Kabupaten Tebo, kami akan mengupayakan hukum baik gugatan maupun kepada Ombudsman nya,"kata Leo. 

Reporter

ARDI

Kalah Sat Set, Niat Panggil Pemda Klarifikasi Pinjaman Daerah, Bupati Lebih Dulu Kumpulkan Pimpinan dan Anggota DPR Bahas Proyek Jalan

www.duasatu.net    5.5.26    Comment   

Kalah Sat Set, Niat Panggil Pemda Klarifikasi Pinjaman Daerah, Bupati Lebih Dulu Kumpulkan Pimpinan dan Anggota DPR Bahas Proyek Jalan

Bupati dan Pimpinan serta anggota DPRD Tebo saat coffee morning di pendopo rumah dinas/foto: dok duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Diberitakan pada sebelumnya, Senin 13 April 2026 lalu terkait berkurangnya pinjaman dana PT SMI yang telah di sepakati bersama, di respon wakil ketua DPRD Tebo, Ihsanuddin, kesepakatan awal DPRD dengan pemerintah pinjaman itu Rp140 milyar yang telah di ajukan. 

Dengan adanya pengurangan itu bakal ada pagu yang jadi korban dan tidak akan di bangun dan dalam waktu dekat saya bakal minta klarifikasi dari pemerintah," tegas Ihsan.

Alih-alih panggil pemerintah, justru yang ada malah terbalik, unsur pimpinan DPRD Tebo dan anggota dewan lainnya malah di kumpulkan yang di kemas melalui coffee morning dan silaturahmi bersama pimpinan dan anggota DPRD Kab Tebo, di ruang makan VIP rumah dinas Bupati Tebo, Senin 4 Mei 2026.

Acara itu di hadiri oleh Wakil Bupati, Sekda, Kepala Bapperida, Bakeuda, Kadis Kesehatan, Kadis Dikbud, Kadis PUPR dan Direktur RSUD STS, yang tak lain salah satunya membahas soal pinjaman daerah melalui PT SMI. 

Sejatinya DPRD Tebo bakal panggil Pemda secara resmi, dalam hal ini Bupati malah kandas dan di yakini tidak akan terwujud untuk mempertanyakan soal alasan pengurangan pinjaman dari PT SMI yang semula senilai Rp140 milyar, telah di bahas dan di setujui bersama TAPD hingga di sahkan melalui rapat paripurna APBD Murni tahun 2026, namun kini tinggal Rp100 milyar. 

Sementara dalam penjelasannya, atas nama Pemda, Bupati Tebo Agus Rubiyanto di dampingi wakilnya Nazar Efendi, Ketua DPRD Khalis Mustiko, Wakil Ketua I Ihsanuddin dan Wakil Ketua II Sahendra duduk bareng satu meja dan membeberkan dihadapan seluruh anggota dewan yang hadir, dari awal usulan pinjaman dana daerah PT SMI hingga akhir secara detail sehingga unsur pimpinan dewan hanya bisa manggut-manggut.

Meski begitu, kini masyarakat Kab Tebo menanti ketegasan wakilnya yang duduk di gedung DPRD, karena pinjaman dana daerah bukanlah hak perorangan atau kelompok, karena mereka berhak untuk tau itu. 

Reporter

ARDI

Diminta Klarifikasi Resmi Oleh DPRD Soal Pinjaman PT SMI, TAPD Tebo Pilih Ngilang..!

www.duasatu.net    5.5.26    Comment   

Diminta Klarifikasi Resmi Oleh DPRD Soal Pinjaman PT SMI, TAPD Tebo Pilih Ngilang..!

Wakil ketua DPRD Tebo, Ihsanuddin, kanan/foto: Ist

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Aroma tak sedap dari pengelolaan keuangan daerah mencuat di Kabupaten Tebo, saat pembahasan krusial terkait pinjaman ratusan miliar rupiah ke pt sarana multi infrastruktur (PT SMI), justru tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) lebih pilih ngilang. 

Seyogyanya rapat resmi yang digelar oleh DPRD Tebo pada 27 April 2026, tidak satu pun perwakilan TAPD hadir. Tak ada penjelasan, tak ada klarifikasi, hanya kursi kosong hal ini jadi pertanyaan besar.

DPRD: Ini Bukan Lalai, Ini Pengabaian

Wakil Ketua I DPRD Tebo, Ihsanuddin, angkat bicara dengan nada keras. Ia menilai absennya TAPD bukan lagi sekadar kelalaian administratif, melainkan bentuk nyata pengabaian terhadap lembaga legislatif.

“Kami ini lembaga resmi. Undangan kami resmi. Tapi diabaikan begitu saja. Ini bukan lagi soal disiplin, ini soal penghormatan terhadap sistem pemerintahan,” tegasnya.

Rp40 Miliar “Hilang”, DPRD Tahu dari Media

Kejanggalan tak berhenti di situ. DPRD justru mengetahui adanya pemangkasan pinjaman dari Rp140 miliar menjadi sekitar Rp100 miliar melalui pemberitaan media bukan dari dokumen resmi pemerintah.

