DUASATU.NET- Pemerintah kabupaten (Pemkab) Batanghari mengikuti rapat paripurna penyampaian nota pengantar Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2022.
Selain dihadiri Bupati M.Fadhil Arif, di ikuti 25 unsur pimpinan DPR dan anggota, Sekretaris Dewan, Sekretaris Daerah, Forkompinda, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Camat dan Lurah Sekabupaten Batanghari.
Dalam acara Bupati Batanghari M.Fadhil Arief mengatakan, untuk mempercepat pembangunan infrastruktur agar ekonomi masyarakat membaik, Pemkab Batanghari butuh suntikan dana.
“ Di ketahui 80 persen masyarakat Batanghari adalah petani, bagaimana mereka lancar pergi ketempat mereka bertani, berkebun ataupun ikan. Dan juga lancar membawa hasil mereka keluar. Kalau tidak kita siapkan, tidak optimal produksinya, nilai tukarnya tidak akan naik karena besarnya biaya yang harus ditanggung akibat jalan rusak,” ungkap Bupati, Rabu (14/7/2021).
Kita bayangkan, dari Bungku ke Bulian hanya 27 KM, namun membutuhkan waktu kurang lebih dua jam. Kalau kita benahi jalan itu, maka bisa ditempuh setengah jam. Begitu banyak biaya yang dihemat, kalau lambat pembangunannya maka akan lambat manfaat yang dirasakan. Karena keadaan fiskal Batanghari kita coba dengan pinjaman ini, seperti perusahan kita butuh biaya tambahan apalagi ditambah beban tahun lalu,” kata Fadhil.
Lanjut Fadhil, dirinya optimis pengajuan pinjaman akan disetujui oleh para perwakilan masyarakat Batanghari, dalam hal ini Pimpinan beserta anggota DPRD.
“ DPRD ini dipilih oleh masyarakat, rata-rata sangat mengenal budaya dan kehidupan Batanghari. Anggota DPR juga petani asalnya, punya kebun, punya lahan, kalau pesimis sedikit kurang etis, kita optimis bahwa ini sejalan,” ucap Fadil.
Sementara itu Ketua DPRD Batanghari, Anita Yasmin menyebutkan sudah menerima nota pengantar KUA-PPAS RAPBD.
“ Nota pengantar KUA PPAS RAPBD tahun 2022 sudah diterima. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan dan bergulir di Badan Anggaran DPRD,” tandasnya.
" Di katakan Anita, bahwa dia bersama anggota DPRD Batanghari lainnya akan mengkaji lebih dahulu apa yang disampaikan Pemkab Batanghari terkait RAPBD. Salah satunya pinjaman yang akan diajukan ke Pemerintah pusat sebesar Rp. 200 milyar.
“Jumlah pinjaman sebesar 200 milyar yang di sampaikan oleh Bupati, kita lihat dulu perkembangannya di dalam pembahasan. Artinya akan ada pertimbangan baik buruknya, pada prinsipnya semuanya akan bergulir dalam pembahasan. Apakah betul-betul dibutuhkan atau tidak, mampu atau tak mampu. Inikan lembaga nanti akan diputuskan setelah pembahasan bersama,” imbuh Anita.
Anita berharap sesuai jargon saat pencalonan, Bupati dan Wakil dapat memberi perubahan kepada Kabupaten Batanghari. "Artinya kita harapkan di 2022 ini ada perubahan,” tegasnya. (ILHAM)
