Media Online : www.duasatu.net

News

Pemerintah

Hukrim

Advertorial

Video

Sabtu, 14 November 2026

      Comment   

Security SPBU 14.214.234 Aek Kanopan Diduga Acungkan Pis*u ke Wartawan, Saat Langsir BBM Subsidi Terpantau

Dari kiri, pelaku diduga bawa Sajam ancam wartawan/foto: Ist

LABURA,DUASATU.NET- Kebebasan pers di Labuhanbatu Utara (Labura) kembali diinjak-injak, bukan oleh pejabat, tapi oleh premanisme yang berlindung di balik seragam SPBU.

Diketahui sebelumnya, tiga jurnalis yang sedang melakukan tugas peliputan di SPBU 14.214.234, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Aek Kanopan, Kecamatan Kualuh Hulu, nyaris menjadi korban penusukan, pada.Kamis, 12 November 2026, sekira pukul 14.02 Wob. 

Ketiga jurnalis itu, Munawir Hasibuan (Wartawan NKRI / http://KabarInvestigasi.id - elang_panas.anti86), Sulaiman Tanjung (TVRI), dan Edi Sahputra Manurung (metro24.co).

Tim jurnalis saat itu sedang memantau aktivitas mencurigakan di SPBU tersebut. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri, sepeda motor bolak-balik mengisi BBM bersubsidi, lalu disuling ke dalam jerigen. Pola klasik yang dikenal masyarakat sebagai langsur atau langsir minyak.

Merasa ada yang janggal, Munawir Hasibuan mendekati pihak SPBU untuk melakukan konfirmasi. Itu adalah prosedur standar wartawan, sesuai Kode Etik Jurnalistik: dengar kedua sisi sebelum menulis.

Seorang pria yang diduga mandor atau pengawas SPBU justru naik pitam. Dengan gaya arogan, ia mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dan mengancam akan menghabisi para jurnalis di tempat.

"Kami datang dengan etika, pulangnya di ancam dibunuh. Ini SPBU atau sarang preman," ujar Munawir dengan nada geram usai kejadian.

Tidak tinggal diam, Munawir langsung membuat laporan resmi ke Polsek Kualuh Hulu.

Laporan tersebut tertuang dalam STPL Nomor:LP/B/261/XI/2026/SPKT/POLSEK KUALUH HULU/POLRES LABUHANBATU/POLDA SUMUT.

Kini bola panas ada di tangan Polsek Kualuh Hulu dan Polres Labuhanbatu. Publik Labura menanti, apakah pelaku pengancaman dengan sajam ini akan segera ditangkap, atau laporan wartawan ini hanya akan berakhir menjadi kertas arsip. 

Padahal dalam UU Pers No40 Tahun 1999 Pasal 18, siapapun yang menghalang-halangi wartawan bertugas terancam 2 tahun penjara. Ditambah ancaman dengan pisau, pidananya bisa berlapis.

Pertanyaan besarnya kini, ada apa di SPBU 14.214.234 hingga mandornya begitu panik saat diliput? Apakah ada permainan langsir BBM bersubsidi yang sengaja dilindungi dengan cara preman. 

Reporter
IFNU SUNGKOWO

Jumat, 13 November 2026

      Comment   

Foto Mas Wapres Gibran Masih Terpajang di Kantor Bupati dan DPRD Tebo, Padahal Sudah Mundur

Foto Wapres Gibran Rakabuming Raka diruang tinggu DPRD Tebo/Foto: dok duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Pasca Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatannya, foto beliau yang dipajang di kantor-kantor pemerintah di berbagai daerah di Indonesia sudah banyak yang diturunkan. Namun, hal berbeda justru terlihat di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.
 
Berdasarkan pantauan media ini pada Jumat, 13 November 2026, foto Presiden Prabowo Subianto beserta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih terpampang jelas di lobi utama Kantor Bupati Tebo. Kedua foto tersebut masih terpasang rapi lengkap dengan tulisan visi misi: "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045."
 
Kondisi serupa juga ditemui di Gedung DPRD Kabupaten Tebo. Foto kedua pejabat negara tersebut masih utuh menghiasi dinding ruang tunggu VIP DPRD Kabupaten Tebo.
 
