Media Online : www.duasatu.net

News

Pemerintah

Hukrim

Advertorial

Video

Senin, 16 November 2026

BKSDA Prov Jambi Mitigasi Puluhan Ekor Gajah Bersama Warga Serser Kab Tebo

BKSDA Prov Jambi bersama warga melakukan mitigasi gajah dengan cara penggiringan/foto: dok BKSDA

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Puluhan gajah liar yang masuk ke perkebunan warga desa Pinang Belai SP1 dan Sekutur Jaya SP2 Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo, mulai di lakukan mitigasi sejak hari Minggu dan Senin 16 November 2026 oleh balai konservasi sumber daya alam (BKSDA) Provinsi Jambi. 

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BKSDA Prov Jambi, Himawari Sasongko, dalam keterangan resminya melalui pesan singkat Whatsapp, Senin 16 November 2026, malam kepada duasatu.net.

Dari sejak kemarin Minggu 15 November 2026 dan hari ini Senin 16 November 2026, gajah-gajah tersebut memang sudah di lakukan penggiringan secara bersama-sama dengan warga. 

Sebagian sudah masuk kawasan lestari asri jaya (PT LAJ). " Tapi malam ini masih saya monitor jika masih ada yang tersisa. Data global positioning system (GPS) kami, menunjukkan posisi di LAJ. 

" Tapi kami tetap mewaspadai segala  kemungkinan, karena habitatnya sebagian dibakar dan belum tumbuh rumput belukar yang jadi makanan gajah. 

Gajah tersebut hingga memasuki perkebunan dan mendekati permukiman warga karena:

1. Permasalahan utama adalah kerusakan habitat yang dirambah besar-besaran. 

2. Gajah keluar kawasan adalah akibat dari hal tersebut diatas. 

3. Menghimbau kepada warga untuk mengiformasikan segera jika ada gangguan yang ditimbulkan dan bersama-sama memitigasi melalui penggiringan agar konflik tidak meluas. 

4. Meminta pihak perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) agar menyediakan ruang agar gajah bisa bertahan di dalam kawasan hutan untuk mengurangi konflik. 

5. Memohon dukungan warga agar aktifitas perambahan kawasan hutan bisa dihentikan sehingga gajah bisa lebih lama bertahan di dalam kawasan hutan,"tulis Kepala BKSDA Prov Jambi, Himawan Sasongko. 

Reporter
ARDI

Meteran Air Dicuri, Perumda Tirta Muaro Kab Tebo Merugi Puluhan Juta Rupiah

Foto: dok duasatu.net
 
TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Diketahui
belum lama ini terjadi dugaan pencurian meteran air milik Perumda Tirta Muaro Kabupaten Tebo, sejak bulan Oktober-November 2026, di wilayah Kecamatan Rimbo Bujang dan Tebo Tengah. Sebanyak 13 unit meteran air dilaporkan hilang sejak pertama kali dilaporkan pada Senin, 12 Oktober 2026 lalu. 

Direktur Perumda Tirta Muaro, Kab Tebo, Budhi Irawan kepada sejumlah wartawan usai mengikuti paripurna pengesahan APBD 2027 di gedung DPRD Tebo, membenarkan terkait pencurian meteran air tersebut. 

Bukan hanya kerugian dari sisi meteran saja tapi juga air yang keluar, kemudian asesorisnya semua itu harus dihitung dulu sampai lengkap baru dapat dihitung jangan sampai salah,"ungkap Budhi Irawan, Senin 16 November 2026.

Budhi menyebutkan, meteran air yang hilang tersebut sebelumnya di laporkan oleh masyarakat dan telah kami tindak lanjuti. 

" Kejadian meteran air itu terjadi di dua Kecamatan yaitu Tebo dan Rimbo Bujang,"kata Budhi. 

Ungkap Budhi bahwa pencurian meteran air terjadi dalam satu malam bisa mencapai 3 sampai dengan 4 meteran," imbuhnya. 

" Sementara kerugian yang dialami oleh Perumda Tirta Muaro menurut Budhi, di perkirakan mencapai kurang lebih Rp40 jutaan. 

