Media Online : www.duasatu.net

News

Pemerintah

Hukrim

Advertorial

Video

Sabtu, 12 September 2026

Hindari Kerusakan Jalan Dibiayai Utang Pinjaman Pemda Tebo, PT SMS Harus Beralih Ke Jalan TMMD

Kadis LH-Hub Kab Tebo, jalan dibiayai pinjaman daerah/foto: dok duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET-Diketahui sebelumnya bahwa seluruh fraksi DPRD Kabupaten Tebo, dalam penyampaian pandangan akhir terhadap APBD Perubahan tahun 2026, dengan tegas melarang penggunaan jalan di lalui truk pengangkut crude palm oil (CPO) PMKS pt selaras mitra sarimba (PT SMS) melebihi tonase untuk di tindaklanjuti oleh pemerintah agar tidak merusak jalan yang sedang di perbaiki dibiayai dari utang pinjaman daerah senilai Rp46 milyar. 

Kepala dinas (Kadis) lingkungan hidup dan perhubungan (DLH-Hub) Kab Tebo, Eryanto, mengatakan, terkait alternatif penggunaan jalan untuk angkutan CPO PT SMS yang melebihi tonase ini Bupati sebelumnya sudah membicarakannya dengan owner perusahaan tersebut. 

Karena pada itu saya juga tidak mengikuti, kenapa usulan alternatif jalan akan digunakan tidak dijalankan mungkin owner pada waktu itu lagi sibuk, selain itu untuk perbaikan jalan yang di bangun melalui TMMD tidak sedikit biayanya,"ujar Eryanto, Jum'at 11 September 2026.

Saya berfikiran kalau ada skemanya menjelang perbaikan jalan bisa di laksanakan dia harus ada deposit, kalau di pertambangan itu reklamasi, apabila ada kerusakan Pemda bisa menindak lanjuti, kita berharap ada win-win solution yang terbaik bagi mereka. 

" Saya akan menyampaikan ke Bupati untuk kembali mengundang ownernya lagi supaya segera ada titik temu yang baik saling menguntungkan bagi mereka maupun Pemda, karena kita sedang membangun jalan yang dibiayai pinjaman daerah. 

Membangun jalan itu kalau sudah terjadi juga pasti kelasnya naik, tapi walaupun kelasnya naik harus dibicarakan bersama daya tahan jalannya seperti apa yang bisa menyampaikan dinas PU. 

" Perusahaan wajib untuk mencari jalan alternatif, itulah salah satu zona nyaman berusaha, mereka sudah ada jalan TMMD di samping pabrik, jalur tersebut nanti jadi hidup kedepan harapan kita. 

Memang sebelum keluar jalan lintas ada pemukiman, itu suasananya jadi berbeda cuma tetap harus mereka fasilitasi, karena pemukiman ini sudah lama nanti bahasanya pasti mengganggu. Bahasa mengganggu ini harus di sosialisasikan secara intens. 

Eryanto menegaskan, kalau Pemda menyarankan PT SMS wajib mencari alternatif jalan, tapi kita tidak tau persiapan kemampuan perusahaan, karena jalan TMMD itu masih mentah dan perlu perbaikan yang membutuhkan finansial lebih besar. 

" Tapi itu resiko mereka membangun pabrik di jalan yang tidak layak mereka lewati. Apabila mereka melewati jalan TMMD itu zona aman, makanya PT SMS tinggal sosialisasi di daerah yang ada pemukimannya, efeknya nanti sudah pasti akan ramai,"ucap Eryanto. 

Reporter
ARDI

Jumat, 11 September 2026

WFH ASN Masih Efektif, Sekda Tebo: Kalau di Haruskan Bekerja Seperti Biasa, Tunggu Regulasi Kemendagri

Sekda Tebo, Dr Sindi, SH, MH/foto: dok duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET-
Pemerintah
Kabupaten (Pemkab) menyatakan, work from home (WFH) bekerja dari rumah di anggap efektif dan efisien dalam penyelenggaraan budaya kerja pegawai aparatur sipil negara (ASN). 

