LEBAKBANTEN,DUASATU.NET- Pelaksanaan proyek penggantian bangunan jembatan Cisiih dan rehabilitasi jembatan Cihara Cs, di Desa Situregen, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak-Banten, di kritik oleh aktifis lembaga swadaya masyarakat (LSM) Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi (GNPK) Provinsi Banten, Rabu (8/6/2022).
Ketiadaan papan informasi sumber anggaran, nomor kontrak kegiatan dan kontraktor pelaksananya tidak di ketahui, begitu pula dengan perusahaan dan badan usahanya, 'ujar Ketua GNPK Lebak Selatan, Deden Haditia, Rabu (8/6/2022).
" Dikatakan Haditia, dirinya meminta kepada Aparat penegak hukum (APH) di wilayah hukum Provinsi Banten dan Kabupaten harus terlibat karena tidak ada papan informasinya, "ucapnya.
Haditia menegaskan, kejanggalan administrasi harus di usut karena kami merasa ada upaya permukafatan jahat dan perbuatan melawan hukum dalam tender proyek ini,"katanya.
" Lanjut Haditia, apa mungkin lelang belum selesai proyek sudah di kerjakan dan di lapangan muncul pihak yang mengaku menjadi pemenang lelang.
Dalam waktu dekat Haditia mengaku bakal melaporkan resmi ke penegak hukum agar masalah paket kegiatan yang sedang berjalan di ruas jalan ini di periksa dan mendapat pengawasan serius dari sisi kualitas pekerjaan dan administrasinya.
" Menurut Haditia, berdasarkan sumber data yang ada dalam sistem pengadaan LPSE dan RUP proyek rehabilitasi jembatan Cisiih masih dalam proses lelang dan belum ada pemenangnya sementara kegiatan sudah berjalan.
Kami menduga ungkap Haditia, terjadi upaya permufakatan jahat dan diduga perbuatan melawan hukum dalam proses kegiatannya, lelang belum selesai di lapangan sudah muncul pelaksana kegiatannya.
Lalu di kegiatan preservasi jalan Muara Binuangan-Bayah-Cibarenok-Bts.Jabar senilai Rp. 12.099.887.000,00 dengan Pelaksana CV. Amazing Papua Travel, Haditia menilai progresnya di duga tidak sesuai standar teknis dalam aspek kualitas dan tidak maksimal terkesan asal jadi,"ungkap Haditia.
" Diyakini Haditia, ini bisa di buktikan di sepanjang ruas jalan dan pekerjaannya, hasil pekerjaan yang terkesan buruk karena hasil pekerjaan yang banyak di temukan kembali rusak ini memunculkan kesan hasil yang tidak berkualitas.
" Kami meminta preservasi ini mendapat perhatian serius dari pihak kementrian Pekerjaan umum serta aparat penegak Hukum baik dari segi teknis maupun administrasi, "ucap Haditia. (A.ABDUROHIM)