Tersangka pencurian meteran air sudah ditangkap dan sejumlah saksi-saksi telah dimintai keterangan, sekarang lagi di proses oleh pihak berwajib,"tegas Budhi. 

Reporter
ARDI

Pemkab Labura Sambut Kunjungan Kerja Kajati Sumut, Dorong Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi

Foto: Ist

LABURA,DUASATU.NET- Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara menyambut kunjungan kerja Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Muhibuddin, S.H., M.H., beserta jajaran di Aula Ahmad Dewi Syukur, Senin (16/11).

Kegiatan tersebut disambut langsung oleh Bupati Labuhanbatu Utara, Dr. H. Hendri Yanto Sitorus, S.E., M.M., didampingi Wakil Bupati Dr. H. Samsul Tanjung, S.T., M.H., dan Sekretaris Daerah Dra. Hj. Susi Asmarani, M.Si.

Kunjungan kerja ini dirangkai dengan sosialisasi anti korupsi bagi perangkat daerah sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Labura menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kajati Sumut beserta jajaran. Kehadiran tersebut diharapkan dapat memberikan motivasi sekaligus memperkuat komitmen seluruh aparatur dalam mencegah praktik korupsi serta meningkatkan kepatuhan terhadap aturan.

Selain sosialisasi anti korupsi, kegiatan juga diisi dengan penyerahan sertifikat tanah wakaf secara simbolis kepada nadzir masjid, musala, pemakaman umum, serta perwakilan pengurus gereja. Penyerahan ini menjadi bagian dari upaya memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap aset keagamaan melalui percepatan pendaftaran tanah di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

King Badak Apresiasi Pengelola Baru PT SBJ, Patuh Terhadap Aturan

Ketua Umum Badak Banten Perjuangan, Eli Sahroni/foto: Ist

LEBAKBANTEN,DUASATU.NET- Manajemen baru PT Samudera Banten Jaya (SBJ) memberikan klarifikasi kepada Tim Investigasi di Kantor Pusat Badak Banten Perjuangan, Minggu 15 November 2026.

Manajer PT SBJ, Ridho, menerangkan, pihaknya pada Juli 2026 telah menerima surat pembayaran jaminan reklamasi dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM RI.

Surat tersebut merupakan jawaban atas permohonan PT SBJ sebulan sebelumnya, terkait persetujuan rencana reklamasi dan penetapan jaminan reklamasi tahap Operasi Produksi periode pertama tahun 2026-2029.

"PT SBJ bukan hanya membayar denda sebesar Rp 3 miliar pada awal tahun 2025, selain itu juga telah memberikan uang jaminan reklamasi kepada Ditjen Minerba Kementerian ESDM sebesar Rp 9.804.264.000," kata Ridho.

Jaminan reklamasi sebesar Rp 9.804.264.000 (sembilan miliar delapan ratus empat juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) itu untuk Operasi Produksi tahap pertama selama 4 tahun, terhitung sejak tahun 2025-2029.

Sementara itu, Ketua Umum Badak Banten Perjuangan, Eli Sahroni yang akrab disapa King Badak, mengatakan dalam surat persetujuan tersebut tercatat luas lahan sekitar 20 hektare yang akan direklamasi dari tahun 2025-2029.

Dijelaskannya, uang tersebut bukan retribusi pajak, melainkan sebagai jaminan reklamasi apabila pihak PT SBJ tidak melaksanakan reklamasi pasca tambang. Maka uang sebesar itulah yang akan digunakan oleh Ditjen Minerba untuk mereklamasi lahan pasca tambang yang rusak akibat penambangan.

"Uang hampir sepuluh miliar itu bukan bayar pajak atau retribusi, itu uang jaminan untuk reklamasi pasca tambang," kata King Badak.

King Badak menjelaskan, pembayaran jaminan reklamasi itu berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mewajibkan pemegang IUP atau IUPK melakukan reklamasi pasca tambang.

