Mazlan menguraikan, setelah di evaluasi ternyata masih ada kekurangan anggaran untuk pemekaran di 15 desa. Awalnya pengajuan anggaran tersebut sudah direncanakan pengajuannya sebesar Rp.600 juta.
Setelah di hitung-hitung oleh Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa (DPMD) selaku leading sektor pemekaran desa, ada kekurangan anggaran sekitar Rp.700 jutaan,. jadi total keseluruhan anggaran sekitar Rp.1,5 Miliar,"kata Mazlan.
"Namun lanjut Mazlan, Badan anggaran (Banggar) memberi satu catatan, harus ada surat nota dinas ke Bupati Tebo harus di hitung rinci biaya pemekaran pemetaan desa sesuai dengan aturan yang ada.
"Kalau anggaran untuk pemekaran Kelurahan leading sektornya beda, yaitu pada Bagian pemerintahan Sekretariat daerah (Setda) Tebo,"ungkap Mazlan.
Dilansir duasatu.net sebelumnya, Nazar Efendi menyebut, untuk memastikan dukungan anggaran pemekaran desa itu mesti ada, makanya pembahasan evaluasi agak lama karena kita menghitung jumlah anggaran untuk perdesanya butuh berapa agar bisa di realisasikan di tahun 2022 mendatang, "pungkasnya. (ARD)