Media Online : www.duasatu.net

News

Pemerintah

Hukrim

Advertorial

Video

Sabtu, 31 Oktober 2026

Peduli Warga dan Lingkungan, Hallonews Gelar Tiga Aksi Sosial di Pandeglang

Foto: Ist

PANDEGLANG,DUASATU.NET- Kepedulian terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan diwujudkan Hallonews bersama Dompet Dhuafa melalui serangkaian aksi sosial di Kampung Kadu Jogja, Desa Carita, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten, Jumat (30/10/2026).

Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian Rapat Kerja (Raker) Hallonews 2026 tersebut meliputi penanaman 200 bibit pohon buah, pembagian ratusan paket sembako, serta pelayanan pengobatan gratis bagi sekitar 200 warga.

Tiga kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian Hallonews terhadap persoalan lingkungan sekaligus kebutuhan sosial dan kesehatan masyarakat.

Penanaman pohon menjadi salah satu agenda utama dalam kegiatan tersebut. 

Aksi penghijauan ini tidak hanya dimaksudkan untuk memperindah lingkungan, tetapi juga sebagai upaya menjaga keseimbangan alam dan membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya merawat lingkungan.

Pemimpin Redaksi Hallonews Sumber Rajasa Ginting mengatakan, penanaman pohon merupakan investasi lingkungan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi mendatang.

Menurut dia, pohon yang ditanam hari ini bukan sekadar tanaman, melainkan simbol harapan, kehidupan, dan tanggung jawab bersama terhadap kelestarian alam.

"Pohon yang kita tanam hari ini bukan sekadar tanaman yang ditancapkan ke tanah. Pohon ini merupakan simbol harapan, kehidupan, dan tanggung jawab kita terhadap masa depan," ujar Ginting.

Dia menegaskan, keberhasilan penghijauan tidak cukup diukur dari banyaknya bibit yang ditanam. Komitmen untuk merawat dan memastikan pohon tumbuh dengan baik juga menjadi bagian penting dari gerakan tersebut.

"Jangan sampai kita hanya bangga menanam, tetapi lupa memelihara," tegasnya.

Selain penghijauan, Hallonews bersama Dompet Dhuafa juga menyalurkan ratusan paket sembako kepada masyarakat setempat.

Bantuan kebutuhan pokok tersebut diharapkan dapat meringankan beban warga sekaligus menghadirkan kebahagiaan bagi keluarga penerima manfaat.

Camat Carita Marda mengapresiasi kegiatan sosial yang digelar Hallonews bersama Dompet Dhuafa. 

Menurut dia, program tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya warga Kampung Kadu Jogja yang membutuhkan akses pelayanan kesehatan.

“Atas nama masyarakat Kecamatan Carita, kami mengucapkan terima kasih. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi masyarakat, khususnya warga Kampung Kadu Jogja, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” kata Marda.

Dia berharap kolaborasi antara media, lembaga sosial, pemerintah, dan masyarakat dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak warga yang merasakan manfaatnya.

Marda juga mengapresiasi kegiatan penanaman pohon dan mengingatkan masyarakat agar ikut menjaga bibit yang telah ditanam.

Menurut dia, penghijauan harus disertai pemeliharaan agar pohon-pohon tersebut dapat tumbuh dan memberikan manfaat bagi lingkungan dalam jangka panjang.


Salah seorang warga, Juminten (56), mengaku bersyukur menerima bantuan sembako sekaligus mendapatkan kesempatan mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis.

Dia mengatakan, kegiatan tersebut memberikan manfaat langsung karena warga bisa memperoleh bantuan kebutuhan pokok dan memeriksakan kondisi kesehatan tanpa dipungut biaya.

"Saya tadi melakukan pengecekan darah dan penyakit yang dialami. Obat yang diberikan ada lima jenis. Saya senang mendapatkan sembako lengkap dan gratis," kata Juminten.

Dia berharap kegiatan pengobatan gratis dapat kembali dilaksanakan karena masih banyak masyarakat yang membutuhkan akses pelayanan kesehatan.