Hal ini di sampaikan oleh sekretaris daerah (Sekda) Tebo, Sindi, WFH yang di laksanakan oleh Pemkab Tebo, yang dimulai pada tanggal 1 April 2026 lalu pelaksanaannya merupakan salah satu implementasi dari surat edaran menteri dalam negeri (SE Mendagri) Nomor 800.1.5/3349/SJ tentang transformasi budaya kerja ASN dilingkungan pemerintah daerah. 

Sampai saat ini Pemkab Tebo masih melakukan WFH, di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) secara bergantian dalam satu minggu, yaitu pada hari Jum'at, dan OPD menjadwalkan ASN nya siapa-siapa saja yang bekerja melalui WFH,"kata Sindi, Jum'at 11 September 2026.

Menurut Sindi, WFH sampai hari ini di rasakan masih efektif karena ada beberapa keuntungan, yang pertama kantor tempat bekerja atau dinas instansi hemat listrik, air, kertas dan lainnya, bagi ASN itu sendiri tentu hemat biaya dan waktu, yang seharusnya mereka bekerja datang ke kantor harus memakai biaya BBM dan makan siang, karena bekerja dari rumah makan tanpa biaya. 

Kemudian keuntungan lainnya adalah keseimbangan hidup, bekerja sambil berkumpul bersama keluarga tapi dengan catatan, istirahat dan bekerjanya di rencanakan. Keuntungan selanjutnya sambung Sindi, mengurangi kelelahan di jalan terutama bagi ASN tinggalnya jauh dari kantor tentu bisa merasakan bagaimana bekerja di kantor setiap hari dan setelah WFH. 

"Intinya tegas Sindi, sampai hari ini WFH masih efektif, kemudian kita tunggu saja regulasi dari Kemendagri selanjutnya. 

"Kalau memang nanti di haruskan bekerja seperti biasa, kita tunggu regulasinya," pungkas Sindi. 

Reporter
ARDI

Realisasi APBD Tebo Per September 2026 Baru Terserap Segini

Foto: Ist

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Pasca ketok palu anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) perubahan, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, pada triwulan tiga per 10 September tahun 2026, baru mencapai 48,51 persen. 

Berkaitan dengan hal tersebut kepala badan keuntungan daerah (Bakeuda) Kab Tebo, Hendry Nora, mengatakan, bahwa sampai dengan tanggal 10 September 2026 pendapatan daerah sudah tercapai sebesar Rp656.055.340.272,85 atau 69,85 persen dan khusus untuk pendapatan asli daerah (PAD) sudah tercapai sebesar Rp106.030.410.481,85 atau 86,74 persen. 

Sementara itu dari sisi serapan belanja pemerintah kabupaten (Pemkab) Tebo sampai dengan tanggal 10 Sept 2026 baru mencapai Rp.543.384.945.049,06 atau 48,51 persen,"ungkap Hendry Nora, Jum'at 11 Sept 2026.

Masih rendahnya serapan APBD Kab Tebo tahun 2026, menurut Hendry Nora, di karenakan kegiatan yang bersumber dari dana spesifik masih berproses untuk pemenuhan syarat salur serta menunggu jadwal salur berikutnya dari pemerintah pusat ke daerah. 

" Untuk dana desa (DD) tahun 2026 penyalurannya ke desa sudah mencapai Rp. 38.372.875.600,00 atau 98,46 persen dari total pagu sebesar Rp38.973.168.000,00. Saat ini pemerintah desa juga sedang melakukan proses input pada aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) agar dapat terserap seluruhnya. 

" Kemudian untuk alokasi dana desa (ADD) saat ini sedang dilakukan proses untuk tahap II sambil menunggu APBD P Kab Tebo Tahun 2026 selesai seluruh tahapannya,"ujarnya.

