Oleh: Yulfi Alfikri Noer S.IP., M.AP/foto; Diskominfo Pemprov Jambi
JAMBI,DUASATU.NET- Tenaga Ahli Gubernur Bidang Tata Kelola Pemerintahan, setiap tanggal 20 Februari, seluruh dunia merayakan Hari Keadilan Sosial untuk mengingatkan pentingnya memperjuangkan masyarakat yang adil dan merata.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui platform resminya, mengumumkan tema Hari Keadilan Sosial Sedunia 2024 dengan slogan yang menginspirasi, yaitu Global Coalition for Social Justice: Bridging Gaps, Building Alliance (Koalisi Global untuk Keadilan Sosial: Menjembatani Kesenjangan, Membangun Aliansi).
Tema yang menekankan pentingnya kerjasama lintas negara dan lintas sektor, perlu diakui bahwa tantangan yang dihadapi dalam menangani ketidaksetaraan sosial dan ketimpangan masih memerlukan upaya bersama yang lebih kuat.
Sebagai respons terhadap panggilan ini, perlu adanya kolaborasi yang erat antara negara-negara dan lembaga-lembaga terkait untuk mengatasi kesenjangan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan akses sumber daya.
Di Indonesia, ketidaksetaraan sosial dan ketimpangan merupakan masalah yang kompleks dan beragam. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan ekonomi yang signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok-kelompok penduduk tertentu. Misalnya, pendapatan dan kesempatan kerja seringkali lebih terbatas di pedesaan dibandingkan dengan di perkotaan.
Salah satu program bantuan sosial yang menjadi fokus utama pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI), adalah Program Keluarga Harapan (PKH).
Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada keluarga yang tergolong miskin agar dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan.
Melalui PKH, penerima bantuan mendapatkan transfer tunai secara berkala serta akses ke layanan pendidikan dan kesehatan yang disubsidi.
Selain itu, Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan program yang memberikan bantuan pendidikan kepada anak-anak dari keluarga miskin.
Dengan KIP, anak-anak penerima bantuan mendapatkan bantuan berupa uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan pendidikan seperti biaya sekolah, buku, dan perlengkapan lainnya.
Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) adalah program yang memberikan bantuan pangan kepada keluarga miskin melalui mekanisme non-tunai, yaitu berupa kartu yang dapat digunakan untuk membeli bahan pangan di warung atau toko pangan yang telah bekerja sama dengan pemerintah.
Melalui program-program ini, diharapkan dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang lebih baik untuk hidup dengan layak dan meraih potensi maksimalnya.
Selain kesenjangan ekonomi dan akses terhadap layanan dasar, Indonesia juga menghadapi tantangan dalam mengurangi kesenjangan antar wilayah.
Wilayah Timur Indonesia, sering mengalami tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dan akses terhadap infrastruktur dasar yang terbatas seperti jalan, air bersih, dan listrik masih tidak merata dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia.
Begitu juga dengan akses terhadap internet dan teknologi informasi, yang cenderung lebih terbatas di daerah pedesaan dan tertinggal.
Ketimpangan gender juga merupakan masalah serius di Indonesia. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan kesetaraan gender, masih ada ketidaksetaraan dalam hal akses terhadap pendidikan, kesempatan kerja, dan pengambilan keputusan antara pria dan wanita.
Tidak hanya itu, Indonesia juga rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan letusan gunung berapi. Bencana-bencana ini cenderung memperburuk ketidaksetaraan sosial karena dampaknya sering kali mempengaruhi kelompok-kelompok yang paling rentan secara ekonomi dan sosial.
Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya terkoordinasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga internasional. Ini termasuk investasi dalam pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta program-program yang mendukung inklusi sosial dan ekonomi bagi semua lapisan masyarakat.
Melalui kolaborasi antarbangsa dan kerja sama antarlembaga, langkah-langkah tersebut dapat mengatasi hambatan-hambatan ini dan memastikan kesempatan yang sama bagi semua individu untuk meraih kesejahteraan dan keadilan.
Dengan memperkokoh aliansi global untuk keadilan sosial, kita dapat menjembatani kesenjangan yang ada dan membawa perubahan positif bagi masyarakat di seluruh dunia. Berikut adalah beberapa langkah-langkah konkret dalam kolaborasi antarbangsa dan kerja sama antarlembaga:
1. Pertukaran Pengetahuan dan Pengalaman: Negara-negara dapat mengadakan pertemuan, konferensi, atau lokakarya untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam menangani masalah-masalah sosial yang ada. Ini memungkinkan negara-negara untuk belajar satu sama lain dan mengadopsi strategi yang terbukti berhasil.
2. Pendanaan Bersama: Negara-negara dan lembaga-lembaga internasional dapat berkolaborasi dalam menyediakan sumber daya keuangan untuk mendukung proyek-proyek yang bertujuan mengurangi ketidaksetaraan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui dana hibah, pinjaman, atau investasi bersama.
3. Pembentukan Aliansi dan Jaringan: Negara-negara dan lembaga-lembaga dapat membentuk aliansi dan jaringan kerja sama untuk mengkoordinasikan upaya mereka dalam menangani masalah-masalah sosial tertentu.
Ini memungkinkan mereka untuk bekerja sama dalam mengidentifikasi solusi-solusi inovatif, membagi sumber daya, dan mengadvokasi kebijakan yang mendukung keadilan sosial.
4. Pengembangan Program Bersama: Negara-negara dan lembaga-lembaga dapat mengembangkan program-program bersama yang bertujuan meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan sosial lainnya.
Ini dapat mencakup program-program pelatihan, pemberian beasiswa, penyediaan layanan kesehatan dasar, dan program-program bantuan sosial lainnya.
5. Evaluasi dan Pemantauan Bersama: Negara-negara dan lembaga-lembaga dapat bekerja sama dalam melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap proyek-proyek yang dilaksanakan untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan yang telah ditetapkan tercapai dengan baik.
Hal ini memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi tantangan yang muncul dan membuat perubahan yang diperlukan agar program-program tersebut lebih efektif.
Dengan mengimplementasikan langkah-langkah kolaborasi ini, negara-negara dan lembaga-lembaga dapat meningkatkan efektivitas upaya mereka dalam mencapai keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara global.
Pada Hari Keadilan Sosial ini, mari kita tingkatkan kesadaran akan pentingnya memperjuangkan hak-hak sosial bagi semua orang, serta membangun sistem yang inklusif dan berkelanjutan.
Dengan menggalang dukungan bersama dan mengambil tindakan konkret, kita dapat menjembatani kesenjangan yang ada dan membangun masyarakat yang lebih adil dan merata untuk generasi masa depan. Kemensos, Hadir. Mantap. (ADL)