"Harapannya pengobatan gratis ini jangan hanya sekali saja. Kalau bisa sebulan dua kali diadakan di sini," ungkapnya.

Dalam kegiatan tersebut, sekitar 200 warga mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan dan obat-obatan secara gratis. 

Pesertanya berasal dari berbagai kelompok usia, mulai dari lanjut usia (lansia), ibu-ibu hingga balita.

Rangkaian aksi sosial tersebut melibatkan jajaran pimpinan Hallonews, perwakilan Dompet Dhuafa Banten, unsur pemerintah daerah, kepolisian, perangkat desa, serta tokoh masyarakat.

Melalui rangkaian Raker Hallonews 2026 ini, Hallonews ingin memperluas peran media agar tidak hanya menyampaikan informasi kepada publik, tetapi juga hadir melalui kegiatan nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Penanaman pohon, pembagian sembako, dan pengobatan gratis menjadi tiga wujud kepedulian yang saling melengkapi, mulai dari menjaga kelestarian alam, membantu kebutuhan masyarakat, hingga meningkatkan akses pelayanan kesehatan.

Kolaborasi bersama Dompet Dhuafa tersebut diharapkan dapat memperkuat semangat gotong royong dan mendorong lebih banyak pihak untuk terlibat dalam kegiatan sosial serta pelestarian lingkungan.

Reporter
A ABDULROHIM

Dinas PUPR Tebo: Progres Jalan Reged Beton Dibiayai Pinjaman Daerah Dari PT SMI Sudah 57 Persen

Kabid Bina Marga, Dinas PUPR Kab Tebo, Nusa Suryadi/foto: duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Kepala dinas (Kadis) pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, melalui Kabid bina marga Nusa Suryadi, memastikan progres pekerjaan jalan reged beton dibiayai pinjaman daerah dari pt sarana multi infrastruktur (PT SMI) dikerjakan oleh PT SRA, jelang akhir tahun 2026 sudah mencapai 57, 38 persen," ujarnya, Kamis 29 Oktober 2026, ditemui dikantornya. 

Progres pekerjaan tersebut rencananya 56 persen, jadi ada plus 0,82 persen sampai minggu ke 18 pada tanggal 25 Oktober 2026 kemarin,"lanjut Nusa. 

" Nanti memasuki minggu ke 19, hari Minggu 1 November 2026 nanti akan kembali di Opname atau proses pemeriksaan, pengukuran dan pencatatan hasil pekerjaan fisik di lapangan,"ungkap Nusa. 

Sesuai schedule pekerjaan jalan reged beton dibiayai PT SMI senilai Rp46 milyar akan berakhir hingga 19 Desember 2026.

Sementara untuk jalan reged beton penyebrangan desa Benteng Kurung, Kec VII Koto Ilir, ungkap Nusa, baru selesai lelang, di menangkan oleh CV Rasuan Jaya. Saat ini tinggal menunggu kontrak, dengan nilai Pagu Rp2,7 milyar, sumber dana APBD P 2026, dengan panjang jalan yang bakal di kerjakan sekitar lebih kurang 750 meter,"tutupnya.

Reporter
ARDI

Masih Berpotensi, Status Siaga Darurat Karhutla di Kab Tebo Diperpanjang Hingga Akhir November 2026

Foto: dok duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi kembali dilakukan perpanjangan hingga akhir bulan November 2026 mendatang. 

Hal tersebut disampaikan oleh kepala badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Kab Tebo, Joko Ardiawan, kepada duasatu.net bahwa berdasarkan informasi badan meteorologi klimatologi geofisika (BMKG) dan BPBD Prov Jambi, kita menetapkan status siaga darurat kembali perpanjangannya sampai November 2026.

" Kita tetap siaga dan waspada dengan potensi Karhutla yang ada di Kab Tebo," lanjut Joko, Jum'at 29 November 2026.

Joko menegaskan, hal ini berdasarkan informasi cuaca dan kewaspadaan terhadap Karhutla dari BMKG. 

