A Rohim Berharap Pemerintah Siapkan Solusi Jika Tambang Batubara Ditutup Permanen

www.duasatu.net    2.5.26    Comment   

A Rohim Berharap Pemerintah Siapkan Solusi Jika Tambang Batubara Ditutup Permanen

A Abdulrohim masyarakat Kab Lebak/foto: Ist

BANTEN,DUASATU.NET- Abdul Rohim selaku masyarakat dan mewakili para Penambang yang berada di wilayah Kecamatan Bayah dan Cihara, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, mendukung penutupan tambang ilegal di wilayah tersebut, ia sadar dampak yang di timbulkan oleh kegiatan pertambangan sangat besar di antaranya lingkungan, sosial, kesehatan, korban jiwa maupun dampak hukum.

Meski mendukung dan menyadari, Abdul Rohim meminta kepada Pemerintah supaya masyarakat yang ada di wilayah tersebut di berikan solusi dan lapangan kerja. Ia juga mengklaim hampir semua warga di Kec Bayah dan Cihara itu mata pencahariannya sebagai kuli penambang batu bara.

“Apabila tambang batu bara di Kab Lebak di tutup, kami, masyarakat di Bayah dan Cihara meminta pemerintah untuk dapat mempersiapkan solusi lapangan kerja alternatif sebagai antisipasi kalau tambang batu bara ditutup permanen.” ucap Abdul Rohim dengan penuh harapan, Sabtu 2 Mei 2026.

“ Terlebih hampir 90 persen warga di Bayah dan Cihara pendapatannya bergantung pada kuli kasar sebagai penambang,"imbuhnya.

Selain itu Abdul Rohim mengeluhkan, penutupan operasional tambang dapat berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat lokal yang bergantung pada sektor tersebut.

Pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk merespons kekhawatiran ini, dengan fokus pada diversifikasi ekonomi daerah,"katanya

Menurutnya pendekatan pemerintah terhadap masyarakat tentunya dapat di pertimbangkan meliputi pelatihan keterampilan, menyediakan program pelatihan vokasi dan keterampilan baru untuk mempersiapkan pekerja tambang beralih ke sektor lain, seperti pariwisata, agrikultur berkelanjutan, atau industri kreatif,"kata A ABDULROHIM. 

Kemudian pengembangan sektor alternatif mendorong investasi dan pengembangan sektor ekonomi lokal yang tidak bergantung pada ekstraksi sumber daya alam, memanfaatkan potensi daerah seperti keindahan alam Bayah untuk ekowisata,"ujarnya

Sementara SY salah seorang warga lainnya menambahkan, penyediaan modal usaha memberikan bantuan atau skema pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mendorong kewirausahaan di masyarakat.

Kemudian, kolaborasi multi pihak melibatkan pemerintah daerah, perusahaan tambang, masyarakat sipil, dan swasta dalam merumuskan kebijakan transisi yang adil dan berkelanjutan.

“Langkah-langkah ini penting untuk memastikan transisi yang lancar dan meminimalisir dampak negatif penutupan tambang terhadap kesejahteraan masyarakat di Bayah," pungkasnya.

Redaksi

Dekatkan Diri Dengan Masyarakat, Ombudsman Jambi Adakan PVL On The Spot di Kabupaten Batang Hari

www.duasatu.net    2.5.26    Comment   

Dekatkan Diri Dengan Masyarakat, Ombudsman Jambi Adakan PVL On The Spot di Kabupaten Batang Hari

Foto: dok Ombudsman RI Perwakilan Jambi

JAMBI,DUASATU.NET- Ombudsman Jambi melaksanakan kegiatan Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL) - On The Spot di Kabupaten Batang Hari. Kegiatan ini dilaksanakan pada 28-30 April 2026 di beberapa lokasi di kabupaten tersebut.

Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman Jambi, Indra SH MH, mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pelayanan publik di sejumlah unit kerja pelayanan berjalan dengan baik. Untuk itu Ombudsman membuka gerai pengaduan di tiga lokasi.

"Kegiatan kita kali ini di Batang Hari kita fokuskan di Kantor Pertanahan Batang Hari, Polres Batang Hari dan juga Lapas Kelas IIB Anak Batang Hari," ujar Indra.

Lebih lanjut, Indra menjelaskan  bahwa  kegiatan ini juga bertujuan untuk mendekatkan Ombudsman kepada masyarakat. Masyarakat yang berada di lokasi dapat bertanya, konsultasi, dan melapor ke Ombudsman terkait pelayanan publik.

"Kegiatan ini juga bagian dari upaya Ombudsman untuk mengajak masyarakat bersama mengawasi pelayanan publik, sehingga perbaikan terhadap pelayanan yang diberikan lebih maksimal," jelas Indra.

Kegiatan PVL OTS ini sendiri merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Ombudsman Jambi. Dalam kegiatan ini Ombudsman akan mengunjungi unit kerja atau tempat pelayanan publik dan membuka gerai untuk masyarakat yang ada di sana.

Redaksi

Proyek Turap Pagar Puding Hibah Dari BNPB Senilai Rp20,4 Milyar di Kab Tebo Tinggal Tunggu LHP BPK..!

www.duasatu.net    2.5.26    Comment   

Proyek Turap Pagar Puding Hibah Dari BNPB Senilai Rp20,4 Milyar di Kab Tebo Tinggal Tunggu LHP BPK..!

Pemeriksaan oleh BPK di turap di desa Pagar Puding/foto: dok duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Badan pemeriksa keuangan republik indonesia (BPK RI) telah melakukan pengecekan proyek fisik hibah rehabilitasi dan rekontruksi (RR) jalan Kabupaten dan tanggul sungai desa Pagar Puding, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo tahun anggaran 2024 yang dikerjakan pada 2025 lalu tinggal menunggu laporan hasil pemeriksaan (LHP). 