"Itu amanat Peraturan Menteri ESDM tentang reklamasi pasca tambang PT SBJ Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten. Itu bukan uang retribusi yang disetorkan kepada kas negara dan daerah, dalam hal ini Kabupaten Lebak," kata King Badak.

King Badak mengapresiasi manajemen PT SBJ yang telah melaksanakan perintah negara sebagaimana tercantum dalam amar putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dan telah memberikan uang jaminan reklamasi pasca tambang kepada Ditjen Minerba Kementerian ESDM RI.

"Kami mengapresiasi manajemen PT SBJ telah membayar denda, taat hukum, dan memberikan uang jaminan reklamasi kepada Ditjen Minerba Kementerian ESDM," kata King Badak.

Namun, King Badak meminta pihak PT SBJ tidak hanya membayar denda dan jaminan reklamasi, tetapi juga benar-benar melaksanakan reklamasi di lapangan sesuai rencana yang telah disetujui.

Di tempat terpisah, Olot Agus, Tokoh Masyarakat Desa Warungbanten menyampaikan hal yang sama. Ia selaku warga Desa Warungbanten, mengapresiasi PT SBJ yang sudah memenuhi kewajibannya.

"Kedepannya PT SBJ bisa berkolaborasi dengan Masyarakat Desa Warungbanten dan sekitarnya, bisa bermanfaat untuk kemaslahatan masyarakat, bisa memenuhi permohonan masyarakat. Dan semoga PT SBJ ke depan lebih baik lagi," pungkas Olot Agus.

Reporter
A ABDULROHIM

Puluhan Gajah Mendekati Permukiman dan Perkebunan Warga SP1-SP2, Kec Serser Kab Tebo

Foto: Istimewa

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Kawanan gajah memasuki perkebunan masyarakat desa Pinang Belai SP1 dan Sekutur Jaya SP2, Kecamatan Serai Serumpun (Serser) Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Menurut informasi masyarakat bahwa kawanan gajah memasuki perkebunan masyarakat sudah terjadi sekitar seminggu lalu. 

Camat Serser Ratno Suwandi, membenarkan, bahwa kami mendapat laporan bahwa sebagian kelompok gajah sudah mendekati area permukiman masyarakat desa SP2, tapi warga bersama-sama berupaya untuk menghalau. 

Ungkap Ratno, jumlah kelompok gajah tersebut berjumlah sekitar 20 ekor sudah mendekati perkebunan warga desa SP1 dan SP2. 

" Untuk sementara warga beramai-ramai menghalau kelompok gajah kedalam hutan supaya tidak lagi masuk ke permukiman dan perkebunan, mungkin itu upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat dua desa di Kecamatan Serser, "ujar Ratno, Senin 16 November 2026.

Ratno melanjutkan, bahwa dia telah juga sudah koordinasi dengan Sekda Tebo, bahwa sebelumnya memang sudah ada rapat dengan balai konservasi sumber daya alam (BKSDA) Prov Jambi, untuk masalah penanganan gajah. 

Namun sebelum berkoordinasi dengan BKSDA, saya kordinasi terlebih dulu dengan Sekda Tebo, terkait permasalahan gajah ini, selanjutnya kami masih menunggu perintah dari Sekda,"pungkas Ratno. 

Sementara itu berkaitan dengan gajah telah mendekati area permukiman dan perkebunan masyarakat dua desa di Kecamatan Serai Serumpun, tersebut, pihak balai konservasi dan sumber daya alam (BKSDA) Prov Jambi, Ito Martialis, melalui pesan singkat bahwa kami akan upayakan pendampingan masyarakat untuk melakukan penggiringan,"tulisnya singkat, Minggu 15 November 2026.

Reporter
ARDI

Praktisi Hukum Muda Pandeglang Tolak Wacana Pemindahan Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Alas Purwo

Foto: Istimewa

PANDEGLANG,DUASATU.NET- Praktisi hukum muda asal Pandeglang, Yosef Regita Firdaus, menyatakan menolak wacana pemindahan sebagian populasi badak jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo di Banyuwangi, Jawa Timur, Senin 16 November 2026.