Selain itu Joko membeberkan data luas lahan yang terbakar sampai Oktober 2026 yaitu sejumlah 517, 72 hektar, yang terdata namun kami tetap menunggu laporan hasil pengukuran dilapangan, ground chek berjalan dan kita tetap melakukan patroli maupun monitoring di wilayah Kab Tebo,"katanya.

" Kami mengimbau kepada perusahaan dan masyarakat, untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, jika menemukan titik api segera melaporkan kepihak berwajib yang terdekat untuk dilakukan penanganan,"tegas Joko. 

Reporter
ARDI

Pembangunan Gedung Serbaguna di Desa Perintis Jaya Miliki Azas Manfaat Besar dan Berdasarkan Proposal Warga Tahun 2024

Pembangunan gedung Serbaguna di desa Perintis Jaya Kecamatan Rimbo Bujang/dok Pemdes Perintis Jaya

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Saat ini, tengah dilaksanakan pekerjaan pembangunan gedung Serbaguna di desa Perintis Jaya Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Jambi tahun 2026.

Pj Kades Perintis Jaya, Abdul Aziz membenarkan hal itu. Ia mengapresiasi adanya alokasi APBD Provinsi Jambi dalam bentuk fisik berupa pembangunan gedung Serbaguna di desa yang saat ini sedang ia pimpin.

" Berdirinya Gedung Serbaguna di jalan Lesmana ini nantinya punya azas manfaat yang cukup besar untuk masyarakat desa Perintis Jaya, baik itu warga maupun para pelajar bisa memanfaatkan gedung Serbaguna ini untuk kegiatan olahraga dan lainnya," ujar PJ Kades ini.

Azis pun mengungkapkan bahwa adanya alokasi pekerjaan gedung Serbaguna di desa Perintis Jaya ini berdasarkan pengajuan proposal yang diajukan oleh masyarakat dusun Karya Jaya desa Perintis Jaya tahun 2024 ke Kemenpora melalui anggota DPRD Provinsi Jambi fraksi partai Demokrat KH Rifai SH.M.H.

" Pengajuan Proposalnya (Gedung Serbaguna,red)  dibuat oleh masyarakat desa Perintis Jaya tahun 2024 lalu dan ternyata tahun 2026 ini baru terealisasi," terang Azis lagi.

Terakhir ia menyampaikan harapannya kepada masyarakat agar ke depan bersama - sama dapat menjaga dan merawat gedung Serbaguna ini.

Merujuk pada pengajuan proposal pembangunan Gedung Serbaguna yang diajukan oleh masyarakat dusun Karya Jaya desa Perintis Jaya Kecamatan Rimbo Bujang pada 2024 silam dan saat ini sedang dalam tahap pekerjaan, artinya mulai dari tahap perencanaan, penempatan hingga realisasinya memang benar di Dusun Karya Jaya desa Perintis Jaya dan tidak ada kaitannya dengan pemindahan program tersebut dari daerah lain.

Redaksi

Jumat, 30 Oktober 2026

Mediasi Penegasan Batas Desa di Kab Tebo, 51 Desa Naik Ke Tingkat Kabupaten

Foto: dok duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET-
Sejumlah desa melakukan mediasi penegasan batas desa tingkat Kecamatan, yang di lakukan oleh tim topografi kodam (Topdam) Sriwijaya di aula kantor dinas pemberdayaan masyarakatnya desa (PMD) Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, Senin 27 Oktober 2026.

Kepala dinas (Kadis) pemberdayaan masyarakat desa(PMD) melalui Kabid pemerintahan desa dan kelembagaan desa (Pemdes Kel) Prayitno, dikantornya, Kamis 29 Oktober 2026, menerangkan, terkait dengan batas desa dari 95 desa yang dilakukan penegasan berjumlah 51 desa naik ke tingkat Kab untuk mediasinya. 

" Apabila mediasi tingkat desa dan Kecamatan tidak selesai maka 51 desa tersebut naik ke tingkat Kabupaten. 

