Kadis PUPR Pilih Bungkam, Sebelumnya Bupati Labura Sudah Perintahkan Evaluasi Izin ION Net

www.duasatu.net    9.11.26    Comment   

Kadis PUPR Pilih Bungkam, Sebelumnya Bupati Labura Sudah Perintahkan Evaluasi Izin ION Net

Foto: dok Ifnu Sungkowo

LABURASUMUT,DUASATU.NET- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Labuhanbatu Utara, Simon Barus memilih bungkam saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp terkait kejanggalan izin pemasangan tiang jaringan internet PT. Parsaoran Global Datatrans (ION Global/ ION Net), Senin 9 November 2026.

Setidaknya terdapat lima pertanyaan krusial yang menyangkut kepentingan publik. Sebelumnya, Kabid Jalan Dinas PUPR Labura, Deddy Agusman, saat dikonfirmasi pada Minggu lalu, mengakui perusahaan ION Net sedang mengurus izin kepada Dinas Perizinan. 

Pengakuan ini menjadi pertanyaan besar apabila pada saat ini saja perusahaan tersebut masih mengurus izin, lalu atas dasar apa Dinas PUPR menerbitkan Surat Nomor: 600.1.1/101/DPUTR-LBU/IV/ 2026 tanggal 10 April 2026 yang menyatakan tidak keberatan atas pemasangan tiang tersebut. 

Namun diduga peraturan daerah (Perda) tentang penanaman tiang jaringan utilitas di Kab Labuhanbatu Utara belum ada.

Jika Perda sebagai dasar hukum belum ada maka apa dasar hukum PUPR menerbitkan surat izin tersebut sementara dalam lampiran surat PUPR 10 April 2026, hanya tercantum 25 ruas jalan dengan total 234 tiang. Faktanya, di Jl Pinggir Jati sudah berdiri 30 tiang, nama jalan tersebut tidak tercantum dalam lampiran izin PUPR. Pemasangan 30 tiang di Jl Pinggir Jati diduga dilakukan diluar izin yang di terbitkan PUPR. 

Sementara informasi yang berhasil di himpun, Bupati Labuhanbatu Utara pada sekitar 2 bulan lalu telah memerintahkan Kadis PUPR untuk melakukan evaluasi terhadap izin ini. Namun hingga hari ini, hasil evaluasi tersebut tidak pernah dipublikasikan. 

Kejanggalan lainnya, surat PUPR di terbitkan atas nama PT Parsaoran Global Datatrans (ION GLOBAL). Sedangkan yang bekerja di lapangan adalah PT. Yetoya Solusi Indonesia (Ion Network). 

Sikap bungkam Kadis PUPR ini sangat disayangkan, padahal, pemasangan tiang diduga tanpa dasar hukum yang jelas ini sudah meresahkan warga, khususnya di Jl. Pinggir Jati.

Hingga berita ini ditulis, Kadis PUPR Labura maupun Kabid Jalan dan pihak PT Parsaoran Global Datatrans/PT Yetoya Solusi Indonesia belum memberikan klarifikasinya. 

Reporter

IFNU SUNGKOWO

Rapat Banggar Bersama TAPD, Ketua DPRD: TKDD 2027 Kab Tebo Menurun

www.duasatu.net    9.11.26    Comment   

Rapat Banggar Bersama TAPD, Ketua DPRD: TKDD 2027 Kab Tebo Menurun

Ketua DPRD Kab Tebo, Khalis Mustiko pimpin rapat Banggar bersama TAPD

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Badan anggaran (Banggar) dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Kabupaten Tebo, telah menyelesaikan pembahasan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) untuk tahun 2027.

Ketua DPRD Tebo Khalis Mustiko selaku pimpinan Tim Banggar, menjelaskan, bahwa dari pembahasan bersama TAPD tersebut, diprediksi terjadi penurunan pendapatan daerah untuk tahun 2027, di bandingkan tahun 2026 sebelumnya dari Rp963.925.094.54 turun menjadi Rp921.042.640.464.