Wacana tersebut disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dengan alasan mengantisipasi tsunami akibat gempa atau erupsi Gunung Anak Krakatau.

“Kami memahami kekhawatiran terhadap risiko bencana. Namun menjawab risiko itu dengan memindahkan satwa paling langka di dunia ke lokasi yang belum terbukti layak, tanpa kajian ilmiah yang tuntas dan tanpa proses hukum yang benar, adalah langkah yang keliru dan berbahaya,” ujar Yosef. Minggu (15/11/2026).

Yosef mencatat bahwa Kementerian Kehutanan sendiri menyatakan kelayakan Alas Purwo sebagai habitat badak jawa belum dapat dipastikan dan masih berstatus lokasi yang diusulkan untuk dikaji.

Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa wacana tersebut belum memiliki landasan teknis maupun yuridis yang cukup untuk dijadikan kebijakan.

A. Alasan Yuridis
1. Prinsip konservasi in-situ. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) mengedepankan pelestarian satwa di habitat aslinya. Upaya di luar habitat asli bersifat pelengkap dan tidak boleh menggantikan penguatan perlindungan di habitat alami. Ujung Kulon adalah satu-satunya habitat alami badak jawa yang tersisa.

2. Asas kehati-hatian dan kewajiban kajian lingkungan. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menempatkan asas kehati-hatian sebagai dasar kebijakan lingkungan, serta mewajibkan kajian lingkungan atas kebijakan dan kegiatan yang berpotensi berdampak penting. Pemindahan satwa kritis antarpulau tanpa kajian demikian berpotensi cacat prosedur.

3. Status perlindungan spesies. Badak jawa adalah satwa dilindungi menurut peraturan perundang-undangan nasional (antara lain PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa), tercantum dalam Appendix I CITES yang telah diratifikasi Indonesia, dan berstatus Critically Endangered dalam IUCN Red List. Setiap perlakuan terhadap individu satwa ini harus dilakukan dengan standar tertinggi dan berbasis ilmu pengetahuan.

4. Kepastian status kawasan dan pengelolaan taman nasional. Taman nasional dikelola berdasarkan sistem zonasi sesuai peraturan pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Alas Purwo belum ditetapkan sebagai habitat kedua badak jawa, sehingga tidak ada kepastian hukum mengenai peruntukan, zonasi, maupun pembagian tanggung jawab pengelolaannya untuk keperluan tersebut.

5. Komitmen internasional atas Ujung Kulon. Taman Nasional Ujung Kulon ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO pada 1991 dan Indonesia terikat pada Konvensi Keanekaragaman Hayati (diratifikasi melalui UU Nomor 5 Tahun 1994). Perubahan mendasar pada pengelolaan populasi badak jawa di kawasan ini semestinya dikaji secara terbuka dan akuntabel.

6. Transparansi dan partisipasi publik. Rencana yang menyangkut kepentingan publik dan lingkungan hidup wajib dibuka kepada masyarakat, pemerintah daerah, akademisi, dan pegiat konservasi, sebagaimana dijamin UU PPLH dan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Rencana ini sempat dipromosikan kepada calon investor sebelum ada keputusan resmi dan kajian yang dipublikasikan.

B. Alasan Lingkungan

1. Kelayakan habitat belum terbukti. Ujung Kulon merupakan hutan hujan dataran rendah dengan sumber pakan, kubangan, dan kelembapan yang khas, sedangkan Alas Purwo memiliki karakter ekosistem yang berbeda, termasuk padang savana dan iklim yang lebih kering. Perbedaan ini harus diuji melalui kajian daya dukung habitat, ketersediaan pakan, dan sumber air sebelum satwa dipindahkan.

2. Risiko kegagalan translokasi lintas pulau. Populasi badak jawa diper

Minggu, 15 November 2026

Sempat Tersandung Kasus Hukum dan Disiplin ASN, EW Pegawai DLH-Hub Kab Tebo Mulai Masuk Kantor

Kabid Lalin DLH-Hub Kab Tebo, Maizar/foto: dok duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET-
Sebagaimana diketahui salah seorang pegawai aparatur sipil negara (ASN) berinisial EW pada dinas lingkungan hidup dan perhubungan (DLH-Hub) Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, selain di kenakan sanksi disiplin oleh atasannya juga tersandung kasus hukum, namun belakangan ini diketahui telah berdamai mengajukan restoratif justice (RJ). 