Ungkap Prayitno, nanti untuk teknis dan penyelesaiannya difasilitasi oleh tim topografi kodam (Topdam) Sriwijaya, di hadiri oleh tim penegasan batas desa tingkat Kabupaten apapun hasilnya nanti. 

Mediasi penegasan batas desa beberapa hari lalu adalah tingkat Kecamatan, cuma kemarin itu mereka hanya meminjam ruangan aula dinas PMD,"ujar Prayitno. 

Prayitno menuturkan, sebenarnya tidak ada permasalahan didesa, cuma begini seperti antara desa Teluk Rendah Pasar (TTP) dengan Kelurahan Sungai Bengkal. TRP mengklaim batasnya ini Sungai Bengkal ini, dimediasi tingkat Kecamatan tidak putus dan selesai, naik ketingkat Kabupaten, itu salah satunya.

Lalu yang kedua sambung Prayitno, masalah Betung Bedarah Timur (BBT) dengan Betung Bedarah Barat (B3) salah satu desa ini tidak mau mengalah akhirnya juga naik ketingkat Kabupaten. 

" Kemudian satu lagi Rimbo Ilir yang di permasalahkan ialah Tugu, oleh desa Karang Dadi dengan desa Pulung Rejo, tapi kemarin dimediasi ada titik temu dan mereka sepakat tidak naik ketingkat Kabupaten,"kata Prayitno. 

Total mediasi penegasan batas desa yang naik ketingkat Kabupaten berjumlah 51 desa. Mediasi tingkat Kabupaten sedang dijadwalkan terlebih dulu sambil menunggu waktu luang Sekda Tebo dan tim lainnya. 

Proses mediasi penegasan batas desa sesuai pengalaman sebelumnya kata Prayitno, selesai dalam satu hari. Karena yang diklaim desa A dan B, ini nanti ada solusinya dari Tim, data-data yang akurat lalu diproses dan langsung di jadikan peraturan bupati (Perbup),"tutupnya.

Reporter
ARDI

Surat Ketiga Tak Direspons RSUD STS, SMSI Kab Tebo Pertanyakan Dasar Kerahasiaan Informasi Keuangan Publik

Gambar: Ilustrasi

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98, 28 Oktober 2026, dimanfaatkan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Tebo untuk memperjuangkan transparansi pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Sultan Thaha Saifuddin (STS) Tebo.

Melalui surat Nomor 019/SMSI-TEBO/X/2026, SMSI Tebo secara resmi meminta tanggapan Komisi Informasi Provinsi Jambi terkait keterbukaan pengelolaan dana BLUD yang tercatat mencapai Rp18,73 miliar per 31 Juli 2026.

Dana tersebut masing-masing tersimpan sebesar Rp6,796 miliar di Bank 9 Jambi dan Rp11,934 miliar di Bank BTN.

Langkah SMSI ini menyusul tiga kali surat konfirmasi tertulis kepada pihak RSUD STS Tebo. Namun, surat ketiga hingga kini belum memperoleh tanggapan.

Dalam surat yang ditandatangani Wakil Ketua SMSI Tebo Hafizan Romy Faisal dan Sekretaris Nurul Suardi, SMSI mempertanyakan dasar kebijakan penempatan dana BLUD di perbankan, pendapatan bunga atau jasa giro, serta manfaat kerja sama perbankan bagi rumah sakit.

SMSI juga meminta penjelasan terkait penggunaan Pasal 17 huruf e UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang sebelumnya dijadikan rujukan pihak RSUD untuk mengecualikan informasi.

Pasalnya, Pasal 19 undang-undang tersebut mengatur kewajiban melakukan uji konsekuensi sebelum suatu informasi dinyatakan dikecualikan.

Selain itu, SMSI meminta pandangan Komisi Informasi terhadap badan publik yang belum merespons konfirmasi tertulis media mengenai pengelolaan keuangan publik.

Momentum Sumpah Pemuda menjadi pengingat bahwa semangat perjuangan tidak hanya diwujudkan melalui persatuan, tetapi juga keberanian menyuarakan kepentingan masyarakat, termasuk memperjuangkan hak atas informasi publik.

