Duasatu.net- Kepemilikan tanah pada bangunan rumah milik Calon Bupati Batang Hari M.Fadhil Arief yang sempat heboh, di duga menyerobot tanah pemerintah. "Namun Pemkab Batang Hari Provinsi Jambi sampai kini belum mempunyai bukti yang kuat
Kepala Badan keuangan daerah (Bakeuda) Batang Hari, M. Azan, Kamis (5/11/2020) berujar, bahwa sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan bukti dan data pendukung atas kepemilikan tanah tersebut.
Hingga saat ini belum mempunyai bukti pendukung lainnya, yang menyatakan itu tanah milik Pemkab Batanghari. Itu yang sedang dicari "ucap M. Azan didampingi Kabid Pengeloloan Barang Milik Daerah (PBMD) Azhar, Kamis (5/11/2020).
Azan, menyebut selain mencari bukti pendukung lain, pihaknya akan berkoordinasi dengan pejabat bagian aset terdahulu yang mengetahui persoalan itu.
“Jika menurut tahun kejadian, "ungkap Azan, berdasarkan SK 799 pada Tahun 2012. Dengan begitu kita akan memanggil pejabat asetnya.
Sedangkan soal tanah tersebut apakah terigistrasi atau tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB A), Azan mengaku pihaknya tidak menemukan data tanah tersebut di KIB A.
“Inilah yang sedang kita cari, di mano teselipnyo, di mano susutnyo, di mano teimpitnyo. Mungkin di tempat lain tecatat, mungkin disitu dak tecatat, "katanya.
Data itu yang dak ado samo kami saat ini,” imbuh Azan.
"Pihaknya sambung Azan, saat ini sedang mengumpulkan bukti-bukti pendukung legal tidak legalnya tanah itu sebagai milik Pemkab Batanghari. (Ilham)
Kepala Badan keuangan daerah (Bakeuda) Batang Hari, M. Azan, Kamis (5/11/2020) berujar, bahwa sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan bukti dan data pendukung atas kepemilikan tanah tersebut.
Hingga saat ini belum mempunyai bukti pendukung lainnya, yang menyatakan itu tanah milik Pemkab Batanghari. Itu yang sedang dicari "ucap M. Azan didampingi Kabid Pengeloloan Barang Milik Daerah (PBMD) Azhar, Kamis (5/11/2020).
Azan, menyebut selain mencari bukti pendukung lain, pihaknya akan berkoordinasi dengan pejabat bagian aset terdahulu yang mengetahui persoalan itu.
“Jika menurut tahun kejadian, "ungkap Azan, berdasarkan SK 799 pada Tahun 2012. Dengan begitu kita akan memanggil pejabat asetnya.
Sedangkan soal tanah tersebut apakah terigistrasi atau tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB A), Azan mengaku pihaknya tidak menemukan data tanah tersebut di KIB A.
“Inilah yang sedang kita cari, di mano teselipnyo, di mano susutnyo, di mano teimpitnyo. Mungkin di tempat lain tecatat, mungkin disitu dak tecatat, "katanya.
Data itu yang dak ado samo kami saat ini,” imbuh Azan.
"Pihaknya sambung Azan, saat ini sedang mengumpulkan bukti-bukti pendukung legal tidak legalnya tanah itu sebagai milik Pemkab Batanghari. (Ilham)