Reporter
ARDI

Kamis, 10 September 2026

Tahun 2027 Kab Tebo Kebagian 243 Kuota Haji, Kemenhaj: 43 Orang Mundur

Kakan Kemenhaj dan Umrah Kab Tebo, Darmawi/foto: dok duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET-
Kantor kementerian haji dan umroh (Kemenhaj) Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi telah mendapat kuota calon jama'ah haji (CJH) untuk musim haji tahun 1448 Hijriah / 2027 mendatang sebanyak 243 orang. 

Hal tersebut di sampaikan oleh kepala kantor (Kakan) Kemenhaj Kab Tebo, Darmawi, bahwa kuota haji tahun ini untuk keberangkatan 1448 H/2027 M berjumlah 243 orang. 

" Tetapi dari jumlah kuota haji tersebut, ada sekitar 43 orang mengundurkan diri dengan alasan ekonomi, kemudian ada yang belum genap berusia 18 tahun untuk keberangkatan pertama dan kedua ada juga yang sakit,"ungkap Darmawi di temui di kantornya, Kamis 10 September 2026.

Sementara itu Darmawi menjelaskan, ada selisih penurunan untuk biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) dibanding tahun 2025 lebih murah daripada tahun 2026," katanya.

Darmawi mengatakan, kemarin kami sudah mengadakan Pra manasik sebagai pengenalan atau pembekalan sebelum melaksanakan manasik utama. 

Pra manasik kemarin dihadiri kurang lebih dua ratusan orang, salah satunya itu memang porsi yang berangkat tahun 2027, selanjutnya porsi penggabungan muhrim dan porsi pelimpahan. 

Dalam Pra manasik dihadiri oleh Kanwil Kemenhaj dan umroh Prov Jambi, di wakili Kabid bina haji tersebut dilaksanakan satu hari.

Setelah ini lanjut Darmawi kita akan melaksanakan manasik tingkat kecamatan dan kabupaten yang terbagi dalam dua zona, 1 dan 2 untuk menampung aspirasi jama'ah yang tinggalnya lebih jauh. 

Selain itu ada lagi manasik mandiri yang di kelola oleh kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh (KBIHU) Almabrur Kab Tebo jadi semua CJH Tebo yang berjumlah inshaallah nanti ditambah kuota fix 243 orang nanti bergabung dalam satu KBIHU Almabrur,"kata Darmawi. 

Reporter
ARDI

Karhutla Dikawasan Hutan Tabir Kejasung, Tebo Jambi Fokus Pemadaman Penyebab Belum Diketahui

Pemadaman kawasan hutan beberapa waktu lalu/foto: dok duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) Tebo Timur Unit X, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, melalui Kasi perlindungan hutan (Linhut) Suhirman, mengatakan, bahwa kebakaran lahan yang terjadi beberapa waktu yang lalu di desa Teluk Pandak, Kecamatan Tebo Tengah di kawasan hutan produksi (HP) Tabir Kejasung seluas 50 hektar saat ini penyebabnya belum dapat diketahui," ucapnya via telpon, Rabu 9 Sept 2026.

Awal mula api membakar kawasan HP tersebut belum dapat di ketahui, apakah ada campur tangan manusia tidaknya dari luas lahan 50 hektar yang terbakar itu, namun pastinya di luar luasan 20 hektar yang dikelola kelompok tani hutan (KTH) Tanah Tumbuh tapi masih dalam kelompok hutan Tabir Kejasung dan di kuasai oleh masyarakat," tegas Suhirman. 

Sementara vegetasi lahan yang terbakar menurut Suhirman, ada jenis tanaman karet, di bawahnya di tanami sawit kalau di perhatikan berdasarkan foto, karena pada waktu itu saya tidak turun langsung ke lapangan tapi Ka KPH. 