SMSI berharap tanggapan Komisi Informasi Jambi dapat memberikan kepastian mengenai batas keterbukaan informasi keuangan BLUD, sekaligus menjadi edukasi bagi masyarakat. 

Redaksi

PMD Tebo, Kades PAW Embacang Gedang Periode 2026-2030 Dalam Waktu Dekat Akan Dilantik

Proses penghitungan suara Pilkades PAW Embacang Gedang beberapa hari lalu/foto: dok Pemcam Muara Tabir

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Kepala dinas (Kadis) pemberdayaan masyarakat desa (PMD) Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi melalui Kabid pemerintahan desa dan kelembagaan (Pemdes Kel), Prayitno mengatakan, pemilihan kepala desa (Pilkades) pergantian antar waktu (PAW) Embacang Gedang, Kecamatan Muara Tabir yang dilaksanakan Rabu 28 Oktober 2026 berjalan lancar,"ujarnya.

Dari tiga calon, perolehan suara terbanyak di menangkan oleh Saipul Ishak dengan selisih dua suara dari rivalnya, yaitu Jangcik dan Anwar Apriza," lanjutnya, Kamis 29 Oktober 2026.

Prayitno menyebutkan, apabila nanti proses dari tingkat bawah cepat, pada Senin 2 November 2026 sudah masuk ke dinas PMD Kab Tebo, kita segera proses mungkin pada Jum'at/Minggu depannya sudah bisa dilantik. 

Ungkap Prayitno, pelantikan Kades PAW Embacang Gedang, dilakukan terpisah dari 54 Pilkades Serentak 2026 lalu. 

Untuk masa bakti jabatan Kades PAW Embacang Gedang hingga 2026-2030. Sedangkan pelantikannya menyesuaikan yaitu akan dilantik di Tebo,"tutup Prayitno. 

Reporter
ARDI

Kamis, 29 Oktober 2026

Kejari Tebo Lakukan Penyidikan Dugaan Korupsi HTR Tahun 2010, Koperasi Maju Bersama: Itu Perdata

Salah satu Areal HTR Koperasi Maju Bersama dari tanaman karet beralih jadi tanaman kelapa sawit/foto: dok istimewa

TEBOJAMBI,DUASATU.NET-
Kejaksaan negeri (Kejari) Tebo melalui seksi tindak pidana khusus melakukan penyidikan terhadap dugaan korupsi dalam pembiayaan pada areal izin usaha pemanfaatan hasil kayu pada hutan tanaman rakyat (HTR) koperasi maju bersama (KMB),"ungkap Kasi Pidsus Novy Saputra, ditemui sejumlah wartawan, Kamis 29 Oktober 2026.

Saat ini kami sedang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan juga laporan. " Untuk saksi sudah cukup lumayan banyak yang kamin periksa cuma masih ada lagi yang akan dilakukan pemeriksaan,"lanjutnya.

Disampaikan Novi, sebelumya juga telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek lahan HTR, yang kami lakukan Jum'at dan Sabtu lalu, kami chek kelapangan dengan mengajak orang-orang yang memang pada waktu itu mengetahui kejadiannya. 

Novy melanjutkan, saat ini kita masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi maupun keterkaitan dengan BPK RI," ucapnya singkat. 

Terpisah Ketua KMB, Azri, mengatakan, KMB ini mendapat izin dari perubahan hutan produksi (HP) menjadi HTR, melalui pengurusan KMB mendapat izin seluas 2.263,74 hektar pada tahun 2010.

Lebih jauh ucap Azri, pada waktu itu ada program pembiayaan dicanangkan oleh badan layanan umum (BLU) Pusat pembiayaan pembangunan hutan (P2H) Kemenhut, waktu itu kita coba ajukan pinjaman pembiayaan kepada kementerian. 