Kepala dinas (Kadis) LH-Hub Kab Tebo melalui Kabid Lalu lintas (Lalin), Maizar, menuturkan, terkait dengan EW, sesuai dengan proses yang telah kami dalami, sudah dilakukan berita acara pemeriksaan (BAP), sesuai permintaan surat dari badan kepegawaian pelatihan dan sumber daya manusia (BKPSDM) yang ditandatangani oleh sekretaris daerah (Sekda). 

" Dan surat itu sudah dibalas pada Rabu yang lalu,"lanjut Maizar,"Jum'at 13 November 2026.

Maizar mengatakan, hasil dari surat tersebut sesuai dengan regulasi, yang bersangkutan 19 hari tidak masuk kerja di kategorikan masuk dalam pelanggaran sedang, maka rekomendasinya dilakukan pemotongan tambahan penghasilan pegawai (TPP). 

Sesuai aturan sanksi pemotongan tunjangan kinerja atau TPP sebesar 25 persen dengan durasi bervariasi, dan sementara untuk gajinya sendiri sudah di pulihkan," ucap Maizar. 

Sementara itu untuk persoalan pidana umum EW, didalam rekomendasi kita tidak masuk, karena kasus hukum itu pidana murni, namun sudah disampaikan ke BKPSDM, bahwa yang bersangkutan sudah melakukan RJ.

" Yang bersangkutan EW, sekarang sudah mulai ada perubahan dan masuk kantor seperti biasa,"kata Maizar. 

Reporter
ARDI

Sabtu, 14 November 2026

Security SPBU 14.214.234 Aek Kanopan Diduga Acungkan Pis*u ke Wartawan, Saat Langsir BBM Subsidi Terpantau

Dari kiri, pelaku diduga bawa Sajam ancam wartawan/foto: Ist

LABURA,DUASATU.NET- Kebebasan pers di Labuhanbatu Utara (Labura) kembali diinjak-injak, bukan oleh pejabat, tapi oleh premanisme yang berlindung di balik seragam SPBU.

Diketahui sebelumnya, tiga jurnalis yang sedang melakukan tugas peliputan di SPBU 14.214.234, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Aek Kanopan, Kecamatan Kualuh Hulu, nyaris menjadi korban penusukan, pada.Kamis, 12 November 2026, sekira pukul 14.02 Wob. 

Ketiga jurnalis itu, Munawir Hasibuan (Wartawan NKRI / http://KabarInvestigasi.id - elang_panas.anti86), Sulaiman Tanjung (TVRI), dan Edi Sahputra Manurung (metro24.co).

Tim jurnalis saat itu sedang memantau aktivitas mencurigakan di SPBU tersebut. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri, sepeda motor bolak-balik mengisi BBM bersubsidi, lalu disuling ke dalam jerigen. Pola klasik yang dikenal masyarakat sebagai langsur atau langsir minyak.

Merasa ada yang janggal, Munawir Hasibuan mendekati pihak SPBU untuk melakukan konfirmasi. Itu adalah prosedur standar wartawan, sesuai Kode Etik Jurnalistik: dengar kedua sisi sebelum menulis.

Seorang pria yang diduga mandor atau pengawas SPBU justru naik pitam. Dengan gaya arogan, ia mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dan mengancam akan menghabisi para jurnalis di tempat.

"Kami datang dengan etika, pulangnya di ancam dibunuh. Ini SPBU atau sarang preman," ujar Munawir dengan nada geram usai kejadian.

Tidak tinggal diam, Munawir langsung membuat laporan resmi ke Polsek Kualuh Hulu.

Laporan tersebut tertuang dalam STPL Nomor:LP/B/261/XI/2026/SPKT/POLSEK KUALUH HULU/POLRES LABUHANBATU/POLDA SUMUT.