Turunnya Ka KPH kelapangan bukan untuk melakukan penindakan secara hukum tapi hanya memantau sampai dimana api apa masih hidup atau sudah padam selanjutnya diupayakan untuk di lakukan pendinginan jangan sampai terjadi seperti dua minggu lalu sudah di padami kita tinggal, hidup lagi,"ujar Suhirman. 

" Makanya kata Suhirman, kawasan hutan sekarang di pantau terus oleh KPH, jangan sampai kebakaran tersebut terjadi lagi. 

Sejauh ini ungkap Suhirman Karhutla yang terjadi di kawasan hutan didesa Teluk Pandak belum ada di lakukan penindakan secara hukum, lantaran terjadinya kebakaran secara tiba-tiba api sudah merambat ke kawasan hutan yang 50 hektar. 

Sedangkan KTH Tanah Tumbuh menjaga jangan sampai terjadi kebakaran ke lahannya tapi masih juga merembet apalagi kejadiannya hingga malam hari tidak dapat dipertahankan atau dicegah, apalagi kita mau melakukan penindakan hukum tidak ada lagi yang disalahkan," imbuh Suhirman. 

Reporter
ARDI

Rabu, 09 September 2026

Pasca Rakit Dompeng Dibakar, Warga Puntikalo Diduga Di*nc*m Akan di B"n*h, Korban Lapor Pelaku Ke Polres Tebo

Rakit dompeng yang berhasil dieksekusi oleh Polres Tebo belum lama ini di Puntikalo/foto: dok duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET-
Pasca
satu orang pekerja penambang emas tanpa izin (PETI) di serahkan oleh warga desa Puntikalo Kecamatan Sumay ke Polres Tebo dan dua unit rakit di eksekusi pihak kepolisian, terjadi dugaan pengancaman terhadap salah satu warga Puntikalo. 

Usai melaporkan peristiwa dugaan pengancaman tersebut ke Polres Tebo, Boby Hartanto, warga desa Puntikalo mengatakan, bahwa seseorang lakukan pengancaman terhadap orang tuanya. 

Boby menyebutkan, menurut keterangan orang tuanya, ada sekitar lima orang yang melakukan pengancaman, tapi kita fokusnya cuma satu orang. " Orang tersebut mengancam mau membunuh orang tua saya,"ungkap Boby. 

Ancaman diduga menurut Boby akibat aktivitas rakit dompeng PETI pada beberapa waktu yang dibakar massa di perbatasan antara desa Teluk Langkap-Puntikalo. 

Ungkap Boby, emak saya memang menentang aktivitas PETI, pada dasarnya dia terserah mau dompeng dimana asal jangan di Sungai Batanghari yang masuk ke dalam desa Puntikalo,"tegasnya.

Lanjut Boby, dia mau dompeng di kebun dan tanah dia, silahkan tapi asal jangan di sungai Batanghari yang ada di Puntikalo. Harapan kita karena ini sudah pengancaman, tolong laporan saya di tindaklanjuti oleh pihak kepolisian,"
pintanya.

Selain itu Boby menyatakan, ancaman di lakukan sudah berkali-kali, kita ada bukti terhadap ancaman tersebut," pungkasnya.

Terpisah Kapolres Tebo melalui Kanit Reskrim, William Simbolon membenarkan, telah menerima laporan seorang masyarakat desa Puntikalo, dan terhadap pelaporan itu pasti  akan kami tindaklanjuti,"ucapnya.

Sementara itu William mengatakan, kami dari pihak Polres Tebo, mewarning stop melakukan aktivitas PETI, siapapun orangnya tidak ada yang kebal hukum," katanya.

Untuk menindaklanjuti laporan ini, kami akan melakukan penyelidikan terlebih dulu siapa-siapa saja yang terlibat dalam pengancaman tersebut akan di lakukan pemeriksaan,"ujar William. 