Lanjut Azri, pada waktu itu Kementerian melakukan evaluasi cek kebenaran lokasi, setelah itu BLU membuat satu perjanjian akta notaris di Muara Bungo, tentang pinjaman dana bergulir untuk luas lahan sekitar 300 hektar per hektar sekitar Rp48 juta untuk digunakan staking, pembibitan dan pemeliharaan. 

Azri menyebut pada waktu itu ada 4 kali penyaluran dan itu dilakukan evaluasi oleh Kemenhut, P2H dan KLH dan Dishut Kab Tebo. Setelah dievaluasi, dan di laksanakan maka turun lagi pembiayaan. 

" Kemudian pada tahun 2019 terang Azri, seharusnya kita sudah melakukan pembayaran terhadap pinjaman, tapi oleh anak buah ada masalah dilapangan tidak disetorkan ke koperasi sebanyak dua kali, lima juta dan enam juta rupiah yang di setorkan ke Kementerian,"katanya.

Namun selanjutnya timbul penagihan piutang oleh Kementrian maka kita belum sempat melakukan pembayaran. " Waktu itu bilang Azri, Kemenhut melimpahkan ke kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) Prov Jambi, kita membuat kesepakatan untuk membayar utang pokok sekitar Rp1,4 milyar, kalau tidak di bayar akan disita. 

Ketika kita akan menyelesaikan itu ada panggilan dari Kejari Tebo, karena adanya laporan dari masyarakat bahwa adanya indikasi dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan HTR. Diakui Azri, dia sudah dua kali dipanggil dan saya jelaskan mekanismenya, tapi saya tidak melihat dari mana mensreanya bisa lari ke korupsi, sementara ini murni utang piutang, Perdata. 

Saat ini ramahnya sedang berjalan yang di lakukan proses pemeriksaan lokasi, 300 hektar yang dibangun ada atau tidak begitu juga izinnya dan ini sedang di lakukan oleh BPK RI,"imbuh Azri. Kemarin beberapa hari lalu, saya mendampingi BPK RI untuk cek lokasi, ternyata semua lokasi dan pohon karetnya pun ada, cuma kesalahan dari koperasi belum setor terkait piutang berdasarkan akta notaris No 90/2010.

Beber Azri, pinjaman yang sampai ke kita itu sekitar Rp1,4 milyar, tambah bunga total yang harus kami kembalikan sekitar Rp2,5 milyar. "Kalau saya melihat persoalan ini perdata murni karena berdasarkan akta notaris, perjanjian, tidak ada mensrea korupsinya. 

Ucap Azri, kalau memang saya korupsi bersyukur juga, artinya bisa korupsi Rp2,5 milyar tapi inikan tidak ada, justru saya sampaikan ke pihak Kejari Tebo, silahkan lakukan pemeriksaan bagaimana akhirnya nanti dan mereka sudah cek lokasi, dari 300 hektar yang dibiayai cuma 150 hektar dan itu masih ada. 

" Kalau perdata, ini yang sedang kita upayakan sekarang bagaimana untuk mengembalikan piutang kepada negara secepat mungkin,"pungkas Azri. 

Reporter
ARDI

Kadis LH-Hub Kab Tebo: Sengketa Lahan Pipa Migas PT Montd'Or Oil Tanggung Jawab Pemdes

Kadis LH-Hub Kab Tebo, Eryanto/foto: dok duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Dinas lingkungan hidup dan perhubungan (DLH-Hub) Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi menegaskan bahwa konflik penanaman pipa migas PT Montd'Or Oil Tungkal Ltd di desa Kunangan, Kecamatan Tebo Ilir, pihak pemerintah desa (Pemdes) dinilai bertanggung jawab terhadap munculnya sengketa lahan sewa disana terkait dokumen alas hak. 

Dari sisi perjinan lingkungan hidup menurut kepala dinas (Kadis) LH-Hub Kab Tebo, Eryanto, aktivitas perusahaan tersebut tidak ada persoalan, sedangkan munculnya sengketa lahan sudah masuk ranah pidana. 

Dikatakan Eryanto bahwa perusahaan telah memetakan lokasi jalur pipa sesuai dengan izin yang dimiliki dari pemerintah pusat,"lanjutnya, Kamis 29 Oktober 2026.