Seperti diketahui bahwa proyek hibah dari badan nasional penanggulangan bencana daerah (BNPB) tersebut senilai Rp20,4 milyar di kerjakan oleh PT PBB kerja sama operasi (KSO) PT SRA. 

Melalui sekretaris BPBD Kab Tebo, Prov Jambi, Ahmad Rony menjelaskan, bahwa pihaknya telah melakukan kunjungan ketiga lokasi hibah RR 2024 yang fisiknya di laksanakan tahun 2025, pekerjaannya sudah selesai dan pemeriksaannya telah di lakukan oleh BPK. 

Rony menyebutkan, hitung-hitungan terkait dengan kegiatan sudah terlebih dulu kami sampaikan ke BPK,"katanya saat ditemui dikantornya, Kamis 30 April 2026.

Tindaklanjut dari BPK meminta sebagian dokumen yang mereka anggap di butuhkan termasuk dokumentasi dalam bentuk softcopy,"ujar Rony. 

" Kami saat turun ke turap desa Pagar Puding untuk melakukan pengecekan bersama BPK di dampingi pihak rekanan, konsultan pengawas dan juga direksi perusahaan,"ucapnya.

Ditegaskan Rony, pihak rekanan yang turun ke turap Pagar Puding itu KSO, antara pulau bintan bestari (PT PBB) dan selaras restu abadi (PT SRA). " Terkait selama pelaksanaan kegiatan proyek turap Pagar Puding yang terlibat adalah orang-orangnya KSO. 

Di yakini Rony yang menjadi catatan saat BPK melakukan pemeriksaan tidak ada, namun dari hasil koordinasi, pihak BPK mempertanyakan 5 persen yang tidak di bayarkan. 

" Saya jelaskan ke BPK bahwa yang 5 persen itu tidak kami tahan karena itu hak rekanan, cuma ada syarat, bisa di cairkan ketika rekanan menyampaikan jaminan pemeliharaan. Namun sampai akhir pencairan rekanan tidak bisa menyampaikan jaminan pemeliharaan makanya sisa 5 persen itu tidak bisa kita cairkan,"ungkapnya.

" Rekanan tidak bisa mengurus jaminan pemeliharaan dengan rentang waktu yang ada,"pungkas Rony. 

Reporter

ARDI

Hari Buruh 2026, Asep Pahrudin Serukan Penguatan Organisasi Buruh

www.duasatu.net    1.5.26    Comment   

Hari Buruh 2026, Asep Pahrudin Serukan Penguatan Organisasi Buruh

Ketua DPW Badak Banten Provinsi Banten, Asep Pahrudin/latar foto: ilustrasi

BANTEN,DUASATU.NET- Ketua DPW Badak Banten Provinsi Banten, Asep Pahrudin, sampaikan pernyataan tegas terkait posisi buruh dalam dunia industri, di peringatan hari Buruh Nasional, 1 Mei 2026, bahwa buruh bukan sekadar pelengkap tapi penggerak utama yang menentukan hidup-matinya sebuah perusahaan.

Dalam keterangannya, Asep menyampaikan ucapan selamat sekaligus pesan keras kepada seluruh pemangku kepentingan.

“Selamat Hari Buruh Nasional 1 Mei 2026. Ini bukan sekadar seremoni tahunan, tapi momentum untuk mengingat bahwa buruh adalah fondasi utama ekonomi. Tanpa buruh, perusahaan tidak akan berdiri, apalagi berkembang,” tegasnya. Jumat, 1 Mei 2026.

Ia menyoroti masih adanya ketimpangan perlakuan terhadap buruh, mulai dari upah yang dinilai belum sepenuhnya layak, hingga minimnya perlindungan kerja di sejumlah sektor. Menurutnya, kondisi ini tidak boleh terus dibiarkan karena berpotensi memicu ketidakstabilan hubungan industrial.

“Jangan hanya menuntut produktivitas tinggi, tapi kesejahteraan buruh diabaikan. Itu tidak adil. Kalau buruh ditekan, jangan harap perusahaan bisa berjalan sehat,” ujarnya dengan nada kritis.

Asep juga mengingatkan bahwa keberhasilan perusahaan sejatinya adalah hasil kerja kolektif, bukan hanya manajemen atau pemilik modal. Karena itu, ia meminta perusahaan untuk lebih terbuka, transparan, dan menghargai kontribusi buruh secara nyata.

Selain itu, ia mendorong pemerintah agar tidak sekadar menjadi penonton dalam persoalan ketenagakerjaan. Pengawasan terhadap perusahaan harus diperketat, terutama dalam hal pemenuhan hak-hak buruh dan penerapan regulasi yang berlaku.

“Negara harus hadir. Jangan sampai buruh terus berada di posisi lemah. Perlindungan hukum harus ditegakkan tanpa kompromi,” katanya.

Momentum Hari Buruh 2026 ini, lanjut Asep, harus menjadi titik balik untuk membangun kesadaran bersama bahwa buruh adalah pilar utama pembangunan ekonomi. Ia berharap ke depan tercipta hubungan industrial yang lebih adil, berimbang, dan berkelanjutan, khususnya di Provinsi Banten. 

Reporter

A ABDULROHIM

Gubernur Al Haris Ajak Masyarakat Membumikan Ekonomi Syariah

www.duasatu.net    30.4.26    Comment   

Gubernur Al Haris Ajak Masyarakat Membumikan Ekonomi Syariah

Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH/foto: dok Diskominfo Pemprov Jambi

JAMBI,DUASATU.NET- Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH, mengajak masyarakat di Provinsi Jambi untuk membumikan atau memperkuat ekonomi syariah, sebagai upaya mendorong peningkatan literasi serta inklusi keuangan dan ekonomi yang adil dan berbasis nilai syariah di wilayah Jambi. 

