TEBOJAMBI,DUASATU.NET- Catatan menarik pada saat DPRD Tebo rapat paripurna (Rapurna) penyampaian rekomendasi LKPJ Bupati tahun anggaran (TA) 2024, Fraksi PDI-P meminta salinan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) murni dan pasca efisiensi 2025.
Daripada hasil kesepakatan antara Komisi 3 dan Dinas PU ketika hearing LKPJ belum lama Ini terkait salinan DPA bahwa Kaidis PUPR menyarankan agar dewan minta izin ke Bupati Tebo terlebih dahulu,"kata wakil ketua I DPRD Tebo, Ihsanuddin saat membacakan pandangan F PDI-P dalam Rapurna penyampaian rekomendasi DPRD Tebo terhadap LKPJ Bupati Tebo 2024.
" Salah satu fungsi legislatif adalah pengawasan, jadi yang mau di awasi apa kalau anggota dewannya tidak pegang data atau dokumen.
" Untuk melakukan pengawasan kita harus punya data, tidak bisa atas dasar kata- nya, kata si- anu," bilang salah seorang anggota dewan, dijumpai selepas Rapurna, Senin 28 April 2025.
Selain itu, F PDI-P lagi fokus menyoroti terkait instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) disejumlah fasilitas pelayanan kesehatan (Yankes) yang ada di Kab Tebo. (ARD)