Hingga berita ini ditulis belum ada penjelasan resmi dari pihak Pemkab Tebo maupun DPRD Tebo terkait alasan belum diturunkannya foto Wakil Presiden tersebut.
 
Reporter
ARDI
      Comment   

Syarat Istitoah, CJH Kab Tebo 1448 H/2027 Mengikuti Pemeriksaan Kesehatan Tahap Dua

Kabid P2P Dinkes Kab Tebo, Ari Setiawan/foto: dok duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Sebagai mana diketahui kantor kementerian haji dan umroh (Kemenhaj) telah menetapkan jumlah kuota calon jama'ah haji (CJH) Kabupaten Tebo berjumlah 243 orang untuk keberangkatan musim haji tahun 1448 Hijriyah/2027 Masehi mendatang, namun dari jumlah itu 43 diantaranya mundur dengan berbagai alasan. 

Untuk menjamin kesehatan jama'ah layak diberangkatkan ke tanah suci Mekkah, dinas kesehatan (Dinkes) Kab Tebo memastikan CJH, 1448 H/2027 M, mengikuti serangkaian pemeriksaan kesehatan tahap kedua. 

Hal tersebut diungkap oleh Kepala Dinkes melalui kepala bidang pencegahan dan pengendalian penyakit (P2P), Ari Setiawan, bahwa pemeriksaan CJH tahap dua telah di lakukan di rumah sakit umum daerah sulthan thaha saifuddin (RSUD STS) Kab Tebo. 

Ari menyebutkan, sekarang CJH tinggal mengambil hasil pemeriksaan kesehatan tersebut dan dapat di lihat pada sistem komputerisasi haji terpadu (Siskohat) kementerian haji dan umrah (Kemenhaj) Kab Tebo,"jelasnya, Jum'at 13 November 2026. 

" Informasi Kemenhaj Kab Tebo, ucap Ari, ada tambahan pemeriksaan kesehatan CJH sebanyak 100 orang, tapi kami belum menerima daftarnya.

" Tapi kemarin kami telah himbau kepada Kemenhaj, kata Ari, dari 100 orang ini untuk pemeriksaan tahap satu silahkan datang ke Puskesmas dengan membawa nomor porsi haji dan KTP, selanjutnya di arahkan untuk pemeriksaan tahap kedua di RSUD STS Kab Tebo. 

Setelah hasil pemeriksaan keluar dari RSUD STS Kab Tebo, selanjutnya akan kami nyatakan sebagai syarat ititoah dan pelunasan pada tahap satu yang di laksanakan tanggal 10 November s/d 10 Desember 2026.

Reporter
ARDI
      Comment   

Kadis PU Labura, Simon Barus Diduga Abaikan Instruksi Bupati Terkait ION Net

Kadis PUPR Labura, Simon Barus/foto: dok Ifnu Sungkowo

LABURA,DUASATU.NET- Kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) Simon Barus, diduga telah mengabaikan instruksi Bupati terkait evaluasi provider internet ION Net. 

Diketahui sebelumnya bahwa Bupati telah menginstruksikan agar seluruh pemasangan tiang dan jaringan provider di Labura dievaluasi terlebih dulu namun hingga kini instruksi tersebut diduga tidak pernah dijalankan oleh Simon.

Hal ini terungkap setelah awak media dua kali bertemu dengan Simon Barus untuk mengkonfirmasi maraknya pemasangan tiang provider di Labura.

Dalam pertemuan tersebut Simon Barus selalu memberi jawaban yang sama, akan melakukan rapat lintas OPD terkait dengan provider, hal ini di sampaikan setelah dirinya menerima instruksi dari Bupati.

Dua bulan berlalu sejak berjanji akan melakukan rapat lintas OPD tak kunjung digelar. Tidak ada undangan rapat apalagi hasil evaluasi terhadap provider. 

Sikap Simon Barus dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap instruksi Bupati. Di depan media, berjanji akan rapat lintas OPD, namun tidak pernah di tepati.

Masyarakat menilai janji yang diucapkan Simon Barus hanya sekadar alasan untuk menghindari pertanyaan wartawan dan mengulur waktu.