Ajakan tersebut disampaikannya saat Pembukaan Semarak Ekonomi dan Keuangan Syariah Negeri Jambi (SIGINJAI) Fest 2026 yang dimotori oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jambi, bertempat di Mall Jambi Town Square (Jamtos), Kota Jambi, Rabu (29/04/2026) siang.

Dalam sambutan dan arahannya, Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa ekonomi dan keuangan syariah memiliki peranan yang sangat penting, strategis, dan fundamental bagi pembangunan daerah maupun nasional. 

Menurutnya, ekonomi dan keuangan syariah bukan hanya sekadar alternatif sistem ekonomi, tetapi telah berkembang menjadi salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. 

"Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang mengedepankan sistem ekonomi yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits, guna mencapai kesejahteraan umum (maslahah) melalui keadilan, Kerjasama (ta'awun), dan amanah, memberikan fondasi yang kuat dalam menciptakan stabilitas ekonomi. 

Bagi daerah khususnya Provinsi Jambi, penguatan ekonomi syariah mampu memperluas akses keuangan bagi masyarakat, khususnya bagi pelaku UMKM," ungkap Gubernur Al Haris.

 

Dikatakan Gubernur Al Haris, sektor UMKM juga berkontribusi dalam meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global. 

Ekonomi dan keuangan syariah memiliki peran strategis dalam mendorong potensi lokal. Pengembangan industri halal, pariwisata ramah muslim, serta optimalisasi zakat, infak, dan wakaf dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah yang berbasis kearifan lokal serta dari semua sektor yang ada. 

"Bank syariah sudah menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat yang ada di provinsi Jambi, contoh pada saat masyarakat mau setor untuk menuaikan ibadah haji, banyak yang memilih bank syariah, pada hal bank lainya juga bisa," kata Gubernur Al Haris. 

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Al Haris juga menyampaikan terima kasihnya kepada Bank Indonesia perwakilan Jambi yang terus membina bahkan bukan mengurus moneter saja tapi mencakup semuanya. 

"Atas nama masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bank Indonesia Provinsi Jambi yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan kegiatan Semarak Ekonomi dan Keuangan Syariah Negeri Jambi (SIGINJAI) Fest 2026. Kegiatan ini merupakan langkah nyata dalam mendorong penguatan ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Jambi," ucap Gubernur Al Haris. 

"Melalui kegiatan Semarak Ekonomi dan Keuangan Syariah Negeri Jambi (SIGINJAI) Fest 2026 dapat menjadi wadah strategis dalam meningkatkan literasi, inklusi, serta pengembangan ekosistem ekonomi syariah di tengah masyarakat," lanjutnya. 

Ia juga berharap semakin banyak pelaku usaha, termasuk UMKM, yang terdorong untuk mengadopsi prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan usahanya. 

"Sebagai informasi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Ekonomi Provinsi Jambi tahun 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 4,93 persen, meningkat dibandingkan dengan tahun 2024 yang tumbuh sebesar 4,50 persen. Dan capaian pertumbuhan ekonomi ini tidak terlepas dari peran penting dari ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan," tuturnya.

 

"Kegiatan Semarak Ekonomi dan Keuangan Syariah Negeri Jambi (SIGINJAI) Fest 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga perbankan dan keuangan, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan," tambahnya.  

Pada sesi wawancara dengan rekan-rekan media Gubernur Al Haris menjelaskan bahwa kegiatan ini sangat penting bagi semua stakeholder. “Kegiatan ini sangat penting bagi kita semua. Kenapa, disini dapat kita lihat bahwa ekonomi tumbuh cukup baik, bahwa Jambi pertumbuhan ekonominya ada 4,93. Dikit lagi mencapai angka 5,” jelasnya.

“Ini penting kita lihat sama-sama. Artinya semua elemen, semua sektor harus tampil, yang punya peran yang penting, supaya ekonomi kita bangkit semuanya. UMKM, UMD, pelaku usaha, perumahan, ini harus tampil. Kita berharap mereka punya ruang untuk tampil, sehingga jadi ajang mereka menjual produk yang mereka buat dengan baik selama ini. 

Selain itu saya mengajak masyarakat untuk membeli produk dalam negeri, produk lokal yang tidak kalah dengan produk luar, agar UMKM kita bergairah,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Tedy Arief Budiman, menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk mengangkat potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta lembaga ekonomi syariah di Provinsi Jambi.

"Dengan berbagai kegiatan yang akan digelar, diharapkan literasi ekonomi syariah menjadi lebih mudah diterima dan dipahami oleh masyarakat," ujar Tedy.

Ia juga menambahkan bahwa SIGINJAI Fest 2026 merupakan bagian dari rangkaian Road to berbagai event nasional, seperti Festival Ekonomi Syariah Sumatera (FESyar), Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF), KKI, dan Fesbi 2026.

"Kegiatan ini menjadi salah satu flagship event Bank Indonesia dalam mengembangkan UMKM dan ekosistem ekonomi keuangan syariah di Provinsi Jambi. SIGINJAI Fest juga sebagai ikhtiar kami sebagai fasilitator untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga keuangan, akademisi, hingga komunitas dan pesantren,” tambahnya. (ARD) 

Memasuki Masa Pensiun, Gubernur Al Haris Apresiasi Kinerja Kepala BKKBN Provinsi Jambi Putut Riyatno

www.duasatu.net    30.4.26    Comment   

Memasuki Masa Pensiun, Gubernur Al Haris Apresiasi Kinerja Kepala BKKBN Provinsi Jambi Putut Riyatno

Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH/foto: dok Diskominfo Pemprov Jambi

JAMBI,DUASATU.NET- Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH, menghadiri kegiatan penguatan sinergi antara BKKBN dengan para mitra kerja dalam mendukung pembangunan keluarga di Provinsi Jambi. Acara ini juga sekaligus dirangkaikan dengan melepas Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, Drs. Putut Riyatno, yang memasuki masa purna bhakti, bertempat di Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, Kamis, (30/04/2026) pagi. Turut hadir dalam acara tersebut jajaran pejabat eselon II Pemprov Jambi dan undangan lainnya. 

