DUASATU.NET- Dalam penyampaian nota kesepakatan antara Pemkab Tebo dan Kejaksaan negeri Tebo, dalam penanganan permasalahan hukum dan tata usaha negara, Bupati Sukandar tampak kecewa, dengan banyaknya biaya perjalanan dinas luar jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Karena menyangkut WTP dan ada MoU dengan Kejari, " Sukandar minta agar biaya perjalanan dinas yang tidak jelas, untuk di kembalikan kalau memang kondisinya masih bisa kita tolong, sebenarnya hal ini tidak pantas saya buka, "bebernya di aula kantor Kejari Tebo, Selasa (16/2/2021).
" Lanjut Sukandar, jangan sampai dokumen yang tadinya di inspektorat berpindah kepihak kejaksaan. Saya tidak akan melakukan pendampingan, biar berproses secara hukum.
" Maka saya sampaikan jika ada ASN melakukan perjalanan dinas, dokumentasi perjalanannya harus jelas, kegiatannya apa dan berimpact pada kemajuan atau tidak, kalau tidak penting ya jangan, "tegasnya.
Sukandar menyampaikan pesan ini kepada ASN Tebo, dan meminta pihak kejaksaan untuk terus bersinergi dengan Pemkab Tebo, terkait soal penanganan kasus utang piutang atau lainnya. (AR)
