Duasatu.net- Menyusul adanya kritikan dan penolakan dari masyarakat, paket pelatihan di program kartu Prakerja di hentikan sementara oleh pemerintah.
Wakil ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin memandang langkah ini di anggap tepat karena mengakomodir keinginan publik selama ini dan menganggap program tersebut tidak tepat sasaran dan pemborosan anggaran negara.
"Saya apresiasi langkah penghentian paket pelatihan dalam program yang menjadi polemik selama tiga bulan kartu Prakerja ini berjalan, "kata Sultan Bachtiar Najamudin, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (4/7/2020).
Selain menimbulkan pro dan kontra, program ini berpotensi jadi bancakan oknum-oknum tak bertanggungjawab. Hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di temukan sejumlah masalah di program pemerintah ini.
"Seperti, adanya keterlibatan 8 perusahaan platform digital dalam program kartu Prakerja. Menurut KPK tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah, "ucapnya.
DPD RI asal Bengkulu ini menyatakan dengan temuan itu, menunjukkan, 5 dari 8 perusahaan itu memiliki konflik kepentingan dengan lembaga penyedia pelatihan program. Maka, dirinya mendukung langkah pemerintah menghentikan program pelatihan prakerja tersebut.
Wakil ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin memandang langkah ini di anggap tepat karena mengakomodir keinginan publik selama ini dan menganggap program tersebut tidak tepat sasaran dan pemborosan anggaran negara.
"Saya apresiasi langkah penghentian paket pelatihan dalam program yang menjadi polemik selama tiga bulan kartu Prakerja ini berjalan, "kata Sultan Bachtiar Najamudin, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (4/7/2020).
Selain menimbulkan pro dan kontra, program ini berpotensi jadi bancakan oknum-oknum tak bertanggungjawab. Hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di temukan sejumlah masalah di program pemerintah ini.
"Seperti, adanya keterlibatan 8 perusahaan platform digital dalam program kartu Prakerja. Menurut KPK tidak melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah, "ucapnya.
DPD RI asal Bengkulu ini menyatakan dengan temuan itu, menunjukkan, 5 dari 8 perusahaan itu memiliki konflik kepentingan dengan lembaga penyedia pelatihan program. Maka, dirinya mendukung langkah pemerintah menghentikan program pelatihan prakerja tersebut.
Sultan mengusulkan, sebaiknya pemerintah tak cuma menghentikan paket pelatihan saja, tapi program kartu Prakerja-nya yang di hentikan.
"Harapannya, Menteri Koordinator bidang perekonomian Airlangga Hartarto bisa membuat program pengganti Prakerja yang bisa mengurangi angka pengangguran.
Dampak dari pandemi covid-19 ini tak sedikit buruh dan tenaga kerja yang di rumahkan atau kehilangan pekerjaan, "bebernya.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif manajemen pelaksana kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari memutuskan untuk menghentikan program paket pelatihan kartu Prakerja.
Keputusan tertuang dalam surat manajemen pelaksana program kartu Prakerja nomor S-148/Dir Eks/ 06/ 2020/.
Surat per tanggal 30 Juni 2020 di tujukan kepada mitra proyek kartu Prakerja yaitu SekolahMu, Sisnaker, Skill Academi by Ruangguru, Bukalapak, MauBelajarApa, Pijar Mahir, Pintaria, dan Tokopedia.
Kartu Prakerja, menuai sorotan dari KPK dan di temukan beberapa potensi yang bisa menyebabkan kerugian negara.
Di dalam surat juga dijelaskan penghentian paket pelatihan berdasarkan evaluasi yang dilakukan pelaksana program kartu prakerja.
Berdasarkan evaluasi, ada beberapa hal yang menjadi catatan. Pertama, beberapa mitra platform digital membuat dan menawarkan produk paket pelatihan, terdiri dari beberapa jenis atau kelas pelatihan oleh satu atau beberapa lembaga pelatihan di masing-masing platform.
Kedua, tak ada mekanisme dapat memastikan tiap peserta yang mengambil, membeli paket pelatihan menyelesaikan seluruh jenis kelas pelatihan. Akibatnya, tidak ada laporan mengenai penilaian peserta pelatihan.
Dengan dasar ini, manajemen pelaksana tak dapat melaksanakan tugasnya untuk melakukan evaluasi terhadap satu atau beberapa jenis, kelas pelatihan yang ada dalam paket Prakerja. (red)