" Sudah dua bulan dijanjikan akan rapat sampai sekarang tidak dilaksanakan, instruksinya Bupati tidak dianggap sama sekali," ujar Tengku Irfan salah seorang sumber yang mengetahui persoalan tersebut, Kamis 12 November 2026.

Masyarakat Labura kini menunggu ketegasan Bupati Labura, apakah akan membiarkan bawahannya terus mengabaikan instruksinya atau akan mengambil tindakan tegas terhadap Kadis PUPR Simon Barus. 

Hingga berita ini ditulis, Kadis PUPR Labura, belum memberikan penjelasan resmi terkait rapat lintas OPD yang di janjikan. 

Reporter
IFNU SUNGKOWO

Kamis, 12 November 2026

      Comment   

Pengadaan Barang Melalui E-Katalog di Biayai Banpres 2026 Sedang Beproses Berikut Rinciannya

Kepala BPBD Kab Tebo, Joko Ardiawan/foto: dok duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, memastikan telah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan senilai Rp6,6 milyar dari bantuan presiden (Banpres) untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tahun 2026.

Hal tersebut diungkapkan oleh kepala BPBD Kab Tebo, Joko Ardiawan, ditemui dikantornya, Kamis 12 November 2026, diketahui Kab Tebo, mendapat Banpres senilai Rp10 milyar untuk penanganan Karhutla dan BPBD sendiri dialokasikan sebesar Rp6,6 milyar. 

Dana Rp6,6 milyar tersebut dialokasikan untuk pengadaan barang yaitu untuk empat unit mobil water suplay, dua unit mobil patroli type 4X4, baju pemadam kebakaran atau alat pelindung diri (APD), kemudian masker, dan selang untuk tambahan operasional mobil water suplay. 

" Dan itu sudah di lakukan setelah kemarin pergeseran anggaran melalui dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) masing-masing, saat ini kita sedang melakukan pengadaan barang melalui e-katalog,"lanjut Joko. 

" Kalau nanti setelah proses pengadaan barang selesai kita realisasikan keuangannya,"tegas Joko. 

Reporter
ARDI

Rabu, 11 November 2026

      Comment   

Kades Kunangan Diperiksa Usai Polda Jambi Turun ke TKP

Penyidik Polda Jambi turun ke TKP/foto: Ist

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Penanganan kasus dugaan pemalsuan dokumen dan perusakan lahan yang dilaporkan Ketua Koperasi Olak Gedong Malako Intan (OGMI), SN, ke Ditreskrimum Polda Jambi terus bergulir.

Terbaru, tim penyidik Polda Jambi turun langsung ke tempat kejadian perkara (TKP) di wilayah Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, Selasa (10/11/2026) sore.

Usai melakukan pemeriksaan lapangan, malam harinya penyidik Polda Jambi meminta keterangan Kepala Desa (Kades) Kunangan, Jusman, bertempat di Mapolsek Tebo Ilir.

Sebelumnya, beredar informasi bahwa Kades Kunangan dibawa ke Polda Jambi usai pemeriksaan.

Namun, Kasat Reskrim Polres Tebo, AKP Very Setiawan, menegaskan tidak ada penangkapan terhadap Kades Kunangan.

"Tidak ada penangkapan cuma minta keterangan," tegas AKP Very Setiawan saat dikonfirmasi media ini melalui pesan WhatsApp, Rabu (11/11/2026).

Pemeriksaan tersebut merupakan perkembangan penanganan laporan SN yang diterima Ditreskrimum Polda Jambi pada 21 Agustus 2026 terkait dugaan pemalsuan dokumen dan perusakan tanaman kelapa sawit.

Meski demikian, belum diperoleh keterangan resmi mengenai hasil pemeriksaan maupun status hukum Kades Kunangan dalam perkara tersebut.

Kini, publik menanti perkembangan lebih lanjut dari Ditreskrimum Polda Jambi terkait penanganan perkara tersebut. (David)
      Comment   

Penyidik Tipikor Polres Tebo Periksa Sejumlah Saksi Terkait Dugaan Korupsi APBDes 2023/2025 Teluk Langkap

Kasat Reskrim Polres Tebo, AKP Very Prasetiawan

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Kepala desa (Kades) Teluk Langkap, Kecamatan Sumay, dilaporkan ke Satreskrim Tipikor Polres Tebo, dilaporkan warganya terkait dengan dugaan penggunaan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) tahun 2023/2025.