Dalam sambutan dan arahannya Gubernur Al Haris memberikan apresiasi kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi, Drs. Putut Riyatno. Selain itu, hari ini juga menjadi momen penghormatan atas pengabdian Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi tersebut yang telah menuntaskan masa tugasnya. 

“Atas nama masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi, saya sampaikan terima kasih atas dedikasi, pengabdian, serta kontribusi nyata yang telah diberikan dalam membangun sistem dan program keluarga berencana serta pembangunan keluarga di Provinsi Jambi,” ucap Gubernur Al Haris.

“Saya sangat bangga dan bersyukur bahwa beliau Kepala BKKBN kita ini mengakhiri tugas dengan selamat, dengan baik. Saya kira karena beliau ketika dengan kami telah terjalin sinergitas yang baik dan di bawah kepemimpinan beliau kita pernah menjadi peringkat dua nasional dalam penurunan angka stunting. 

Dan kalau hari ada kenaikan angka stunting kita akan terus evaluasi yaitu agar kita lebih fokus, lebih serius dalam bekerja, menata kembali dan lebih baik dalam bekerja,” lanjutnya.

Dikatakan Gubernur Al Haris, jejak pengabdian yang telah ditorehkan oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi menjadi bagian penting dalam perjalanan pembangunan keluarga di Provinsi Jambi. Berbagai capaian yang telah diraih tentu menjadi fondasi yang kuat untuk dilanjutkan ke depan. 

“Saya banyak belajar ke beliau ini, bagaimana beliau dari penyuluh KB hingga akhirnya menjadi Kepala BKKBN. Yang pasti beliau saya anggap seorang pimpinan yang berhasil menata BKKBN, menata diri dan juga keluarga,” kata Gubernur Al Haris.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Al Haris juga memberikan pesan tentang perjalanan karier seorang aparatur sipil negara (ASN). Ia menegaskan bahwa setiap proses, termasuk penempatan di daerah terpencil, merupakan bagian penting dari perjalanan menuju kesuksesan. 

“Setiap puncak ada proses pendakian, jangan pernah mengeluh saat ditempatkan di daerah yang sulit, karena itu justru menjadi awal yang baik dalam membangun karier,” ujarnya.

Selain itu, orang nomor satu di Provinsi Jambi tersebut juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan hidup, mulai dari keluarga, orang tua, hingga kesehatan diri. Menurutnya, kebahagiaan sejati seorang ASN tidak hanya diukur dari jabatan, tetapi juga dari keharmonisan keluarga dan bakti kepada orang tua. 

“Jangan kurangi kebahagiaan untuk anak dan istri. Luangkan waktu untuk keluarga. Dan jika orang tua masih ada, datangi dan bahagiakan mereka. Doa orang tua itu sangat menentukan perjalanan hidup kita,” pesannya.

Sementara itu, Putut Riyatno, dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas dukungan seluruh pihak selama 34 tahun lebih masa pengabdiannya sebagai ASN. “Semua capaian ini tidak lepas dari dukungan mitra kerja, stakeholder, dan para penyuluh KB di lapangan. 

Tanpa mereka, program tidak akan berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Putut juga memaparkan sejumlah capaian program BKKBN Jambi hingga tahun 2025. Di antaranya, angka kelahiran total (TFR) berhasil ditekan hingga 2,24 dari target 2,25. 

Penggunaan kontrasepsi modern juga melampaui target, mencapai 69,4 persen. Selain itu, Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) mencapai 69,2 persen atau melampaui target, serta program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) berhasil melampaui target hingga 185 persen.

Meski demikian, ia mengakui masih ada tantangan, terutama dalam penanganan stunting yang sempat mengalami kenaikan pada tahun 2024 serta pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang masih perlu ditingkatkan. 

Di akhir sambutannya, Putut menyampaikan permohonan maaf serta komitmennya untuk tetap berkontribusi bagi pembangunan Jambi meski telah memasuki masa pensiun. (ARD)

Gubernur Al Haris: Pengusaha dan Pekerja, Satu Kesatuan yang Tak Bisa Dipisahkan

www.duasatu.net    30.4.26    Comment   

Gubernur Al Haris: Pengusaha dan Pekerja, Satu Kesatuan yang Tak Bisa Dipisahkan

Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH/foto: Diskominfo Pemprov Jambi

JAMBI,DUASATU.NET- Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH, mengemukakan, pengusaha dan pekerja merupakan satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Pengusaha membutuhkan pekerja untuk menjalankan roda produksi dan mencapai target perusahaan, sementara pekerja membutuhkan pengusaha untuk lapangan kerja dan upah. 

Keduanya terhubung dalam ekosistem simbiosis mutualisme-saling membutuhkan dan saling berkontribusi untuk keberlangsungan usaha dan kesejahteraan bersama. 

Pernyataan tersebut dikemukakannya saat menghadiri Peringatan Hari Buruh Tahun 2026 Kolaborasi Bersama Mewujudkan Kemajuan Industri dan Kesejahteraan Pekerja, bertempat di Lapangan Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, Kamis (30/04/2026) pagi.

Adapun Tema Hari Buruh Tahun 2026 ini adalah "Bersama Mewujudkan Kemajuan Industri dan Kesejahteraan Pekerja". 

Dalam sambutan dan arahannya Gubernur Al Haris menyampaikan, pada saat ini Gini Ratio Provinsi Jambi sudah semakin baik, yaitu di atas angka 2,91. 

Ini artinya ketimpangan dan kesenjangan penghasilan di Provinsi Jambi sudah semakin berkurang dan semakin ada perbaikan, kalau dibanding dengan Sumsel masih diatas Provinsi Jambi kesenjagannya. 