Reporter
ARDI

Satgas Karhutla Prov Jambi Monev Ke Kab Tebo Pasca Kebakaran Lahan di Sumay, Fokus Utama Ke Penangkaran Gajah di Muara Sekalo

Karhutla beberapa waktu lalu di Kec Sumay/foto: Ist

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Rombongan
Satgas kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) Provinsi Jambi, pada Selasa 6 September 2026, kemarin monitoring dan evaluasi (Monev) ke Kabupaten Tebo, terutama terkait penanganan Karhutla di desa Muara Sekalo, Kecamatan Sumay, merupakan habitat dan penangkaran Gajah khususnya yang ada di Bukit Tigapuluh," ungkap kepala BPBD Tebo, Joko Ardiawan, Rabu 9 September 2026.

Dalam penuturannya sebut Joko, Satgas Karhutla Prov Jambi memastikan dalam kunjungan kemarin, areal kawasan yang menjadi perlintasan atau koridor gajah di Bukit Tigapuluh dipastikan aman tidak terkendala dengan Karhutla yang terjadi di Kab Tebo. 

Selain itu Satgas Prov Jambi juga memastikan, bahwa Gajah saat ini dalam keadaan aman. " Diharapkan aman untuk menjadi tempat pengembangan dan penangkaran Gajah yang ada di Kab Tebo," ujar Joko. 

Lanjut Joko, Satgas Karhutla Prov Jambi juga menyampaikan, setiap ada kejadian tetap terpantau dan Satgas Prov Jambi juga membantu penanganan Karhutla di Kab Tebo apabila memerlukan penanganan melalui udara atau water boombing. 

Sampai saat ini sambung Joko, kita terus berkoordinasi dengan Satgas Prov Jambi setiap ada penanganan Karhutla, yang memerlukan water boombing, apabila sulit di jangkau karena keterbatasan sumber air,"tutupnya.

Reporter
ARDI

Satu Orang Pelaku PETI di Puntikalo Jadi Tersangka, Polres Tebo Buru Pemilik Rakit Yang Sempat Dilarikan

Rakit dompeng yang dilarikan belum sempat dimusnahkan oleh Polisi/foto: Ist

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Polres Tebo telah menetapkan satu orang tersangka pekerja penambang emas tanpa izin (PETI) menggunakan mesin dompeng yang sebelumnya di amankan oleh masyarakat desa Puntikalo, Kecamatan Sumay, saat beraktivitas di sungai Batanghari sekira pukul 04.00 Wib subuh pada Senin 7 September 2026 lalu. 

Kapolres Tebo melalui Kanit Reskrim, Iptu William Simbolon, menjelaskan, untuk tindaklanjut dari peristiwa yang terjadi di desa Puntikalo, hari ini kita sudah menetapkan satu orang pelaku terduga PETI sebagai tersangka dan pada saat ini sudah ditahan. 

" Selanjutnya kami saat ini sedang melengkapi pemberkasannya untuk di limpahkan dan dilakukan pemeriksaaan oleh kejaksaan," tegas William, Rabu 9 Sept 2026.

William mengatakan, dari saksi-saksi yang telah di periksa kami tetap akan memintai keterangan terhadap rakit satunya lagi yang sempat di larikan, siapa saja pekerja dan pemiliknya tetap bakal kita lakukan penyelidikan,"tegasnya.

Reporter
ARDI

Di Kab Tebo, Desil 1 Merupakan Sasaran Utama Penerima Bansos Tahun 2026 Meningkat

Gbr: Ilustrasi

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Kelompok masyarakat dalam kesejahteraan 50 persen terbawah berdasarkan data sosial dan ekonomi masuk dalam Desil 1 merupakan sasaran utama penerima program bantuan sosial dari pemerintah mengalami meningkat dari tahun sebelumnya. 

Kepala dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P3A) Kab Tebo, Arief Haryoko membenarkan, bahwa Desil 1 antara tahun 2025 ke periode Agustus 2026 ada peningkatan. 

