TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Usai
Musrenbang di Kec Rimbo Ilir, Pj Bupati Tebo H Aspan bersama anggota DPR di dampingi Bappeda, Dikbud, PUPR, TPHKP, Perindagnaker, Dinsos, Dinkes, PMD, Kominfo, Dukcapil, Ketua TP PKK Hj Armayanti Aspan, para Kades setempat melakukan Musrenbang di Kec Serai Serumpun dalam penyusunan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) Kab Tebo TA 2024, Sabtu (18/2/2023).
RPJMD 2012-2022 sudah berkahir dan telah di evaluasi namun banyak hal yang tidak tersampaikan, Musrenbang kekiri RPJMD kekanan dan oleh karena itu kegiatan pada tahun 2023 harus sesuai program RPJMD, "ujar Aspan dalam sambutannya.
Aspan berharap agar usulan yang di lakukan sesuai kebutuhan agar dapat terakomodir cukup 3 atau 4 usulan, tidak usah banyak jadi sedang-sedang saja supaya merata di setiap dinasnya.
Kepada para Kades Aspan juga minta agar desanya mengusulkan program di sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di dinas seperti PU, Dikbud, PMD, Pertanian, Sosial, Kesehatan, Disprindag naker atau Dukcapil, "ucap Aspan.
Dalam Musrenbang tersebut Kades di berikan kesempatan untuk sampaikan usulan sesuai programnya.
" Lanjut Aspan, untuk kader-kader PKK yang ada di Kecamatan Ser-Ser untuk dapat melakukan penanganan stanting dimasing-masing desa, karena Posyandu yang saat ini ada bukan hanya timbang bayi saja tapi bisa juga dilakukan untuk pengobatan ringan.
Penyusunan RKPD bukan hanya di lakukan oleh Kabupaten tapi ada tiga slot yaitu Kabupaten, Provinsi dan Pusat yang harus diketahui dan diisi. Dan dari dewan nanti akan dipertahankan di Kabupaten, Provinsi dipertahankan oleh Kabupaten dan Pusat di pertahankan oleh Provinsi, "terang Aspan.
Usulan yang di sampaikan harus betul-betul perioritas yang bakal masuk sesuai kebutuhan. Musrenbang agar betul di laksanakan sebaik-baiknya.
Terkait penanganan inflasi Aspan berpesan agar Kades fokus, sesuai arahan Mendagri terutama antisipasi naiknya harga kebutuhan pokok saat memasuki bulan suci Ramadhan dan lebaran.
" Dikatakan Aspan, Pemkab Tebo sudah berkoordinasi dengan OPD terkait bahwa dana desa (DD) untuk tahap pertama akan segera dicairkan sebesar 40 persen. Melalui DD tersebut ada 20 persen untuk ketahanan pangan agar Desa-Desa bisa maksimal dan fokus menangani inflasi. (ARD)