"Di Sumatera yang diatas provinsi Gini Ratio-nya diatas 3 Aceh, Bangka Belitung, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung dan Jambi, Sumsel mendekati angka 3, Riau mendekati angka 3,04, Kepri yang luar biasa investasi cukup tinggi kesenjangan 3,85, dan Bengkulu 3,39. Artinya kesenjangan di Jambi sudah cukup baik," ujar Gubernur Al Haris. 

Gubernur Al Haris juga menjelaskan bahwa pentingnya hubungan harmonis antara buruh dan pengusaha, keduanya merupakan satu kesatuan yang saling membutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. 

Menurutnya, perusahaan dan pekerja itu seperti satu rumah besar, harus saling mendukung. Perusahaan bisa untung, pekerja juga harus sejahtera. Di situlah keberlangsungan akan tercipta. 

"Atas nama masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh buruh di Provinsi Jambi di semua sektor industri dan bidang pekerjaan, atas kontribusinya bagi pembangunan daerah. 

Mungkin bagi saudara saudari sekalian, bekerja adalah bagian dari kehidupan, membuat diri pribadi dan keluarga sejahtera, namun apa yang saudara saudari lakukan adalah juga bagian pembangunan, produktivitas dan inovasi yang saudara saudari lakukan berkontribusi besar bagi pembangunan ekonomi daerah dalam rangka perwujudan kemakmuran bersama," jelas Gubernur Al Haris. 

Dikatakan Gubernur Al Haris, Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya melaksanakan berbagai upaya dalam peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh. 

Peningkatan di Provinsi Jambi yang terus meningkat setiap tahun menjadi salah satu wujud kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi para pekerja/buruh. 

"Penetapan Upah Minimum Provinsi tersebut berdasarkan Kajian Hidup Layak (KHL) di Provinsi Jambi, selain itu, kami mendorong perusahaan agar memberikan perhatian yang sesuai pada tenaga kerjanya dengan mengikutsertakan dalam kepesertaan BPJS, baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan," kata Gubernur Al Haris. 

Gubernur Al Haris juga menyinggung terkait upah pekerja paruh waktu yang masih rendah. Menurutnya Pemerintah Provinsi Jambi akan terus berupaya memberikan perlindungan, salah satunya melalui program asuransi bagi pekerja rentan yang telah menjangkau sekitar 120 ribu orang setiap tahun. 

“Ke depan akan kita tingkatkan lagi. Kita ingin pekerja merasa aman, ada jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan," ungkapnya.

Pada kesempatan ini Gubernur Al Haris juga menyerahkan bantuan 200 paket sembako kepada pekerja, santunan 150 amplop bagi anak yatim, serta penghargaan kepada 10 perusahaan yang dinilai berhasil menjalankan program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja.

Sementara itu, Wakil Ketua Tripartit Provinsi Jambi yang juga merupakan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, Akhmad Bestari, menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari program Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. “Tahun ini kami mengusung tema “Kolaborasi Bersama Mewujudkan Kemajuan Industri dan Kesejahteraan Pekerja”. 

Kegiatannya meliputi bakti sosial, pembagian sembako, santunan anak yatim, hingga donor darah,” jelasnya.

Akhmad Bestari juga menyampaikan bahwa rangkaian peringatan May Day akan berlanjut pada 1 Mei 2026 dengan berbagai kegiatan yang digelar oleh serikat pekerja, perusahaan, hingga elemen mahasiswa di sejumlah titik di Jambi. (ARD)

Jangan Cuma Janji, DPRD Tebo Desak Jalan Padang Lamo, Simpang Betung dan Pintas, Dana Inpres Rp60 M di Sorot

www.duasatu.net    30.4.26    Comment   

Jangan Cuma Janji, DPRD Tebo Desak Jalan Padang Lamo, Simpang Betung dan Pintas, Dana Inpres Rp60 M di Sorot

Komisi III DPRD Tebo di Bappeda Prov Jambi/foto: Ist

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Komisi III DPRD Kabupaten Tebo mulai gaspol percepatan pembangunan infrastruktur yang selama ini dinilai berjalan lamban. Dalam kunjungan ke Bappeda Provinsi Jambi, Rabu (29/4/2026), mereka tak hanya membawa usulan, tapi juga melontarkan kritik keras soal anggaran yang tak kunjung terealisasi.

Anggota Komisi III, Pahlepi, secara tegas mendorong agar ruas Muara Tebo-Simpang Lopon-Simpang Somel (Jalan Padang Lamo) sepanjang sekitar 100 kilometer segera dimasukkan dalam program Instruksi Presiden (Inpres).

“Ini bukan proyek biasa. Ini jalur vital masyarakat. Kalau terus dibiarkan, dampaknya langsung ke ekonomi warga. Karena itu harus ada langkah konkret, bukan sekadar wacana,” tegas Pahlepi.

Tak berhenti di situ, Anggota DPRD Tebo Fraksi Demokrat ini juga mengangkat persoalan ruas Simpang Betung–Pintas yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi. Kondisinya disebut membutuhkan penanganan serius dan tidak bisa lagi ditunda.

“Untuk Simpang Betung–Pintas, sama halnya dengan jalan Padang lamo, jalan ini juga kewenangan provinsi. Kami minta jangan dibiarkan berlarut. Ini akses penting bagi masyarakat,” katanya.

Sebagai bentuk keseriusan, anggota DPRD Tebo 3 Periode ini secara langsung menantang tim Bappeda Provinsi Jambi untuk turun ke lapangan, melihat sendiri kondisi jalan yang dikeluhkan masyarakat.

“Kami tidak ingin hanya rapat di atas meja. Silakan turun langsung ke lapangan, lihat sendiri kondisi Jalan Padang Lamo dan Simpang Betung–Pintas. Supaya jelas seberapa mendesak ini,” ujar Pahlepi dengan nada tegas.