Kapolres Tebo melalui Kasat Reskrim AKP Very Prasetiawan, membenarkan, bahwa kami telah menerima laporan dari masyarakat terkait dengan dugaan penggunaan APBDes Teluk Langkap tahun anggaran 2023 s/d 2025.

Saat ini penyidik tindak pidana korupsi (Tipikor) Polres Tebo sedang mendalami perkara tersebut dan telah melakukan penyidikan serta mengumpulkan bukti-bukti lainnya yang diperlukan,"lanjut Very, Rabu 11 November 2026, di Mapolres Tebo. 

Sementara ini sudah ada beberapa orang saksi yang kita panggil untuk dimintai klarifikasi terkait perkara yang di laporkan. 

Reporter
ARDI
      Comment   

Triwulan III 2026, Ombudsman Jambi Lampaui Target Capaian Penyelesaian Laporan hingga 115,77 Persen

Kepala Ombudsman Jambi, Saiful Roswandi

JAMBI,DUASATU.NET- Performa gemilang kembali ditunjukkan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jambi dalam hal pelayanan dan penyelesaian laporan masyarakat. Memasuki akhir Triwulan III tahun 2026, Ombudsman Jambi sukses melampaui target kinerja yang ditetapkan dengan persentase penyelesaian laporan mencapai 115,77 persen.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi, Saiful Roswandi, memaparkan bahwa secara kumulatif hingga periode Triwulan III tahun 2026, penutupan dan penyelesaian laporan masyarakat telah mencapai total 257 laporan. Angka ini melampaui target awal yang ditetapkan untuk periode tersebut, menunjukkan responsivitas yang tinggi dari jajaran pengawas pelayanan publik di Jambi.

"Secara keseluruhan, pencapaian penutupan laporan sampai dengan triwulan III 2026 ini telah mencapai 257 laporan atau 115,77 persen. Capaian ini juga didukung oleh efisiensi waktu penyelesaian laporan yang rata-rata tuntas dalam 69 hari, dari target rata-rata 74 hari yang ditetapkan," ujar Saiful pada 11 November 2026.

Selain penyelesaian laporan masyarakat, Saiful juga memaparkan progres pengawasan melalui Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS). Pada periode ini, Ombudsman Jambi fokus melakukan pengumpulan informasi serta meminta salinan data dan keterangan kepada para pihak terkait IAPS yang bersifat tematik dan selektif, salah satunya pengawasan pada program prioritas di Sekolah Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Di bidang Pencegahan Maladministrasi Guna Perbaikan Pelayanan Publik, Ombudsman Jambi juga telah tuntas melaksanakan penilaian Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di 4 Pemerintah Daerah, yakni Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Sarolangun, dan Kota Sungai Penuh. Penilaian ini mencakup instansi pemerintah daerah (Dinas PUPR, Dinas Sosial, RSUD, serta sejumlah SD dan SMP) hingga instansi vertikal seperti kantor imigrasi, kantor pertanahan, polres, dan lapas/rutan.

Saiful memberikan apresiasi penuh kepada seluruh tim, mulai dari Asisten Ombudsman Jambi, Tim Penerimaan dan Verifikasi Laporan, Pemeriksa, hingga Pencegahan Maladministrasi, yang konsisten bahu-membahu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Jambi.

"Kami ucapkan terima kasih atas kerja keras seluruh tim yang terus berkomitmen mengawal penegakan standar pelayanan publik dan memastikan masyarakat mendapatkan hak-hak pelayanan publiknya secara adil," tutup Saiful.

Redaksi
      Comment   

Satreskrim Polres Tebo Musnahkan Rakit Penambang Emas Ilegal di Rimbo Bujang

Pemusnahan rakit Peti dengan cara dibakar/foto: Ist

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Dipimpin Kasat Reskrim Polres Tebo, AKP Very Prasetyawan bersama tim opsnal unit Tipidter Satreskrim Polres Tebo dan Polsek Rimbo Bujang, melakukan penertiban aktivitas penambang emas tanpa izin (Peti) di jalan 5 unit 4 desa Purwoharjo, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, pada Senin 10 November 2026, kemarin sore. 