Kalau dilihat berdasarkan data yang ada, tahun 2025 itu ada 8827 kepala keluarga (KK), sementara di tahun 2026 periode 15 Agustus, tercatat 8865 KK. Sedangkan pada tahun 2025 jumlah jiwanya yaitu 29.761 jiwa dan untuk Agustus 2026 sebanyak 30.345 jiwa, selisih sekitar lima ratusan,"kata Arief saat ditemui di kantornya, Selasa 8 September 2026.

Menurut penuturan Arief Haryoko, meningkatnya Desil 1 pada tahun 2026, artinya ada penambahan masyarakat yang tidak mampu. 

" Peningkatan ini hampir rata-rata terjadi dari Desil 1-5, hal di karenakan adanya fluktuasi, misalnya Desil 1 ada kenaikan, Desil 2 terdapat penurunan, bisa saja dari Desil 2 pindah ke Desil 1 atau sebaliknya ke Desil yang lebih tinggi bahkan ada diantara itu Desil 1-5 berubah jadi Desil 6-10," ungkap Arief. 

Lebih jauh di jelaskan Arief, bahwa Desil ini bukan kami yang menentukan, tapi oleh pemerintah pusat, kalau memang masyarakat mengalami perubahan Desil dan menurutnya tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya maka mereka bisa melaporkan kepada kami, Ke Dinsos maupun ke desa atau ke pendamping desa petugas program keluarga harapan (PKH) untuk dapat di lakukan usulan penginputan ulang. 

" Bagi warga yang Desilnya hilang atau tidak masuk, bisa menghubungi operator desa bisa di chek per person dia masuk ke Desil berapa, apa masih sesuai dengan yang lama atau tidak,"imbuhnya.

Arief menambahkan, bagi masyarakat Kab Tebo, meskipun Desil 1 naik namun untuk secara keseluruhan Desil 1-4 tahun 2025 ke 2026 mengalami penurunan, dimana data akhir tahun 2025 jumlah masyarakat tidak mampu berjumlah 171.128 jiwa. Periode 15 Agustus 2026 sebanyak 154.841 jiwa, ada penurunan sekitar di angka 16 ribuan. 

Reporter
ARDI

Selasa, 08 September 2026

Kabut Asap Ancam Kesehatan Warga Tebo, Liga Marisa Bergerak Bagikan Masker dan Sembako

Anggota DPRD Tebo Fraksi Golkar, Liga Marisa bersama warga desa Mengupeh/foto: Ist

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Makin memburuknya kualitas udara di Kabupaten Tebo dalam beberapa hari terakhir mendapat perhatian Anggota DPRD Tebo Fraksi Golkar, Liga Marisa.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Tebo ini turun langsung membagikan masker kepada masyarakat Desa Mengupeh dan Desa Muara Kilis, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo.

Kegiatan yang dipusatkan di Dusun Tanjung Beringin, Desa Mengupeh tersebut tidak hanya diisi dengan pembagian masker. Liga Marisa juga menyalurkan paket sembako kepada ratusan ibu-ibu, khususnya perempuan lanjut usia, dari Desa Mengupeh dan Desa Muara Kilis.

Liga Marisa mengatakan pembagian masker merupakan bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat menyusul memburuknya kualitas udara di Kabupaten Tebo.

Menurutnya, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan, terutama anak-anak, perempuan lanjut usia dan warga yang banyak beraktivitas di luar rumah.

“Masker ini mungkin sederhana, tetapi mudah-mudahan dapat membantu masyarakat melindungi diri di tengah kondisi udara yang sedang kurang baik. Kami juga mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar rumah apabila kondisi udara semakin memburuk,” ujar Liga Marisa, kepada media ini, kemarin.

Sementara itu, pembagian sembako merupakan bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat, terutama ibu-ibu dan perempuan lanjut usia yang membutuhkan perhatian bersama.

Kegiatan tersebut juga dikemas dalam nuansa keagamaan karena masih dalam momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 2026. Dalam kesempatan itu, Liga Marisa menghadirkan Ustaz Novpriadi, S.Pd.I., M.Pd., Gr. untuk memberikan tausiah kepada masyarakat.