Di sisi lain, Dia juga menyoroti tajam belum terealisasinya dana Inpres tahun 2025 sebesar Rp60 miliar untuk Kabupaten Tebo. Anggaran tersebut dinilai “menggantung” tanpa kejelasan, sementara kebutuhan pembangunan di lapangan semakin mendesak.

“Ini yang kami pertanyakan. Kenapa dana Inpres senilai Rp60 miliar itu tidak terealisasi? Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi angka tanpa realisasi,” kritiknya.

Komisi III pun meminta Pemerintah Provinsi Jambi, Gubernur, hingga anggota DPR RI yang membidangi infrastruktur untuk tidak tinggal diam dan ikut mengawal usulan tersebut hingga ke pemerintah pusat, termasuk Presiden dan Kementerian PUPR.

Menanggapi hal itu, Kasubbid Perencanaan dan Pendanaan Bappeda Provinsi Jambi, Folia Mildarini, menyatakan bahwa seluruh aspirasi yang disampaikan akan diteruskan kepada pimpinan.

“Apa yang disampaikan menjadi catatan penting bagi kami. Termasuk usulan ruas jalan, permintaan turun lapangan, dan evaluasi dana Inpres, akan kami laporkan ke pimpinan untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.

Pimpinan DPRD Tebo periode 2019-2024 ini menegaskan, mereka tidak ingin persoalan infrastruktur terus berulang tanpa solusi nyata. Dengan tekanan yang kini diarahkan ke provinsi hingga pusat, publik menanti apakah usulan dan kritik tersebut benar-benar ditindaklanjuti—atau kembali berakhir tanpa realisasi.

Sebelumnya, Komisi III DPRD Kabupaten Tebo juga telah lebih dulu mendatangi Dinas PUPR Provinsi Jambi pada 5 Maret 2026 dengan membawa aspirasi serupa terkait kondisi infrastruktur jalan provinsi. 

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua Komisi III, Husni Fahri, menyoroti kerusakan parah pada ruas Simpang Betung–Pintas dan Jalan Padang Lamo yang dinilai berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat dan distribusi hasil perkebunan.

Komisi III juga meminta pihak PUPR Provinsi Jambi, khususnya Kepala Dinas, untuk turun langsung ke lapangan guna melihat kondisi riil jalan. Di sisi lain, mereka turut mengapresiasi dukungan anggaran sekitar Rp11,12 miliar untuk pembangunan drainase di sejumlah titik di Kabupaten Tebo.

Menanggapi aspirasi tersebut, Kasubag Umum dan Keuangan Dinas PUPR Provinsi Jambi, Zuhri Hariansyah, menyatakan pihaknya akan meneruskan seluruh masukan kepada pimpinan dan memastikan hal itu menjadi perhatian dalam perencanaan program infrastruktur ke depan. 

Sebelumnya, Komisi III DPRD Kabupaten Tebo juga telah lebih dulu mendatangi Dinas PUPR Provinsi Jambi pada 5 Maret 2026 dengan membawa aspirasi serupa terkait kondisi infrastruktur jalan provinsi yang berada di Kabupaten Tebo.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua Komisi III, Husni Fahri, menyoroti kerusakan parah pada ruas Simpang Betung–Pintas dan Jalan Padang Lamo yang dinilai berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat dan distribusi hasil perkebunan.

Komisi III juga meminta pihak PUPR Provinsi Jambi, khususnya Kepala Dinas, untuk turun langsung ke lapangan guna melihat kondisi riil jalan. Di sisi lain, mereka turut mengapresiasi dukungan anggaran sekitar Rp11,12 miliar untuk pembangunan drainase di sejumlah titik di Kabupaten Tebo.

Menanggapi aspirasi tersebut, Kasubag Umum dan Keuangan Dinas PUPR Provinsi Jambi, Zuhri Hariansyah, menyatakan pihaknya akan meneruskan seluruh masukan kepada pimpinan dan memastikan hal itu menjadi perhatian dalam perencanaan program infrastruktur ke depan. 

Reporter

ARDI

BPBD Tebo: Informasi Dari BMKG Jambi, Puncak Kemarau Terjadi Sekitar Juli-Agustus

www.duasatu.net    30.4.26    Comment   

BPBD Tebo: Informasi Dari BMKG Jambi, Puncak Kemarau Terjadi Sekitar Juli-Agustus

Gambar: Ilustrasi

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Sesuai laporan dan informasi dari badan meteorologi klimatologi dan geofisika (BMKG), bahwa wilayah di Provinsi Jambi khsususnya Kabupaten Tebo, akhir April hingga awal Mei 2026 masih ada potensi hujan ringan pada sore, malam dan dini hari,"ujar kepala badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Tebo, Joko Ardiawan. 

" Maka dari itu kita tetap perlu waspada, dengan terjadinya curah hujan tersebut," lanjutnya. 

Namun persiapan tetap di dasarian kedua di bulan Mei 2026 akan mulai memasuki musim kemarau oleh karena itu kita mengimbau kepada masyarakat tetap siaga dan koordinasi dengan pemerintah setempat dan untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar,"tegas Joko, Rabu 29 April 2026 di temui di kantornya. 

Selain itu ungkap Joko, berdasarkan informasi dari BMKG Jambi, dalam mengantisipasi musim kemarau di Kab Tebo, dimulai di dasarian kedua sepuluh hari kedua di bulan Mei 2026 mulai terjadi pengurangan curah hujan yaitu 50 mili meter/dasarian sampai nanti dengan akhir Agustus 2026.

" Jadi puncaknya sekitar Juli atau Agustus 2026, maka dari itu kita mengharapkan kepada masyarakat untuk tetap menjaga dan mengantisipasi kewaspadaan,"ucap Joko. 