Kini bola panas ada di tangan Polsek Kualuh Hulu dan Polres Labuhanbatu. Publik Labura menanti, apakah pelaku pengancaman dengan sajam ini akan segera ditangkap, atau laporan wartawan ini hanya akan berakhir menjadi kertas arsip. 

Padahal dalam UU Pers No40 Tahun 1999 Pasal 18, siapapun yang menghalang-halangi wartawan bertugas terancam 2 tahun penjara. Ditambah ancaman dengan pisau, pidananya bisa berlapis.

Pertanyaan besarnya kini, ada apa di SPBU 14.214.234 hingga mandornya begitu panik saat diliput? Apakah ada permainan langsir BBM bersubsidi yang sengaja dilindungi dengan cara preman. 

Reporter
IFNU SUNGKOWO

Jumat, 13 November 2026

Foto Mas Wapres Gibran Masih Terpajang di Kantor Bupati dan DPRD Tebo, Padahal Sudah Mundur

Foto Wapres Gibran Rakabuming Raka diruang tinggu DPRD Tebo/Foto: dok duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Pasca Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatannya, foto beliau yang dipajang di kantor-kantor pemerintah di berbagai daerah di Indonesia sudah banyak yang diturunkan. Namun, hal berbeda justru terlihat di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.
 
Berdasarkan pantauan media ini pada Jumat, 13 November 2026, foto Presiden Prabowo Subianto beserta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih terpampang jelas di lobi utama Kantor Bupati Tebo. Kedua foto tersebut masih terpasang rapi lengkap dengan tulisan visi misi: "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045."
 
Kondisi serupa juga ditemui di Gedung DPRD Kabupaten Tebo. Foto kedua pejabat negara tersebut masih utuh menghiasi dinding ruang tunggu VIP DPRD Kabupaten Tebo.
 
Hingga berita ini ditulis belum ada penjelasan resmi dari pihak Pemkab Tebo maupun DPRD Tebo terkait alasan belum diturunkannya foto Wakil Presiden tersebut.
 
Reporter
ARDI

Syarat Istitoah, CJH Kab Tebo 1448 H/2027 Mengikuti Pemeriksaan Kesehatan Tahap Dua

Kabid P2P Dinkes Kab Tebo, Ari Setiawan/foto: dok duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Sebagai mana diketahui kantor kementerian haji dan umroh (Kemenhaj) telah menetapkan jumlah kuota calon jama'ah haji (CJH) Kabupaten Tebo berjumlah 243 orang untuk keberangkatan musim haji tahun 1448 Hijriyah/2027 Masehi mendatang, namun dari jumlah itu 43 diantaranya mundur dengan berbagai alasan. 

Untuk menjamin kesehatan jama'ah layak diberangkatkan ke tanah suci Mekkah, dinas kesehatan (Dinkes) Kab Tebo memastikan CJH, 1448 H/2027 M, mengikuti serangkaian pemeriksaan kesehatan tahap kedua. 

Hal tersebut diungkap oleh Kepala Dinkes melalui kepala bidang pencegahan dan pengendalian penyakit (P2P), Ari Setiawan, bahwa pemeriksaan CJH tahap dua telah di lakukan di rumah sakit umum daerah sulthan thaha saifuddin (RSUD STS) Kab Tebo. 

Ari menyebutkan, sekarang CJH tinggal mengambil hasil pemeriksaan kesehatan tersebut dan dapat di lihat pada sistem komputerisasi haji terpadu (Siskohat) kementerian haji dan umrah (Kemenhaj) Kab Tebo,"jelasnya, Jum'at 13 November 2026. 

" Informasi Kemenhaj Kab Tebo, ucap Ari, ada tambahan pemeriksaan kesehatan CJH sebanyak 100 orang, tapi kami belum menerima daftarnya.

" Tapi kemarin kami telah himbau kepada Kemenhaj, kata Ari, dari 100 orang ini untuk pemeriksaan tahap satu silahkan datang ke Puskesmas dengan membawa nomor porsi haji dan KTP, selanjutnya di arahkan untuk pemeriksaan tahap kedua di RSUD STS Kab Tebo. 

