Aspan mengatakan, kita menerima Kunjungan kerja (Kunker) Kadinsos dukcapil Prov Jambi, selain monitoring, kegiatan dirangkai dengan peningkatan kapasitas pendamping PKH serta kegiatan sosial yang ada di Kecamatan dan Desa.
Disampaikan Aspan, ini menindaklanjuti hasil kunjungan di lapangan kedesa-desa dan kita tahu ketika menggali aspirasi masyarakat banyak di sampaikan terkait dengan permasalahan sosial, seperti disabilitas termasuk akurasi data sosial.
" Kami melakukan berbagai upaya warga kurang mampu yang butuh bantuan modal termasuk mereka yang cacat agar mendapat layak hidup untuk berusaha disamping dilakukan dengan Provinsi juga melalui Alyatama,"lanjut Aspan.
Aspan berharap ke para pendamping PKH betul-betul bisa mendampingi para Kades terutama terhadap data-data sosial. Sebab data ini penting dalam memberikan bantuan agar tepat sasaran.
Selain itu Aspan berterimakasih kepada Dinsosdukcapil Prov Jambi, bukan hanya berkunjung tapi membawa oleh-oleh berupa Buffer stok dan peralatan untuk disabilitas, yang di ketahui ada 15 Desa pemekaran di Kab Tebo KTP-nya harus di rekam ulang karena perubahan alamat.
Kemudian ada pemilih pemula belum punya KTP, yang dalam Pemilu 2024 nanti KTP adalah syarat utama dan dalam waktu dekat Dinsosdukcapil Prov Jambi akan memberi bantuan pinjaman mobil untuk turun kedesa-desa untuk rekam KTP",tutup Aspan.
Ditempat yang sama, Kadinsos dukcapil Prov Jambi, Arif berujar, kadatangannya ke Tebo selain silaturahmi dengan kawan-kawan yang ada disini dan pilar-pilar sosial yaitu PKH, TKSK, PSM dan Tagana.
Terkait Buffer stok ini adalah bahan yang di siapkan dari Provinsi pemerintah pusat untuk standby bantuan sosial dan bencana alam. Kebetulan kita ada stok di gudang untuk Dinsos P2PA Kab Tebo yang bisa disalurkan ketika ada bencana dan hal-hal khusus yang menjadi urgent yang memang orang-orang itu harus di bantu, seperti cacat, sakit, ekonominya tidak mampu buffer stok bisa digunakan, "ungkapnya.
Buffer stok tersebut ada roti, paket kain sarung, sandang, training, makanan siap saji untuk korban bencana khusus. Sedangkan e-KTP adalah sasaran khusus penanganan perekaman 15 desa pemekaran dan sesuai informasi ada 45 ribu identitas kependudukannya harus berubah.
Termasuk kartu identitas digital yang akan di sosialisasikan tapi itu berupa aplikasi,"tandas Arif. (ARD)