Reporter

ARDI

Gubernur Al Haris: Hari Kartini Momentum Perempuan Jambi Perkuat Peran dan Lindungi Generasi

www.duasatu.net    30.4.26    Comment   

Gubernur Al Haris: Hari Kartini Momentum Perempuan Jambi Perkuat Peran dan Lindungi Generasi

Foto: dok Diskominfo Pemprov Jambi

JAMBI,DUASATU.NET- Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH, menghadiri Peringatan Hari Kartini ke-148 yang diselenggarakan di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Jambi, Kamis (30/04/2026). 

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Penasehat BKOW Provinsi Jambi, para istri bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi, pimpinan organisasi wanita, perwakilan Otoritas Jasa Keuangan dan perbankan, pelaku usaha, tokoh perempuan dari berbagai unsur masyarakat serta undangan lainnya.

Dalam sambutan dan arahannya, Gubernur Al Haris menyampaikan bahwa Peringatan Hari Kartini bukan sekadar agenda rutin tahunan, tetapi momentum refleksi untuk meneguhkan kembali peran strategis perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

“Sudah 148 tahun kita memperingati Hari Kartini. Artinya, semangat perjuangan beliau terus hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi. Namun yang terpenting bukan hanya mengenang, melainkan bagaimana kita memaknai dan melanjutkan perjuangan tersebut dalam kehidupan nyata,” ujar Gubernur Al Haris.

Ia menegaskan bahwa perempuan saat ini telah mengambil peran signifikan di berbagai sektor. Di bidang pemerintahan, politik, pendidikan, dunia usaha, hingga sektor keuangan, keterlibatan perempuan semakin nyata dan menunjukkan kapasitas yang tidak kalah dengan laki-laki.

“Perempuan hari ini sudah hadir di berbagai dimensi. Baik di sektor publik maupun swasta, perempuan menunjukkan kemampuan, integritas, dan profesionalisme. Ini adalah bukti bahwa perempuan menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan bangsa dan daerah,” katanya.

Gubernur Al Haris juga mengapresiasi meningkatnya partisipasi perempuan di Provinsi Jambi dalam berbagai posisi strategis. Ia menilai bahwa hal tersebut mencerminkan kemajuan pola pikir masyarakat yang semakin terbuka terhadap kepemimpinan dan kontribusi perempuan.

Namun demikian, Gubernur Al Haris mengingatkan bahwa kemajuan tersebut harus tetap diiringi dengan penguatan nilai-nilai keluarga dan keharmonisan rumah tangga. Menurutnya, perempuan memiliki peran ganda yang mulia, yakni sebagai penggerak di ruang publik sekaligus sebagai pilar utama dalam keluarga.

“Perempuan tidak boleh merasa berada di bawah laki-laki. Perempuan harus percaya diri, berdaya, dan mampu menjadi inspirasi. Tetapi dalam menjalankan perannya, tetap menjaga keharmonisan keluarga, menjadi pendamping yang baik, serta mendidik generasi penerus dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut Gubernur Al Haris juga mengajak seluruh perempuan di Provinsi Jambi untuk terus meningkatkan kapasitas diri, memperkuat kompetensi, serta aktif berkontribusi dalam organisasi dan lingkungan sosial. Ia berharap momentum Hari Kartini dapat menjadi penguat semangat kebersamaan dan solidaritas antarorganisasi perempuan dalam mendukung pembangunan daerah.

Sementara itu, Penasehat BKOW Provinsi Jambi, Hesnidar Haris, SE (Hesti Haris), dalam sambutannya menekankan bahwa perjuangan Kartini harus dimaknai sebagai panggilan moral untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks, khususnya di era digital.

Ia menyampaikan bahwa kondisi sosial saat ini menuntut peran perempuan yang lebih aktif dalam menjaga moral dan melindungi generasi muda dari berbagai ancaman. Menurutnya, perkembangan teknologi dan media sosial membawa dampak positif sekaligus tantangan serius yang harus dihadapi secara bersama-sama.

“Hari ini bukan hanya sekadar perayaan. Ini adalah peringatan bagi kita semua. Jika dahulu Kartini berjuang membuka jalan menuju terang, maka hari ini kita menghadapi tantangan yang berbeda, termasuk persoalan moral dan perlindungan terhadap perempuan serta anak,” ujar Hesti.

Selain itu, isteri Gubernur Al Haris tersebut mengajak seluruh organisasi perempuan untuk lebih peka terhadap lingkungan sekitar dan tidak hanya aktif di ruang seremonial, tetapi juga menghadirkan aksi nyata di tengah masyarakat.

“Kita harus saling mengingatkan, saling menginspirasi, dan saling menjaga. Organisasi perempuan harus hadir sebagai solusi, menjadi pelindung, sekaligus penggerak perubahan di tengah masyarakat,” tambahnya.

Ia juga menekankan pentingnya introspeksi diri bagi setiap individu dan organisasi agar terus meningkatkan kontribusi nyata bagi masyarakat. Menurutnya, perempuan yang hadir dalam kegiatan tersebut bukan hanya mewakili diri pribadi, tetapi juga mewakili komunitas, organisasi, dan masyarakat luas yang menaruh harapan besar terhadap kiprah perempuan.

Peringatan Hari Kartini ke-148 ini berlangsung khidmat dan penuh semangat kebersamaan. Selain menjadi ajang silaturahmi antarorganisasi perempuan, kegiatan ini juga menjadi ruang refleksi untuk memperkuat sinergi dalam mendukung pembangunan dan menjaga ketahanan sosial di Provinsi Jambi.