Kegiatan turut dihadiri Ketua Lembaga Adat Melayu Jambi (LAMJ) Desa Mengupeh, Direktur BUMDes Mengupeh, Kepala Dusun Tanjung Beringin Desa Mengupeh, Kepala Dusun Sungai Udang dan Kepala Dusun Muara Kilis Desa Muara Kilis, imam dan khatib Masjid Tanjung Beringin, para ketua RT, tokoh masyarakat serta tokoh agama.

Liga Marisa berharap kegiatan tersebut tidak hanya membantu masyarakat di tengah kondisi udara yang memburuk, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian sosial dan silaturahmi.

“Momentum Maulid Nabi ini sekaligus menjadi pengingat bagi kita untuk terus memperkuat kepedulian dan berbagi kepada sesama. Mudah-mudahan bantuan yang diberikan bermanfaat dan kondisi udara di Kabupaten Tebo segera kembali membaik,” pungkasnya. 

Redaksi

BPBD Tebo Belum Terima Laporan Resmi Jumlah Luas Lahan Perusahaan Korporasi Yang Terbakar Selama Karhutla

Foto: Ist

TEBOJAMBI,DUASATU.NET-
Badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, menyebutkan bahwa jumlah titik hotspot berdasarkan Sipongi kementerian kehutanan (Kemenhut) Januari sampai dengan hari ini Selasa 8 September 2026, terdeteksi 1.121 tersebar di semua Kecamatan, dominannya di Kecamatan Sumay,"ujar kepala BPBD melalui Sekban, Ahmad Rony, ditemui di kantornya. 

Pagi tadi kami pantau di Sipongi, hari ini lumayan banyak terdapat titik hotspot di Kab Tebo, dan dominan berada di Kec Sumay, khususnya di desa Pemayungan. 

Sementara itu terkait jumlah luasan areal perusahaan yang telah di tangani selama kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kab Tebo, Rony menyebutkan, untuk kebakaran lahan korporasi belum bisa di rekap, yang jelas berdasarkan data kami tangani di dalam area konsesi, kita tidak punya, berapa real sebenarnya luasan kebakaran tersebut. 

" Karena kita belum menerima laporan resmi terkait kondisi Karhutla di daerah korporasi atau perusahaan masing-masing, namun begitu ungkap Rony, ada sekitar lima perusahaan yang sempat kami tangani selama Karhutla. 

Sedangkan untuk penanganan kebakaran dalam kawasan hutan produksi, kemarin ada terjadi di desa Teluk Pandak Kec Tebo Tengah, dengan prediksi luasan terbakar sekitar 50 hektar,"kata Rony. 

Rony menambahkan, penanganan yang telah di lakukan terhadap perusahaan korporasi tersebut antara lain, pertama pt lestari asri jaya (LAJ), pt alam bukit tigapuluh (ABT), pt persada harapan kahuripan (PHK) makin grup, pt tebo alam lestari (TAL) dan PT Bajabang, semuanya ada lima berdasarkan laporan kita dari Satgas, kita rangkum luasan-luasan Karhutla yang berada di area konsesi,"ucapnya.

Reporter
ARDI

Penerbangan Terdampak Abu Vulkanik, Ombudsman RI Pantau Layanan Penumpang di Bandara Soetta

Bersama Menhub, Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng/foto: dok ORI

TANGERANGBANTEN,DUASATU.NET- Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng melakukan pemantauan layanan penumpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin (7/9/2026). Pemantauan dilakukan menyusul gangguan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.

Sejumlah aktivitas penerbangan terkena dampak akibat kondisi tersebut. Pembatalan, penundaan, penjadwalan ulang, hingga pengalihan penerbangan. Ombudsman memantau penanganan penumpang untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang jelas serta layanan dan penanganan yang layak (service-recovery) selama terjadi gangguan operasional penerbangan.