Sedangkan dengan transfer kas daerah dan desa (TKDD) juga mengalami penurunan dari Rp774.287.766 jadi Rp731.405.377, kalau di total turun sekitar Rp42.822.369,"kata Khalis, Senin 9 November 2026, sore. 

" Secara akumulasi semua pendapatan daerah turun semua,"ungkap Khalis. 

Khalis menegaskan, setelah pembahasan rancangan APBD Kab Tebo 2027, akan di lanjutkan dengan rapat paripurna dalam pandangan umum fraksi DPRD pada tanggal 16 November 2026 mendatang.

Reporter

ARDI 

Kadis PMD Kab Tebo Lantik Sejumlah Anggota BPD PAW

www.duasatu.net    9.11.26    Comment   

Kadis PMD Kab Tebo Lantik Sejumlah Anggota BPD PAW

Kadis PMD A Malik, lantik anggota BPD PAW/foto: dok duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Anggota badan permusyawaratan desa (BPD) hasil pemilihan langsung pergantian antar waktu (PAW) desa Sepakat Bersatu, Bedaro Rampak, Mangun Jayo dan Giri Purno, resmi di lantik oleh kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa (DPMD) Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, Abdul Malik, Senin 9 November 2026.

Kadis PMD Kab Tebo, Abdul Malik mengatakan, bahwa anggota BPD PAW tersebut dilakukan karena saat ini akan melakukan pembahasan perubahan anggaran pendapatan desa (APBDes)  tahun 2026/2027.

Malik berharap BPD sebagai mitra Kepala Desa (Kades) harus bisa bekerja sama bagaimana membangun desanya lebih baik,"ucapnya singkat. 

Reporter

ARDI

Penyidik Satreskrim Polres Tebo Periksa Kades Kunangan, Pemeriksaan Motnd'Or dan Olindo Dijadwalkan Minggu Depan

www.duasatu.net    8.11.26    Comment   

Penyidik Satreskrim Polres Tebo Periksa Kades Kunangan, Pemeriksaan Motnd'Or dan Olindo Dijadwalkan Minggu Depan

Gambar: Ilustrasi

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Penyidik Satreskrim Polres Tebo, periksa kepala desa (Kades) Kunangan, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi terkait keterlibatannya terhadap dugaan penyerobotan dan pengerusakan lahan milik Marzuki dalam pemasangan pipa migas PT Motnd'Or Oil Tungkal Ltd dan PT Olindo Nusa Surya. 

Pemeriksaan terhadap Kades Kunangan di lakukan setelah sebelumnya penyidik Satreskrim Polres Tebo melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) pada Selasa 3 Oktober 2026 lalu. 

Kasat Reskrim Polres Tebo melalui Kanit pidana umum (Pidum), Ipda Sumarlin, kepada sejumlah wartawan menjelaskan, terkait dugaan penyerobotan tanah yang dilaporkan oleh Marzuki, di desa Kunangan, Kecamatan Tebo Ilir, kita telah melakukan pemeriksaan terhadap Kades Kunangan dan satu orang saksi dari pihak pelapor. 

Setelah proses pemeriksaan terhadap Kades Kunangan dan saksi pelapor, pihak penyidik menjadwalkan pemeriksaan untuk pihak perusahaan yang akan di lakukan pada minggu depan," jelas Marlin, Jum'at 6 November 2026.

" Sementara itu pembuktian terhadap dugaan penyerobotan dan pengerusakan lahan milik Marzuki di lakukan untuk keperluan proses penyelidikan,"ujar Marlin singkat.

Reporter

ARDI

Wajib KTP di Kab Tebo Mencapai 380 Ribuan Jiwa, Belum Rekam Sekitar 6 Ribu Rata-Rata Pemula

www.duasatu.net    8.11.26    Comment   

Wajib KTP di Kab Tebo Mencapai 380 Ribuan Jiwa, Belum Rekam Sekitar 6 Ribu Rata-Rata Pemula

Foto: dok duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Pada pertengahan bulan Oktober 2026, dinas kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, telah mengajukan hibah enam ribu keping blanko kartu tanda penduduk elektronik (KTP-EL) untuk persediaan kebutuhan menjelang akhir tahun 2026.