Sementara untuk lingkungan hidup tidak ada persoalan,mereka sudah memetakan lokasi jalur pipanya yang tertuang di dalam izin UKL-UPL mereka,"jelas Eryanto.

Sedangkan UKL-UPL dimaksud adalah dokumen persetujuan lingkungan yang menjadi dasar kegiatan penanaman pipa tersebut.

Eryanto menegaskan, kewajiban penyelesaian sengketa bukan sepenuhnya kewajiban perusahaan, melainkan Pemdes yang mengetahui alas hak warga.

" Dengan adanya pihak yang merasa di rugikan, berarti masuk tanah pidana. Jadi kewajiban perusahaan menyelesaikan persoalan hukum dulu. Meski sebenarnya bukan kewajiban perusahaan, kewajiban Pemdes, karena kemarin perusahaan telah membayar itu,"ungkap Eryanto. 

Kemudian untuk langkah dinas dengan adanya sengketa lahan yang diklaim Nur Alamsyah dan Marzuki, di jelaskan Eryanto, persoalan sewa menyewa lahan jika berujung konflik kepemilikan sudah bukan kewenangan lingkungan.

" Apabila sewa tersebut ada konflik artinya sudah urusan pidana, kalau dari sisi lingkungan hidupnya tidak ada masalah.

Selain itu ucap Eryanto, informasi bahwa pemilik awal lahan memegang alas hak tahun lama perlu dicek kebenarannya. Sebelumnya, sengketa lahan seluas 9,1 hektar di Desa Kunangan melibatkan klaim antara Nur Alamsyah (surat 1998) dengan Marzuki (klaim 1993). Sengketa itu kini dilaporkan ke Polres Tebo dengan nomor STBPP/102 / X /2026. Surat Pernyataan pergeseran 9,1 hektare yang menjadi dasar ganti rugi diakui dibuat tahun 2023/2024 tanpa diketahui Kepala Desa Kunangan Jusman, dan dibantah oleh Nopi serta Syah Efendi yang namanya dicatut.

Sementara Kepala Desa Kunangan Jusman telah menegaskan lahan yang di gali adalah milik Alamsyah dan Sirait, bukan milik Marzuki, dan menyebut surat Marzuki tahun 1993 pernah dilaporkan diduga palsu ke Polsek Tebo Ilir.

Reporter
ARDI

Rabu, 28 Oktober 2026

Inspektorat: Laporan Hasil Audit DD Sungai Rambai di Serahkan Ke Polres Tebo Minggu Depan

Kepala Inspektorat Kab Tebo, Nafri Junaidi, SH, MH/foto: dok duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Inspektorat Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, menyatakan bahwa hasil audit terhadap dana desa (DD) tahun 2025, Sungai Rambai Kecamatan Tebo Ulu, rampung pada akhir bulan Oktober 2026.

Hal tersebut disampaikan oleh kepala Inspektorat Kab Tebo, Nafri Junaidi, di temui dikantornya pada Rabu 28 Oktober 2026, bahwa kami sedang berupaya untuk menyelesaikan proses audit DD Sungai Rambai. 

" Kita saat ini sedang menyusun laporan final terhadap DD Sungai Rambai, dan di upayakan prosesnya selesai dalam bulan Oktober 2026 ini, "lanjut Nafri Junaidi. 

Nafri menyebutkan, apabila tidak ada halangan lain, dalam minggu depan laporan tersebut sudah diserahkan ke Polres Tebo. 

" Iya insyaallah dalam bulan Oktober 2026 ini selesai langsung diserahkan ke Polres Tebo,"kata Nafri singkat. 

Reporter
ARDI

Pilkades PAW Embacang Gedang, Muara Tabir Kab Tebo, Periode 2026/2030, Suara Terbanyak di Raih Oleh Saipul Ishak

Pelaksanaan Pilkades PAW Embacang Gedang/foto: dok DPMD Kab Tebo

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Pemerintah Desa (Pemdes) Embacang Gedang, Kecamatan Muara Tabir, hari ini Rabu 28 Oktober 2026, menggelar pemilihan kepala desa (Pilkades) pergantian antar waktu (PAW) dan penetapan Kades terpilih periode 2026-2030.