Fakta ini memicu kecurigaan serius: apakah ada keputusan penting yang diambil diam-diam tanpa melibatkan DPRD?

“ Ini uang rakyat. Angkanya bukan kecil. Kalau dipangkas Rp40 miliar, pasti ada program yang dikorbankan. Tapi sampai hari ini kami tidak diberi tahu,” kata Ihsanuddin.

Ada yang Disembunyikan

Situasi ini memunculkan spekulasi liar di ruang publik. Absennya TAPD dan minimnya transparansi membuka dugaan adanya sesuatu yang sengaja ditutup-tutupi.

Dalam tata kelola pemerintahan daerah, perubahan nilai pinjaman bukan perkara sederhana. Ada prosedur, ada pembahasan, dan ada persetujuan bersama. Jika itu dilangkahi, maka yang dipertaruhkan bukan hanya etika—tetapi juga legalitas.

Ancaman Cacat Hukum Mengintai

DPRD Tebo kini bersiap membawa persoalan ini ke ranah kajian hukum dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Jika ditemukan pelanggaran prosedur, maka seluruh proses pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur berpotensi bermasalah secara hukum.

“Kalau ini dilakukan sepihak, itu pelanggaran. Kami tidak akan tinggal diam. Legalitasnya akan kami uji,” tegas Ihsanuddin.

Diamnya TAPD, Kuatkan Kecurigaan

Hingga berita ini diturunkan, TAPD Kabupaten Tebo belum juga memberikan klarifikasi. Tidak ada penjelasan soal absensi, tidak ada uraian soal pemangkasan anggaran.

Sikap diam ini justru mempertegas kecurigaan publik: ada apa sebenarnya di balik perubahan angka miliaran rupiah. 

Reporter

ARDI

Ogah Konfirmasi, PT Montd’or Oil Disorot Diduga Lobi Senyap Soal Jalan TMMD

www.duasatu.net    4.5.26    Comment   

Ogah Konfirmasi, PT Montd’or Oil Disorot Diduga Lobi Senyap Soal Jalan TMMD

Gambar: Ilustrasi

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Sikap bungkam PT Montd’or Oil Tungkal Ltd di tengah polemik rencana penggunaan jalan hasil program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, kian memicu tanda tanya publik.

Upaya konfirmasi yang dilakukan media ini kepada Humas perusahaan, Ahmad Firdaus, tidak mendapat respons. Pesan WhatsApp yang dikirim pada hari ini Senin (4/5/2026) tidak dibalas, begitu juga sebelumnya. 

Demikian juga humas PT. Montd'or Oil Tungkal Ltd, Rahmat Hidayat juga terkesan menghindari konfirmasi, baik melalui pesan singkat maupun panggilan telepon.

Ironisnya, di saat tertutup terhadap media, informasi di lapangan justru menyebut perusahaan tengah bergerak aktif. 

Dalam beberapa hari terakhir, Ahmad Firdaus diduga melakukan lobi-lobi intensif ke Pemerintah Kabupaten Tebo serta Pemerintah Desa Kunangan dan Kelurahan Sungai Bengkal.

Manuver ini memunculkan dugaan bahwa perusahaan sedang mencari jalan pintas untuk memanfaatkan jalan TMMD sebagai jalur alternatif, menyusul belum rampungnya pembebasan sejumlah lahan milik warga untuk proyek pipa gas menuju Kabupaten Batanghari.

Sebelumnya, PT Montd’or Oil Tungkal Ltd memang telah membebaskan sebagian lahan warga melalui skema sewa dan ganti rugi tanam tumbuh. Namun, sejumlah bidang lahan lain dikabarkan masih belum mencapai kesepakatan, memicu resistensi dari pemilik lahan.

Di tengah situasi tersebut, rencana penggunaan jalan TMMD—yang dibangun dari swadaya masyarakat sejak 1980-an dan diperlebar melalui program pemerintah—dinilai berpotensi menimbulkan konflik baru.

Ketua Lembaga Adat Melayu Jambi (LAMJ) Kecamatan Tebo Ilir, Muhammad Isya sebelumnya, menegaskan bahwa setiap perubahan fungsi jalan harus melalui persetujuan masyarakat.

“Jalan itu ada sejarahnya, dibangun dari swadaya warga lalu dihibahkan untuk kepentingan umum. Kalau sekarang mau dipakai untuk kepentingan perusahaan, harus terbuka dan disepakati masyarakat,” tegasnya.

Ia mengingatkan, tanpa transparansi, potensi gesekan sosial sangat terbuka.

“Kalau dipaksakan tanpa komunikasi yang jelas, ini bisa memicu konflik di tengah masyarakat,” ujarnya.

Hingga berita ini diterbitkan, PT Montd’or Oil Tungkal Ltd belum memberikan klarifikasi resmi terkait rencana penggunaan jalan TMMD maupun dugaan aktivitas lobi yang dilakukan. Sikap bungkam ini justru semakin memperkuat spekulasi di tengah masyarakat.

Redaksi