Kepala dinas (Kadis) Dukcapil Kab Tebo, Sardi, mengatakan, bahwa stok blanko KTP, terakhir kemarin pada pertengahan Oktober 2026 kita mengajukan hibah dan mendapatkan enam ribuan keping. Saat ini masih ada kurang lebih sekitar empat ribu enam ratusan keping blanko KTP. 

Ungkap Sardi, sebenarnya pengadaan blanko KTP tersebut dari pusat, hanya saja terkadang pihak Provinsi mengambil ke pusat kemudian kita mengambilnya ke Provinsi. Pas kondisi terakhir kemarin bulan Oktober blanko kita habis, sempat minjam dengan Kab Bungo, karena di Provinsi stoknya juga tidak ada maka kami langsung mengajukan ke Dirjen Dukcapil,"kata Sardi, ditemui dikantornya, Jum'at 6 Nov 2026.

" Alhamdulilah kita dapat hibah enam ribu keping blanko KTP dari pusat,"ucapnya. 

Dikatakan Sardi, untuk wajib KTP kita di Kab Tebo saat ini secara total kurang lebih 380 ribuan jiwa, yang belum rekam masih ada sekitar enam ribuan, Rata-rata mereka wajib KTP pemula yang berusia menjelang 17 tahun. 

Selain itu terang Sardi, kami kemarin sudah menjalin komunikasi dengan beberapa sekolah, cuma rata-rata mereka sedang ada kegiatan tes kemampuan akademik (TKA), jadi yang kelas II libur kemudian untuk kelas III tidak bisa di ganggu karena lagi TKA. 

Sedang untuk anak-anak yang SMK, ujar Sardi, rata-rata kelas II dan III sedang magang tidak berada ditempat, kami akan mengagendakan dalam waktu dekat ini untukmengulang kembali ke sekolah-sekolah disamping ada kegiatan yang bersamaan di Kecamatan Rimbo Ilir untuk pelayanan diminta oleh desa," imbuhnya. 

Reporter

ARDI

Tahun 2027, Warga Penerima Bansos Dari Pemerintah Wajib Terdaftar di IKD, Begini Penjelasan Kadis Dukcapil Tebo

www.duasatu.net    7.11.26    Comment   

Tahun 2027, Warga Penerima Bansos Dari Pemerintah Wajib Terdaftar di IKD, Begini Penjelasan Kadis Dukcapil Tebo

Gambar: Istimewa

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Kami terus melakukan percepatan, ini menjadi salah satu yang terakhir di genjot karena tahun 2027, kita akan meluncurkan aplikasi perlindungan sosial (Perlinsos), nantinya semua masyarakat yang akan mendapat bantuan sosial (Bansos), seperti program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non tunai (BPNT) harus terdaftar di portal Perlinsos,"ujar Kadis Dukcapil Kab Tebo, Sardi. 

" Agar bisa terdaftar di portal Perlinsos syaratnya adalah identitas kependudukan digital (IKD) harus aktif, jika tidak aktif dia harus di daftarkan oleh Agen. Untuk bisa menjadi Agen Perlinsos ucap Sardi, IKD nya juga harus aktif. 

Satu-satunya cara untuk bisa mengakses portal Perlinsos adalah kita harus punya IKD,"lanjut Sardi, ditemui dikantornya, Jum'at 6 November 2026.

Sardi menyebutkan, bahwa kami terus mengupayakan dari berbagai tempat di setiap kesempatan turun kelapangan untuk mempercepat proses IKD. "Kami ajak masyarakat secara keseluruhan yang sudah memiliki KTP untuk dapat mengaktifkan IKD," teganya. 