Penertiban tersebut sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat terkait aktivitas Peti yang marak di jalan 5 unit 4 desa Purwoharjo Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo.

Kasat Reskrim Polres Tebo, AKP Very Prasetiawan mengatakan, bahwa dalam penyisiran di sekitar lokasi polisi tidak menemukan pelaku yang sedang melakukan aktifitas penambangan di tempat kejadian perkara (TKP), namun hanya menemukan sisa aktivitas Peti yang ditinggal oleh pelaku berupa tiga buah rakit Dompeng di lobang bekas galian. 

Selain itu petugas juga memasang Police line di area TKP, melakukan pembakaran terhadap rakit yang di gunakan untuk aktivitas Peti.

Menindaklanjuti hasil penertiban lanjut Very, perugas meningkatkan patroli rutin di area rawan Peti di wilayah hukum Polres Tebo. 

" Kemudian melakukan pemantauan dan penyelidikan lebih lanjut untuk mengidentifikasi pemilik lahan maupun pemilik peralatan Peti.

Lanjutnya, memberikan himbauan Kamtibmas kepada perangkat desa dan warga agar tidak memfasilitasi atau membiarkan aktivitas Peti di wilayah mereka,"tutup Very singkat. 

Reporter
ARDI

Selasa, 10 November 2026

      Comment   

Jebol..Plafon Aula Kantor Bupati Tebo Nyaris Ambruk, Peserta TP PKK Berhamburan Acara Dialihkan

Foto: dok duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Plafon aula utama kantor Bupati Tebo, nyaris ambruk disaat sedang berlangsungnya acara bimbingan teknis (Bimtek) kelompok kerja (Pokja) IV tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (TP PKK), Selasa 10 November 2026.

Salah seorang peserta TP PKK, menyebut sesaat sebelum plafon nyaris ambruk terdengar suara kami kita ada tukang sedang bekerja ternyata beberapa material gypsum runtuh. 

Kabag umum dan perlengkapan pada sekretariat daerah (Setda) Kab Tebo, Ikhwannul Fajri, mengatakan, pagi tadi terjadi accident kecil, lengkungan kecil pada plafon aula kantor bupati. 

Namun sudah di antisipasi pada saat acara sebelum mulai, kita himbau kepada PKK Pokja IV agar acara supaya dapat di padatkan kebagian depan dan bagian belakang yang terdapat lengkungan plafon untuk tidak ada aktivitas di bawahnya,"ungkap Iwan. 

" Kemudian lanjut Iwan, ditambah lagi hari ini alhamdulillah hujan asap juga sudah hilang dan musibah accident kecil ini terjadi karena memang ada lubang pada atap seng yang berakibat memperberat plafon dan akhirnya jebol. 

" Jebolnya plafon tersebut acara sedang berlangsung dan setelah kejadian akhirnya dipindahkan keruang lantai 3 kantor Bakeuda Kab Tebo. 

Pasca kejadian, ungkap Iwan, tim teknis PU sudah turun, pihak penyedia dan pelaksana survei. Menurut Iwan, saya rasa hanya bagian belakang plafon yang jebol karena ada seng melengkung dan terdapat lobang bekas bor paku atau sekrup karena cuaca panas sehingga memuai, bocor air masuk memperberat plafon. 

Iwan menambahkan, kami akan kordinasi dengan tim teknis PU Tebo, apakah aula masih dalam kondisi aman, kalau aman tetap di gunakan kalau tidak kita stop aktivitas di aula utama kantor bupati," tutup Iwan. 

Beruntung dalam peristiwa jebolnya plafon tersebut tak sampai menimbulkan korban jiwa. 

Reporter
ARDI
      Comment   

DPA Banpres 2026 Untuk BPBD, Kab Tebo, Damkarmat dan Dinkes Sudah Diteken Tinggal Pelaksanaan

Kepala Bakeuda Kab Tebo, Hendry Nora/foto: dok duasatu.net

TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Badan keuangan daerah (Bakeuda) Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, memastikan proses pergeseran anggaran bantuan presiden (Banpres) untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tahun 2026 senilai Rp10 milyar untuk tiga organisasi perangkat daerah (OPD) sudah rampung. 