Melalui momentum ini, Pemerintah Provinsi Jambi berharap semangat perjuangan Kartini terus menginspirasi lahirnya perempuan-perempuan tangguh, berintegritas, berdaya saing, serta mampu menjadi motor penggerak kemajuan daerah. (ARD) 

Proyek Dibiayai Pinjaman PT SMI di RSUD STS Tebo Dalam Masa Sanggah, Dinas PU Masih Tunggu Akad

www.duasatu.net    30.4.26    Comment   

Proyek Dibiayai Pinjaman PT SMI di RSUD STS Tebo Dalam Masa Sanggah, Dinas PU Masih Tunggu Akad

Gbr: tangkapan layar LPSE Tebo

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Diketahui sebelumnya, bahwa pengajuan dana pinjaman pemerintah kabupaten (Pemkab) Tebo, Provinsi Jambi ke pt sarana multi infrastruktur (PT SMI) telah di setujui oleh kementerian keuangan (Kemenkeu) senilai kurang lebih Rp100 milyar, di antaranya untuk membiayai infrastruktur jalan sekitar Rp46 milyar dan sisanya oleh RSUD STS. 

Namun hingga berita ini di tulis, kepala badan keuangan daerah (Bakeuda) Kab Tebo, belum berhasil di konfirmasi terkait kepastian akad atau kesepakatan antara pemerintah kabupaten (Pemkab) Tebo  dengan pt sarana multi infrastruktur (PT SMI) terhadap pinjaman dana daerah tersebut senilai lebih kurang Rp100 milyar. 

Berdasarkan tayangan di layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), belanja modal bangunan kesehatan, pengembangan kebidanan serta anak RI THT dan mata pada RSUD STS Kab Tebo dengan sumber dana APBD (pinjaman daerah) tahun 2026 senilai Rp25. 076.000.000 telah di lakukan tender, dan di menangkan oleh PT Bumi Delta Hatten, saat ini tengah dalam masa sanggah. 

Sementara itu pelaksana tugas (Plt) kepala dinas (Kadis) PUPR Kab Tebo, Moch Adrian, kegiatan ruas jalan di biayai melalui dana pinjaman daerah PT SMi belum di tenderkan, nanti jika sudah launching kita kabari. 

Namun di akui Adrian, kegiatan di RSUD STS Tebo, juga di biayai pinjaman daerah PT SMI sudah di tenderkan,"tulisnya singkat, melalui pesan whatsapp, Kamis 30 April 2026.

Hal senada disampaikan oleh Kabid bina marga, Nusa Suryadi, melalu sambungan telpon, bahwa dokumen persiapan lelang kegiatan ruas jalan di biayai melalui dana pinjaman daerah sudah siap namun belum di tenderkan. 

" Kita masih melihat kestabilan harga hal ini dikhawatirkan ketika sudah berkontrak harga justru malah makin tinggi bisa bertambah tidak karuan,"imbuhnya, Kamis 30 April 2026.

Pasalnya apabila sudah berkontrak tidak ada lagi urusan dengan fluktuasi harga kebutuhan material meskipun itu resiko rekanan, ini menyangkut kemanusiaan juga," lanjutnya.

Ungkap Nusa, kami saat ini belum berani menyampaikan dokumen tender karena masih menunggu akad/kesepakatan antara Pemkab Tebo dengan PT SMI," ujarnya singkat. 

Reporter

ARDI

Permudah Layanan Publik, Dinas PTSP Kab Tebo Bakal Buka Gerai Sijempol di Setiap Kecamatan

www.duasatu.net    29.4.26    Comment   

Permudah Layanan Publik, Dinas PTSP Kab Tebo Bakal Buka Gerai Sijempol di Setiap Kecamatan

Gedung MPP Kab Tebo/foto:: dok duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Pemerintah kabupaten (Pemkab) Tebo, Provinsi Jambi bakal meningkatkan layanan dasar sistem perizinan jemput bola (Sijempol) untuk mempermudah warga dalam pengurusannya terutama di Kecamatan yang jauh dari Ibukota Kabupaten. 

Kepala dinas (Kadis) penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu (PMPTSP) Kab Tebo, Eko Nuryanto, mengatakan, sesuai visi misi Bupati/Wakil Bupati Tebo, Agus-Nazar, kami akan meningkatkan pelayanan dasar melalui Sijempol. 

Eko menjelaskan, ada tiga layanan, untuk layanan tetap, tetap berada di mal pelayanan publik (MPP), kemudian layanan Tebo mobil, bergerak ke setiap Kecamatan, dan yang sedang kami lakukan ialah membuat gerai layanan publik di Kecamatan. 

" Kami menyadari, apabila layanan pakai mobil paling satu hari cuma dua atau tiga desa, tapi kalau di Kecamatan, setiap saat mereka bisa di akses,"ujar Eko di temui di kantornya, Rabu 29 April 2026.

Selain itu kami juga bekerjasama dengan dinas Kominfo Tebo, ada aplikasi yang kebetulan kami samakan namanya, aplikasi Sijempol. Ucap Eko, aplikasi itu akan ada dua layanan yaitu perizinan dan kependudukan catatan sipil, kita memanfaatkan operator di Kecamatan dan gedung yang dulunya sebagai pelayanan administrasi terpadu kecamatan (Paten). 

Operatornya kita berikan pelatihan supaya pengurusan perizinan bisa di laksanakan tanpa harus ke Kabupaten," kata Eko. 

Juga kami melihat salah satu yang masih menjadi persoalan adalah menggratiskan layanan perizinan dan kependudukan catatan sipil, tapi kalau layanan masih di lakukan di Kabupaten, warga masih terbebani biaya transportasi dan itu yang akan kita coba selesaikan masalahnya. 

"Masyarakat cukup ke kantor Kecamatan, walaupun kewenangannya tetap berada di Kab Tebo,"sambung Eko. 

Lanjutnya, kami mencoba Kecamatan-Kecamatan yang jauh terlebih dulu, targetnya kalau bisa tahun 2026 ini Kec Muara Tabir, VII Koto, Serai Serumpun dan satu opsi lagi rencananya Tebo Ilir atau Rimbo Ulu. Sementara yang kami jajaki sekarang, dinas PTSP lagi ke lapangan melihat kesiapan masing-masing Kecamatan. 

" Mungkin nanti kalau siap secara bertahap mana yang duluan itu yang akan kita pantau,"tutup Eko. 

Reporter

ARDI