Robert mengatakan, dalam kondisi gangguan penerbangan akibat faktor alam, keselamatan penerbangan merupakan prioritas tertinggi. Namun, keselamatan tersebut perlu berjalan beriringan dengan kepastian informasi dan layanan kepada penumpang.

“Dalam kondisi gangguan penerbangan akibat faktor alam, keselamatan tentu menjadi hukum tertinggi layanan. Namun, pada saat yang sama, penumpang tetap berhak mendapatkan informasi yang jelas, kepastian layanan, dan penanganan yang layak. Jangan sampai ketidakpastian operasional menjadi beban bagi penumpang,” ujar Robert.

Dalam giat lapangannya, Ombudsman melihat penyampaian informasi mengenai status penerbangan, mekanisme penanganan penumpang terdampak, serta kesiapan petugas dalam memberikan penjelasan kepada penumpang. Ombudsman juga memperhatikan penanganan perubahan jadwal, pembatalan maupun pengalihan penerbangan, termasuk informasi mengenai refund, reschedule, dan penanganan bagasi.

Menurut Robert, dalam situasi seperti ini, penumpang membutuhkan informasi yang cepat, konsisten, dan mudah dipahami. Setiap perubahan status penerbangan perlu segera disampaikan agar penumpang dapat menentukan langkah selanjutnya.


“Penumpang jangan sampai berada dalam posisi menunggu tanpa kepastian. Mereka perlu mengetahui apakah penerbangannya tetap beroperasi, ditunda, dibatalkan, dijadwalkan ulang, atau dialihkan. Informasi tersebut harus disampaikan secara jelas melalui satu kanal resmi (single-entry) dan real-time,” kata Robert.

Ombudsman juga melihat pentingnya koordinasi antarpihak dalam menangani gangguan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik. Informasi mengenai kondisi abu vulkanik dan perkembangan keselamatan penerbangan perlu diterjemahkan menjadi informasi pelayanan yang dapat dipahami secara cepat dan udah  oeh masyarakat.

Dalam pemantauan di Terminal 1B dan Terminal 1C, Ombudsman menemukan adanya penerbangan dari maskapai tertentu yang masih berstatus on schedule, yang kemudian  turut dikonfirmasi kepada salah satu penumpang. Kondisi tersebut menjadi perhatian Ombudsman karena berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi penumpang, terutama ketika pada saat yang sama penutupan sementara sejumlah bandara dilakukan berdasarkan informasi penerbangan melalui Notice to Airmen (NOTAM) yang diterbitkan AirNav Indonesia serta hasil paper test yang dilakukan BMKG untuk mendeteksi keberadaan abu vulkanik. 

"Dalam situasi tersebut, manajemen maskapai tidak boleh mengambil keputusan yang berbeda dari pihak otioritas. Bahkan jika sifatnya hanya untuk antisipasi dan berjaga-jaga. Pada sisi lain, pengawasan dari Kementerian Perhubungan dan Otoritas Bandara juga terus diperkuat di berbagai bandara terdampak," tegas Robert.

Para penumpang membutuhkan kepastian mengenai status penerbangannya agar dapat menentukan langkah selanjutnya, termasuk apakah tetap menunggu, melakukan penjadwalan ulang, atau mendapatkan penanganan lainnya. Ombudsman selanjutnya akan melihat lebih lanjut mekanisme koordinasi dan penanganan penumpang terdampak, termasuk memastikan informasi yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan kondisi penerbangan.

Ombudsman RI mengingatkan bahwa dalam kondisi gangguan penerbangan akibat faktor alam, pelayanan kepada penumpang tetap harus dijalankan secara transparan, responsif, dan berorientasi pada kepastian. Keselamatan penerbangan harus menjadi prioritas, namun hak penumpang untuk memperoleh informasi dan layanan yang layak juga harus tetap diperhatikan.

Redaksi

 









Ad Placement

Politik

Pendidikan

Nasional