Hal tersebut disampaikan oleh kepala Bakeuda Kabupaten Tebo, Hendry Nora, selepas mengikuti rapat bersama tim badan anggaran (Banggar) di gedung DPRD, Senin 9 November 2026.

" Kabupaten Tebo mendapatkan Banpres sebesar Rp10 milyar, dari nilai tersebut untuk tiga OPD yaitu dinas kesehatan (Dinkes), badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) dan dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan (Damkarmat),"ujar Hendry Nora. 

Hendry Nora menuturkan, saat ini untuk prosesnya sudah penandatanganan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). 

Sedangkan untuk rinciannya Hendry Nora membeberkan, Dinkes sekitar Rp1 milyar, Damkarmat lebih kurang Rp2 milyar dan yang lebih adalah BPBD lebih kurang Rp6 milyar. 

" Pergeseran anggaran Banpres untuk tiga OPD sudah selesai semua dan telah di sampaikan supaya segera ditindak lanjuti pelaksanaannya," kata Hendry Nora. 

Reporter
ARDI

Senin, 09 November 2026

      Comment   

Kadis PUPR Pilih Bungkam, Sebelumnya Bupati Labura Sudah Perintahkan Evaluasi Izin ION Net

Foto: dok Ifnu Sungkowo

LABURASUMUT,DUASATU.NET- Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Labuhanbatu Utara, Simon Barus memilih bungkam saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp terkait kejanggalan izin pemasangan tiang jaringan internet PT. Parsaoran Global Datatrans (ION Global/ ION Net), Senin 9 November 2026.

Setidaknya terdapat lima pertanyaan krusial yang menyangkut kepentingan publik. Sebelumnya, Kabid Jalan Dinas PUPR Labura, Deddy Agusman, saat dikonfirmasi pada Minggu lalu, mengakui perusahaan ION Net sedang mengurus izin kepada Dinas Perizinan. 

Pengakuan ini menjadi pertanyaan besar apabila pada saat ini saja perusahaan tersebut masih mengurus izin, lalu atas dasar apa Dinas PUPR menerbitkan Surat Nomor: 600.1.1/101/DPUTR-LBU/IV/ 2026 tanggal 10 April 2026 yang menyatakan tidak keberatan atas pemasangan tiang tersebut. 

Namun diduga peraturan daerah (Perda) tentang penanaman tiang jaringan utilitas di Kab Labuhanbatu Utara belum ada.

Jika Perda sebagai dasar hukum belum ada maka apa dasar hukum PUPR menerbitkan surat izin tersebut sementara dalam lampiran surat PUPR 10 April 2026, hanya tercantum 25 ruas jalan dengan total 234 tiang. Faktanya, di Jl Pinggir Jati sudah berdiri 30 tiang, nama jalan tersebut tidak tercantum dalam lampiran izin PUPR. Pemasangan 30 tiang di Jl Pinggir Jati diduga dilakukan diluar izin yang di terbitkan PUPR. 

Sementara informasi yang berhasil di himpun, Bupati Labuhanbatu Utara pada sekitar 2 bulan lalu telah memerintahkan Kadis PUPR untuk melakukan evaluasi terhadap izin ini. Namun hingga hari ini, hasil evaluasi tersebut tidak pernah dipublikasikan. 

Kejanggalan lainnya, surat PUPR di terbitkan atas nama PT Parsaoran Global Datatrans (ION GLOBAL). Sedangkan yang bekerja di lapangan adalah PT. Yetoya Solusi Indonesia (Ion Network). 

Sikap bungkam Kadis PUPR ini sangat disayangkan, padahal, pemasangan tiang diduga tanpa dasar hukum yang jelas ini sudah meresahkan warga, khususnya di Jl. Pinggir Jati.

Hingga berita ini ditulis, Kadis PUPR Labura maupun Kabid Jalan dan pihak PT Parsaoran Global Datatrans/PT Yetoya Solusi Indonesia belum memberikan klarifikasinya. 

Reporter
IFNU SUNGKOWO

 









Ad Placement

Politik

Pendidikan

Nasional