Sebagaimana diketahui bahwa Albuzar, mantan Kades Embacang Gedang, telah diberhentikan dari jabatannya setelah di vonis 1,4 tahun penjara oleh pengadilan negeri (PN) Tebo, terkait kasus penambangan emas tanpa izin (Peti) pada Februari 2026 yang lalu. 

Mantan Kades Albuzar sebelumnya telah diberhentikan dan menjalani proses hukum. 

Sementara itu untuk mengisi kekosongan jabatan Kades, diisi oleh pelaksana tugas (Plt) dari unsur pihak Kecamatan Muara Tabir, setelah dilakukannya penonaktifan pada akhir 2025 lalu. 

Camat Muara Tabir, Jufri, HR dihubungi via ponsel, Rabu 28 Oktober 2026, membenarkan, bahwa hari ini sedang berlangsung Pilkades PAW desa Macang Gedang,"ujarnya singkat. 

Hingga berita ini ditulis Pilkades PAW desa Embacang Gedang tersebut diikuti oleh tiga calon antara lain nomor urut 1 Saipulah Ishak, Jangcik nomor urut 2 dan Anwar Aprizal nomor urut 3. Perolehan suara terbanyak dari tiga calon tersebut diraih oleh Saipul Ishak. 

Namun demikian belum hingga berlangsungnya Pilkades PAW tersebut belum ada keterangan resmi dari pihak dinas pemberdayaan masyarakat desa (PMD) Kab Tebo. 

Reporter
ARDI

Selasa, 27 Oktober 2026

Oknum Sekdes di Tebo Jambi Diduga Palak Sopir Hendak Antar TBS Sawit Ke PMKS PT TPIL, Polisi Dalami Modus Pelaku

Kasat Reskrim Polres Tebo, AKP Very Prasetiawan/foto: dok duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET-
Satreskrim Polres Tebo tindaklanjuti laporan dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum sekretaris desa (Sekdes) berinisial "E" terhadap sopir saat hendak mengantar tandan buah segar (TBS) ke pabrik minyak kelapa sawit (PMKS) pt tebo plasma inti lestari (PT TPIL). 

Kapolres Tebo melalui Kasat Reskrim, AKP Very Prasetyawan, membenarkan, tentang adanya laporan dari PT TPIL dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum sekretaris desa (Sekdes) Pelayang terhadap sopir angkutan TBS sawit. 

" Kemarin kami sudah melakukan pemeriksaaan terhadap saksi-saksi dari pihak perusahaan kemudian saksi dari pihak pelapor dan selanjutnya kami akan 
melakukan pemanggilan undangan klarifikasi terhadap dua orang sopir yang pada saat itu mengangkut TBS sawit ke PT TPIL,"ungkap Very, Senin 26 Oktober 2026.

" Kemudian lanjut Very, pada hari ini jadwal klarifikasi terhadap terlapor di duga melakukan pemerasan dan yang bersangkutan hadir untuk dilakukan pemeriksaan oleh penyidik. 

Selanjutnya penyidik akan mengundang lagi beberapa orang saksi  yang akan di mintai keterangannya,"sambung Very. 

Very menegaskan, modusnya sendiri dugaannya yaitu melakukan pemerasan terhadap mobil sawit yang masuk ke perusak tersebut dengan meminta uang sejumlah satu mobil sebesar Rp1 juta, jadi total keseluruhannya dua mobil yaitu Rp2 juta. 

" Saat ini uang tersebut masih di pegang oleh terduga pelaku dan untuk modusnya masih kita dalami dalam rangka penyelidikan. Sementara berdasarkan dari keterangan terduga pelaku, dia melakukannya baru pertama kali,"tutup Very. 

Reporter
ARDI

 









Ad Placement

Politik

Pendidikan

Nasional