TEBOJAMBI,DUASATU.NET- DPC Partai Demokrat Kab Tebo nonton bareng pidato politik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di kantor DPC Partai Demokrat Kab Tebo, dihadiri Alya Fatriadi Ketua Bappilucab, Eko Pramuna Putra, SH Direktur Eksekutif Cabang, pengurus, anggota fraksi, Bacaleg, Kader dan simpatisan, Jum'at (14/7/2023) malam.
Ketua DPC Partai Demokrat Kab Tebo H. Harmain,SE,MM mengatakan, kegiatan yang sama akan dilaksanakan serentak di seluruh Kabupaten/Kota se-Indonesia.
"Malam ini kita nobar pidato politik Ketum AHY yang dilaksanakan serentak se-Indonesia",kata Harmain.
Harmain menyebutkan, pidato poltik ini menjelaskan standing posisi Partai Demokrat yang Pro terhadap perubahan, dan menegaskan, pertumbuhan ekonomi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) anjlok.
"Menurut AHY, dalam 9 tahun terakhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi telah terjadi kemandekan dan kemunduran serius", katanya.
"Pertumbuhan ekonomi menurun jauh di bawah yang dijanjikan 7-8 persen, pertumbuhan ekonomi stagnan di angka 5 persen sempat anjlok ketika diterjang Covid-19, akibatnya penghasilan dunia usaha dan kesejahteraan rakyat terpukul, daya beli golongan menengah ke bawah juga menurun,"tegas Harmain.
Dikesempatan yang lain Eko Pramuna Putra Direktur Eksekutif DPC Partai Demokrat Kabupaten Tebo menjelaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Ketum AHY merupakan kritikan pedas terhadap kondisi negara saat ini, dimana angka kemiskinan dan pengangguran meningkat.
"Dalam pidatonya Ketum mengatakan, kemiskinan dan pengangguran meningkat, sementara ekonomi tumbuh rendah. Utang negara melambung tinggi, baik utang pemerintah maupun utang BUMN, ada yang berdalih lambatnya pertumbuhan ekonomi karena pandemi covid-19, argumentasi seperti ini diniilai hanya separuh benar," faktanya sebelum pandemi datang, ekonomi kita sudah mengalami permasalahan. Sehingga mesti ada sebab dan faktor yang lain di luar pandemi",Ketus Eko Pramuna.
Eko menambahkan pemerintah kurang berpihak kepada 100 juta lebih rakyat kita yang sedang mengalami kesulitan hidup yang serius. Menurut kami sikap kebijakan dan tindakan pemerintah seperti ini perlu diubah dan diperhatikan ketika terjadi krisis dan tekanan ekonomi yang dampaknya sangat dirasakan masyarakat.
"Penegakan Hukum tajam kebawah dan tumpul keatas, terkesan pemerintah pusat banyak mengintervensi penindakan hukum di Indonesia",kata Eko lagi.
Lanjut Eko, dalam pidato AHY menyatakan, seharusnya anggaran tersebut diarahkan untuk meringankan penderitaan rakyat. Utamanya, petani, nelayan, kaum buruh, dan golongan lemah, saya selaku aktivis buruh sangat sepakat dengan pidato politik ketum partai Demokrat dimana banyaknya aturan yang justru merugikan kami kau buruh,"jelas Eko. (ARD)