Hingga saat ini Sardi membeberkan, IKD kita yang sudah aktif kurang lebih 12 ribu delapan ratusan. Sebenarnya untuk semua wajib KTP yang 280an ini secara bertahap karena tidak semua warga memiliki Smartphone dan masih banyak lagi lainnya, karena tetap yang diminta mereka fisik KTP belum bisa digantikan IKD. 

" Memang pemerintah menargetkan IKD untuk setiap daerah setidaknya 30 persen, sementara dari wajib KTP kita di Kab Tebo, baru 9,5 persen,"kata Sardi. 

Reporter

ARDI

Disdukcapil Tebo, IKD dan Manfaatnya, Semua Layanan Kependudukan Cukup Dalam Genggaman Handphone

www.duasatu.net    6.11.26    Comment   

Disdukcapil Tebo, IKD dan Manfaatnya, Semua Layanan Kependudukan Cukup Dalam Genggaman Handphone

Gbr: Istimewa

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Seiring berkembangnya program digitalisasi, identitas kependudukan terus mengalami perkembangan mulai dari berupa fisik kartu tanda penduduk elektronik (KTP-EL) yang dimiliki setiap orang kini hanya cukup membawa smartphone semua berkaitan dengan layanan administrasi dalam genggaman yaitu identitas kependudukan digital (IKD). 

Kepala dinas (Kadis) kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) Kab Tebo, Sardi, ditemui dikantornya, Jum'at 6 November 2026, mengatakan, bahwa memang masih banyak orang yang belum mengetahui pentingnya IKD.

" IKD terus berkembang karena ada beberapa layanan bisa di akses melalui IKD. Misalnya kita akan mengubah pekerjaan atau golongan darah harus mengubah kartu keluarga (KK), namun sebenarnya untuk mengubah itu kita cukup dari IKD tanpa harus kekantor Disdukcapil, bisa diselesaikan di IKD," kata Sardi. 

Lanjutnya IKD akan terus dikembangkan dan ada beberapa layanan sudah bisa dilakukan untuk pelayanan administrasi kependudukan bisa diakses langsung melalui IKD. 

Ungkap Sardi, bagi masyarakat yang belum memiliki IKD tapi mereka terdaftar sebagai penerima bantuan nanti akan hilang dari daftarnya, oleh karena itu harus terdaftar di IKD. 

" Caranya beber Sardi, ada dua misalnya memang benar-benar tidak memiliki Handphone atau akses Smartphone bisa melalui Agen. Sekarang didorong untuk itu makanya rekan-rekan dari Babinsa, Babinkamtibmas mereka daftar untuk menjadi Agen perlindungan sosial (Perlinsos), tujuannya untuk membantu masyarakat yang tidak punya akses ke Handphone dan IKD untuk bisa di daftarkan. 

Sardi menegaskan, pemerintah pusat sebenarnya mendorong kita semua mulai dari pegawai ASN, TNI-Polri, Aparat Desa untuk mengaktifkan IKD kemudian mendaftar menjadi Agen Perlinsos untuk dapat membantu warga miskin di sekeliling kita yang memang tidak memiliki kemampuan untuk mengakses IKD,"ucapnya.

Reporter

ARDI

Sebuah Bangunan Gudang Milik Sinar Damai di Rimbo Bujang Ludes Terbakar

www.duasatu.net    5.11.26    Comment   

Sebuah Bangunan Gudang Milik Sinar Damai di Rimbo Bujang Ludes Terbakar

Bangunan Gudang milik Sinar Damai yang terbakar/foto: dok Damkarmat Kab Tebo

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Sebuah gudang berukuran 6x15 meter yang berlokasi di jalan 6 Unit 2 Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sekira pukul 14.48 Wib sore tadi ludes terbakar, Kamis 5 November 2026.

Kepala dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kab Tebo, melalui Kabid Damkarmat membenarkan telah terjadi kebakaran sebuah gudang milik Sinar Damai di Kecamatan Rimbo Bujang, sekira pukul 14.48 Wib sore. 

