Seperti dilansir media ini, Selasa 4 Februari 2025 lalu, RDP yang di pimpin oleh Wakil ketua DPRD Ihsanuddin selaku koordinator Komisi I dan Ketua Komisi I, Yuzep Herman diikuti anggota dewan lainnya membahas persoalan pengangkatan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) penuh waktu dan paruh waktu.
RDP tersebut di hadiri Sekda Tebo di wakili Asisten III Zainuddin Abas, kepala badan kepegawaian pelatihan dan sumber daya manusia (BKPSDM) Erlinda dan Plt Badan keuangan daerah (Bakeuda) Romi Candra.
Dalam pembahasan RDP berjalan alot, namun DPRD Tebo menyimpulkan sebagaimana dalam berita bahwa:
1. Tenaga honorer yang terdata di badan kepegawaian negara (BKN) status R2 dan R3 meminta untuk di angkat menjadi PPPK penuh waktu.
2. Tenaga honorer yang sudah masuk data base BKN dalan posisi aman.
3. Jika ada pembukaan PPPK jangan ada peserta dari instansi lain.
4. DPRD Kab Tebo melalui Komisi I memperjuangkan tenaga honorer ke BKN pusat dan Mempan RB secepatnya.
5. Tenaga honorer yang akan menjadi PPPK paruh waktu berjumlah 1.193 orang di perjuangkan perioritas.
6. Tenaga honorer yang terdata ditahap kedua berjumlah 300 orang di perjuangkan di tahap kedua.
7. Komisi I DPRD Tebo akan menuntaskan PPPK yang berstatus R2 dan R3 yang berjumlah 1.193 orang menjadi PPPK penuh waktu.
8. Tidak ada penambahan tenaga honorer baru di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). (ARD)