Setelah hasil pemeriksaan keluar dari RSUD STS Kab Tebo, selanjutnya akan kami nyatakan sebagai syarat ititoah dan pelunasan pada tahap satu yang di laksanakan tanggal 10 November s/d 10 Desember 2026.

Reporter
ARDI

Kadis PU Labura, Simon Barus Diduga Abaikan Instruksi Bupati Terkait ION Net

Kadis PUPR Labura, Simon Barus/foto: dok Ifnu Sungkowo

LABURA,DUASATU.NET- Kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) Simon Barus, diduga telah mengabaikan instruksi Bupati terkait evaluasi provider internet ION Net. 

Diketahui sebelumnya bahwa Bupati telah menginstruksikan agar seluruh pemasangan tiang dan jaringan provider di Labura dievaluasi terlebih dulu namun hingga kini instruksi tersebut diduga tidak pernah dijalankan oleh Simon.

Hal ini terungkap setelah awak media dua kali bertemu dengan Simon Barus untuk mengkonfirmasi maraknya pemasangan tiang provider di Labura.

Dalam pertemuan tersebut Simon Barus selalu memberi jawaban yang sama, akan melakukan rapat lintas OPD terkait dengan provider, hal ini di sampaikan setelah dirinya menerima instruksi dari Bupati.

Dua bulan berlalu sejak berjanji akan melakukan rapat lintas OPD tak kunjung digelar. Tidak ada undangan rapat apalagi hasil evaluasi terhadap provider. 

Sikap Simon Barus dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap instruksi Bupati. Di depan media, berjanji akan rapat lintas OPD, namun tidak pernah di tepati.

Masyarakat menilai janji yang diucapkan Simon Barus hanya sekadar alasan untuk menghindari pertanyaan wartawan dan mengulur waktu.

" Sudah dua bulan dijanjikan akan rapat sampai sekarang tidak dilaksanakan, instruksinya Bupati tidak dianggap sama sekali," ujar Tengku Irfan salah seorang sumber yang mengetahui persoalan tersebut, Kamis 12 November 2026.

Masyarakat Labura kini menunggu ketegasan Bupati Labura, apakah akan membiarkan bawahannya terus mengabaikan instruksinya atau akan mengambil tindakan tegas terhadap Kadis PUPR Simon Barus. 

Hingga berita ini ditulis, Kadis PUPR Labura, belum memberikan penjelasan resmi terkait rapat lintas OPD yang di janjikan. 

Reporter
IFNU SUNGKOWO

Kamis, 12 November 2026

Pengadaan Barang Melalui E-Katalog di Biayai Banpres 2026 Sedang Beproses Berikut Rinciannya

Kepala BPBD Kab Tebo, Joko Ardiawan/foto: dok duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, memastikan telah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan senilai Rp6,6 milyar dari bantuan presiden (Banpres) untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tahun 2026.

Hal tersebut diungkapkan oleh kepala BPBD Kab Tebo, Joko Ardiawan, ditemui dikantornya, Kamis 12 November 2026, diketahui Kab Tebo, mendapat Banpres senilai Rp10 milyar untuk penanganan Karhutla dan BPBD sendiri dialokasikan sebesar Rp6,6 milyar. 

Dana Rp6,6 milyar tersebut dialokasikan untuk pengadaan barang yaitu untuk empat unit mobil water suplay, dua unit mobil patroli type 4X4, baju pemadam kebakaran atau alat pelindung diri (APD), kemudian masker, dan selang untuk tambahan operasional mobil water suplay. 

" Dan itu sudah di lakukan setelah kemarin pergeseran anggaran melalui dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) masing-masing, saat ini kita sedang melakukan pengadaan barang melalui e-katalog,"lanjut Joko. 

" Kalau nanti setelah proses pengadaan barang selesai kita realisasikan keuangannya,"tegas Joko. 

Reporter
ARDI

 









Ad Placement

Politik

Pendidikan

Nasional