Dua unit armada dari Pos Rimbo Bujang di turunkan untuk memadamkan gudang yang terbakar tersebut. Api baru berhasil di padamkan oleh petugas Damkarmat Pos Rimbo Bujang sekira pukul 15.30 Wib. 

" Tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut namun untuk penyebab terjadinya kebakaran masih dalam penyelidikan sementara untuk kerugian yang dialami oleh korban belum bisa di pastikan,"ungkap Habibie singkat. 

Reporter

ARDI

BPBD Kab Tebo: Tidak Ada Lagi Karhutla, Peralihan Cuaca Kemusim Hujan Namun Masih Intensitas Rendah

www.duasatu.net    5.11.26    Comment   

BPBD Kab Tebo: Tidak Ada Lagi Karhutla, Peralihan Cuaca Kemusim Hujan Namun Masih Intensitas Rendah

Sekretaris BPBD Kab Tebo, Ahmad Rony/foto: dok duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi menyatakan, bahwa intensitas kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sudah tidak ada lagi. 

Hal tersebut disampaikan oleh kepala pelaksana melalui sekretaris BPBD Kab Tebo, Ahmad Rony, terkait Karhutla memang hingga saat ini kita masih melakukan perpanjangan terhadap status siaga sampai akhir bulan November 2026.

" Dari intensitas kejadian terhadap Karhutla memang sampai saat ini sudah tidak ada lagi dilapangan. Namun lanjut Rony, berdasarkan data dari Sipongi titik api terpantau nol di Kab Tebo.

Secara total untuk saat ini belum kami rekap semua, yang jelas hari hotspot yang ada di Kab Tebo terpantau kosong," kata Rony, ditemui dikantornya, Kamis 5 November 2026.

Lebih jauh ungkap Rony, untuk peralihan cuaca, prediksi dari badan meteorologi klimatologi dan geofisika (BMKG) Prov Jambi, bahwa di Kab Tebo telah masuk musim penghujan diakhir Oktober atau mengalami kemunduran di awal November 2026.

Lanjut Rony, seperti yang kita rasakan saat ini memang sudah masuk musim hujan namun dari sisi intensitas dan durasi masih dianggap rendah. 

Sementara itu jelas Rony, terhadap tinggi muka air (TMA) sungai Batanghari, kami sudah berkoordinasi dengan balai wilayah sungai sumatera (BWSS) VI termasuk pemantauan dilapangan ada beberapa titik pantau yang ada di Kab Tebo. 

" Sampai saat ini kondisi TMA sungai Batanghari berada dalam kondisi aman belum berpengaruh terhadap kehidupan dan kehidupan masyarakat. 

Ungkap Rony, yang menjadi perhatian sekarang dialiran sungai Batang Tebo, terakhir kami berkoordinasi dengan pihak Kecamatan, khusus dialiran sungai Batanghari sudah mengalami TMA terhadap banjir namun dari sisi permukiman masyarakatnya belum. 

"Prediksi BMKG kata Rony lagi, kita sudah masuk musim hujan, dari sisi intensitas dan durasinya masih belum signifikan, yang jelas tetap bersiap-siap segera, dari BPBD khususnya sudah melakukan koordinasi internal terkait kedepannya," ucapnya.

Reporter

ARDI

Transparansi Dana BLUD RSUD STS Tebo Disorot KI Jambi: Tak Bisa Asal Berlindung di Balik Pasal 17 UU KIP

www.duasatu.net    5.11.26    Comment   

Transparansi Dana BLUD RSUD STS Tebo Disorot KI Jambi: Tak Bisa Asal Berlindung di Balik Pasal 17 UU KIP

Gambar: Ilustrasi

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Polemik transparansi pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifuddin (RSUD STS) Kabupaten Tebo kembali mendapat perhatian.

Kali ini, Komisi Informasi (KI) Provinsi Jambi secara resmi memberikan tanggapan atas surat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Tebo terkait keterbukaan informasi pengelolaan dana BLUD rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Tebo tersebut.

Melalui surat Nomor S.221/KIP-JBI/XI/2026 tertanggal 4 November 2026, yang ditandatangani Ketua KI Provinsi Jambi, Ahmad Taufiq Helmi, S.P., M.Sos., C.Med., ditegaskan bahwa informasi mengenai pengelolaan keuangan BLUD pada prinsipnya merupakan informasi publik.

"Informasi mengenai kebijakan penempatan dana, alokasi anggaran, perencanaan, pengelolaan, realisasi, dan pertanggungjawaban keuangan BLUD pada prinsipnya harus terbuka, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian penegasan KI Jambi dalam surat tersebut.

Penegasan itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), khususnya Pasal 1 angka 2 serta Pasal 9, 10, dan 11.

Informasi Tidak Bisa Sembarangan Dirahasiakan

Dalam surat tersebut, KI Jambi juga menjelaskan bahwa tidak seluruh informasi yang dikuasai badan publik dapat dikecualikan begitu saja.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 19 UU KIP serta Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, penetapan informasi yang dikecualikan wajib melalui mekanisme Uji Konsekuensi.

Artinya, apabila terdapat informasi keuangan BLUD yang dinyatakan rahasia, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) harus memiliki dasar hukum dan pertimbangan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.

KI Jambi bahkan menegaskan bahwa Pasal 17 UU KIP tidak dapat dijadikan alasan untuk serta-merta menolak permohonan informasi tanpa melalui prosedur pengecualian yang sah.

SMSI Bisa Tempuh Sengketa Informasi

Tidak hanya menegaskan kewajiban transparansi, KI Jambi juga menjelaskan mekanisme hukum apabila badan publik tidak memberikan informasi sebagaimana mestinya.

Pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID apabila permohonan informasi tidak ditanggapi dalam jangka waktu yang ditentukan.

Apabila keberatan tidak mendapat tanggapan atau pemohon tidak puas terhadap jawabannya, sengketa informasi dapat diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Jambi sesuai prosedur dan tenggat waktu yang berlaku.

Pengelolaan Dana BLUD Menyangkut Kepentingan Masyarakat

KI Jambi turut menegaskan bahwa informasi mengenai alokasi anggaran, rencana pendapatan, sumber dan penggunaan anggaran, laporan realisasi keuangan, serta pertanggungjawaban pengelolaan dana BLUD pada prinsipnya dapat diakses masyarakat.

Hal ini dinilai penting karena dana BLUD dikelola untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga masyarakat berhak mengetahui perencanaan, penempatan, pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawabannya.

Meski demikian, informasi tertentu yang secara sah memenuhi ketentuan pengecualian tetap dapat dilindungi melalui mekanisme Uji Konsekuensi.

Surat KI Provinsi Jambi tersebut menjadi rujukan penting bagi SMSI Kabupaten Tebo dalam melanjutkan upaya mendorong keterbukaan informasi pengelolaan dana BLUD RSUD STS Tebo.

Kini, perhatian tertuju pada bagaimana pihak RSUD STS Tebo menindaklanjuti prinsip keterbukaan informasi sebagaimana ditegaskan Komisi Informasi Provinsi Jambi, khususnya terkait kebijakan penempatan dan pengelolaan dana BLUD yang menjadi sorotan SMSI. 

Sementara itu, Wakil Ketua SMSI Kabupaten Tebo, Hafizan Romy Faisal, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jambi atas respons cepat terhadap surat SMSI Tebo.

"Kami sangat mengapresiasi respons cepat KI Jambi. Semoga penegasan ini menjadi perhatian serius RSUD STS Tebo dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BLUD," ujar Romy. 

Redaksi

Komisi Informasi Lakukan Visitasi Monev Keterbukaan Informasi PUblik 2026 Ke Ombudsman Jambi

www.duasatu.net    5.11.26    Comment   

Komisi Informasi Lakukan Visitasi Monev Keterbukaan Informasi PUblik 2026 Ke Ombudsman Jambi

Foto: dok Ombudsman Prov Jambi

JAMBI,DUASATU.NET- Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jambi menerima kunjungan Komisi Informasi (KI) Provinsi Jambi pada hari ini, Rabu, 4 November 2026. Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka visitasi dan presentasi tahap Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2026.

Tim penilai dari Komisi Informasi Jambi dipimpin langsung oleh Wakil Ketua KI Jambi, Al Munawar. Agenda utama dalam visitasi ini adalah mendengarkan presentasi dan pemaparan komprehensif terkait implementasi pelayanan serta keterbukaan informasi publik yang disampaikan langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Jambi, Saiful Roswandi.

Dalam paparannya, Saiful Roswandi menjabarkan berbagai inovasi, komitmen, dan strategi yang telah diterapkan oleh Ombudsman Perwakilan Jambi dalam menjamin hak publik untuk mendapatkan informasi yang akurat, transparan, dan mudah diakses. Pemaparan tersebut merupakan bagian penting dari indikator penilaian Monev KIP 2026 untuk mengukur tingkat kepatuhan badan publik terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

"Selain menjalankan fungsi pengawas pelayanan publik, Ombudsman juga menerima permohonan informasi dari beberapa pihak. Sebagai Lembaga Negara, kami juga berkewajiban menyediakan informasi publik sesuai ketentuan yang berlaku," sebut Saiful.

Wakil Ketua KI Jambi, Al Munawar, beserta tim penilai turut memberikan tanggapan serta menggali lebih dalam terkait sistem pengelolaan dan pelayanan informasi (PPID) yang berjalan di lingkungan Ombudsman Jambi. Visitasi ini tidak hanya menjadi instrumen penilaian, tetapi juga sebagai ruang pembinaan untuk terus mendorong peningkatan kualitas keterbukaan informasi di institusi pelayanan publik.

"Melalui evaluasi ini, diharapkan sinergi antara Komisi Informasi dan Ombudsman Jambi dapat terus diperkuat guna mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang informatif, transparan, dan akuntabel di Provinsi Jambi," ujar Al Munawar.

Redaksi

Tindaklanjuti Laporan Penyerobotan Lahan Marzuki di Kunangan, Penyidik Polres Tebo Olah TKP

www.duasatu.net    4.11.26    Comment   

Tindaklanjuti Laporan Penyerobotan Lahan Marzuki di Kunangan, Penyidik Polres Tebo Olah TKP

Penyidik Satreskrim Polres Tebo, olah TKP lahan milik Marzuki didampingi kuasa hukumnya/foto: Ist

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Tindak lanjuti laporan dugaan penyerobotan dan perusakan tanaman kelapa sawit milik Marzuki didesa Kunangan, Kecamatan Tebo Ilir, penyidik Satreskrim Polres Tebo, turun kelokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), terkait dengan pemasangan pipa gas berdiameter 6 inci milik PT Motnd'Or Oil Tungkal Ltd melibatkan PT Olindo Nusa Surya, Selasa 3 Oktober 2026.

" Hari ini kami mendampingi penyidik, terkait dengan laporan yang telah kami sampaikan ke Polres Tebo, untuk melakukan olah TKP terhadap objek perkara yang dilaporkan sudah dicek oleh pihak kepolisian, tentang adanya dugaan penyerobotan dan perusakan batang sawit,"ujar kuasa hukum Marzuki, Leonardus Siahaan dan Adlinsyah. 

Ungkap Leo, saksi-saksi dari pihak klien kita Marzuki semuanya hadir, dalam agenda perjalanan kami menemukan beberapa orang saksi lagi yang pada intinya pada tahun 2015/2016 sudah ada pergantian pemilik tanah yang bernama AL, oleh penjual tanah bernama Hadirin. 

Lanjut Leo, namun tiba-tiba pada tahun 2026, AL, mengakui lahan ini dibeli dari Hadirin belum diganti rugi. Padahal tanah ahli waris anaknya Hadirin sudah mengakui bahwa bapaknya menjual tanah seluas 2 hektar,"tegasnya.

Reporter

ARDI